ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pajak Penghasilan Pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.Salah satu tugas wajib pajak adalah membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Perusahaan merupakan badan usaha yang didirikan agar mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan efektivitas terhadap aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan selalu berusaha menekan seminimal mungkin beban pajaknya dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar efektivitas beban Pajak Penghasilan tercapai. Upaya meminimalkan beban pajak membutuhkan suatu langkah manajemen yang terintegratif. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalkan seefektif mungkin. Tindakan meminimalkan beban pajak tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses pengelompokkan usaha-usaha wajib pajak, sehingga pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan bisa lebih rendah dari yang seharusnya. Selama tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perencanaan pajak (tax planning) atas pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi, (2) menganalisis besarnya efektivitas pajak setelah dilakukan perencanaan pajak (tax planning) pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak pada dasarnya merupakan upaya dalam penghematan pajak dengan cara menekan pajak seminimal mungkin serta menunda pembayaran selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan. Effective Tax Rate atau Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah mekanisme yang dipakai oleh dunia usaha terkait dengan manajemen pajak perusahaan. ETR adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perpajakan suatu perusahaan. ETR merupakan rasio antara pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan sebelum pajak. Semakin rendah persentase ETR semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektivitasan pajaknya. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi tahun 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi tahun 2019-2021, daftar gaji karyawan tetap dan daftar pekerjaan proyek PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi. Setelah itu mengukur Effective Tax Rate (ETR) PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak untuk mengetahui berapa besar efektivitas pajak penghasilan pada kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus ETR Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rotendo Permai menerapkan strategi perencanaan pajak metode gross untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode gross berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba 100.000.000 sampai dengan Rp 900.000.000, memanfaatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diklaim sebagai pengurang pajak, seperti biaya transportasi, biaya kesehatan, dan biaya perjalanan dinas serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c. PT Tunas Baru Abadi menerapkan strategi perencanaan pajak metode gross up untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode gross up berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba di atas Rp 1.000.000.000, memaksimalkan penggunaan berbagai biaya fiskal sebagai pengurang pajak meliputi, biaya kesehatan, biaya pemeliharaan aset, serta biaya transportasi serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c. PT Rotendo Permai belum efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR > 25%. Perusahaan belum mampu memahami perubahan dalam peraturan perpajakan atau penggunaan insentif perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan, peningkatan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. PT Tunas Baru Abadi pada tahun 2020 sudah efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR 12,09% 25% hal ini berarti bahwa perusahaan memanfaatkan peluang pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2021 belum efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR > 25% hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sehingga perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba sebelum pajak. PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan PMK nomor 187/PMK.03/2008 agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Perusahaan dapat mempertimbangkan strategi perencanaan pajak mereka dengan menggali potensi pengeluaran perusahaan, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara lebih efektif. Bagi PT Rotendo Permai di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar dapat menghemat beban pajak perusahaan. Diharapkan PT Rotendo Permai dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten sesuai dengan peraturan perpajakan dan berusaha menemukan alternatif lain dalam penerapan perencanaan pajaknya agar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manejemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai variabel independen dan manejemen laba sebagai variable dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan jumlah sampel 7 perusahaan.Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dengan cara penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pendahulaun berdasarkan indikator-indikator empirik, regresi linear berganda uji hipotesis(uji t),uji koefisien determinasi(uji R2).
Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa variabel X1 (Perencanaan pajak),berpengaruh terhadap manejemen laba. variabel X2 (beban pajak tangguhan) berpengaruh terhadap manejemen laba.laba (net income) menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai keberlangsungan perusahaan kedepan.Tindakan manejemen laba mempengaruhui total laba dalam satu tahun,dengan mengunakan berbagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perencanaan dan anggaran daerah merupakan suatu realitas pembangunan daerah yangb kaya interaksi sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik politik, budaya maupun agama. Hal ini menandakan aspek perilaku sangat menonjolkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan didaerah , pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini untuk mengesplomasi pemahaman atas fenomena perencanaan dan penganggaran organisasi sektor publik dengan fokus pengamatan pada bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah ﴾SKPD) yang bertanggung jawap dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses Perencanaan dan Penganggaran dan upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang mereka temukan dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Khususnya Pada Kecamatan Solor Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, tekni8k yang digunakan yaitu melalui, pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor kecamatan solor selatan periode 2019–2021. Data penelitian yang digunakan dari tahun 2019–2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan penganggaran, RKPD dan renja kecamatan solor selatan yang didirikan pada tahun 2010–2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran dalam dokumen RKPD dan renja tahun 2019–2021.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan matriks konsolidasi, indikator emperik dan skala pengukuran konsistensi. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya penganggaran dan adanya program kengiatan yang tidak sesuai dengan dokumen RKPD. Penelitian ini juga dilakukan dengan mendeskriptikan konsep berdasarkan indikator emperik.
Dari hasil matriks konsolidasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi perencanaan pada kantor kecamatan solor selatan mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 hasil penilaian persentasenya 67,64% dengan konsistensi baik, pada tahun 2020 persentase 100% dengan konsistensi sangat baik dan tahun 2021 persentasenya 73,91% dengan konsultasi sangat baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskripsi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan Studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui
tahapan berikut yaitu penelaahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan). Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
anggaran tahunan pemerintah yang disebut anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan di daerah karena di dalam APBD terdapat item
pendaatan, pembelajaran serta pembiayaan yang menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut
agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.
Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah sebagai tim teknik pelaksanaan dari program pembangunan yang direncanakan .
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" Permasalahan penelitian yang terdiri dari Bagaimanakah bentuk berencanaan dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana? dan Bagaimanakah Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Manfaat dari penelitian ini secara teoretis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: bentuk perencanaan dan penegakkan hukum bagi terdakwa dan variabel terikat yaitu: putusan pengadilan tentang pembunuhan berencana dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis putusan diketahui bahwa:
1. Bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah:
a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berupa:
a. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara
b. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya.
Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran, sebagai berikut:
1. Bagi hakim sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus menanggapi keseriusan dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana bagi terdakwa, keluarga terdakwa, korban dan masyarakat luas.
2. Bagi terdakwa jangan menggulangi perbuatan yang sama lagi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Bentuk Perencanaan dan Penegakan Hukum
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.
Tujuan dari penelitian ini Untuk Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang, karena penulis menemukan bahwa pelaksanaan Pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan optimal namun belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Desa Sumlili.
Konsep dalam penelitian ini adalah perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban ADD. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi 6 orang perangkat Desa dan sampel sebanyak 6 orang perangkat Desa. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan wawancara dan dokumentasi pada responden.
Dari hasil penelitian, dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis data kualitatif yakni menggambarkan hasil kualitatif menurut kajian dan indikator empirik.
Dalam analisis lanjutan yang menggunakan Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh bahwa : Perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, Pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan optimal namun belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Desa Sumlili, Penatausahaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, telah efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi desa Sumlili dalam pengelolaan ADD, Pelaporan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa Sumlili sudah mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, Pertanggungjawaban AD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong tepat waktu dan sesuai format SPJ yang ditetapkan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGANN DESA DI DESA WATUHADANG, KECAMATAN UMALULU, KABUPATEN SUMBA TIMUR
Drs. Robert Alex Serang, M. Si; Yudith Febrianty Lerrick, SE., M. Si Tomi Kartika (18410045)
FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG 2023
Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggara keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN/APBD.
Penulisan melakukan penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang sering ditemui dilokasi penelitian yaitu bagaimana perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengelolaan dana desa pada desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian lapangan (Field Research) menggunakan data kualitatif tentang kesesuaian anggaran pendapatam dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2019-2020. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan didalam pembahasannya menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Data yang disajikan berbentuk tabel skema maupun dalam bentuk narasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang kinerja pengelolaan keuangan desa bahwa dalam proses perencanaan APBDesa, pemerintah desa perlu
perencanaan yang matang serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan pengelolaan dana desa melalui lembaga kemasyarakatan yang sah didesa. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran oleh Sekretaris Desa tidak meneliti kelengkapan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan atas sebab APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, sehingga pengajuan permintaan pembayaran tetap terpenuhi walaupun tidak memenuhi persyaratan. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buk setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala desa. Pelaporan APBDesa mengacu pada prinsip transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban APBDesa terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) selain dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun, kaur keuangan desa Watuhadang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap akhir bulan yaitu setiap tanggal 30.
Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul skripsi penulis adalah: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan-1. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1) Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan Narkotika Golongan-1?.Dan 2) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan putusan bebas terhadap Anggota Militer yang menyalagunakan Narkotika Golongan -1?.Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: Untuk mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota militer yang menyalagunakan narkotika golongan-1? Dan 2) Untuk mengetahui Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan putusan bebas terhadap Anggota Militer yang menyalagunakan Narkotika Golongan -1. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah dalam penelitian yang penulis deskripsikan adalah Deskripsi Tentang penegakan Hukum terhadap anggota Militer yang menyalagunakam Narkotika golongan-1. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.
Berdasarkan Hasil Penelitian terhadap 3 (tiga) putusan yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu :
1. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan – 1 karena:
a. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan
b. Judex Fcati salah menerapkan hukum
1. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan 1, karena:
a. Adanya Kekhilafan Judex Juris
b. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti
Kata Kunci: Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 oleh Anggota Militer.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul penelitian ini adalah DESKRIPSI TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN. Masalah pokok yang diteliti penulis adalah mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaandan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis bersifat Deskriptif dan sifat penelitian yang digunakan adalah Normatif. Sumber data mengunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis data mengunakan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Hasi penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjunya dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut: Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaandan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen yaitu: 1. Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah memperdagangkan barang yang tidak memiliki lebel. 2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ringan dan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Kepada pelaku usaha haruslah memberi informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangat penting untuk kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. 2. Kepada Majelis Hakim haruslah memberi sanksi sebagai efek jera bagi pelaku usaha.
Kata kunci : Putusan Pemidanaan, Denda, Perlindungan Konsumen
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan Kesehatan?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantianaan kesehatan? Tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantianaan kesehatan dan vaiabel terikat adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekarantianaan kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka alasan pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan adalah :
1. Terdakwa tidak mematuhi protocol kesehatan
2. Terdakwa telah melakukan pengambilan paksa Jenazah dari petugas tanpa menggunakan masker dan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Terdakwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tidak membawa rapid test atau swab dari petugas kesehatan, tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker.
Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantianaan kesehatan adalah hakim menerapkan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Akbat dari perbuatan terdakwa :
a. Dipidana dengan pidana percobaan
b. Membayar denda
c. Membayar biaya perkara
Saran yang dapat penulis berikan adalah :
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
2. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, maka diharapkan bagi setiap penegak hukum untuk menegakkan dan menerapkan setiap kekentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI
ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG BERADA PADA KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana sebuah negara berkembang sangat fokus akan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Salah satuyang membangun pertumbuhan ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementrian Koperasi danUMKM, 2014).
Kontribusi tersebut akan baik apabila berbagai permasalahan yang masih dihadapi UMKM tersebut dapat diatasi dan salah satunya adalah permasalahan dalam memanfaatkan informasi akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan usahanya. Dibanyak penelitian, permasalahan ini diduga kuat bersumber dari kurangnya persepsi dan pemahaman pengelola dalam bidang akuntansi. Belkaoui (2000:35) dalam Kristian (2010), mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen danpengawasa operasional. Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh nformasi yang diperlukan manajemen terutama yang berhubungan dengan data keuangan suatu perusahaan(Baridwan, 2000: 1).
Menurut Puspitawati & Anggadini(2014), informasi akuntansi merupakan rangkaian aktivitas dalam pemrosesan data dari aktivitas bisnis pengolahan data keuangan perusahaan dengan menggunakan sistem informasi komputer yang terintegrasi secara harmonis. Holmes dan Nicholls 2008 juga berpendapat bahwa informasi akuntansi merupakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menetukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan,serta bermanfaat untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen operasional. Informasi yang dihasilkan mengenai bisnis perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaan di masa lalu, masa kini, dan juga untuk menentukan langkah perusahaan di masa depan untuk mencapai tujuan perusahaan khususnya dalam pengelolaan UMKM.
Pendidikan menggambarkan proses pemilik/manajer untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis serta kemampuan organisasi (Budiyanto, 2014). Pendidikan yang pernah ditempuh oleh pemilik/manajer UMKM memengaruhi pemahaman mengenai usaha yang sedang dijalankan dan pentingnya penggunaan informasi akuntansi bagi usaha mereka. Pendidikan yang rendah akan membuat informasi akuntansi semakin jarang untuk digunakan karena kurangnya pemahaman.
Hidayat(2020), Skala usaha adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usaha yang didasarkan atas banyaknya karyawan, dan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Semakin besar skala usaha suatu perusahaan maka semakin tinggi penggunaan informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut(Fitoriah,2019).
Disamping tingkat produksitifitas, perusahaan sangat tergantung pada jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan, jadi semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dikerjakan menunjukan bahwa tingkat produktifitas yang cukup tinggi dialami oleh perusahaan khususnya pada perusahaan kecil menengah, sehingga kebutuhan perusahaan terhadap informasi yang akan dibutukan juga akan semakin meningkat. (Holmes, Scott, 2011).
Tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan,skala usaha,pengaruh umur dan pelatihan akuntansi terhadap Penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Metode pengujian data yang digunakan adalah uji regresi berganda dan uji nilai selisih multak. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenjang pendidikan berpengaru positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, umur perusahaan berpengaru positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.
Menurut Solovida (2010), pelatihan akuntansi yang dimaksud adalah pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan luar sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi, atau balai pelatihan departemen atau dinas tertentu. Elemen penelitian ini adalah skala dikotomi.
Kata Kunci:UMKM, Usaha mikro Kecil Dan Menengah, Penggunaan Informasi Akuntansi, Jenjang Pendidikan, Skala Usaha, Umur perusahaan, Pelatihan Akuntansi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI Judul penelitian ini ialah: Deskripsi Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan. Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: Bagaimanakah bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I? dan Mengapa penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I berbeda? Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah : untuk mengetahi bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, dan untuk mengetahui alasan penerapan hukum yang berbeda terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I. Sifat penelitian ini ialah deskriptif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum: a. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. b. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. c. Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. 2. Penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I berbeda, karena: a. Penerapan Pasal dakwaan kepada terdakwa berbeda berdasarkan peran masing-masing terdakwa. b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda. c. Indenpendensi hakim. Adapun saran dari penulis sebagai berikut: 1. Upaya pengungkapan pelaku penyalahgunaan narkotika, maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga- lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan setiap individu. 2. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika. 3. Hakim diharapkan menerapkan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
1. Bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak. 2. Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin 3. Perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dan penimbunan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi adalah Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim judex yuris membatalkan putusan judex factie dalam tindak pidana perbankan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim judex yuris membatalkan putusan judex factie dalam tindak pidana perbankan. Sifat penelitian ini adalah deskripsi dan Jenis penelitian ini adalah normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim judex yuris membatalkan putusan judex factie dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana perbankan.
Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan hakim judex yuris membatalkan putusan judex factie dalam tindak pidana perbankan, yaitu:
1. Judex factie salah menerapkan hukum
2. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan.
Saran/ rekomendasi penulis terhadap para penegak hukum, terkhususnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri agar:
1. Diharapkan Hakim Tidak lagi salah menerapkan unsur kesalahan terkait praktek perbankan yang tidak sehat.
2. Diharapkan Hakim Tidak lagi salah menerapkan unsur kesalahan terkait terdakwa tidak mencegah pt. ilham teguh melakukan pencaitan keuangan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Hubungan Penggunaan Gadget Dengan Karakter Anak Remaja Di GMIT
Haumeni-Nisum.
Amnahas, M H.)* Tnunay, P.)** Natonis, D.A.)**
Penelitian ini membahas tentang Hubungan Penggunaan Gadget Dengan Karakter Anak Remaja Di GMIT Haumeni-Nisum, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Rumusan masalah yang diteliti apakah terdapat Hubungan Penggunaan Gadget Dengan Karakter Anak Remaja.Tujuan penilitian ini untuk mendeskripsikan Hubungan Penggunaan Gadget Dengan karakter Anak Remaja Di GMIT Haumeni-Nisum, Kecamatan Nekamese. Penelitian ini menggunakan metode penilitian eksperimen tipe pre-experimental design. Populasi dalam penilitian ini adalah Anak Remaja Di GMIT Haumeni-Nisum yang berjumlah 20 remaja. Dan yang menjadi sampel pada penilitian ini yaitu remaja kelas V-VII sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 20 orang . Teknik pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah rumus uji “t” untuk sampel dependen. Hasil penilitian pada remaja di GMIT Haumeni-Nisum. Jumlah remaja pada penelitian ini ialah 20 orang remaja. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu jika t hitung ˃ nilai t tabel maka tolak Ho dan terima Ha, sebaliknya jika t hitung < nilai t tabel maka tolak Ha dan terima Ho. sehingga dengan melihat hasil analisis yang ada maka dapat dikemukakan bahwa t hitung ˃ nilai t tabel ( 3,22 > 1,734). Dari ketentuan tersebut, maka Ha diterima artinya ada Hubungan penggunaan Gadget dengan karakter anak remaja di GMIT Haumeni-Nisum yang diketahui melalui analisis hipotesis.
Kata Kunci : Penggunaan Gadget, Karakter Anak Remaja
: Penulis (*) Pembimbing (**)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat atau masyarakat. Ada beberapa contoh teknik yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yaitu: perencana pajak, penghindaran pajak, agresivitas pajak, perlindungan pajak dan penggelapan pajak. Diantara semua teknik tersebut yang dibahas dalam hal ini berfokus pada perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, yang berada pada posisi paling minimal, sehingga hal itu di mungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Manajemen laba merupakan salah satu dari strategi yang dalam akuntansi dapat dimanfaatkan untuk dapat mengetahui akan kondisi dan kinerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, pada umumnya strategi manajemen ini digunakan oleh manajer perusahaan dalam melakukan suatu intervensi informasi dari suatu laporan keuangan perusahaan. Disisi lain, strategi akuntansi ini juga penting karena dapat menyusun strategi bisnis serta dapat membantu bisnis untuk terus bertahan dan dapat berkembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk dapat mengatahui pengaruh antara variabel X (independen), terhaap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji statistik yaitu program SPSS versi 21 dan Ms.Exel 2007. Populasi yang didukung dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangn perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021, yaitu sebanyak 11 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh laporan keuangan perusahaan yang menjadi populasi yakni 11 laporan keuangan perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi pada tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI. Kata Kunci : Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasila Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan, serta yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah 1. Apakah Keterlibatan Pengguna berpengaruh terhadap pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah satuan kerja perangkat daerah timor tengah selatan? 2. Bagaimana Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Keberhasilan Pelaksanan Akuntansi Pemerintah Daerah Satun Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan? 3. Bagaimana Pengaruh Pengalaman Merupakan Suatu Proses Pembelajaran Terhadap Keberhasilan pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan? Penelitian ini bertertuju untuk membuktikan: 1.Pengaruh Keterlibatan Pengguna Terhadap 2.pengaruh pendidikan dan peletihan terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan? 3.Pengaruh Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Keberhasilan pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan. Adapun Konsep Dalam Penelitian yaitu: (a) Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi adalah suatu keberhasilan yang mengumpulkan, mencata, mengimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasin yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu (Sari danWitono, 2014) Keberhasilan Pelaksanaan Akuntansi yang baik mampu memenuhi kebutuhan pemakai sistem menyelesaikan pekerjaannya (Primayana, 2014) (b) Keterlibatan Pengguna, adalah keterlibatan dalam proses pengembangan sistem oleh anggota organisasi atau anggota dari kelompok pengguna target (Sugiyono,1997 dalam Indriasari dan Nahartyo 2008) keterlihatan pengguna dalam pengembanganketerliatan pengguna dalam pengembangan Pelaksanaan Akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosi pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggungjawab di dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (c) Pendidikan dan Pelatihan, yaitu usaha secara formal untuk tujuan transfer pengetahuan sistem informasi yang disyaratkan yang meliputi konsep-konsep sistem informasi, kemampuan teknis, kemampuan organisasi, dan pengetahuan mengenai produk-produk sistem informasi spesifik.(Sugiyono,1997 dalam Indriasasi dan Nahartyo2008 Sistem Pengendalian Internal adalah kewaajiban pihak manajemen yang penting aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. James Hall (2011:180) Populasi dalam penelitian ini adalah 25 pegawai bagian Akuntansi atau penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangakat Daerah Dikabupaten Timor Tengah Selatan. dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosi pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggungjawab di dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Orang tua merupakan guru yang pertama dan terutama dalam rumah. Peran dan tanggung jawab orang tua adalah untuk mendidik anak-anak mengenal pendidikan. Namun, penulis menemukan bahwa orang tua di Jemaat GMIT Kanaan Nunuboko tidak menjalankan perannya dengan baik. Mereka acuh tak acuh untuk mendidik dan mengajarkan hal baik kepada anak-anak. Hal ini disebabkan karena orang tua lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memprioritaskan pendidikan anak. Keluarga secara Kristen harus lebih banyak mendidik anak-anak untuk mengerti bahwa pendidikan sangat penting., karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawaborang tua terhadap pendidikan anak serta mendapatkan informasi melalui hasil wawancara yang diperoleh di Jemaat GMIT Kanaan Nunuboko
Dari penelitian itu, penulis menemukan bahwa ternyata peran orang tua di Jemaat GMIT Kanaan Nunuboko tidak berjalan dengan baik. Karena banyak faktor yang menyebabkan seperti, rendahnya ekonomi, orang tua tidak memprioritaskan pendidikan anak, orang tua tidak memotivasi dan memberi dukungan bagi anak-anak, bahkan orang tua memberi hak dan kebebasan penuh untuk anak sendiri memilih apa yang ia kehendaki tanpa berpikir hal tersebut benar atau salah.
Perintah Tuhan untuk memberikan sebuah pengajaran bahwa iman kepada Allah memiliki kaitan yang erat dengan seluruh aspek kehidupan. Orang tua yang percaya dan mengasihi Allah, menggunakan setiap kesempatan untuk mengimplementasiikan pendidikan rohani bagi anak-anak. Ha ini merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kasih kepada Allah ialah memperdulikan kesejahteraan rohani anak-ana dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Mata Air Kecamatan kupang Tengah Kabupaten Kupang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengellaan keuangan dana desa pada desa Mata Air pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. Sehingga dapat dikategorikan efektif hanya saja pengaruhnya adalah penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.
untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mata Air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang mengetahui hambatan dalam penerapan; dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Mata Air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang. Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai pengelo-laan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan Mata Air belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
3. Bendahara. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan: Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Pelaksanaan.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan.
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum; buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.
4. Pelaporan.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri.
format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KOPDIT SOLIDARITAS STA. MARIA ASSUMPTA PERIODE 2017-2021
Modal kerja merupakan unsur yang cukup penting dalam suatu badan usaha termasuk koperasi. Modal kerja berkaitan dengan aktiva lancar koperasi yang berperan dalam menjaga kelancaran aktivitas usahanya,sehingga dapat dijadikan alat ukur likuiditas koperasi selama periode tertentu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Solidaritas Sta.Maria Assumpta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca pada tahun 2017 Sampai dengan 2021. Data laporan keuangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja, serta analisis rasio modal kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 terjadinya peningkatan modal kerja yang cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa koperasi sudah bisa dikatakan mampu mencukupi kebutuhaannya dalam membiaya kegiatan operasional yang bersifat rutin. Sumber modal kerja yang telah dilakukan pada Koperasi Solidaritas Sta. Maria Assumpta pada tahun 2017-2021 terdiri atas beberapa item yaitu : Kenaikan akumulasi penyusutan asset tetap, penurunan biaya perolehan asset tetap,kenaikan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan umumu, cadangan resiko, cadangan koperasi, hibah dan shu tahun berjalan. Sedangkan Penggunaan modal kerja pada Koperasi Solidaritas Sta. Maria Assumpta pada tahun 2017-2021 terdiri atas beberapa item yaitu:Kenaikan penyertaan, kenaikan biaya perolehan asset tetap dan bertambahnya asset lain-lain
