ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pajak Penghasilan Pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.Salah satu tugas wajib pajak adalah membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Perusahaan merupakan badan usaha yang didirikan agar mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan efektivitas terhadap aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan selalu berusaha menekan seminimal mungkin beban pajaknya dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar efektivitas beban Pajak Penghasilan tercapai. Upaya meminimalkan beban pajak membutuhkan suatu langkah manajemen yang terintegratif. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalkan seefektif mungkin. Tindakan meminimalkan beban pajak tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses pengelompokkan usaha-usaha wajib pajak, sehingga pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan bisa lebih rendah dari yang seharusnya. Selama tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perencanaan pajak (tax planning) atas pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi, (2) menganalisis besarnya efektivitas pajak setelah dilakukan perencanaan pajak (tax planning) pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak pada dasarnya merupakan upaya dalam penghematan pajak dengan cara menekan pajak seminimal mungkin serta menunda pembayaran selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan. Effective Tax Rate atau Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah mekanisme yang dipakai oleh dunia usaha terkait dengan manajemen pajak perusahaan. ETR adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perpajakan suatu perusahaan. ETR merupakan rasio antara pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan sebelum pajak. Semakin rendah persentase ETR semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektivitasan pajaknya. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi tahun 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi tahun 2019-2021, daftar gaji karyawan tetap dan daftar pekerjaan proyek PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi. Setelah itu mengukur Effective Tax Rate (ETR) PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak untuk mengetahui berapa besar efektivitas pajak penghasilan pada kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus ETR Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rotendo Permai menerapkan strategi perencanaan pajak metode gross untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode gross berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba 100.000.000 sampai dengan Rp 900.000.000, memanfaatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diklaim sebagai pengurang pajak, seperti biaya transportasi, biaya kesehatan, dan biaya perjalanan dinas serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c. PT Tunas Baru Abadi menerapkan strategi perencanaan pajak metode gross up untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode gross up berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba di atas Rp 1.000.000.000, memaksimalkan penggunaan berbagai biaya fiskal sebagai pengurang pajak meliputi, biaya kesehatan, biaya pemeliharaan aset, serta biaya transportasi serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c. PT Rotendo Permai belum efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR > 25%. Perusahaan belum mampu memahami perubahan dalam peraturan perpajakan atau penggunaan insentif perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan, peningkatan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. PT Tunas Baru Abadi pada tahun 2020 sudah efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR 12,09% 25% hal ini berarti bahwa perusahaan memanfaatkan peluang pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2021 belum efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR > 25% hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sehingga perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba sebelum pajak. PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan PMK nomor 187/PMK.03/2008 agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Perusahaan dapat mempertimbangkan strategi perencanaan pajak mereka dengan menggali potensi pengeluaran perusahaan, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara lebih efektif. Bagi PT Rotendo Permai di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar dapat menghemat beban pajak perusahaan. Diharapkan PT Rotendo Permai dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten sesuai dengan peraturan perpajakan dan berusaha menemukan alternatif lain dalam penerapan perencanaan pajaknya agar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manejemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai variabel independen dan manejemen laba sebagai variable dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan jumlah sampel 7 perusahaan.Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dengan cara penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pendahulaun berdasarkan indikator-indikator empirik, regresi linear berganda uji hipotesis(uji t),uji koefisien determinasi(uji R2).
Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa variabel X1 (Perencanaan pajak),berpengaruh terhadap manejemen laba. variabel X2 (beban pajak tangguhan) berpengaruh terhadap manejemen laba.laba (net income) menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai keberlangsungan perusahaan kedepan.Tindakan manejemen laba mempengaruhui total laba dalam satu tahun,dengan mengunakan berbagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perencanaan dan anggaran daerah merupakan suatu realitas pembangunan daerah yangb kaya interaksi sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik politik, budaya maupun agama. Hal ini menandakan aspek perilaku sangat menonjolkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan didaerah , pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini untuk mengesplomasi pemahaman atas fenomena perencanaan dan penganggaran organisasi sektor publik dengan fokus pengamatan pada bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah ﴾SKPD) yang bertanggung jawap dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses Perencanaan dan Penganggaran dan upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang mereka temukan dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Khususnya Pada Kecamatan Solor Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, tekni8k yang digunakan yaitu melalui, pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor kecamatan solor selatan periode 2019–2021. Data penelitian yang digunakan dari tahun 2019–2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan penganggaran, RKPD dan renja kecamatan solor selatan yang didirikan pada tahun 2010–2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran dalam dokumen RKPD dan renja tahun 2019–2021.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan matriks konsolidasi, indikator emperik dan skala pengukuran konsistensi. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya penganggaran dan adanya program kengiatan yang tidak sesuai dengan dokumen RKPD. Penelitian ini juga dilakukan dengan mendeskriptikan konsep berdasarkan indikator emperik.
Dari hasil matriks konsolidasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi perencanaan pada kantor kecamatan solor selatan mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 hasil penilaian persentasenya 67,64% dengan konsistensi baik, pada tahun 2020 persentase 100% dengan konsistensi sangat baik dan tahun 2021 persentasenya 73,91% dengan konsultasi sangat baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskripsi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan Studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui
tahapan berikut yaitu penelaahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan). Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
anggaran tahunan pemerintah yang disebut anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan di daerah karena di dalam APBD terdapat item
pendaatan, pembelajaran serta pembiayaan yang menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut
agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.
Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah sebagai tim teknik pelaksanaan dari program pembangunan yang direncanakan .
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" Permasalahan penelitian yang terdiri dari Bagaimanakah bentuk berencanaan dari pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana? dan Bagaimanakah Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Manfaat dari penelitian ini secara teoretis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: bentuk perencanaan dan penegakkan hukum bagi terdakwa dan variabel terikat yaitu: putusan pengadilan tentang pembunuhan berencana dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis putusan diketahui bahwa:
1. Bentuk perencanaan dari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah:
a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berupa:
a. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara
b. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya.
Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran, sebagai berikut:
1. Bagi hakim sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus menanggapi keseriusan dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana bagi terdakwa, keluarga terdakwa, korban dan masyarakat luas.
2. Bagi terdakwa jangan menggulangi perbuatan yang sama lagi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Bentuk Perencanaan dan Penegakan Hukum
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.
Tujuan dari penelitian ini Untuk Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang, karena penulis menemukan bahwa pelaksanaan Pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan optimal namun belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Desa Sumlili.
Konsep dalam penelitian ini adalah perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban ADD. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi 6 orang perangkat Desa dan sampel sebanyak 6 orang perangkat Desa. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan wawancara dan dokumentasi pada responden.
Dari hasil penelitian, dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis data kualitatif yakni menggambarkan hasil kualitatif menurut kajian dan indikator empirik.
Dalam analisis lanjutan yang menggunakan Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh bahwa : Perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, Pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan optimal namun belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Desa Sumlili, Penatausahaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, telah efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi desa Sumlili dalam pengelolaan ADD, Pelaporan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa Sumlili sudah mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, Pertanggungjawaban AD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong tepat waktu dan sesuai format SPJ yang ditetapkan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGANN DESA DI DESA WATUHADANG, KECAMATAN UMALULU, KABUPATEN SUMBA TIMUR
Drs. Robert Alex Serang, M. Si; Yudith Febrianty Lerrick, SE., M. Si Tomi Kartika (18410045)
FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG 2023
Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggara keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN/APBD.
Penulisan melakukan penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang sering ditemui dilokasi penelitian yaitu bagaimana perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengelolaan dana desa pada desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian lapangan (Field Research) menggunakan data kualitatif tentang kesesuaian anggaran pendapatam dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2019-2020. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan didalam pembahasannya menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Data yang disajikan berbentuk tabel skema maupun dalam bentuk narasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang kinerja pengelolaan keuangan desa bahwa dalam proses perencanaan APBDesa, pemerintah desa perlu
perencanaan yang matang serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan pengelolaan dana desa melalui lembaga kemasyarakatan yang sah didesa. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran oleh Sekretaris Desa tidak meneliti kelengkapan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan atas sebab APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, sehingga pengajuan permintaan pembayaran tetap terpenuhi walaupun tidak memenuhi persyaratan. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buk setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala desa. Pelaporan APBDesa mengacu pada prinsip transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban APBDesa terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) selain dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun, kaur keuangan desa Watuhadang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap akhir bulan yaitu setiap tanggal 30.
Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat atau masyarakat. Ada beberapa contoh teknik yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yaitu: perencana pajak, penghindaran pajak, agresivitas pajak, perlindungan pajak dan penggelapan pajak. Diantara semua teknik tersebut yang dibahas dalam hal ini berfokus pada perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, yang berada pada posisi paling minimal, sehingga hal itu di mungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Manajemen laba merupakan salah satu dari strategi yang dalam akuntansi dapat dimanfaatkan untuk dapat mengetahui akan kondisi dan kinerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, pada umumnya strategi manajemen ini digunakan oleh manajer perusahaan dalam melakukan suatu intervensi informasi dari suatu laporan keuangan perusahaan. Disisi lain, strategi akuntansi ini juga penting karena dapat menyusun strategi bisnis serta dapat membantu bisnis untuk terus bertahan dan dapat berkembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk dapat mengatahui pengaruh antara variabel X (independen), terhaap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji statistik yaitu program SPSS versi 21 dan Ms.Exel 2007. Populasi yang didukung dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangn perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021, yaitu sebanyak 11 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh laporan keuangan perusahaan yang menjadi populasi yakni 11 laporan keuangan perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi pada tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI. Kata Kunci : Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Mata Air Kecamatan kupang Tengah Kabupaten Kupang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengellaan keuangan dana desa pada desa Mata Air pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. Sehingga dapat dikategorikan efektif hanya saja pengaruhnya adalah penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.
untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mata Air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang mengetahui hambatan dalam penerapan; dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Mata Air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang. Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai pengelo-laan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan Mata Air belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri. Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
3. Bendahara. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan: Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Pelaksanaan.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan.
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum; buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.
4. Pelaporan.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri.
format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Peneltian ini berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oemaman Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemetintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.salah satu penentuan keberhasilan desa tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dalam membangun desa.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Oemaman Kecamatan Kualin,yang terdiri dari 5 tahap yaitu tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban,dan tujuan pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan pertama proses pengelolaan desa meliputi Perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa Oemaman Kecamatan Kualin belum mengikuti keseluruhan teknis dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Hal ini dapat dilihat dari Pertanggungjawaban pengelolan keuangan desa dimana Desa Oemaman hanya menyampaikan Laporan realisasi APBDesa 1 (satu) kali dalam 1 periode dimana jika diLihat dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu Laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan juli tahun berjalan Sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik perencanaan hingga pertangungjawaban dana desa sudah dilakukan dengan baik,namun ada beberapa kendala pelaksanaannya yaitu 9 bentuk partisipasi masyarakat yang kurang maksimal,kurangnya partisipasi badan permusyawaratan desa( BPD), serta kurangnya kompetensi tim pelaksanaan kegiatan desa dalam memnyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa perencenaan keuangan Desa Oemaman dari RPJM desa,RKP desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.Perangkat Desa diharapkan dapat mengelolah dana desa dengan baik sehungga dapat mempertanggungjawab laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik. Kata kunci :
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa(Perencanaan, Pelaksanaan, Penataushaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Skripsi ini ditulis oleh Yohanes Elfrano Neno Nahak, Nim 17411539 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Jalur Minat Manajemen Keuangan Daerah, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Teknik analisis yang dilakukan pada saat penelitian adalah wawancara dengan populasi yaitu Aparat Desa Halibasar dengan sampel 10 orang. Teknik analisis data selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa mengumpulkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika jawaban kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang di anggap kredibel.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dalam forum MusrenbangDesa, APBDes yang diterima Pemerintah Desa Halibasar pada Tahun 2017 senilai Rp. 1.112.105.400. Dalam proses perencenaan yang menggunakan dana desa, Desa Halibasar melakukan perencanaan dibidang penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp. 409.265.400, bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 466.596.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 37.000.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 35.500.000 dan bidang penanggulangan bencana Rp. 163.744.000. Kedua pada Tahun 2018, APBDes yang diterima Pemerintah Desa Halibasar senilai Rp. 1.046.846.000. Dalam proses perencenaan yang menggunakan dana desa, Desa Halibasar melakukan perencanaan dibidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.363.598.000, bidang pelaksanaan pembangunan Rp 419.050.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 36.848.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 34.500.000, dan bidang penanggulangan bencana Rp. 192.850.000. Ketiga pada tahun 2019, APBDes yang diterima Pemerintah Desa Halibasar senilai Rp. 1.145.947.500. Dalam proses perencenaan yang menggunakan dana desa, Desa Halibasar melakukan perencanaan dibidang penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp. 480.342.000, bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 466.596.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 45.500.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 40.000.000 dan bidang penanggulangan bencana Rp. 136.340.000. Keempat pada tahun 2020, APBDes yang diterima Pemerintah Desa Halibasar senilai Rp. 1.220.040.000.Dalam proses perencenaan yang menggunakan dana desa, Desa Halibasar melakukan perencanaan dibidang penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp. 418.808.000, bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 457.722.300, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 23.125.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 55.201.600 dan bidang penanggulangan bencana Rp. 265.183.100
Penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan APBDes meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik, tetepi dalam hal pelaksanaan masih memeilik kendala oleh karena itu Pemerintah Desa lebih memperhatikan pertumbuhan Desa sehingga dana yang dianggarkan dan direncanakan bisa dikeluarkan sesuai dengan apa yang dianggarkan.
Kata kunci : Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertamggumgjawaban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NAMA : NOFRIANTI OLLIN NIM : 17192620 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh perencanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)terhadap serapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental design dan dihitung menggunakan SPSS 22.0 for windows. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan alat distribusi frekuensi dan analisis regresi linear sederhana yang hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini melalui perhitungan analisis regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa perencenaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 30 SKPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Menurut sugiyono (2008:199) kuisioner atau angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kata kunci:Perencanaan Anggaran, Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan bagian terkecil yang ada di negeri ini luas wilayah desa biasanya tidak terllu luas dan huni oleh sebuah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antara masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia. Menurut Balderton (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa: istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu, Menurut George R. Terry (2000 :15) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. Menurut Soekanto (Adisasmita 2014:22) mengemukakan bahwa: Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. Sehingga dapat dikategorikan efektif hanya saja pengaruhnya adalah penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA KESETNANA KECAMATAN MOLLO SELATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Arni Debrina Tampani
NIM: 17413749
Universitas Artha Wacana
Kupang
2022
Kehadiran Undang-undang tentang Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat status Desa sebagai Pemerintahan Masyaraka sekaligus sebagai kekuatan Desa untuk membangun infrastruktur serta memberdayakan masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Desa mendapat dana transfer dari Daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikuraangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kessetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dana desa di Desa Kesetnana dengan perencanaan dana desa menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik Dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil deskripsi didapat melalui Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 sudah efektif atau efisien dengan realisasi di lapangan. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana. Rencana Alokasi Dana Desa seluruhnya untuk pembangnan dan perbaikan jalan. Sebelum melakukan pembangunan Kepala Desa melakukan rapat dengan anggota BPD dan Bendahara desa. Rapat dilakukan untuk merumuskan pembangunan dan pengaspalan mana saja yang perlu dibangun.
Pengelolaan dana desa di Desa Kesetnana berjalan dengan baik 70% untuk pemberdayaan masyarakatn dan 30% untuk operasional pemerintah desa. Perencanaan dana desa dikatakan efektif karena dalam proses perencanaan program penganggaran dana desa selalu melibatkan masyarakat desa. Pelaksanaa program yang di danai oleh dana desa berjalan efektif, karena program pembuatan jalan dan pembangunan kantor desa terlaksana dengan baik dan didukung oleh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA RAENALULU, KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA Oleh: WANSRI PUTRI LAY TUDE NIM : 18410191 Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, karena Peneliti menemukan bahwa terdapat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di desa Raenlulu, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten Sabu Raijua belum mencapai 100% karena kurangnya pemahaman aparat desa. Konsep penelitian dalam skripsi ini adalah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Menurut Jhon B. Miner dan Mary Green Miner Dalam Hasibuan (2013) Perencanaan Sumber Daya Manusia Sebagai suatu proses yang berusaha menjamin dan jnis pegawai yang tepat akan tersedianya pada tempat yang tepat pada waktu yang kan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Simammora 2012 mengatakan Bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosi yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Penelitian ini merupakan Deskriptif kualitatif. Populasi dan sekaligus sampel dalam penelitian ini 6 orang pegawai yang ada di desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Wawancara terhadap Responden, kemudian data di analisis menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis deskriptif di ketahui bahwa Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di desa Raenlulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua sangat baik. Indicator dari masing-masing variabel tersebut juga di deskripsikan dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis lanjutan yang menggunakan analisis deskripsi di ketahui bahwa Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua salah satu kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan secara etis dan social merespon kebutuhan masyarakat dan tantangan melalui tindakan-tindakan terhadap masyarakat yang di berikan oleh desa dengan membantu pegawai dalam pencapaian tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi masyarakat. Kata kunci: Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyrakat Di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang Skripsi yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, adalah sebuah karya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa untuk program-program pemerintah Desa Kuanheum. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama dalam program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa kuanheum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, yang dilakukanmelalui pengumpulan data- data dari para informan, yaitu anggota Badan Pengelola Dana Desa. Hasil analisis dilakukan secara deskriptif kaulitatif, untuk menggambarkan aktifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan aspek pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuanheum dapat dilakukan dengan baik, yang diketahui dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai petunjuk tekhnis yang ditetapkan. Implikasi teroitis dari penelitian ini ialah bahwa alokasi dana desa yang dilakukan secara efektif membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dinyataka bahwa hasil peneliitan ini sejalan dengan penelitian Sri Hutami(2017). Sedangkan implikasiterapan yang dihasilkan adalah: 1)Bagi penelitian selanjutnya di sarankan agar melibatkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa., 2)Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa harus berperan meningkatkan kualitas pembangunan desa maupun kualitas sumber daya manusia aparat desa atau tim pengelola dana, 3)Perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan RPJMdesa maupun RKPdesam serta memberi masukan-masukan bagi pemerintah desa untuk melakukan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DI DESA BAUMATA TIMUR KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG Peneltian ini berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemetintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.salah satu penentuan keberhasilan desa tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dalam membangun desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Baumata Timur kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang,yang terdiri dari 5 tahap yaitu tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban,dan tujuan pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertama proses pengelolaan desa meliputi Perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang belum mengikuti keseluruhan teknis dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Hal ini dapat dilihat dari Pertanggungjawaban pengelolan keuangan desa dimana Desa Baumata Timur hanya menyampaikan Laporan realisasi APBDesa 1 (satu) kali dalam 1 periode dimana jika diLihat dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu Laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan juli tahun berjalan Sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik perencanaan hingga pertangungjawaban dana desa sudah dilakukan dengan baik,namun ada beberapa kendala pelaksanaannya yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang kurang maksimal,kurangnya partisipasi badan permusyawaratan desa( BPD), serta kurangnya kompetensi tim pelaksanaan kegiatan desa dalam memnyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa perencenaan keuangan Desa Baumata Timur dari RPJM desa,RKP desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.Perangkat Desa diharapkan dapat mengelolah dana desa dengan baik sehungga dapat mempertanggungjawab laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik. Kata kunci : pengelolaan keuangan desa(perencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan dan pertanggungjawaban)
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Judul : Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Kata Kunci : Penyerapan APBD, Kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah salahsatu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa: Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dalam dokumen tersebut terbaca jumlah rencana dan realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode. Jullie J. Sondakh, dkk (2017) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa bahwa realisasi pendapatan dan belanja tidak terlaksana secara keseluruan (100%), hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana, secara umum pengunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan , namun terdapat hambatan dan kendala adanya wabah covid 19 sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, terutama program dan kegiatan strategis dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 5,214 + 0,286 X₁ + 0,071 X₂ + 0,786X3 1. Nilai constant sebesar 5.214 artinya jika nilai kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen dengan nol maka, penyerapan APBD akan meningkat sebesar 5,214 2. Koefisien (b1) sebesar 0,286 artinya apabila Kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar satu maka, Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lainnya constant. 3. Koefisien (b2) sebesar 0,071 artinya apabila perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lainnya constant. 4. Koefisien (b3) sebesar 0,786 artinya apabila Komitmen Manajemen mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,786 dengan asumsi variabel lainnya constant. xiv hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X1 kualitas Sumberdaya manusia memilki nilai t hitung sebesar 2,577 dengan sig sebesar 0,022. Karena nilai sig 0,022 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Kualitas SDM dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X2 yakni penyerapan anggaran memilki nilai t hitung sebesar 1,204 dengan sig sebesar 0,047. Karena nilai sig 0,047 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya pengaruh positif penyerapan anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X3 yakni komitmen manajemen memilki nilai t hitung sebesar 1,588 dengan sig sebesar 0,039. Karena nilai sig 0,039 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis ketiga diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Komitmen manajemen dengan Penyerapan Anggaran Belanja Hasil analisis atas persoalan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 3 hal sesuai dengan rumusan persoalan penelitian yakni 1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Variabel variabel komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan diatas, maka beberapa implikasi terapan berupa saran sebagai berikut xv 1. Bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Semakin dimaksimalkan penyerapan APBD dengan meningkatkan kualitas SDM, Perencanaan yang baik dan komitmen Manajemen 2. Bagi Peneliti selanjutnya Menambah metode survey dengan melakukan wawancara menyeluruh bukan saja kepada pimpinan tetapi juga semua ASN yang terlibat dalam pelaksanaan program
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pembangunan, yang dilihat dari tahap perencanaan anggaran, tahap realisasi anggaran dan tahap capaian anggaran. Menurut Listyangsi (2014) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kontimu yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perenanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2013) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Menurut Mardiasmo (2009) perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Realisasi anggaran merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelolah dan diukur dalam satuan rupiah,disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Dedi Nordiawan (2010) mengemukakan bahwa realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan di inginkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang di inginkan. Realisasi anggaran diguakan untuk meberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan infromasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Abdul Hafis Tanjung (2013) Laporan Realisasi Anggaran Merupakan Iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Capaian anggaran adalah hasil akhir dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian outpout dana desa setiap tahap kepada bupati atau walikota.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode Economic Order Quantity menujukan titik optimum pemesanan obat setiap kali pesanan sebanyak 122 Box obat Amoxclin, 60 Botol obat Hufagrib dan 17 Dos obat Fasolon Crim dengan frekuensi pembelian obat selama satu tahun sebanyak 2 kali pad obat Amoxclin, 2 kali pada obat Hufagrib dan 1 kali pada obat Fasolon Crim. Dan melakukan daur ulang pemesanan kembali setiap 183 hari pada obat Amoxciln dan obat Hufagrib, serta 365 hari pada obat Fasolon Crim. Total biaya persediaan obat Amoxclin menurut metode Economic Order Quantity sebesar Rp4.613.801, sehingga terjadi penghematan biaya persediaan sebesar Rp5.959.637, total biaya persediaan obat Hufagrib menurut metode Economic Order Quantity sebesar Rp810.000, sehingga terjadi penghematan biaya persediaan sebesar Rp911.250 dan Total biaya persediaan obat Fasolon Crim menurut metode Economic Order Quantity sebesar Rp252.415, sehingga terjadi penghematan biaya persediaan sebesar Rp317.285.
