Abstrak
INTISARI Judul penelitian ini ialah: Deskripsi Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan. Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: Bagaimanakah bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I? dan Mengapa penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I berbeda? Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah : untuk mengetahi bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, dan untuk mengetahui alasan penerapan hukum yang berbeda terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I. Sifat penelitian ini ialah deskriptif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum: a. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. b. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. c. Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. 2. Penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I berbeda, karena: a. Penerapan Pasal dakwaan kepada terdakwa berbeda berdasarkan peran masing-masing terdakwa. b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda. c. Indenpendensi hakim. Adapun saran dari penulis sebagai berikut: 1. Upaya pengungkapan pelaku penyalahgunaan narkotika, maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga- lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan setiap individu. 2. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika. 3. Hakim diharapkan menerapkan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.