ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NAMA : NOFRIANTI OLLIN NIM : 17192620 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh perencanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)terhadap serapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental design dan dihitung menggunakan SPSS 22.0 for windows. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan alat distribusi frekuensi dan analisis regresi linear sederhana yang hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini melalui perhitungan analisis regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa perencenaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 30 SKPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Menurut sugiyono (2008:199) kuisioner atau angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kata kunci:Perencanaan Anggaran, Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Judul : Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Kata Kunci : Penyerapan APBD, Kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah salahsatu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa: Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dalam dokumen tersebut terbaca jumlah rencana dan realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode. Jullie J. Sondakh, dkk (2017) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa bahwa realisasi pendapatan dan belanja tidak terlaksana secara keseluruan (100%), hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana, secara umum pengunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan , namun terdapat hambatan dan kendala adanya wabah covid 19 sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, terutama program dan kegiatan strategis dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 5,214 + 0,286 X₁ + 0,071 X₂ + 0,786X3 1. Nilai constant sebesar 5.214 artinya jika nilai kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen dengan nol maka, penyerapan APBD akan meningkat sebesar 5,214 2. Koefisien (b1) sebesar 0,286 artinya apabila Kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar satu maka, Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lainnya constant. 3. Koefisien (b2) sebesar 0,071 artinya apabila perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lainnya constant. 4. Koefisien (b3) sebesar 0,786 artinya apabila Komitmen Manajemen mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,786 dengan asumsi variabel lainnya constant. xiv hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X1 kualitas Sumberdaya manusia memilki nilai t hitung sebesar 2,577 dengan sig sebesar 0,022. Karena nilai sig 0,022 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Kualitas SDM dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X2 yakni penyerapan anggaran memilki nilai t hitung sebesar 1,204 dengan sig sebesar 0,047. Karena nilai sig 0,047 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya pengaruh positif penyerapan anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X3 yakni komitmen manajemen memilki nilai t hitung sebesar 1,588 dengan sig sebesar 0,039. Karena nilai sig 0,039 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis ketiga diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Komitmen manajemen dengan Penyerapan Anggaran Belanja Hasil analisis atas persoalan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 3 hal sesuai dengan rumusan persoalan penelitian yakni 1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Variabel variabel komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan diatas, maka beberapa implikasi terapan berupa saran sebagai berikut xv 1. Bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Semakin dimaksimalkan penyerapan APBD dengan meningkatkan kualitas SDM, Perencanaan yang baik dan komitmen Manajemen 2. Bagi Peneliti selanjutnya Menambah metode survey dengan melakukan wawancara menyeluruh bukan saja kepada pimpinan tetapi juga semua ASN yang terlibat dalam pelaksanaan program
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa untuk menunjang pembangunan, yang dilihat dari tahap perencanaan anggaran, tahap realisasi anggaran dan tahap capaian anggaran. Menurut Listyangsi (2014) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kontimu yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perenanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2013) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Menurut Mardiasmo (2009) perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Realisasi anggaran merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelolah dan diukur dalam satuan rupiah,disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Dedi Nordiawan (2010) mengemukakan bahwa realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan di inginkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang di inginkan. Realisasi anggaran diguakan untuk meberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan infromasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Abdul Hafis Tanjung (2013) Laporan Realisasi Anggaran Merupakan Iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Capaian anggaran adalah hasil akhir dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian outpout dana desa setiap tahap kepada bupati atau walikota.
