ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Dr.Harjono Kabupaten Ponorogo). Rumusan masalah yang penulis kaji adalah 1). Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkama Agung dengan putusan pemidanaan? 2). Mengapa putusan Mahkama Agung dalam tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas?. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: 1). Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkama Agung dengan menjatuhkan putusan pemidanaan. 2). Untuk mengetahui alasan putusan Mahkama Agung dalam tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas. Sifat penelitian adalah deskriptif dan Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas yakni : Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan pemidanan serta putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatukan putusan bebas dan Variabel Terikat dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.
Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas karena: 1).Tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan primair; dan 2).Tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan subsidair. Kemudian alasan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi membatalkan karena: 1).Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum; 2).Perbuatan terdakwa terbukti atau memenuhi unsur dalam dakwaan primair. Selanjutnya ditemukan alasan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan Kasasi dan membebasakan Terpidana karena 1).Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi salah menerapkan hukum dan 2).Perbuatan Terpidana tidak terbukti atau memenuhi unsur dalam dakwaan Penuntut umum. Adapun saran yang diberikan yaitu : 1). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung diharpkan lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meberikan putusan atau menerapkan hukum; dan 2).Hakim Pengadilan Kasasi dalam menerapkan hukum diharapkan lebih cermat memperhatikan dengan baik dalam menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul Skripsi Penulis adalah: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan
masalah yang penulis kaji adalah Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah sedangkan Mahkamah
Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap
pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi?. Tujuan
yang ingin Penulis kaji adalah: Untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah sedangkan Mahkamah
Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap
pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi. Jenis
penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.
Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan
pustaka, Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara
kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.
Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan Hakim
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah karena
Terdakwa hanya melakukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau
Sarana Yang Ada Padanya dalam Jabatannya, Sedangkan alasan Hakim Mahkamah
Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap pelaku tindak
pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi karena Terdakwa terbukti
melakukan perbuatan secara melawan hukum. Adapun saran yang diberikan yaitu 1).
Judex Facti diharapkan lebih cermat dalam memperhatikan, meneliti dan
mempertimbangkan fakta hukum di persidangan agar dalam putusannya tidak terdapat
kekeliruan dalam menerapkan hukum; 2). Terdakwa seharusnya menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya secara profesional dan tidak tergiur dengan memperoleh keuntungan
dari hasil korupsi yang dilakukan, dan setelah dipidana diharapkan terdakwa dapat jera
sehingga tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi lagi
Kata Kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana, Korupsi, Barang dan Jasa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut Masalah penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanDana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Berdasarkan masalah peneltian tersebut, maka persolan penelitian ini adalah (a) Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?. (b)Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?, dan (c) Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang? Konsep teori dalam penelitian ini adalah: (1) Transparansi yang berasal dari kata transparency adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (3) partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara proaktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (4) Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas dalam suatu organisasi diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan yang selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.jumlah penduduk Desa Tuakau adalah sebanyak 2.283 jiwa. Sedangkan sampel penelitian ini seluruh perangkat Desa Tuakau. berjumlah 26 orang 1 orang kepala desa, 1orang sekretaris desa,4 orang kepala dusun, 3 orang kepala urusan, 3orang kepala seksi, 5 orang tua adat dan 9 orang masyarakat desa. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesiber berskala likert. Data penelitian yang dihilpin selanjutnya dianalisis melalui dua tahap yaitu analisis penedahuluan dan analisis lanjutan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan didahului analisis uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (a) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (b) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (c) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut: (1) Karena trasparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan, demikian pula akuntabilitas dan partsipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat ternyata memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dengan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Hak atas Tanah. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah mengapa judex factie dan judex juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim judex factie dan judex juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa hak atas tanah. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Variabel penelitian yang penulis gunakan adalah variabel bebas yaitu dalam penelitian judex factie dan Judex Juris menajatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa hakmatas tanah. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan tentang sengketa hak atas tanah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan komulatif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi alasan Hakim Judex Factie dan Judex Juris Menjatuhkan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat ialah pertimbangan hukum yang diterapkan sudah benar tidak salah menerapkan hukum sedangkanalasan Hakim PK Membatalkan dan Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Penggugat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah ialah ditemukan adannya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata
Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah teliti sehingga tidak ada kekeliruan dan kehilafan hakim dan dalam menjatuhakan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.
Kata Kunci : Disparitas, Pertimbangan Hakim, Sengketa Hak Atas Tanah
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadi disparitas putusan pengadilan Judex Factie dan putusan Judex Juris terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu:
variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variable dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah terjadi disparitas putusan pengadilan Judex Factie dan putusan Judex Juris terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. dan variabel terikat : Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
Dari hasil penelitian dan analisis putusan diperoleh jawaban bahwa: Berdasarkan pada hasil penelitian putusan yang telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan judex factie dan judex juris terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu: putusan judex factie terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Tuntutan penuntut umum yang berbeda, kualitas dari perbuatan terdakwa berdasarkan pada fakta persidangan, pembelaan dari terdakwa / Penasihat Hukum dalam persidangan, Adanya hal yang memberatkan dan meringankan dan Independensi Hakim yang memeriksa Perkara Putusan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana karena alasan tuntutan penuntut umum berkaitan dengan penerapan hukum dan alasan Pembelaan dari Terdakwa / Penasihat Hukum berkaitan dengan penerapan hukum
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Desa seringkali identik dengan keterbelakangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kolot serta tradisionalis (Furqaini Astri, 2009). Salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes inilah yang menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada didesa dengan mengelola potensi-potensi yang menguntungkan. BUMDes dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUMDes.
Transparansi juga diartikan sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat bardasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dimana desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai konstitusi yang berlaku (Noordiawan, 2007). Anik (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Namun laporan keuangan perlu disusun sesuai dengan format akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan.
BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya (Nurlan, 2008).
Dari bahasan analisis hasil analisis tentang masalah dan persoalan penelititan berdasarkan data-data yang telah dianalisis dari Transparansi Terhadap Pelaporan Keuangan BUMDes Sinar (Studi Kasus di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara) dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi Terhadap Pelaporan Keuangan BUMDes Sinar (Studi Kasus di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara).
Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel diatas nilai signifikansi thitung sebesar 0.000 < 0,005 yaitu nilai thitung 14.693 > ttabel 1.986. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X) berpengaruh terhadap variabel Laporan Keuangan BUMDes (Y). berdasarkan hasil tersebut hipotesis penelitian ini terbukti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.
Besarnya nilai korelasi / hubungan yaitu sebesar 0,841. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,705 atau 70,5% yang artinya bahwa pengaruh variabel Transparansi terhadap variabel Laporan Keuangan BUMDes Sinar adalah sebesar 70,5% sedangkan sisanya 29,5% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul penelitian penulis ialah Disparitas Putusan Judex Facti dan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Akta Notaris Kuasa Jual. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan Mengurangi Pemidanaan Terdakwa dan mengapa Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan putusan judex facti dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan pemidanaan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan putusan judex facti dan Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.
Hasil peneilitian penulis sebagai berikut:
1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan :
a. Terdakwa lalai dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual
b. Terdakwa memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Gunawan Priambodo untuk melakukan tindak pidana
2. Alasan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan Mengurangi Pemidanan Terdakwa: karena Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan masa kerja terdakwa sebagai Pejabat Umum
3. Alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan putusan judex facti dan Mejatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum :
a. Pihak yang bertransaksi dalam jual beli tanah dengan saksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan terda
b. Adanya Bukti Baru (Novum).
Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:
1. Agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara
2. Diharapkan Notaris selaku pejabat umum perlu lebih menjunjung kehati-hatian dalam mengembang tugasnya cermat serta teliti.
Kata kunci : Disparitas Putusan, Penipuan, Akta Notaris Kuasa Jual
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi Penulis adalah Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan.
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan? (2) Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. (2) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”. Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan karena:
a. Terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.
b. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Hakim Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas karena:
a. Peristiwa hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan.
b. Perbuatan terdakwa merupakan persoalan hutang piutang.
Adapun saran bagi penulis terhadap konteks permasalahan penelitian ini antara lain:
1. Diharapkan bagi penegak hukum baik penyidik maupun hakim pada pengadilan tingakat pertama, harus memperhatikan dengan cermat dan benar fakta-fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penipuan sehingga tindak menimbulkan problem dalam penerapan hukum tingkat peradilan yang lebih tinggi.
2. Diharapkan bagi korban tindak pidana penipuan janganlah terlebih dahulu dalam mengupayakan persoalan yang dialami ke ranah pidan sebab di dalam didalam upaya pnegakan hukum ranah pidana merupakan ranah yang paling terakhir (Ultimum Remedium)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi adalah Disparitas Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap
Pelaku Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007) dengan Rumusan masalahnya adalah : mengapa
Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan, sedangkan putusan
Peninjauan Kembali memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat
Timor-Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui putusan Judex Facti dan
Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan, sedangkan putusan Peninjauan Kembali
memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Timor-Timur. Variabel yang
digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah sebab dan akibat hukum, variabel terikat dalam penelitian ini
adalah tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Timor-Timur. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah : Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Hakim Pengadilan dalam putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku
pelanggaran HAM Berat Timor-Timur yaitu : Judex Facti dan Judex Juris menilai bahwa
Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, pelanggaran hak asasi manusia berat
Timot-Timur merupakan extra ordinary crime, Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa,
Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc menilai hal yang memberatkan dan
meringankan Terdakwa. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan vonis bebas
adalah : Adanya keadaan baru (Novum) yang membuktikan Terpidana tidak bersalah dan
Adanya kekhilafan dari Judex Juris. Saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
maka untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, penulis memaparkan beberapa saran
yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : Harus adanya suatu konsolidasi dari
setiap majelis hakim dalam kasus yang terjadi sehingga masalah yang ada bisa terselesaikan
dengan baik dan keputusan yang diambil benar menurut aturan yang berlaku atau yang di
tetapkan dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi, membuat putusan,
seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara pelanggaran hak
asasi manusia berat dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, memandang dan menjadikan
nilai-nilai prinsip Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sebagai dasar utama dalam konteks
kejahatan terhadap kemanusiaan melindungi, mengembangkan, menegakan hak asasi
manusia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat dan Untuk mengetahui penerapan konsep Value For Money dalam penerapan pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu Lembaga Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode yang digunakan adalah metode survey dengan wawancara langsung dengan informan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah di terapkan dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan proses nilai akuntabilitas pertanggujawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi publik dengan konsep value for money terlihat ekonomis, efisien, namum belum efektif karena keterbatasan sumba daya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolahan keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat masih tergolong rendah. Indikator kedua dalam konsep transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Hal ini menjadi sangat perlu guna mengingat pada masa kini bahwa keterbukaan segala macam kegiatan pemerintah sumba barat sangat penting untuk di evaluasi karena menggunakan anggaran nasional lewat pemungutan pajak dari rakyat.Masyarakat perlu tahu sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu program yag telah pemerintah canangkan. Kemudaan dalam mengakses inforrmasi juga memberikan dampak yang baik pada penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Jika informasi mudah diakses maka persepsi masyarakat akan cenderung baik dan bisa menurunkan adanya persepsi negatif karena masyarakat percaya pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolahan sumber daya dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas keuangan publik yaitu menyajikan informasi penyelenggaran pembangunaan Kabupaten Sumba Barat dengan mengungkapkan atas semua aktivitas maupun kinerja keuangan daerah kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam penggunaan informasi publik sehingga memperoleh responsif dari masyarakat yang kemudian dapat berpartisipasi dengan memberikan aspirasi dalam pembangunan Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pengelolahan keuangan sektor publik di Kabupaten Sumba Barat belum tercermin adanya tiga indikator penentu yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Penyajian informasi yang bersifat umum dan formal tidak menunjukkan adanya pencapaian.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Value For Money, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Bappeda
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum yang menjamin kelayakan sebua rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis kerena dokumen ini menpunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah Desa dan semua pihak yang yang terkait. Untuk melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti uuntuk melaksanakan rencana kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut peneglolaan keuangan desa oleh perintah desa harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel pengelola APBDes dituntut dapat melaksanakannya sesuai apa yang sudah menjadi aturan hal ini transparansi dari para aparatur desa sangat dibutuhkan, menurut dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dalam penyelengaraan pelayanan publik. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara(APBN) yang diperuntukan pada desa yang ditaransfer melalui angaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di transfer melalui kas rekening desa. Setiap priodik selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, perangkat desa dan toko masyarakat, evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya usulan-usulan demi berjalanya program. Dan dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban tahunan demi melaksanakan prinsip akuntabilitas Anggaran pendapatan dan belanja Desa(APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang oleh kepala desa bersama badan pemuryawaratan desa melalui peraturan desa.
transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktis korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemerantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyala gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesi berada pada peringkat ke-90 terkorup di seluruh 174 negara yang diperiksa.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jenis penilitian adalah kualitatif diskriftif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dukumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Penfui Timur telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa.
Pemerintah Desa Penfui Timur bertanggungjawab kepada Bupati, BPD, dan masyarakat untuk merencanakan kegiatan yang telah disusun dalam Musyawara Desa. Prinsip transparansi sesungguhnya dibangun atas imformasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan imformasi tersebut kapada masyarakat Desa terutama berkaitan dengan sesuatu yang telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan public.
Keterbukaan akses imformasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi imformasi APBDes. Pada saat pelaksanaan Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja.
Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanan dalam bentuk papan imformasi proyek. Dalam tahap pelaporan pertangungjawaban pemerintah Desa bertangungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupat. Secara umum transparansi dan akuntabilitas diDesa Penfui Timur Kecmatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sudah berjalan dengan baik, walaupun masi ada beberapa kelemahan yang diperbaiki
Populasi dari penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas peremrintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Desa Penfui Timur dalam 3(tiga) anggaran. metode pemilihan sampel adalah Struktur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun jenis data yang digunakan kualitatif hasil dari Dukumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan- catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari pada saat kuliah, buku-buku
Kata kunci: Transparansi Akuntabilitas pengelolaan APBDes
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(DI SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI)
DESI TAMU INA MATALU, Tahun 2022, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Smk Harani Transformasi Rindi, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di Bimbing Oleh Pembimbing I Ibu Mesry W. N Manafe, SE.,M. Sc dan Pembimbing II Ibu Helda M. Ala,.SE,M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas Dan Transparaansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Kuisioner dan Wawancara. Objek penelitian adalah SMK Harani Transformasi Rindi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. Sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas Pendidikan, Tim Manajemen Sekolah, Guru, Karyawan dan Komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan daan Evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi teoritis di atas maka dapat dibuat beberapa saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya: di sarankan untuk menambah variable lain yang diduga turut mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan internal.
Kata Kunci : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi penulis adalah DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PEMBERIAN KREDIT FIKTIF. Rumusan masalah di dalam
penulisan ini adalah: Mengapa terjadi disparitas putusan hakim Judex factie dan
judex juris dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit fiktif? Tujuan dari
penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk Untuk mengetahui penyebab terjadi
disparitas putusan hakim judex factie dan jude juris dalam tindak pidana korupsi dalam
pemberian kredit fiktif. Guna memperlancar proses analisis, maka metode penelitian yang
dipakai penulis adalah. Siifat penelitiannyaa deskriptif, dimana penulis menggambarkan
fakta sebagaimana adanya, tanpa memberi perlakuan terhadap ojek yang diteliti.Jenis
penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana mewajibkan
menggunakan data sekunder sebagai jenis data utamanya, yang bersumber pada bahan
hokum primer, sekunder dan tersier. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
penyebab terjadinya disparitas putusan hakim jude factie dan hakim jude juris dalam
tindak pidana kredit fiktif, sedangkan variabel terikatnya adalah putusan hakim dalam
tindak pidana kredit fiktif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Bahan
hokum yang terdiri dari; Bahan hokum Primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum
tertier. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 (enam) alasan terjadinya disparitas
putusan antara hakim judexx factie dengan hakim judex juris dalm tindak pidana kredit
fiktif. Penyebabnya adalah :1) Pasal dakwaan yang lebih dari satu (bukan dakwaan
tunggal) ; 2) Tuntutan JPU yang berbeda – beda; 3) Hakim yang memeriksa perkara
berbeda, pada tiap tinkatan peradilan; 4) Independensi hakim judex factie dan hakim
Judex juris; 5) Kualitas perbuatan terdakwa; dan 6) Pertimbangan Hakim Judex Facti Dan
Judex Juris Tentang Keadaan Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan.
Kata Kunci : Disparitas putusan, Tindak pidana, Kredit fiktif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya aparatur pemerintah desa Kletekyang dinilai kurang responsif dalam melaksanakan tugas pelayanan kepadamasyarakat di Desa Kletek. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penuliskepada beberapa masyarakat setempat, dinilai masih rendahnya produktivitas kerjaaparatur yang terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: (1). Masih adanya aparatur pemerintah Desa Kletek yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yangdiberikan oleh kepala desa sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkansehingga berdampak pada pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat;(2). Masih adanya aparatur pemerintah Desa Kletek yang tidak dapat memanfaatkanwaktu serta memenuhi target yang telah ditentukan sehingga menyebabkanbertumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh aparatur pemerintah Desa Kletek. Contohnya: Dalam pengerjaan APBDes yang disimpan danditumpuk, tidak diselesaikan sesuai dengan perintah atasan, hal ini menyebabkanpekerjaan yang lainnya menjadi terhambat. Oleh karenanya, unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah Desa Kletek dalam memberikan pelayanan publik secara prima menjadi suatu kewajiban. Profesionalisme disini lebih menekan kepadakemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikanpelayanan publik yang responsif, transparansi, produktivitas dan efesien. Aparaturpemerintah Desa Kletek selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik,cepat, dan efektif serta efisien kepada masyarakat. Tentu hal tersebut akantercermin melalui kinerja Aparatur itu sendiri. Dengan demikian, pekerjaan dariAparatur Pemerintah Desa Kletek merupakan fokus dalam penelitian ini, dengan studidilakukan Di Desa Kletek, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Air merupakan kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan air kelas 1. Air harus memenuhi kriteria dari tiga parameter yaitu parameter fisika (temperatur, TDS,TSS) parameter kimia (pH, DO,BOD) dan parameter mikroorganisme (total Coliform). Hasil penelitian dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air kelas 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air pada mata air tedens yang digunakan masyarakat dikelurahan oeba kota kupang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian adalah mata air tedens. Pengukuran parameter fisika (temperatur) di lakukan di lokasi penelitian, TDS, TSS, paramater kimia (pH) dan parameter mikrobiologi (total Coliform) diuji di Laboratorium Pendidikan Biologi UKAW Kupang serta DO dan BOD (parameter kimia) diuji di Laboratorium Dinas Lingkungan. Hasil pengujian kualitas air secara fisika, kimia, biologis berturut-turut yaitu temperatur 29 OC, TDS 93 mg/L, TSS 0,0857 mg/L, pH 7,04 mg/L, DO 5,8 mg/L, BOD <MDL=2 mg/L, total Colform 150/100 sehingga dari penelitian ini dapat di simpulkan bawah dari 7 indikator yang memenuhi baku mutu adalah temperatur, TDS, TSS, pH, BOD dan coliform. Sedangkan parameter yang nilainya dibahwa baku mutu adalah DO. Sehingga mata air Tedens tidak memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan dalam PP No 82 Tahun 2001 kelas 1.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP MANAJERIAL
(Studi Empiris pada SKPD Kota Kupang)
Disusun oleh:
Yanse Nurhayati Noma
16193437
Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematisyang memuat rencanapenerimaan dan rencana pengeluaran.anggaran adalah rencana keuangan dimasa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pulik,kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran (Studi pada SKPD Kota Kupang) secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan analisis Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 40 serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner.
Dapat diketahui bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segalah aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran yaitu proses dimana pembuatan anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran (Mulyadi,2001).
kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil mengenai pengaruh akuntabilitas publik kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (2,440> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.selanjutnya kejelasan sasaran anggaran tidak perpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel-1,364 > 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha ditolak, H0 diterima dan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (5,602> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian ini, telah menjawab hal-hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.
Kata kunci: akuntabilitas publik,kejelasan sasaran anggaran.partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Air adalah salah satu komponen utama yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Air bersih harus memenuhi syarat kesehatan berupa faktor fisik, kimia, biologi serta bebas dari pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas mata air Kali Dendeng di Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota kupang. berdasarkan Parameter Fisika (Suhu dan TSS), Parameter Kimia (pH dan COD), dan Parameter Mikrobiologi (Fecal Coliform). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada ketiga titik sampel air. Sampel 1 (mata air) sampel 2 (aliran) sampel 3 (mengairi). Suhu pada mata air (sampel 1) 27°C, (sampel 2) 26°C, (sampel 3) 28°C. pH pada mata air (sampel 1) 6,85 (sampel 2) 6,72, (sampel 3) 6,79. Jumlah bakteri Fecal Coliform pada sampel 1 (330), sampel 2 (270), sampel 3 (130). Dari hasil penelitian ini maka yang memenuhi standar baku mutu air yang telah ditetapkan dalam PP No. 82 tahun 2001 untuk kualitas air kelas I yaitu Temperatur, COD, TSS dan pH sedangkan indikator yang melebihi standar baku mutu air yaitu Fecal Coliform. Disarankan kepada masyarakat Kelurahan Fotein dan pihak Kelurahan untuk memperhatikan kebersihan di sumber mata air Kali Dendeng agar terhindar dari pencemaran dan tidak menimbulkan penyakit yang ditularkan melalui air jika air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada pengembangan Pariwista untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Belu merupakan wilayah dari Provinsi NTT yang mempunyai potensi pariwisata dimulai dari wisata Budaya, wisata Alam, kesenian tradisional, upacara tradisional serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui atraksi apa saja yang ada di pariwisata Kabupaten Belu. Selanjutnya Untuk mengetahui pengembangan aksesbilitas pariwisata untuk menuju ke objek wisata yang ada di Kabupaten Belu dan Untuk mengetahui pengembangan amenitas atau fasilitas apa saja yang menunjang pariwista di Kabupaten Belu.Untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) di Kabupaten Belu Strategi pengembangan pariwisata sendiri merupakan sarana pariwista dan sarana pariwista yang meliputi atraksi, aksesbilitas, dan amenitas serta faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang termasuk dalam teknik analisis data yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan serta menggunakan analisis swot. Dalam metode penelitian populasi, sampel dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam strategi pengembangan pariwisata meliputi atraksi, aksesbilitas, amenitas, dan pendapatan asli daerah, di dalam atraksi terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya pengembang atraksi pariwisata alam dimulai dari kecamatan kakuluk mesak terdiri dari pantai pasir putih, kolam susuk, teluk gurita, air terjun atapupu, pantai afuik pantai sukaerlaran, pantai berluli, dan hutan mangrove di kecamatan tasifeto timur pantai motaain dari kecamatan lasiolat ada air terjun mauhalek dan panorama gunung lakaan sedangkan dari kecamatan lamaknen ada benteng tujuh lapis dana padang sabana fulan fehan dalam pariwisata buatan ada bendungan rotiklot, pos lintas batas Negara dan mangrove pantai aidila desa dualaus dalam pariwista budaya ada ksadan fatubesi, benteng tujuh lapis ( ranu hitu) dan perkampungan adat nualain. Aksesbilitas tersedianya tersedianya moda transportasi darat dan udaa yang disediakan pemerintah sedangkan swasta seperti Billy Travel, Timor Travel dan paradise Travel selain itu menggunakan transportasi pribadi dan amenitas itu sendiri adanya restoran atau rumah makan, toko cendra mata, hotel dan penginapan, puskesmas dan rumah sakit didalam penelitian ini menggunakan analisis swot menggunakan faktor internal dan eksternal dalam faktor internal itu sendiri ada faktor kekuatan dan faktor kelemahan sedangkan dalam faktor eksternal ada faktor peluang dan ancaman. Untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata itu sendiri realisasi pendapatan asli daerah dibagi pendapatan asli daerah di kali seratus persen untuk mengetahui kontribusi itu efektif atau tidaknya dapat dilihat dari hasil pembagian antara realisasi pendapatan asli daerah dibagi pendapatan asli daerah dikali seratus persen Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ALOR (SETDA)”. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintah. Keberadaan standar akuntansi pemerintah mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi para pihak yang perkepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberi kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akutabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Akuntansi manajemen lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan internal organisasi. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajer untuk pembuatan keputusan. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, informasi akuntansi manajemen memberikan informasi bagi manajer untuk dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan (Poerwanto, 2017). Menurut Hansen dan Mohen (2009:448), menjelaskan partisipasi anggran memungkingkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggran dari pada membebankan anggran kepada para manajer tigkat bawah. Partisipasi anggran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Menurut Ikhsan (2007) bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Anggaran merupakan rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun menurut Wirjono et al. (2007). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Suatu sistem yang memproses transaksi anggaran dan realisasinya dimulai dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran data sehingga menjadi suatu Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan juga merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja sektor publik menrut Mardiasmo (2004:121) adalah 1.Pengukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemeintah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dari program unit kerja.2.Ukuran kinerja sektor publik di gunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.3.Ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Indra Bastian (2006:275) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini, setelah menimbang dari rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah: Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja sektor publik di Sekertariat Daerah Kabaupaten Alor (SETDA). Teknik analisis data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis, dalam hal ini Para Pimpinan/Pegawai OPD (Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Aset) Sekretariat Daerah Kabupaten Alor (SETDA). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembagian Kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan yang mendorong tercapainya kesepakatan antara atasan/kuasa anggaran dengan bawahan/pelaksana anggaran sehingga tidak dapat meningkatkan kinerjanya (Utama dan Rohman, 2013). Sedangkan Sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten alor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kinerja, pemahaman staf di bidang pengelolaan keuangan terhadap sistem akuntansi pemerintah berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah (Raharjo, Taufik, & Ratnawati, 2017).
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Melempar Dan Menangkap Bola Basket Pada Siswa Kelas V SD Inpres Oeletsala Baumata
Albertus Wasa1*, Dr Andreas J. F. Lumba, M.Pd2, Christin P. M. Rajagukguk, S.Pd.,M.Pd3
1,2,3Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia
email. [email protected]
Latar belakang: Model pembelajaran Melempar dan Menangkap adalah digunakan untuk permasalahan mengenai sikap tanggung jawab, sebagaimana model pembelajaran ini diterapkan disekolah untuk membina siswa agar mengerti mengenai sikap tanggung jawab saat mengikuti pembelajaran dan berlatih rasa tanggung jawab pribadi yang dikemas dalam pendidikan jasmani.
Tujuan penelitian: Untuk mengetahui seberapa besar upaya guru untuk meningkatkan pembelajaran melempar dan menangkap bola basket pada siswa kelas V Sd Inpres Oeletsala.
Metode penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang dengan di dalamnya terdapat empat tahapan utama kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Hasil dan pembahasan: Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan hasil tes pada siklus 1 belum mencapai kriteria dengan angka keberhasilan mencapai rata-rata 71% dari jumlah keseluruhan dari nilai rata-rata kelas belum mencapai standar ketuntasan minimum sebasar 75 sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya, diketahui bahwa dari 14 siswa yang mengikuti tes pada siklus II terdapat 13 siswa yang dinyatakan tuntas dan 1 siswa yang dinyatakan tidak tuntas. Dengan demikian, ketuntasan kelas yang diperoleh dari hasil analisis pada sikus II ini mencapai rata-rata sebesar 84%.
Simpulan: Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa :Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Melempar dan Menangkap Bola Basket Pada Siswa Kelas V Sd Inpres Oeletsala mengalami peningkatan.
Katakunci: Kemampuan Melempar dan Menangkap Bola Basket
.
