ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut Masalah penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanDana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Berdasarkan masalah peneltian tersebut, maka persolan penelitian ini adalah (a) Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?. (b)Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?, dan (c) Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang? Konsep teori dalam penelitian ini adalah: (1) Transparansi yang berasal dari kata transparency adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (3) partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara proaktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (4) Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas dalam suatu organisasi diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan yang selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.jumlah penduduk Desa Tuakau adalah sebanyak 2.283 jiwa. Sedangkan sampel penelitian ini seluruh perangkat Desa Tuakau. berjumlah 26 orang 1 orang kepala desa, 1orang sekretaris desa,4 orang kepala dusun, 3 orang kepala urusan, 3orang kepala seksi, 5 orang tua adat dan 9 orang masyarakat desa. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesiber berskala likert. Data penelitian yang dihilpin selanjutnya dianalisis melalui dua tahap yaitu analisis penedahuluan dan analisis lanjutan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan didahului analisis uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (a) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (b) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (c) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut: (1) Karena trasparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan, demikian pula akuntabilitas dan partsipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat ternyata memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkembangan jaman pada saat ini menjadikan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat menjadikan masyarakat banyak yang harus melakukan pinjaman pada lembaga keuangan demi memenuhi kebutuhan. Masyarakat pada umumnya juga banyak yang memilih melakukan pinjamanan pada sebuah lembaga keuangan simpan pinjam yang memiliki bunga pinjaman rendah dan mendapatkan kemudahan saat akan melakukan pinjaman, Adapun tujuan dari Koperasi bukan hanya untuk mendapatkan atau meningkatkan laba, tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang pada koperasi sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan diskriptif ialah peneliti akan mendeskripsikan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran,atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data mengunakan dokumentasi, yakni penulis mendapatkan data laporan keuangan koperasi Tahun 2022, sebagai bahan dasar untuk melakukan analisa data atas masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil pengujian dengan menuggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Pengakuan dan pengukuran Kopdit Swastisari sudah sesuai dangan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23 revisi 2014 dan pencatatan sesuai dengan PSAK ETAP. Ditinjau dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang yang dilakukan, Kopdit Swastisari sesuai dengan SAK yang berlaku. Maka perlakuan akuntansi piutang pada koperasi swastisari sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.”
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang”. Masalah yang diambil dari penelitian ini adalah pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Adapun persoalan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kupang (2) Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Kota Kupang
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji: (1) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (3) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Matode penarikan sampel Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini adalah purposive sampling dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Obyek dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang Yang berlokasi di Jl. S. K. Lerik No.1, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 35 responden. Pengumpulan data melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada responden . Matode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 25.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini menyatakan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Pada aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini menyatakan bahwa semakin meningkatnya aksesibilitas maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat dan Untuk mengetahui penerapan konsep Value For Money dalam penerapan pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu Lembaga Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode yang digunakan adalah metode survey dengan wawancara langsung dengan informan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah di terapkan dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan proses nilai akuntabilitas pertanggujawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi publik dengan konsep value for money terlihat ekonomis, efisien, namum belum efektif karena keterbatasan sumba daya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolahan keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat masih tergolong rendah. Indikator kedua dalam konsep transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Hal ini menjadi sangat perlu guna mengingat pada masa kini bahwa keterbukaan segala macam kegiatan pemerintah sumba barat sangat penting untuk di evaluasi karena menggunakan anggaran nasional lewat pemungutan pajak dari rakyat.Masyarakat perlu tahu sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu program yag telah pemerintah canangkan. Kemudaan dalam mengakses inforrmasi juga memberikan dampak yang baik pada penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Jika informasi mudah diakses maka persepsi masyarakat akan cenderung baik dan bisa menurunkan adanya persepsi negatif karena masyarakat percaya pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolahan sumber daya dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas keuangan publik yaitu menyajikan informasi penyelenggaran pembangunaan Kabupaten Sumba Barat dengan mengungkapkan atas semua aktivitas maupun kinerja keuangan daerah kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam penggunaan informasi publik sehingga memperoleh responsif dari masyarakat yang kemudian dapat berpartisipasi dengan memberikan aspirasi dalam pembangunan Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pengelolahan keuangan sektor publik di Kabupaten Sumba Barat belum tercermin adanya tiga indikator penentu yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Penyajian informasi yang bersifat umum dan formal tidak menunjukkan adanya pencapaian.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Value For Money, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Bappeda
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum yang menjamin kelayakan sebua rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis kerena dokumen ini menpunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah Desa dan semua pihak yang yang terkait. Untuk melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti uuntuk melaksanakan rencana kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut peneglolaan keuangan desa oleh perintah desa harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel pengelola APBDes dituntut dapat melaksanakannya sesuai apa yang sudah menjadi aturan hal ini transparansi dari para aparatur desa sangat dibutuhkan, menurut dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dalam penyelengaraan pelayanan publik. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara(APBN) yang diperuntukan pada desa yang ditaransfer melalui angaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di transfer melalui kas rekening desa. Setiap priodik selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, perangkat desa dan toko masyarakat, evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya usulan-usulan demi berjalanya program. Dan dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban tahunan demi melaksanakan prinsip akuntabilitas Anggaran pendapatan dan belanja Desa(APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang oleh kepala desa bersama badan pemuryawaratan desa melalui peraturan desa.
transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktis korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemerantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyala gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesi berada pada peringkat ke-90 terkorup di seluruh 174 negara yang diperiksa.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jenis penilitian adalah kualitatif diskriftif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dukumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Penfui Timur telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa.
Pemerintah Desa Penfui Timur bertanggungjawab kepada Bupati, BPD, dan masyarakat untuk merencanakan kegiatan yang telah disusun dalam Musyawara Desa. Prinsip transparansi sesungguhnya dibangun atas imformasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan imformasi tersebut kapada masyarakat Desa terutama berkaitan dengan sesuatu yang telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan public.
Keterbukaan akses imformasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi imformasi APBDes. Pada saat pelaksanaan Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja.
Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanan dalam bentuk papan imformasi proyek. Dalam tahap pelaporan pertangungjawaban pemerintah Desa bertangungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupat. Secara umum transparansi dan akuntabilitas diDesa Penfui Timur Kecmatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sudah berjalan dengan baik, walaupun masi ada beberapa kelemahan yang diperbaiki
Populasi dari penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas peremrintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Desa Penfui Timur dalam 3(tiga) anggaran. metode pemilihan sampel adalah Struktur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun jenis data yang digunakan kualitatif hasil dari Dukumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan- catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari pada saat kuliah, buku-buku
Kata kunci: Transparansi Akuntabilitas pengelolaan APBDes
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(DI SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI)
DESI TAMU INA MATALU, Tahun 2022, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Smk Harani Transformasi Rindi, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di Bimbing Oleh Pembimbing I Ibu Mesry W. N Manafe, SE.,M. Sc dan Pembimbing II Ibu Helda M. Ala,.SE,M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas Dan Transparaansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Kuisioner dan Wawancara. Objek penelitian adalah SMK Harani Transformasi Rindi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. Sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas Pendidikan, Tim Manajemen Sekolah, Guru, Karyawan dan Komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan daan Evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi teoritis di atas maka dapat dibuat beberapa saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya: di sarankan untuk menambah variable lain yang diduga turut mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan internal.
Kata Kunci : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode total sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung pada Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumblah 47 orang. Skala pengukuran data dengan skala ordinal dengan teknik analisis data berupa analisis pendahuluan yang berisikan deskripsi atau gambaran umum secara lengkap tentang konsep atau variabel penelitian menurut konsep dan indikator empirik dengan tujuan untuk melihat kecendrungan hasil penelitian, dimana dalam analisis pendahuluan ini terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis lanjutan yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS ( Statistical Product and Services Solutions ) versi 24, dimana dalam analisis lanjutan ini terdapat koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian ini adalah pengawasan fungsional dengan indikator pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotosme, pemeriksaan program pengelolaan keuangan, pengujian, penilaian, monitoring, evaluasi kegiatan terdapat pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan memberikan arti bahwa H1 diterima. Hal ini didukung dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai koefisien beta unstandarlized sebesar 0,246 dan signifikan sebesar 0,014 yang lebih besar dari 0,05. Penerapan sistem akuntansi dengan indikator dokumen sumber pembukuan, catatan, prosedur, laporan keuangantidak berpengaruhsignifikan terhadap akuntabilitas keuangan memberikan arti bahwa H2 ditolak. Hal ini didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien beta unstandarlized sebesar 0,178 dan signifikan sebesar 0,277 yang lebih besar dari variabel 0,05.
Hasil penellitian ini adalah Pengaruh Pengawasan Fungsional (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Penerapan Sistem Akuntansi (X2) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas keuangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP MANAJERIAL
(Studi Empiris pada SKPD Kota Kupang)
Disusun oleh:
Yanse Nurhayati Noma
16193437
Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematisyang memuat rencanapenerimaan dan rencana pengeluaran.anggaran adalah rencana keuangan dimasa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pulik,kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran (Studi pada SKPD Kota Kupang) secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan analisis Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 40 serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner.
Dapat diketahui bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segalah aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran yaitu proses dimana pembuatan anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran (Mulyadi,2001).
kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil mengenai pengaruh akuntabilitas publik kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (2,440> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.selanjutnya kejelasan sasaran anggaran tidak perpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel-1,364 > 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha ditolak, H0 diterima dan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (5,602> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian ini, telah menjawab hal-hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.
Kata kunci: akuntabilitas publik,kejelasan sasaran anggaran.partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Masalah yang diambil dalam penelitan ini adalah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun persoalan yang diangkat adalah Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Malaka?. Dan apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Malaka?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Malaka dan tujuan kedua adalah untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Malaka.
Adapun konsep dari penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik adalah Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan atau target yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja dengan baik. Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah Segala tindakan yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penelitian ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Malaka. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 34 responden yang masing-masing SKPD hanya diambil 2 orang yaitu pada bagian keuangan dan bendahara. Jumlah responden yang bersedia memberikan data dalam penelitian ini adalah 34 responden dari 17 SKPD di Kabupaten Malaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).
Berdasarkan Hasil Uji Determinasi model summary diperoleh nilai (R2) sebesar 0,530 atau 53%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik X1 dan kualitas laporan keuangan X2 berpengaruh terhadap variabel Y akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 53%. Sedangkan pengaruh sisanya sebesar 47% merupakan variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Hasil uji regresi secara parsial penerapan akuntansi sektor publik H1 Menunjukkan nilai Koefisien (β1) adalah 0,365 yang berarti terdapat hubungan positif penerapan akuntansi sektor publik dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai statistik t menunjukkan 1,598 dengan tingkat signifikansi 0,120 kurang dari 0.05 maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diiterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selanjutnya Hasil uji regresi secara parsial kualitas laporan keuangan Menunjukkan nilai Koefisien (β2) sebesar 0,519 yang berarti terdapat hubungan positif kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.. Nilai statistik t menunjukkan 2,367 dengan tingkat signifikansi 0,024 kurang dari 0.05 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diiterima. Sehingga dapat disimpulkan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance. Adapun persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance dan apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun konsep dari penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan alokasi dana desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Transparansi merupakan pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Alokasi dana desa merupakan dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa meliputi : kewenangan asal ususl, kewenangan atributif organisasi local dan kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau ugas pembantu dan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa leer yang sudah berusia diatas dari 24 tahun yaitu sebanyak 565 orang . Teknik penetuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10% maka dihitung : n = N / 1 + N e2 maka, 565/(1+565.0,12) = 84,962 dibulatkan = 85 maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda meliputi Uji t dan Uji F dan uji R diolah dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikuatkan oleh variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung > t tabel (6,226 > 1,989) dengan perolehan tingkat signifikan 0,000 0.05 maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dan variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena variabel transparansi memiliki nilai t hitung (3,650) > t tabel (1,989) dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 0.05 hal ini menunjukan bahwa H2 diterima dan Ho ditolak. ABSTRACTION The problem taken in this study is the effect of accountability and transparency on the management of village fund allocations to realize good governance. The issue raised in this study is whether accountability affects the management of village fund allocations to realize good governance and does transparency affect the management of village fund allocations to realize good governance? This study aims to examine the effect of accountability on the management of village fund allocations and to examine the effect of transparency on the management of village fund allocations. The concepts of this research are accountability, transparency and allocation of village funds. Accountability is an obligation to provide accountability or answer and explain the performance and actions of a legal entity, leader or organization to parties who have the right or authority to ask for information or accountability, Transparency is the provision of public services that must be open, easy and accessible to all parties needed and provided adequately and easily understood. The allocation of village funds is a State responsiveness fund to finance village authorities, including: authority of origin, attributive authority of local organizations and delegated-administrative authority of delegates or auxiliary tasks and the government. The population in this study were all the people of Leer Village who were over the age of 24 years, as many as 565 people. The technique for determining the number of samples used in this study is using the Slovin formula with an error tolerance limit of 10%, then it is calculated: n = N / 1 + N e2 then, 565/(1+565.0,12) = 84,962 rounded up = 85 then the number of samples in this study as many as 85. The data collection technique used in this study was a questionnaire. The data analysis technique used is Multiple Regression Analysis including t-test and F-test and the R-test is processed using the SPSS 26 program. The results of this study indicate that the accountability variable has a positive and significant effect on the management of village fund allocations. This is confirmed by the accountability variable having a value of t count > t table (6.226 > 1.899) with a significant level of 0.000 0.05, so H1 is accepted and Ho is rejected. And the transparency variable has a positive and significant effect on the management of village funds because the transparency variable has a value of t count (3.650) > t table (1.989) with a significant level obtained 0.000 0.05, this indicates that H2 is accepted and Ho is rejected.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang)”.Penelitianini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruhakuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmawati, 2021). Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.Asas pengelolaan keuangan desa dikelola dengan 3 asas yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up),transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun materil (Effrianto, 2016 dalam Dewi, 2020). Lemahnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa beserta BPD, Kepala Dusun, RT dan RW Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berjumlah 41 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini yaitu kuesioneryang diberikan kepada Pemerintah Desa beserta BPD, Kepala Dusun, RT dan RW Desa Sumlili. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknikanalisis regresi linear sederhana untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel X(Independen), terhadap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji statisticyaituprogramIBM SPSSStatistics 22danMs.Exel2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Dapat dilihat bahwa akuntabilitas memiliki nilai thitung lebih besar darit tabel (6,048> 2,203)dengan nilai signifikan lebih kecil dari0,05(0,0000,05). Maka keputusannya adalah HI diterima dan H0 ditolak. Semakinbaik akuntabilitas maka akan semakin baik pengelolaan dana desa dan hasil penelitian ini bernilai positif. Adanya pengaruh yang sangatberarti dari variabel akuntabilitas terhadapvariabel dependen dan akuntabilitasdapat diterapkan dengan sumberdaya manusia sebagai pengelola sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tujuannya untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money pengaruh terhadap akuntansi keuangan sektor publik pada kantor Bappelitbangda Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menyebarkan kuesioner, adapun alat analisis yang digunakan SPSS. Hasil dari uji ini menunjukan bahwa pada variabel pertama transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik, kemudian pada variabel kedua akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dan pada variabel ketiga konsep value for money berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Populasi yang diguanakan populasi dalam penelitian ini adalah 156 pegawai pada kantor Bappelit Bangda Provini NTT. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling adalah sampling acak sederhana, dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin berdasarkan perhitungan menggunakan slofin maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian Bappelitbangda Provinsi NTT berjumlah 112 Pegawai. Transparansi Menurut Mardiasmo, 2009 Transparansi mempunyai hubungan pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi mempunyai hubungan pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas menurut Arifani and Rante (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap akuntansi keuangan sektor publik, Kondisi itu terjadi karna kurang efktif, dan efsiensinya pelayanan terhadap akuntansi keuangan sektor publik instansi sektor publik memperoleh tuntutan agar lebih efesien mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering kali dipandang negatif bagi sebagian pihak. Konsep value for money Ryki Saputra (2018) menyatakan bahwa konsep value for money memiliki pengaruh dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. Dengan menerapkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan akan membuat Pengelolaan Keuangan di sektor publik semakin baik. Oleh sebab itu dengan adanya konsep value for money akan semakin meningkatkan kualitas pertanggungjawaban instansi kepada publik dalam memanfaatkan sumber daya milik daerah sebaik-baiknya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee Karou kecamatan loli kabupaten sumba barat dan untuk mengetahui efektivitas pemberian dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee karou kecamatan loli kabupaten sumba barat. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptip kualitatip. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Bantuan Dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP, 2005). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang menimbulkan manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Wee karou kecamatan loli Kabupaten sumba barat telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan juga program bantuan operasional kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan MINLOK dan POA yang melibatkan seluruh staf puskemas serta rapat koordinasi masyarakat desa, dan pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee karou kecamatan loli kabupaten sumba barat dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Pemoderasi Pada SMP11 Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).dan (b) Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara teoritis Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkann keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Transparansi dalam penelitian ini adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijkan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil hasil yang dicapai dan Efektifitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder eksternal dalam hal ini komite sekolah atau orang tua siswa SMP Negeri 11 Kota Kupang, sedangkan Sampel penelitian ini adalah komite sekolah dan orang tua murid sejumlah 30 responden. Penentuan jumlah responden menggunakan metode purposive random sampling, dimana kuisoner akan diberikan kepada responden yang kebetulan ditemui pada saat penelitian. Data penelitian ini dihimpun dengan memakai kuisiner berskala likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis penelitian meliputi analisis pendahuluan untuk mendiskripsikan kondep berdasarkan indikatorindikator empirik dari masing-masing konsep. Analisis lanjutan menggunakan hasil analisis regresi untuk menjawab persoalan penelitian sekaligus untuk membuktikan hipotesis. Hasil p enelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMPN 11 Kota Kupang. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Paulus (2009) maupun Anggraini (2013), dan (2) transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMPN 11 Kota Kupang. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Paulus (2009) maupun Anggraini (2013).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aksesbilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung pada pegawai penatausahaan keuangan, staf akuntansi, dan staf perencanaan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dengan jumlah 45 orang. Skala pengukuran data dengan skala ordinal dengan teknik analisis data berupa analisis pendahuluan yang berisikan deskripsi atau gambaran umum secara lengkap tentang konsep atau variabel penelitian menurut konsep dan indikator empirik dengan tujuan untuk melihat kecendrungan hasil penelitian, dimana dalam analisis pendahuluan ini terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis lanjutan yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS ( Statistical Product and Services Solutions ) versi 20.0, dimana dalam analisis lanjutan ini terdapat koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian ini adalah aksesbilitas dengan indikator keterbukaan, kemudahan, dan ketersediaan informasi/ accessible tidak terdapat pengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Flores Timur memberikan arti bahwa H1 ditolak. Hal ini didukung dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai koefisien beta variabel sebesar 0,095 dan signifikan sebesar 0,621 yang lebih besar dari 0,05. Penyajian laporan keuangan dengan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Flores Timur memberikan arti bahwa H2 diterima. Hal ini didukung dengan
hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien beta unstandarlized sebesar 0,779 dan signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari variabel 0,05.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntansi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Gereja (Studi Kasus pada Gereja Katholik Paroki Santu Andreas Ngalu Sumba Timur)”. Persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan gereja?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan Gereja Katholik Paroki Santu Andreas Ngallu. Populasi dari penelitian ini adalah pengelola keuangan pada Gereja Katholik Paroki Santu Andreas Ngallu yang berjumlah 35 orang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 30 orang pengelola keuangan pada Paroki Santu Andreas Ngallu yang terdiri dari 10 stasi. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,025 0,05 dan t hitung 2,360 > 2,042, yang berarti bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh X terhadap Y. Berdasarkan hasil penelitian maka, simpulan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan gereja pada Paroki Santu Andreas Ngallu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perang peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Oeletsala Kecamatan Taebenu. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu peran perangkat desa (X1), partisipasi masyarakat (X2). Variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa beserta masyarakat desa Oeletsala. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan 40 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala ordinal. Data dianalisis dengan mengggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kata Kunci: Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Peran perangkat desa, Partisipasi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)” masalah yag diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
