ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut Masalah penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanDana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Berdasarkan masalah peneltian tersebut, maka persolan penelitian ini adalah (a) Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?. (b)Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?, dan (c) Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang? Konsep teori dalam penelitian ini adalah: (1) Transparansi yang berasal dari kata transparency adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (3) partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara proaktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (4) Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas dalam suatu organisasi diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan yang selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.jumlah penduduk Desa Tuakau adalah sebanyak 2.283 jiwa. Sedangkan sampel penelitian ini seluruh perangkat Desa Tuakau. berjumlah 26 orang 1 orang kepala desa, 1orang sekretaris desa,4 orang kepala dusun, 3 orang kepala urusan, 3orang kepala seksi, 5 orang tua adat dan 9 orang masyarakat desa. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesiber berskala likert. Data penelitian yang dihilpin selanjutnya dianalisis melalui dua tahap yaitu analisis penedahuluan dan analisis lanjutan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan didahului analisis uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (a) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (b) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (c) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut: (1) Karena trasparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan, demikian pula akuntabilitas dan partsipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat ternyata memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Desa seringkali identik dengan keterbelakangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kolot serta tradisionalis (Furqaini Astri, 2009). Salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes inilah yang menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada didesa dengan mengelola potensi-potensi yang menguntungkan. BUMDes dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUMDes.
Transparansi juga diartikan sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat bardasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dimana desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai konstitusi yang berlaku (Noordiawan, 2007). Anik (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Namun laporan keuangan perlu disusun sesuai dengan format akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan.
BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya (Nurlan, 2008).
Dari bahasan analisis hasil analisis tentang masalah dan persoalan penelititan berdasarkan data-data yang telah dianalisis dari Transparansi Terhadap Pelaporan Keuangan BUMDes Sinar (Studi Kasus di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara) dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi Terhadap Pelaporan Keuangan BUMDes Sinar (Studi Kasus di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara).
Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel diatas nilai signifikansi thitung sebesar 0.000 < 0,005 yaitu nilai thitung 14.693 > ttabel 1.986. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X) berpengaruh terhadap variabel Laporan Keuangan BUMDes (Y). berdasarkan hasil tersebut hipotesis penelitian ini terbukti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.
Besarnya nilai korelasi / hubungan yaitu sebesar 0,841. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,705 atau 70,5% yang artinya bahwa pengaruh variabel Transparansi terhadap variabel Laporan Keuangan BUMDes Sinar adalah sebesar 70,5% sedangkan sisanya 29,5% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat dan Untuk mengetahui penerapan konsep Value For Money dalam penerapan pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu Lembaga Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode yang digunakan adalah metode survey dengan wawancara langsung dengan informan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah di terapkan dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan proses nilai akuntabilitas pertanggujawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi publik dengan konsep value for money terlihat ekonomis, efisien, namum belum efektif karena keterbatasan sumba daya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolahan keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat masih tergolong rendah. Indikator kedua dalam konsep transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Hal ini menjadi sangat perlu guna mengingat pada masa kini bahwa keterbukaan segala macam kegiatan pemerintah sumba barat sangat penting untuk di evaluasi karena menggunakan anggaran nasional lewat pemungutan pajak dari rakyat.Masyarakat perlu tahu sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu program yag telah pemerintah canangkan. Kemudaan dalam mengakses inforrmasi juga memberikan dampak yang baik pada penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Jika informasi mudah diakses maka persepsi masyarakat akan cenderung baik dan bisa menurunkan adanya persepsi negatif karena masyarakat percaya pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolahan sumber daya dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas keuangan publik yaitu menyajikan informasi penyelenggaran pembangunaan Kabupaten Sumba Barat dengan mengungkapkan atas semua aktivitas maupun kinerja keuangan daerah kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam penggunaan informasi publik sehingga memperoleh responsif dari masyarakat yang kemudian dapat berpartisipasi dengan memberikan aspirasi dalam pembangunan Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pengelolahan keuangan sektor publik di Kabupaten Sumba Barat belum tercermin adanya tiga indikator penentu yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Penyajian informasi yang bersifat umum dan formal tidak menunjukkan adanya pencapaian.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Value For Money, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Bappeda
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum yang menjamin kelayakan sebua rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis kerena dokumen ini menpunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah Desa dan semua pihak yang yang terkait. Untuk melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti uuntuk melaksanakan rencana kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut peneglolaan keuangan desa oleh perintah desa harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel pengelola APBDes dituntut dapat melaksanakannya sesuai apa yang sudah menjadi aturan hal ini transparansi dari para aparatur desa sangat dibutuhkan, menurut dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dalam penyelengaraan pelayanan publik. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara(APBN) yang diperuntukan pada desa yang ditaransfer melalui angaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di transfer melalui kas rekening desa. Setiap priodik selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, perangkat desa dan toko masyarakat, evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya usulan-usulan demi berjalanya program. Dan dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban tahunan demi melaksanakan prinsip akuntabilitas Anggaran pendapatan dan belanja Desa(APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang oleh kepala desa bersama badan pemuryawaratan desa melalui peraturan desa.
transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktis korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemerantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyala gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesi berada pada peringkat ke-90 terkorup di seluruh 174 negara yang diperiksa.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jenis penilitian adalah kualitatif diskriftif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dukumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Penfui Timur telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa.
Pemerintah Desa Penfui Timur bertanggungjawab kepada Bupati, BPD, dan masyarakat untuk merencanakan kegiatan yang telah disusun dalam Musyawara Desa. Prinsip transparansi sesungguhnya dibangun atas imformasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan imformasi tersebut kapada masyarakat Desa terutama berkaitan dengan sesuatu yang telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan public.
Keterbukaan akses imformasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi imformasi APBDes. Pada saat pelaksanaan Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja.
Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanan dalam bentuk papan imformasi proyek. Dalam tahap pelaporan pertangungjawaban pemerintah Desa bertangungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupat. Secara umum transparansi dan akuntabilitas diDesa Penfui Timur Kecmatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sudah berjalan dengan baik, walaupun masi ada beberapa kelemahan yang diperbaiki
Populasi dari penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas peremrintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Desa Penfui Timur dalam 3(tiga) anggaran. metode pemilihan sampel adalah Struktur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun jenis data yang digunakan kualitatif hasil dari Dukumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan- catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari pada saat kuliah, buku-buku
Kata kunci: Transparansi Akuntabilitas pengelolaan APBDes
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(DI SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI)
DESI TAMU INA MATALU, Tahun 2022, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Smk Harani Transformasi Rindi, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di Bimbing Oleh Pembimbing I Ibu Mesry W. N Manafe, SE.,M. Sc dan Pembimbing II Ibu Helda M. Ala,.SE,M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas Dan Transparaansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Kuisioner dan Wawancara. Objek penelitian adalah SMK Harani Transformasi Rindi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Harani Transformasi Rindi. Sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas Pendidikan, Tim Manajemen Sekolah, Guru, Karyawan dan Komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan daan Evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi teoritis di atas maka dapat dibuat beberapa saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya: di sarankan untuk menambah variable lain yang diduga turut mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan internal.
Kata Kunci : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance. Adapun persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance dan apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun konsep dari penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan alokasi dana desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Transparansi merupakan pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Alokasi dana desa merupakan dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa meliputi : kewenangan asal ususl, kewenangan atributif organisasi local dan kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau ugas pembantu dan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa leer yang sudah berusia diatas dari 24 tahun yaitu sebanyak 565 orang . Teknik penetuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10% maka dihitung : n = N / 1 + N e2 maka, 565/(1+565.0,12) = 84,962 dibulatkan = 85 maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda meliputi Uji t dan Uji F dan uji R diolah dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikuatkan oleh variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung > t tabel (6,226 > 1,989) dengan perolehan tingkat signifikan 0,000 0.05 maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dan variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena variabel transparansi memiliki nilai t hitung (3,650) > t tabel (1,989) dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 0.05 hal ini menunjukan bahwa H2 diterima dan Ho ditolak. ABSTRACTION The problem taken in this study is the effect of accountability and transparency on the management of village fund allocations to realize good governance. The issue raised in this study is whether accountability affects the management of village fund allocations to realize good governance and does transparency affect the management of village fund allocations to realize good governance? This study aims to examine the effect of accountability on the management of village fund allocations and to examine the effect of transparency on the management of village fund allocations. The concepts of this research are accountability, transparency and allocation of village funds. Accountability is an obligation to provide accountability or answer and explain the performance and actions of a legal entity, leader or organization to parties who have the right or authority to ask for information or accountability, Transparency is the provision of public services that must be open, easy and accessible to all parties needed and provided adequately and easily understood. The allocation of village funds is a State responsiveness fund to finance village authorities, including: authority of origin, attributive authority of local organizations and delegated-administrative authority of delegates or auxiliary tasks and the government. The population in this study were all the people of Leer Village who were over the age of 24 years, as many as 565 people. The technique for determining the number of samples used in this study is using the Slovin formula with an error tolerance limit of 10%, then it is calculated: n = N / 1 + N e2 then, 565/(1+565.0,12) = 84,962 rounded up = 85 then the number of samples in this study as many as 85. The data collection technique used in this study was a questionnaire. The data analysis technique used is Multiple Regression Analysis including t-test and F-test and the R-test is processed using the SPSS 26 program. The results of this study indicate that the accountability variable has a positive and significant effect on the management of village fund allocations. This is confirmed by the accountability variable having a value of t count > t table (6.226 > 1.899) with a significant level of 0.000 0.05, so H1 is accepted and Ho is rejected. And the transparency variable has a positive and significant effect on the management of village funds because the transparency variable has a value of t count (3.650) > t table (1.989) with a significant level obtained 0.000 0.05, this indicates that H2 is accepted and Ho is rejected.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tujuannya untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money pengaruh terhadap akuntansi keuangan sektor publik pada kantor Bappelitbangda Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menyebarkan kuesioner, adapun alat analisis yang digunakan SPSS. Hasil dari uji ini menunjukan bahwa pada variabel pertama transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik, kemudian pada variabel kedua akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dan pada variabel ketiga konsep value for money berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Populasi yang diguanakan populasi dalam penelitian ini adalah 156 pegawai pada kantor Bappelit Bangda Provini NTT. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling adalah sampling acak sederhana, dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin berdasarkan perhitungan menggunakan slofin maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian Bappelitbangda Provinsi NTT berjumlah 112 Pegawai. Transparansi Menurut Mardiasmo, 2009 Transparansi mempunyai hubungan pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi mempunyai hubungan pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas menurut Arifani and Rante (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap akuntansi keuangan sektor publik, Kondisi itu terjadi karna kurang efktif, dan efsiensinya pelayanan terhadap akuntansi keuangan sektor publik instansi sektor publik memperoleh tuntutan agar lebih efesien mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering kali dipandang negatif bagi sebagian pihak. Konsep value for money Ryki Saputra (2018) menyatakan bahwa konsep value for money memiliki pengaruh dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. Dengan menerapkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan akan membuat Pengelolaan Keuangan di sektor publik semakin baik. Oleh sebab itu dengan adanya konsep value for money akan semakin meningkatkan kualitas pertanggungjawaban instansi kepada publik dalam memanfaatkan sumber daya milik daerah sebaik-baiknya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Fatuleu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana di desa-desa yang ada di Kecamatan Fatuleu. Adapun yang melatarbelakangi peneliti untuk membuat skripsi ini didasarkan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu yang masih memiliki masalah yaitu, masih terdapat beberapa desa yang kesulitan jaringan sehingga pemerintah desa sulit mengakses internet untuk memuat data mengenai laporan keuangan, sementara itu masih menggunakan papan informasi yang tersedia. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa?, (2) Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa? Penelitian ini dilakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Fatuleu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa aparat yang ada berada di desa-desa Kecamatan Fatuleu. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) desa di Kecamatan Fatuleu, dan sampel dalam penelitian ini adalah 36 aparat desa Kecamatan Fatuleu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu yang dapat dilihat dari nilai signifikan t yang diperoleh sebesar 0,005 0,05 dan nilai t hitung 2,987 > t tabel 2,035 yang artinya, semakin tinggi penyajian laporan pertanggungjawaban maka transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu semakin meningkat. Aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadapat transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu dapat dilihat dari nilai signifikan t yang diperoleh sebesar 0,028 0,05 dan nilai t hitung 2,294 > nilai t tabel 2,035, yang artinya semakin baik tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah di desa-desa yang berada di Kecamatan Fatuleu maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah di desa-desa yang berada di Kecamatan Fatuleu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee Karou kecamatan loli kabupaten sumba barat dan untuk mengetahui efektivitas pemberian dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee karou kecamatan loli kabupaten sumba barat. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptip kualitatip. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Bantuan Dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP, 2005). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang menimbulkan manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Wee karou kecamatan loli Kabupaten sumba barat telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan juga program bantuan operasional kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan MINLOK dan POA yang melibatkan seluruh staf puskemas serta rapat koordinasi masyarakat desa, dan pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di puskesmas Wee karou kecamatan loli kabupaten sumba barat dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Kotabiru dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kotabiru kabupaten malaka.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Manajemen keuangan daerah atau juga disama artikan dengan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi. Transparansi pengelolaan keuangan saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mengurangi praktik penyimpangan, kolusi dan korupsi. Namun dalam realita terlihat aspek transparansi masih menjadi titik lemah dalam manajemen keuangan daerah kondisi ini dapat dibuktikan dari kurangnnya informasi publik tentang penggunaan anggaran daerah serta pelaporan keuangan anggaran yang tidak relevan. Dengan demikian manajemen keuangan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel sangat diharapkan saat ini untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan terpercaya untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah secara keseluruhan selain Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Teknis yang berhubungan dengan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan ”pengelolaan atau manajemen keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Namun pengalaman menunjukkan berbagai masalah telah timbul karena manajemen keuangan daerah yang tidak baik seperti pengalokasian atau pembelanjaan dana daerah yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal serta pertanggunganjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat dan beberapa hal lain yang menyebabkan pemenuhan hak-hak masyarakat di berbagai daerah sering dikesampingkan (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 2014) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk penataan dan pembinaan bidang kearsipan dan keperpustakaan bagi pemerintah dan masyarakat NTT, sebagai lembaga pemerintah, diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan secara transparan dalam semua aspek, termasuk aspek keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan, dan aspek pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 2. Apakah aspek perencanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadapTransparansi pengelolaan keuangan daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 3. Apakah aspek pelaksanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 4. Apakah aspek pelaporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 5. Apakah aspek pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial 12 terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Aspek-aspek manajemen keuangan daerah meliputi aspek perencanaan, aspek penatausahaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai r sebesar 0,861. Nilai tersebut menjelaskan jika aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan aspek pengawasan mengalami kenaikan 1% maka akan membuat transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) pada DKP Provinsi NTT akan meningkat sebesar 0,86. 2. Aspek perencanaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,14. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek perencanaan 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,14. 3. Aspek penatausahaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,09. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek penatausahaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,09 satuan. 4. Aspek pelaporan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,40 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,40 satuan. 5. Aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,33 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pengawasan sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,33 satuan. Hipotesis dalam penelitian ini dan setelah dianalisis maka hipotesis kerja diterima kebenarannya dan Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ledo dan Sri (2017) dengan judul pengaruh aspek- aspek manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dapat mengemukakan hasil yang sama yaitu aspek-aspek manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saran bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu selalu megungkapkan seluruh transaksi penggunan anggaran dalam laporan keuangan yang jelas, netral dan tepat waktu. 2. Penyelenggaraan anggaran publik dan penerapan akuntansi perlu dilakukan pemantauan setiap saat 3. Perlu selalu menpublikasikan tentang pelaksaaan, kendala dan kesiapan penyusunan program kegiatan. 4. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta memberikan ide dan saran untuk perbaikan program kerja melalui kotak saran.
