ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTI SARI
Judul Skripsi penulis adalah: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite). Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan, serta pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE). Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil Penelitian Yang Dilakukan diperoleh jawaban yaitu:
1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa karena :
a. Perbuatan terdakwa tidak tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan.
b. Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana.
2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa karena:
a. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi unsur-unsur dakwaan.
b. Putusan Judex Facti salah menerapkan hukum.
3. Dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali karena:
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP.
Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perencanaan dan anggaran daerah merupakan suatu realitas pembangunan daerah yangb kaya interaksi sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik politik, budaya maupun agama. Hal ini menandakan aspek perilaku sangat menonjolkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan didaerah , pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini untuk mengesplomasi pemahaman atas fenomena perencanaan dan penganggaran organisasi sektor publik dengan fokus pengamatan pada bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah ﴾SKPD) yang bertanggung jawap dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses Perencanaan dan Penganggaran dan upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang mereka temukan dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Khususnya Pada Kecamatan Solor Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, tekni8k yang digunakan yaitu melalui, pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor kecamatan solor selatan periode 2019–2021. Data penelitian yang digunakan dari tahun 2019–2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan penganggaran, RKPD dan renja kecamatan solor selatan yang didirikan pada tahun 2010–2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran dalam dokumen RKPD dan renja tahun 2019–2021.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan matriks konsolidasi, indikator emperik dan skala pengukuran konsistensi. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya penganggaran dan adanya program kengiatan yang tidak sesuai dengan dokumen RKPD. Penelitian ini juga dilakukan dengan mendeskriptikan konsep berdasarkan indikator emperik.
Dari hasil matriks konsolidasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi perencanaan pada kantor kecamatan solor selatan mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 hasil penilaian persentasenya 67,64% dengan konsistensi baik, pada tahun 2020 persentase 100% dengan konsistensi sangat baik dan tahun 2021 persentasenya 73,91% dengan konsultasi sangat baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskripsi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan Studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui
tahapan berikut yaitu penelaahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan). Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
anggaran tahunan pemerintah yang disebut anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan di daerah karena di dalam APBD terdapat item
pendaatan, pembelajaran serta pembiayaan yang menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut
agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.
Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah sebagai tim teknik pelaksanaan dari program pembangunan yang direncanakan .
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul penelitian penulis ialah Deskripsi penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten. Masalah pokok penelitian penulis ialah
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pelanggaran hak paten2. Mengapa penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten pengadilan niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat, sedangkan mahkamah agung dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat. Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa pelanggaran hak paten dan 2. untuk mengetahui alasan penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten pengadilan niaga menjatuhkan putusn menolak gugatan penggugat sedangkan mahkamah agung dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten. a. Tergugat tanpa hak menggunakan Mesin Potong Padi dan Rumput milik Penggugat. b. Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam menggunakan Mesin Potong Padi dan Rumput. 1. Alasan penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Paten, Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan Penggugat sedangkan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.a. Alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. b. Alasan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat 1) Judex factie salah menerapkan hukum . 2) Gugatan Penggugat Sempurna. c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1) Tidak adanya kekhilafan hakim 2) Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas Mesin Potong padi dan rumput
.Saran Penulis : 1Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itulah sudah sepantasnya Pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan HKI ini, hal ini bertujuan agar para pemegang HKI tidak merasa disepelekan dan karya ciptanya dapat diakui dan dilinungi oleh pemerintah, hal ini tentu akan membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya seni, maupun ilmu pengetahuan. 2.Pemerintah pusat seharusnya bertindak tegas pada masalah HKI ini, karena pentingnya perlindungan HKI bagi pemiliknya sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan cara membuat rancangan undang-undang HKI yang baru dan sesuai dengan perkembangan jaman. 3. Masalah klasik yang menjadi sorotan slama ini adalah, persoalan penegakan hukum. Belum ada kesamaan persepsi diantara penegak hukum yang terlibat dalam penanganan pelanggaran HKI, membuat adanya saling tuding diantara para penegak hukum itu, hal inilah yang membuat penegakan HKI menjadi tidak optimal. 4. Oleh karena itulah pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh lembaga tertentu yang dapat memonitor para aparat penegak hukum ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sehingga mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.
Kata Kunci : Pelanggaran Hak Paten, Sengketa, Mahkamah Agung
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi : “Motif, Bentuk Dan Akibat Hukum Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa motif anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik? 2) Bagaimana bentuk anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik?, 3) Bagaimana akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahu motif anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik. 2) untuk mengetahui bentuk anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik. 3) untuk mengetahui akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif yang menggunakan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, bentuk dan akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Keputusan Komisi Kode Etik Profesi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Anak tidak diterima menjadi anggota Polri, b) Mencari keuntungan, c) Untuk memenuhi hasrat seksual, d) malas kerja, e) ketidakharmonisan keluarga. Bentuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Meninggalkan tugas karena kecewa anak tidak lulus anggota Polri, b) Melakukan Penipuan, c) Berzinah, d) tidak masuk kantor lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turt tanpa izin pimpinan, e) cerai tanpa izin pimpinan. Akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), b) Kehilangan hak pensiun, c) Demosi/ Tahan Pangkat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi adalah Disparitas Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap
Pelaku Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007) dengan Rumusan masalahnya adalah : mengapa
Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan, sedangkan putusan
Peninjauan Kembali memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat
Timor-Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui putusan Judex Facti dan
Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan, sedangkan putusan Peninjauan Kembali
memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Timor-Timur. Variabel yang
digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah sebab dan akibat hukum, variabel terikat dalam penelitian ini
adalah tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Timor-Timur. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah : Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Hakim Pengadilan dalam putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku
pelanggaran HAM Berat Timor-Timur yaitu : Judex Facti dan Judex Juris menilai bahwa
Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, pelanggaran hak asasi manusia berat
Timot-Timur merupakan extra ordinary crime, Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa,
Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc menilai hal yang memberatkan dan
meringankan Terdakwa. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan vonis bebas
adalah : Adanya keadaan baru (Novum) yang membuktikan Terpidana tidak bersalah dan
Adanya kekhilafan dari Judex Juris. Saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
maka untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, penulis memaparkan beberapa saran
yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : Harus adanya suatu konsolidasi dari
setiap majelis hakim dalam kasus yang terjadi sehingga masalah yang ada bisa terselesaikan
dengan baik dan keputusan yang diambil benar menurut aturan yang berlaku atau yang di
tetapkan dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi, membuat putusan,
seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara pelanggaran hak
asasi manusia berat dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, memandang dan menjadikan
nilai-nilai prinsip Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sebagai dasar utama dalam konteks
kejahatan terhadap kemanusiaan melindungi, mengembangkan, menegakan hak asasi
manusia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul Skripsi adalah : Deskripsi Tentang Pengujian Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Mahkamah Agung Mengenai Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Wakil Wali Kota. Rumusan Masalah adalah: 1) Mengapa DPRD mengajukan permohonan pengujian dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan oleh wakil walikota 2) Bagaimana dasar pertimbangan Mahkama Agung terhadap permohonan pengujian DPRD tersebut sehingga menjatuhkan putusan menolak permohonan DPRD. Tujuan penelitian, yaitu 1) Untuk mengetahui alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan permohonan pengujian dugaan pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan oleh wakil walikota. 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pengujian pendapat mengenai dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan oleh wakil walikota. sifat penelitian adalah penelitian hukum yang bersifat Deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian hukum Normatif. Variable bebas dalam penelitian variable terikat.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Alasan DPRD mengajukan Pengujian pendapat karena Wakil Walikota diduga melanggar Etika dan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a, 67 huruf b dan d, Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) huruf d serta pelanggaran terhadap SK Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2) Alasan Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian pendapat DPRD karena tidak ada ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wakil walikota. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan atau dalam menggunakan hak angketnya, sebaiknya dilakukan dengan teliti dan berdasarkan pada ketentuan hukum, sehingga tidak merugikan hak-hak dan kepentingan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal ini wakil walikota Bandar Lampung. 2) Kepada Kepala Daerah secara keseluruhan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, sebaiknya dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan pelanggaran yang nantinya akan merugikan hak-hak dan kepentingannya.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pengujian Pendapat DPRD, Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap Kinerja pegawai di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. 2) Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap Kinerja pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dan 3) Untuk mengetahui pengaruh manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi secara bersama-sama (simultan) terhadap Kinerja pegawai di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental design dan dihitung menggunakan SPSS 22.00 for windows. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan alat distribusi frekuensi dan analisis regresi linear berganda yang hasilnya diolah menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian ini melalui perhitungan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa; 1) Sumber daya manusia mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukan bahwa nilai signifikansi dari variabel sumber daya manusia (X1) adalah 0,00<0,05 dan nilai t-hitung 7,202>2,368 sehingga menunjukan bahwa sumber daya manusia (X1) berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. 2) Budaya organisasi (X2) mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukan bahwa nilai signifikansi dari variabel budaya organisasi (X2) adalah 0,01<0,05 atau 2,485>2,368 sehingga menunjukan bahwa budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas KesehatanKabupaten Lembata. 3) Manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi secara simultan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukan bahwa nila f-hitung 0,00<0,005 atau f-hitung 38,469>3,10 sehingga diketahui bahwa manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yaitu kepada pemerintah Kabupaten Lembata terkhusunya Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan kinerja pegawai dengan memperhatikan sumber daya manusia dan budaya organisasi agar seluruh pegawai dapat bekerja semaksimal mungkin untuk melayani maysarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
OKTOFINA S. Y KAKE; NIM: 17191861 “Analisis Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2017 - 2020” dibawah bimbingan, Ibu MESRI W.N. MANAFE,SE.,M.Sc selaku Pembimbing I dan Ibu HERNY C. FANGGIDAE,SE.,M.Ak selaku Pembimbing II.
Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang memberikan penyajian informasi yang mana dapat menjadi patokan dalam pemgambilan keputusan terkait perencanaan anggaran dan sejauhmana dapat terealisasi dengan menunjukan pertanggungjawaban atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dinilai sebagai hasil kinerja apakah telah berhasil menjalakan tugas secara maksimal atau sebaliknya.
Dengan didasari hal tersebut diatas maka penelitian ini dibuat dengan tujuan bagaimana anggaran dan realisasi belanja sebagai salah satu tingkat pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2017 -2020. Metode penelitian ini yaitu Kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kupang. Sampel yang digunakan berupa Lapran Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2017 -2020 dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Analisis varians belanja Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 35,9% yang artinya bahwa kinerja belanja daerah dapat dikatakan Baik sekali. Analisis pertumbuhan belanja dengan rata-rata sebesar 0,12% dan memiliki pertumbuhan yang positif dan negatif. Sedangkan untuk hasil analisis keserasian belanja yang dilihat dari belanja operasi mempunyai rata-rata sebesar 5,31%, dilihat dari rata-rata belanja modal memiliki persentase sebesar 16.15% sedangkan untuk belanja langsung dan tidak langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 memiliki presentase sebesar 100% sedangkan tahun 2020 hanya 13, 32. Untuk hasil pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja mencapai 93,24%, pada tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 93,49%, pada tahun 2019 sebesar 90,76% dan pada tahun 2020 sebesar 84,43% hasil ini memunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang sudah cukup baik.
Kata Kunci : Anggaran, Realisasi, Belanja, Kinerja Keuangan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Analisis sumber dan penggunaan anggaran kas dalam suatu perusahaan sangatlah penting untuk melihat bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, setelah diketahui sumber dan penggunaan anggaran kas maka dapat diambil suatu keputusan yang sangat bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Analisis sumber dan penggunaan anggaran kas dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber anggaran dan untuk apa anggaran tersebut digunakan selama periode analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran kas dalam upaya menjaga likuiditas.
Laporan sumber dan penggunaan anggaran kas merupakan laporan yang menggambarkan aliran kas (cash flow) dalam suatu periode. Aliran kas atau arus kas menunjukan dari mana saja sumber kas dan bagaimana penggunaan kas. Penelitian ini dilakukan pada Kopdit Citra Hidup Tribuana Alor. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis laporan sumber dan penggunaan anggaran kas, serta analisis rasio likuiditas.
Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mendapatkan hasil bahwa tingkat current ratio tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami tingkat peningkatan dari 153% menjadi 154%, sedangkan tingkat current ratio tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan dari 154%, menjadi 122% . Hal ini menunjukan bahwa Kopdit Citra Hidup Tribuana tidak dapat menjamin pelunasan hutang-hutang yang harus dibayar. Tingkat cash ratio dari tahun 2020 sebesar 29% mengalami tingkat penurunan sebesar 22% , dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tingkat cash ratio mengalami tingkat penurunan.
Melalui hasil analisis current ratio dan cash ratio dapat dilihat bahwa tingkat rasio likuiditas dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami tingkat penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktiva lancar yang dimiliki Kopdit Citra Hidup Tribuana Alor menurun sehingga tidak dapat menjamin pelunasan hutang-hutang yang harus dibayar
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP MANAJERIAL
(Studi Empiris pada SKPD Kota Kupang)
Disusun oleh:
Yanse Nurhayati Noma
16193437
Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematisyang memuat rencanapenerimaan dan rencana pengeluaran.anggaran adalah rencana keuangan dimasa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pulik,kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran (Studi pada SKPD Kota Kupang) secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan analisis Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 40 serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner.
Dapat diketahui bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segalah aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran yaitu proses dimana pembuatan anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran (Mulyadi,2001).
kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil mengenai pengaruh akuntabilitas publik kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (2,440> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.selanjutnya kejelasan sasaran anggaran tidak perpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel-1,364 > 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha ditolak, H0 diterima dan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (5,602> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian ini, telah menjawab hal-hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.
Kata kunci: akuntabilitas publik,kejelasan sasaran anggaran.partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUPANG
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menguji sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. 2) menguji anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik dan 3) menguji sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental design dan dihitung menggunakan SPSS 22.0 for windows. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan alat distribusi frekuensi dan analisis regresi linear berganda yang hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini melalui perhitungan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa; 1) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. 2) Anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik dan 3) Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Kinerja Organisasi Sektor Publik
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD.
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dana Perimbangan (DAU dan DAK) Terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier Berganda dan uji statistik (uji t), maka kesimpulan yang didapatkan adalah Dana perimbangan (DAU dan DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan dengan demikian H1 diterima dan H2 diterima.
Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Anggaran Bellanja Pemerintah
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NAMA : NOFRIANTI OLLIN NIM : 17192620 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh perencanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)terhadap serapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental design dan dihitung menggunakan SPSS 22.0 for windows. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan alat distribusi frekuensi dan analisis regresi linear sederhana yang hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini melalui perhitungan analisis regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa perencenaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 30 SKPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Menurut sugiyono (2008:199) kuisioner atau angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kata kunci:Perencanaan Anggaran, Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul “Tingkat Efesiensi dan Efektivitas dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang”. Di bawah bimbingan Jusuf Aboladaka, SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Renya Rosari, SE,.M.Si sebagai dosen pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Tingkat Efesiensi dan Efektivitas dalam Pelaksanaan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang. Dengan mengacu pada persoalan Penelitian, 1) Bagaimana Tingkat Efesiensi periode 2018-2020 dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang?, 2) Bagaimana Tingkat Efektivitas periode 2018-2020 dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang?. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektif dan efesien pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota kupang TA 2018-2020 berdasarkan Laporan Realisasi Anggarannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatn Daerah TA 2018-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumen laporan realisasi anggran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan serta dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dengan menggunakan konsep perhitungan Laporan Realisasi Anggaran untuk menghitung kinerja dan evaluasi dari suatu organisasi melalui 2 elemen yaitu : efisiensi dan Efektivitas agar dengan jelas dapat mengetahui pencapaian atas target yang ditetapkan. Konsep efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Konsep efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa : (1) Sesuai hasil analisis dan pembahasan mengenai rasio Efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang Tahun 2018-2020 sebesar 6,86% pada tahun 2018, 6,28% pada tahun 2019, dan 5,59% pada tahun 2020. Dikatakan Efisien karena hasil perhitungan nya 100% yang berarti realisasi pengeluaran tidak melebihi anggaran pendapatan. (2) Sesuai hasil analisis dan pembahasan rasio Efektivitas BAdan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang Tahun 2018-2020 dikategorikan tidak efektiv karena hasil perhitungan 100%. Oleh karena itu disarankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang jika dilihat dari sisi rasio Efisiensi yang sangat baik maka pada tahun-tahun berikutnya tetap terus menekan biaya-biaya operasionalnya sehingga nantinya jumlah biaya tidak melebihi jumlah pedapatan. Dan pada rasio Efektivitas pada tahun 2018-2020 yang tidak memenuhi kriteria Efektiv, Hal ini di sebabkan karena pemerintah daerah belum berhasil dalam merealisasikan PAD dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan pada kota kupang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ALOR (SETDA)”. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintah. Keberadaan standar akuntansi pemerintah mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi para pihak yang perkepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberi kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akutabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Akuntansi manajemen lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan internal organisasi. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajer untuk pembuatan keputusan. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, informasi akuntansi manajemen memberikan informasi bagi manajer untuk dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan (Poerwanto, 2017). Menurut Hansen dan Mohen (2009:448), menjelaskan partisipasi anggran memungkingkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggran dari pada membebankan anggran kepada para manajer tigkat bawah. Partisipasi anggran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Menurut Ikhsan (2007) bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Anggaran merupakan rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun menurut Wirjono et al. (2007). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Suatu sistem yang memproses transaksi anggaran dan realisasinya dimulai dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran data sehingga menjadi suatu Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan juga merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja sektor publik menrut Mardiasmo (2004:121) adalah 1.Pengukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemeintah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dari program unit kerja.2.Ukuran kinerja sektor publik di gunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.3.Ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Indra Bastian (2006:275) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini, setelah menimbang dari rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah: Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja sektor publik di Sekertariat Daerah Kabaupaten Alor (SETDA). Teknik analisis data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis, dalam hal ini Para Pimpinan/Pegawai OPD (Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Aset) Sekretariat Daerah Kabupaten Alor (SETDA). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembagian Kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan yang mendorong tercapainya kesepakatan antara atasan/kuasa anggaran dengan bawahan/pelaksana anggaran sehingga tidak dapat meningkatkan kinerjanya (Utama dan Rohman, 2013). Sedangkan Sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten alor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kinerja, pemahaman staf di bidang pengelolaan keuangan terhadap sistem akuntansi pemerintah berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah (Raharjo, Taufik, & Ratnawati, 2017).
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi penulis adalah : DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa pelanggaran merek dan Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap para terdakwa pelanggaran merek sedangkan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II?. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap para terdakwa sedangkan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa yaitu Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa yaitu karena putusan Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang tepat dan benar serta relevan serta terdakwa memperdagangkan merek AC yang tidak memperoleh izin dari PT.Panasonic Gobel Indonesia.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas yaitu Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.Sedangkan pertimbangan hakim Peninjauan Kembali menjatuhakan putusan bebas kepada terpidana II karena adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim judex facti dan berdasarkan fakta hukum kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK MARIA RUFINA AGHO, 15410036, Analisis Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Keuangan Puskesmas dengan Menggunakan Konsep Value For Money (studi kasus pada Puskesmas Tarus). Skripsi, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Pembimbing 1 (satu) Ibu Dr. Damaris Y.koli, SE.,MP,pembimbing 11(dua) bapak Frankie J. Salean SE., MP. Puskesmas sebagai sektor kesehatan,diberi kesempatan dan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengelola anggaran keuangannya secara ekonomis,efisien, dan efektif agar dapat meningkatkan kinerja puskesmas,maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kinerja penyelenggaran tata kelola anggaran puskesmas tahun 2017-2019. Menurut Fransiska Erni Dwi(2014) Analisis Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Puskesmas teknik pengukuran menggunakan teknik pengukuran value for money,kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran ,tujuan suatu organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatau organisasi(Mahsun,2013:25). Masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan anggaran puskesmas dan kinerja puskesmas telah melakukan secara ekonomis,efisiensi dan efektivitas. Yang menjadi popolasi adalah keseluruhan data laporan keuangan puskesmas Tarus dan menjadi sampel adalah laporan anggaran puskesmas periode 2017-2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Setelah pengumpulan data kemudian di analisis sesuai dengan tujuan yang akan di capai yaitu dengan menggunakan analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengelolaan anggaran puskesmas sudah dilakuakan secara baik di lihat dari tingkat ekonomis dan efisiensi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul tulisan ini adalah ” Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pelanggaran Hak Paten “. Rumusan masalah penelitian: mengapa Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskriptifkan untuk menguraikan masalah aktual terkait putusan hakim dalam pelanggaran hak paten. Variabel bebas dalam Penelitian ini adalah Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkama Agung membatalkan Putusan Penggadilan Niaga dan Menggabulkan Gugatan Penggugat. variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Dalam Pelanggararn Hak Paten. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa alasan Mahkamah Agung adalah :1)Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat karena.(a).Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya (b) Tergugat dapat membuktikan bantahan atau sangkalan 2). Alasan Mahkama Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan penggugat, karena : (a) Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum (b) Penggugat dapat membuktikan gugatannya. Saran yang penulis berikan dalam penulisan adalah sebagai berikut:(1) Terhadapsetiap orang atau badan hokum yang ingin mendaftarkan suatu paten dapat diperhatikan dengan baik agar dapat diperahatikan paten yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pelanggaran paten dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan patennya.(2)Terhadap pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan ijin terhadap suatu permohonan paten agar dapat diperhatikan dengan baik sehingga tidak terjadi pendobelan nomor paten yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan kepada pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar diperhatikan setiap kasus yang diajukan sehingga dapat tercapainya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi penulis adalah: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek. Rumusan masalah yang penulis kajian adalah: bagaimana dasar pertimbangan judex facti dan judex juris dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek? Dan Mengapa hakim peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek?. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan judex facti dan judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek dan untuk mengetahui alasan hakim peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya di rumusan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Alasan Judex Facti dan judex juris dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran merek yaitu: a). Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana, b). Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 2. Alasan Hakim peninjauan Kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek yaitu: a). Adanya Novum atau bukti baru b). Perbuatan terdakwa terbukti tetapi Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pelanggaran Merek.
