ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ALOR (SETDA)”. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintah. Keberadaan standar akuntansi pemerintah mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi para pihak yang perkepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberi kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akutabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Akuntansi manajemen lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan internal organisasi. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajer untuk pembuatan keputusan. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, informasi akuntansi manajemen memberikan informasi bagi manajer untuk dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan (Poerwanto, 2017). Menurut Hansen dan Mohen (2009:448), menjelaskan partisipasi anggran memungkingkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggran dari pada membebankan anggran kepada para manajer tigkat bawah. Partisipasi anggran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Menurut Ikhsan (2007) bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Anggaran merupakan rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun menurut Wirjono et al. (2007). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Suatu sistem yang memproses transaksi anggaran dan realisasinya dimulai dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran data sehingga menjadi suatu Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan juga merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja sektor publik menrut Mardiasmo (2004:121) adalah 1.Pengukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemeintah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dari program unit kerja.2.Ukuran kinerja sektor publik di gunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.3.Ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Indra Bastian (2006:275) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini, setelah menimbang dari rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah: Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja sektor publik di Sekertariat Daerah Kabaupaten Alor (SETDA). Teknik analisis data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis, dalam hal ini Para Pimpinan/Pegawai OPD (Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Aset) Sekretariat Daerah Kabupaten Alor (SETDA). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembagian Kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan yang mendorong tercapainya kesepakatan antara atasan/kuasa anggaran dengan bawahan/pelaksana anggaran sehingga tidak dapat meningkatkan kinerjanya (Utama dan Rohman, 2013). Sedangkan Sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten alor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kinerja, pemahaman staf di bidang pengelolaan keuangan terhadap sistem akuntansi pemerintah berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah (Raharjo, Taufik, & Ratnawati, 2017).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan Keuangan pemerintah yang dihasil harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomi, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komperhensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian pertanggunjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transpansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Derah yang komprehensif. Budgetary slack menurut Young (1985) dalam Prakoso (2016) merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Menurut Anthony & Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. Tujuannya agar target dapat lebih mudah dicapai oleh bawahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bawahan dengan sengaja menurunkan tingkat penjualan dari biaya yang harus dicapai agar target yang direncanakan dapat dicapai dengan mudah. Faktor lain yang dianggap menjadi pemicu timbulnya slack pada anggaran yaitu adanya budget emphasis atau penekanan anggaran. Dalam penelitian Adi dan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja seseorang dinilai atau ditentukan berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran, di mana bawahan ditantang dengan diberikannya penghargaan atau reward apabila perencanaan anggaran tercapai sesuai tujuan, dan diberikan sanksi apabila perencanaan anggaran tidak tercapai. Dengan adanya penekanan anggaran tersebut, akan sangat jelas dapat mendorong para manajer atau pembuat anggaran untuk menciptakan slack atau senjangan dalam pembuatan anggaran dengan tujuan meningkatkan kemungkinan mendapatkan kompensasi dan menghindari sanksi. Partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan pada budgetary slack. Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran. Adanya partisipasi anggaran memberikan peluang bagi manajer tingkat bawah dan menengah untuk melonggarkan anggaran atau sengaja menciptakan slack, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. Penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Alfebriano (2013), Maiga (2008), Anggraeni (2008), dan Triana (2012) menyatakan bahwa partisipasi manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran akan menghasilkan budgetary slack. Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana atasan tidak memiliki cukup informasi dibanding dengan bawahan atau sebaliknya. Jika manejer atasan memiliki lebih banyak informasi dibanding menejer bawahan, maka akan timbul tuntutan yang lebih besar dari manejer atasan kepada manejer bawahan tentang pencapaian target anggaran yang kemungkinan sangat sulit dicapai oleh manejer bawahan dan apabila manejer bawahan memiliki lebih banyak informasi. Perbedaan informasi inilah yang disebut sebagai asimetri informasi Ardila (2013). Secara teoritis, asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat menitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pimpinan/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasinya Govindarajan, Robert, Athiny (2005) Merchant dan Manzoni (1989) dalam Collin (2007) tekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sangsi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. Suartana (2010) dalam jurnal menurut Kusniawati & Lahaya (2017) mengemukakan bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan budgetary slack yaitu seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan anggaran seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack. Penelitian ini dilaksanakan di SKPD Kota Kupang Variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3), Variabel dependen yaitu senjangan anggran (Y). Data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan 38 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala ordinal. Data dianalisis dengan mengggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian terdapat partisipan anggran dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggran sedangkan tekanan anggran berpengaruh terhadap senjangan anggrann .Berdasarkan hasil analisis Koefisien Determinasi maka dapat diketahui bahwa partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3) terhadap senjangan anggran (Y) memiliki persentase sumbangan pada pengaruh variabel adalah 18,3% sedangkan sisanya 81,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak lain yang terkait atas penelitian ini. Kata Kunci: Kesenjangan anggran, partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan tekanan anggran.
