ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut Masalah penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanDana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Berdasarkan masalah peneltian tersebut, maka persolan penelitian ini adalah (a) Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di DesaTuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?. (b)Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?, dan (c) Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang? Konsep teori dalam penelitian ini adalah: (1) Transparansi yang berasal dari kata transparency adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (3) partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara proaktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (4) Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas dalam suatu organisasi diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan yang selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.jumlah penduduk Desa Tuakau adalah sebanyak 2.283 jiwa. Sedangkan sampel penelitian ini seluruh perangkat Desa Tuakau. berjumlah 26 orang 1 orang kepala desa, 1orang sekretaris desa,4 orang kepala dusun, 3 orang kepala urusan, 3orang kepala seksi, 5 orang tua adat dan 9 orang masyarakat desa. Data penelitian ini diperoleh menggunakan kuesiber berskala likert. Data penelitian yang dihilpin selanjutnya dianalisis melalui dua tahap yaitu analisis penedahuluan dan analisis lanjutan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan didahului analisis uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (a) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (b) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. (c) Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut: (1) Karena trasparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan, demikian pula akuntabilitas dan partsipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat ternyata memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP MANAJERIAL
(Studi Empiris pada SKPD Kota Kupang)
Disusun oleh:
Yanse Nurhayati Noma
16193437
Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematisyang memuat rencanapenerimaan dan rencana pengeluaran.anggaran adalah rencana keuangan dimasa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pulik,kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran (Studi pada SKPD Kota Kupang) secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan analisis Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 40 serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner.
Dapat diketahui bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segalah aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak memberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran yaitu proses dimana pembuatan anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran (Mulyadi,2001).
kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil mengenai pengaruh akuntabilitas publik kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (2,440> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.selanjutnya kejelasan sasaran anggaran tidak perpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel-1,364 > 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha ditolak, H0 diterima dan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja manajerial. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung> t tabel (5,602> 1,684) dan hasil uji signifikansi yang dilakukan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian ini, telah menjawab hal-hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.
Kata kunci: akuntabilitas publik,kejelasan sasaran anggaran.partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ALOR (SETDA)”. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintah. Keberadaan standar akuntansi pemerintah mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi para pihak yang perkepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberi kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akutabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Akuntansi manajemen lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan internal organisasi. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajer untuk pembuatan keputusan. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, informasi akuntansi manajemen memberikan informasi bagi manajer untuk dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan (Poerwanto, 2017). Menurut Hansen dan Mohen (2009:448), menjelaskan partisipasi anggran memungkingkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggran dari pada membebankan anggran kepada para manajer tigkat bawah. Partisipasi anggran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Menurut Ikhsan (2007) bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Anggaran merupakan rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun menurut Wirjono et al. (2007). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Suatu sistem yang memproses transaksi anggaran dan realisasinya dimulai dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran data sehingga menjadi suatu Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan juga merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja sektor publik menrut Mardiasmo (2004:121) adalah 1.Pengukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemeintah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dari program unit kerja.2.Ukuran kinerja sektor publik di gunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.3.Ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Indra Bastian (2006:275) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini, setelah menimbang dari rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah: Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja sektor publik di Sekertariat Daerah Kabaupaten Alor (SETDA). Teknik analisis data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis, dalam hal ini Para Pimpinan/Pegawai OPD (Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Aset) Sekretariat Daerah Kabupaten Alor (SETDA). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembagian Kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan yang mendorong tercapainya kesepakatan antara atasan/kuasa anggaran dengan bawahan/pelaksana anggaran sehingga tidak dapat meningkatkan kinerjanya (Utama dan Rohman, 2013). Sedangkan Sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor publik di Sekretariat Daerah Kabupaten alor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kinerja, pemahaman staf di bidang pengelolaan keuangan terhadap sistem akuntansi pemerintah berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah (Raharjo, Taufik, & Ratnawati, 2017).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berangkat dari persoalan rendahnya partisipasi jemaat dalam pelayanan di Jemaat GMIT Dale Sue Kenamoen, Klasis Rote Timur, yang berkaitan erat dengan pola relasi dalam struktur organisasi majelis jemaat serta iklim pelayanan yang terbentuk. Dalam konteks sosial pedesaan dengan karakter komunikasi yang terbuka dan keras, muncul dominasi pihak tertentu dalam kepemimpinan, sikap otoriter dalam komunikasi, serta kecenderungan jemaat untuk bersikap pasif dan enggan menyampaikan pendapat dalam forum gerejawi. Situasi ini bertentangan dengan tujuan pembangunan jemaat yang partisipatif dan prinsip penataan organisasi GMIT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konteks sosial-budaya dan organisatoris Jemaat GMIT Dale Sue Kenamoen, menganalisis struktur organisasi serta dampak relasi dalam majelis jemaat terhadap iklim pelayanan dan partisipasi warga jemaat, serta merumuskan refleksi teologis pembangunan jemaat terhadap realitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terdiri dari pendeta, majelis jemaat, dan anggota jemaat, serta didukung dengan dokumen gerejawi. Validitas data dibuktikan melalui triangulasi sumber dan analisis tematik berdasarkan tahapan dalam pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang secara formal bersifat partisipatif dalam praktiknya dipengaruhi oleh relasi yang timpang, komunikasi yang keras, serta pemutlakan tipe relasi tertentu sebagaimana dikritisi dalam teori Jan Hendriks. Kondisi ini membentuk iklim pelayanan yang kurang dialogis, menghambat keterlibatan jemaat, serta melemahkan vitalitas pelayanan gereja. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan jemaat yang sehat menuntut penataan struktur dan iklim pelayanan yang menempatkan jemaat sebagai subjek, mengembangkan kepemimpinan yang kolaboratif, serta membuka ruang partisipasi sebagai wujud karya Allah dalam membangun gereja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Lansia merupakan kelompok usia yang semakin bertumbuh secara jumlah dalam masyarakat dan jemaat gereja masa kini. Namun, tidak jarang mereka terpinggirkan dalam program pelayanan gereja karena dianggap kurang produktif atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk merefleksikan kembali misi dan panggilannya terhadap kelompok usia ini, bukan hanya sebagai bentuk pelayanan sosial, tetapi sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam kehidupan iman dan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana misi gereja bagi lansia dapat dilaksanakan secara kontekstual melalui pendekatan model komunikasi misi menurut Theo Sundermeier. Theo Sundermeier, seorang teolog dan missiolog asal Jerman, menawarkan pendekatan komunikasi misioner yang menekankan pada aspek dialog, relasionalitas, kehadiran bersama, dan saling memahami sebagai landasan dalam menjalin hubungan dengan konteks dan budaya setempat.
Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap pelayan gereja dan lansia di jemaat GMIT Getsemani Tarus Timur, penelitian ini menemukan bahwa adanya masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, kondisi kesehatan lansia yang membutuhkan perhatian, keadaan lingkungan dan sosial budaya, kondisi psikologis lansia dan penetapan program pelayanan serta anggaran pendapatan dan belanja yang seimbang, adalah realitas pelayanan bagi lansia yang memerlukan penangan serius. Dari fakta ini penulis melihat, model komunikasi Sundermeier sangat relevan untuk diterapkan dalam pelayanan kepada lansia. Pendekatan ini mendorong gereja untuk tidak hanya "berbicara kepada" lansia, tetapi "berdialog dengan" mereka, menghargai pengalaman hidup, spiritualitas, dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Lansia tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan semata, melainkan sebagai subjek iman yang memiliki kontribusi aktif dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, misi gereja bagi lansia perlu dirancang secara partisipatif, kontekstual, dan berlandaskan pada komunikasi yang empatik dan inklusif. Dengan demikian, gereja dapat benar-benar menjadi ruang yang merangkul, memperhatikan, dan memberdayakan lansia sebagai bagian dari umat Allah yang utuh dan bermakna.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK penelitian ini berjudul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK UMKM YANG ADA DI KELURAHAN OESAPA” Pajak merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dan digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam negeri yang ditandai dengan pengeluaran yang terus menerus adalah pajak. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah karena pembayar pajak usaha kecil dan menengah secara alami diharapkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, mereka harus memahami tanggungjawab pajak mereka serta wajib pajak yang berkembang pesat tentunya perlu diketahui persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah menerbitkan peraturan terkait perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun Perubahan yang paling pokok dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. UMKM adalah unit usaha produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha pada semua sektor perekonomian. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar pada umumnya berdasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah serta bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah permanen para karyawan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpunsampai 60% dari total investasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak sehingga pendapatan mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan masyarakat agar meningkatkan partisipasi pembayaran pajak yangrendah dengan taat dan patuh untuk membayar kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib pajak masih belum memahami isi PP 23 Tahun 2018 yang memuat beberapa ketentuan baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk munguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer atau data yang diolah secara langsung melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM yang di Kelurahan Oesapa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak, sosialisasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel X (independen), terhadap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji statistik yaitu program SPSS Versi 25. Popolasi yang dipakai penelitian adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Oesapa, sampel dari penelitian ini sebanyak 50 pelaku usaha. Penentuan sampel menggunakan metode jenuh sampling. Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Hasil penelitian ini menunjukan : Variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa. Sosialisasi wajib pajak berpengaruh berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di kelurahan Oesapa. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa. Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang UMKM dan dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi. Kata kunci : Tarif Pajak, Sosialisasi, Kesadaran, Pemahaman dan Partisipasi Pembayaran Pajak UMKM
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat sistem informasi akuntansi menjadi suatu alat penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. penerapan sistem informasi akuntansi merupakan investasi yang penting untuk perusahaan. penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan agar tidak tersisih dalam lingkungannya.partisipasi manajemen dapat mendorong pengguna untuk mengambangkan sikap positif terhadap sistem informasi akuntansi. dukungan dari manajemen berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan individu.kemampuan teknik pemakai yang baik akan mendorong pemakai untukmenggunakansisteminformasiakuntansisehinggakinerjasisteminformasiakuntansi akan lebih tinggi.efektivitas sistem informasi akuntansi yaitu gambaran sejauh mana target dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu.Penelitian inibertujuanuntuk, mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.Penelitian ini dilakukan di Kantor Satker NVT PJPA Nusa Tenggara II. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 40 respon. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda yaitu uji t dan uji R2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi, maka H1, H2 dan H3 diterima. Hasil uji R2 menunjukan bahwa kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sebesar 92,6% dan sisanya 7,4% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
TINJAUAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN TEMPAT REKREASI PANTAI LANGLEKI SEBAGAI OBYEK WISATA
Apritunce plaikol1*, Ramona M. Mae2, Fredik E. Nope3
1,2,3Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia
email. [email protected]
Latar belakang:Dalam penelitian ini adalah hingga saat ini belum adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan tempat rekreasi pantai Langleki sebagai obyek wisata
Tujuan penelitian:Dapat mengembangkan Pantai Langleki sebagai salah satu obyek wisata yang dapat dikenal di Kabupaten Alor sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat desa Probur Utara tersebut, sehingga kedepannya dapat memberikan perubahan melalui obyek wisata yang berada di desatersebut
Metode penelitian:Dalam penelitian ini motode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data-data dari tempat penelitian sesuai dengan kenyataan yang dilihat dan didengar peneliti secara langsung, dengan membutuhkan waktu selama 1 (satu) bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) Observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi
Hasil dan pembahasan:Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan untuk berdirinya tempat wisata ini. Berawal dari pengusulan kebijakan dan pengharapan-pengharapan dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonominya adalah nafas lega bagi sebagian masyarakat yang bisa turut bekerja didalamnya. Partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh besar dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Langleki.
Simpulan: Mengembangkan tempat rekreasi pantai Langleki sebagai obyek wisata sehingga kedepannya dapat memberikan perubahan pada Desa Probur Utara
Katakunci: Partisipasi Masyarakat dalamMengembangkanTempatRekreasi Pantai LanglekisebagaiObyekWisata di DesaProbur Utara, KecamatanAlor Barat DayaKabupatenAlor
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perang peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Oeletsala Kecamatan Taebenu. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu peran perangkat desa (X1), partisipasi masyarakat (X2). Variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa beserta masyarakat desa Oeletsala. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan 40 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala ordinal. Data dianalisis dengan mengggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kata Kunci: Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Peran perangkat desa, Partisipasi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan Keuangan pemerintah yang dihasil harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomi, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komperhensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian pertanggunjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transpansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Derah yang komprehensif. Budgetary slack menurut Young (1985) dalam Prakoso (2016) merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Menurut Anthony & Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. Tujuannya agar target dapat lebih mudah dicapai oleh bawahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bawahan dengan sengaja menurunkan tingkat penjualan dari biaya yang harus dicapai agar target yang direncanakan dapat dicapai dengan mudah. Faktor lain yang dianggap menjadi pemicu timbulnya slack pada anggaran yaitu adanya budget emphasis atau penekanan anggaran. Dalam penelitian Adi dan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja seseorang dinilai atau ditentukan berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran, di mana bawahan ditantang dengan diberikannya penghargaan atau reward apabila perencanaan anggaran tercapai sesuai tujuan, dan diberikan sanksi apabila perencanaan anggaran tidak tercapai. Dengan adanya penekanan anggaran tersebut, akan sangat jelas dapat mendorong para manajer atau pembuat anggaran untuk menciptakan slack atau senjangan dalam pembuatan anggaran dengan tujuan meningkatkan kemungkinan mendapatkan kompensasi dan menghindari sanksi. Partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan pada budgetary slack. Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran. Adanya partisipasi anggaran memberikan peluang bagi manajer tingkat bawah dan menengah untuk melonggarkan anggaran atau sengaja menciptakan slack, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. Penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Alfebriano (2013), Maiga (2008), Anggraeni (2008), dan Triana (2012) menyatakan bahwa partisipasi manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran akan menghasilkan budgetary slack. Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana atasan tidak memiliki cukup informasi dibanding dengan bawahan atau sebaliknya. Jika manejer atasan memiliki lebih banyak informasi dibanding menejer bawahan, maka akan timbul tuntutan yang lebih besar dari manejer atasan kepada manejer bawahan tentang pencapaian target anggaran yang kemungkinan sangat sulit dicapai oleh manejer bawahan dan apabila manejer bawahan memiliki lebih banyak informasi. Perbedaan informasi inilah yang disebut sebagai asimetri informasi Ardila (2013). Secara teoritis, asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat menitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pimpinan/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasinya Govindarajan, Robert, Athiny (2005) Merchant dan Manzoni (1989) dalam Collin (2007) tekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sangsi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. Suartana (2010) dalam jurnal menurut Kusniawati & Lahaya (2017) mengemukakan bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan budgetary slack yaitu seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan anggaran seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack. Penelitian ini dilaksanakan di SKPD Kota Kupang Variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3), Variabel dependen yaitu senjangan anggran (Y). Data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan 38 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala ordinal. Data dianalisis dengan mengggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian terdapat partisipan anggran dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggran sedangkan tekanan anggran berpengaruh terhadap senjangan anggrann .Berdasarkan hasil analisis Koefisien Determinasi maka dapat diketahui bahwa partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3) terhadap senjangan anggran (Y) memiliki persentase sumbangan pada pengaruh variabel adalah 18,3% sedangkan sisanya 81,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak lain yang terkait atas penelitian ini. Kata Kunci: Kesenjangan anggran, partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan tekanan anggran.
