ME

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE UNTUK MENINGKATKAN SIKAP ILMIAH SISWA DI SMP NEGERI 6 KUPANG TENGAH SATU ATAP TAHUN AJARAN 2019/2020

ABSTRAK PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE UNTUK MENINGKATKAN SIKAP ILMIAH SISWA Kore,M. M)* Nomleni, T. F)** Foeh, Y)** Permasalahan yang diperoleh adalah rendahnya kemampuan sikap ilmiah siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Kuapang Tengah Satap. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap kemampuan sikap ilmiah siswa. Metode yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A yang berjumlah 25 orang siswa. Teknik analisis data dengan menggunakan persentase dan pengumpulan data dengan menggunakan rubrik. Terlihat bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran learning cycle, dimana pada siklus I keterlaksanaan sintaks mendapatkan persentase 63% dan hasil penilaian sikap ilmiah siswa mendapatkan persentase 64%. Dan siklus II terjadi peningkatan yaitu pada keterlasanaan sintaks mendapatkan persentase 82% dan hasil sikap ilmiah siswa mendapakan persentase 80%. Adanya peningkatan pada siklus II dikarenakan keterlaksaan sintaks pada proses pembelajaran sudah sangat baik, terlihat dari siswa antusias dan hasil presentasi pun memuaskan. Hal ini dikarenakan model pembelajaran learning cycle mampu memberikan kesan yang kuat dan tahan lama terhadap ingatan peserta didik, menarik bagi peserta didik sehingga kelas menjadi antusias dan membangkitkan semangat dalam diri peserta didik serta menumbukan rasa ingin tahu, kerjasama serta bersikap kritis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dalam menggunakan model learning cycle terhadap sikap ilmiah siswa di kelas VII A SMP Negeri 6 Kupang Tengah Satap Tahun Ajaran 2019/2020.

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENELANTRAN ISTRI OLEH SUAMI

INTISARI Judul skripsi ini : “KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI dan rumusan masalah “Apa saja Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Isti Oleh Suami”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Mme, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Bta dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Atb Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 5 (lima) Putusan tersebut bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami adalah Faktor ekonomi, faktor adanya wanita idaman lain (WIL) dan faktor hubungan tidak harmonis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, tindak pidana penelantaran istri oleh suami merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya, terutama istri dan anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah serta kepada pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Majelis Hakim dalam memutus perkara penelantaran isteri dan anak dengan beberapa pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim, peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sosiologis masyarakatnya. Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban penelantaran dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban penelantaran dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak penelataran yang menimpanya, serta tidak lagi memandang penelantaran dalam rumah tangga sebagai aib yang harus ditutupi. Kata kunci :Tindak Pidana, Penelantaran dan Rumah Tangga.

UJI STABILITAS KONSENTRAT AKAR MENGKUDU (Morinda citrifolia L) DENGAN MORDAN ALAMI DAUN LOBA (Symplocos sp)

ABSTRAK UJI STABILITAS KONSENTRAT KULIT AKAR MENGKUDU (Morinda citrifolia L) DENGAN MORDAN ALAMI DAUN LOBA (Symplocos sp) Souk, M.)* Sabuna. A)** Nge. T )** Mengkudu (Morinda citrifolia L) memiliki kegunaan tradisional maupun moderen, termasuk bagian akar dan kulit batang sebagai pewarna dan obat, bagian batang sebagai kayu bakar dan perkakas, bagain daun dan buah digunakan sebagai makanan dan obat. Tumbuhan ini mudah ditemukan dimana saja, bisa dipinggir jalan, kebun, pekarangan rumah dan dihutan. Mengkudu dapat dijadikan sebagai bahan obat tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai zat warna alami. Mordan alami yang ditambahkan yaitu daun loba yang dapat dijadikan sebagai penguat warna akan menghasilkan warna kuning kemerahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas warna sediaan kulit akar mengkudu yang ditambahkan dengan mordan alami dari daun Loba (Symplocos sp) yang ketika disimpan pada jangka waktu yang lama dapat bertahan atau tidak. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan termaksut kontrol serta 2 ulangan, selanjutnya akan diuji yaitu uji ketetapan Ph, aplikasi zat warna dengan mordan dan tanpa mordan, dan pengaruh kondisi penyimpanan dengan menggunakan spectrofotometer. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa sediaan pewarna alami apabila disimpan pada jangka waktu yang lama maka warna yang dihasilkan berbeda. Kata kunci : Akar mengkudu-daun loba, ekstrak mentah, konsentrat sediaan pewarna alami kulit mengkudu. Keterangan : ** Pembimbing *Penulis

DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI PENGADAAN SOFTWARE MICROSOFT OFFICE DI PT. BANK NTT

Judul dari Skripsi ini: Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus korupsi pengadaan software Microsoft Office di PT. Bank NTT Permasalahanya adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi para terdakwa pada kasus korupsi pengadaan software microsoft office di PT. Bank Nusa Tenggara Timur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan variabel bebas dan terikat yang dianalisis secara deskriptif dari bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan analisis putusan hakim dapat di ketahui bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari keterangan saksi-saksi dan korban dan fakta persidangan diperoleh jawaban bahwa: Pertama, Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah merupakan suatu tindak pidana korupsi ((onslag van rechtvervolging). Pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana merupakan bidang hukum perdata dalam putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG. Berdasarkan uraian fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti ada pembayaran 100 % oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT kepada PT. Comparex Indonesia sebesar Rp.4.307.502.936,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah); Kedua, Perbuatan para terdakwa berkaitan dengan perjanjian dalam hukum perdata. Perjanjian yang dilakukan oleh Bank NTT dengan PT. Comparex Indonesia sebagai customer yaitu pekerjaan pengadaan Lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit. Sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keperdataan bukan merupakan hubungan hukum pidana, maka dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan hakim nomor : 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: (1). Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah suatu tindak pidana korupsi (onslag van rechtvervolging). (2). Perbuatan para terdakwa berkaitan dengan perjanjian dalam hukum perdata. Saran.(1). Terdakwa diharapkan agar lebih hati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar agar terhindar dari tindak pidana korupsi. (2). Penuntut Umum, diharapkan agar lebih jeli dan teliti dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi mengenai alat bukti dan barang bukti dan harus membedakan antara perkara pidana dan perdata dalam pembuktian mengenai tindak pidana korupsi sehingga dapat menjerat para pelaku korupsi.

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG

INTISARI Otnial B. Messakh, 2020. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan penelitian yakni adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variabel penelitian adalah variabel bebas, yakni; disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dan variabel terikat yakni; apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berbeda. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhada pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor : Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN.KPG; Putusan Nomor: 319/Pid.B/2017/PN.KPG; Putusan Nomor: 90/Pid.B/2018/PN.KPG; Putusan Nomor: 52/Pid.B/2018/PN.KPG Kpg dan Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.KPG adalah sebagai berikut: 1. Tuntutan pidana berbeda; 2. Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan berbeda; 3. Kualitas perbuatan terdakwa; 4. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan

Analisis Biologi Reproduksi Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) Yang Didaratkan Di Pasar Ikan Oesapa Kota Kupang

Analisis Biologi Reproduksi Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) Yang Didaratkan Di Pasar Ikan Oesapa Kota Kupang )*Mehiwarleky, I, F )**Sabuna, A, Ch )**Kase, A, G, O ABSTRAK Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) adalah satu di-antara beberapa ikan pelagis yang hidup di perairan pantai dan suka bergerombol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek biologi berkaitan erat dengan hubungan panjang berat, tingkat kematangan gonad (TKG) indeks kematangan gonad (IKG), rasio kelamin, faktor kondisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, dengan pengambilan sampel ikan di TPI Oesapa Kota Kupang. Pengamatan aspek biologi ini telah dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Juni-Juli di Laboratorium Eksakta Pendidikan Biologi UKAW. Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis hubungan panjang berat ikan Tembang (Sardinella fimbriata), dan pola pertumbuhan ikan jantan dan betina di bulan Juni bersifat isometric dan allometrik positif. Tingkat kematangan gonad yang diperoleh pada bulan Juni dan Juli terdiri dati TKG I dan II. Rasio kelamin ikan Tembang (Sardinella fimbriata) jantan dan betina adalah 1:1,5 atau jantan 38% dan betian 68%. Nilai faktor kondisi ikan Tembang (Sardinella fimbriata) tertitnggi pada bulan Juli yaitu 3,43 dan berada pada kisaran 2-4, maka bentuk ikan agak pipih.

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP LELANG BARANG GADAI DI PEGADAIAN UNIT PELAYANAN CABANG OESAO

ABSTRAK Penelitian ini tentang system informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap lelang barang gadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahaui pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap lelang barang gadai di pegadaian pelayanancabang oesao. Penelitian ini diharapakan memberikan gambaran tentang penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal lelang barang gadai untuk meningkatkan kinerjanya khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitati f dengan metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang releven, andal, dapatd ibandingkan, dan dapat dipahami, dengan system informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampua nuntuk mengelo lainformasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh Good Governance. Fungsi utama system informasi adalah mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semu apihak. Pengendalian intern menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan.. Kata kunci :Sisteminformasiakuntansi dan pengendalian internal

Consultancy on the Review of the Rural Development Policy: Annex 1: Participatory consultations

A Participatory Rural Appraisal in Mantheding Village Dikgale

The Participatory Development Approach and Clean Water Provision in Rural Sub-saharan Africa

Participatory Methods for Learning and Analysis

Rapid Appraisal of In-country Grain Stocks at Household and Commercial Levels: Results from participatory rural appraisal : final report

Technical Assistance (financed by the Poverty Reduction Cooperation Fund) to the Kingdom of Cambodia for the Participatory Poverty Assessment of the Tonle Sap

Participatory Forest Management: India

Papers presented at the Regional Workshop on Participatory Forest Management: Implications for Policy and Human Resources' Development in the Hindu Kush Himalayas, held during 7-12 May, 1998, at Kunming, China.

PLA Notes 46: Participatory Processes for Policy Change

Monitoring and Evaluation of Participatory Forestry Projects

Participatory Approaches to Poverty Alleviation in Rural Community Development

Participatory Communication Strategy Design

This handbook has been prepared as a training and field guide for designing, implementing and managing effective communication strategies for field projects in a participatory manner, building on the results of the Participatory Rural Communication Appraisal (ISBN 9251052514). Issues dealt with include the principles and processes of communication planning, message development, multimedia material production and the implementation of communication activities in the field. This strategy design process has been tested in training workshops and applied to various development projects including those dealing with agriculture, health and education, water and sanitation.

Training Manual on Participatory Rural Appraisal for Natural Resource Management Uses (forestry and Land Uses) : Prepared for SPC/GTZ Pacific German Regional Forestry Project, Suva, Fiji Islands \ by Diolina Mercado

Participatory and Bottom-up Planning of Integrated Agricultural Projects in Papua New Guinea