Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

MA

2.079 karya publik ditemukan.

2121: 12026: 612025: 372024: 162023: 3122022: 4662021: 6902020: 872018: 482017: 12016: 42011: 11018: 1

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMASANGAN TV KABEL TANPA IZIN

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemasangan Tv Kabel Tanpa Izin. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin? (2) Bagaimanakah modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin? (3) Bagaimanakah akibat hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin. (2) Untuk mengetahui modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin. (3) Untuk mengetahui akibat hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”. Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa adalah: a. Mencari keuntungan. b. Memenuhi kebutuhan. 2. Modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa adalah: a. Pelaku menawarkan pemasangan TV Kabel kepihak lain. b. Adanya kesepakatan pemasangan TV Kabel. c. Pelaku menyalurkan siaran. d. Pelaku menerima pembayaran. 3. Akibat hukum yang diperoleh terdakwa dalam tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin adalah: a. Terdakwa dikenai pidana percobaan; b. Terdakwa dikenai pidana denda; c. Terdakwa membayar biaya perkara. Adapun saran dari penulis terhadap konteks permasalahan penelitian ini antara lain: 1. Diharapkan penegak hukum dapat mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang yang melakukan tindak pidana pemasangan TV Kabel tanpa izin. 2. Diharapkan penegak hukum dapat memberantas tindak pidana pemasangan TV Kabel tanpa izin dengan cepat dan tepat. 3. Diharapkan penjatuhan hukuman lebih tegas sehingga masyarakat atau pun pelaku usaha pemasangan TV Kabel dapat melakukan izin terlebih dahulu sebelum dilakukan usaha pemasangan TV Kabel.

PERANAN PEMUDA KARANG TARUNA UNTUK MEMOTIVASI REMAJA DALAM MENJAGA KEBUGARAN JASMANI DI DESA MANULAI I

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Peranan Pemuda Karang Taruna Untuk Memotivasi Remaja Dalam Menjaga Kebugaran Jasmani Di Desa Manulai 1 Deni Samuel Matnai1*,Ramona M. Mae 2, Yahya J.Palinata 3 1,2,3Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia email. [email protected] Latar belakang:Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ditemukan bawah masalah yang sedang terjadi adalah kurangnya partisapasi pemuda dalam organisasi karang taruna. Terdapat banyak remaja dari kalangan sekolah maupan yang telah lulus, tidak memiliki kegiatan yang dapat mengasah kemampaun, sebagai pengisih kegiatan Kebanyakan berkumpul tanpa ada kegiatan yang bermanfaat dan ketidak perdulian pemuda terhadap keberadaan lembaga karang taruna. Tujuan penelitian:Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui Peranan PKT untuk Memotivasi Remaja Dalam Menjaga Kebugaran Jasmani Di DesaManulai1. Metode penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengaan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian dan kesimpulan atau verifikasi. Sampel pada penelitian ini adalah kepala desa manulai 1, ketua karang taruna, pemuda, dan remaja di desa manualai 1. Hasil dan pembahasan:Hasil penelitian menunjukkan Pembentukan karang taruna diinisiatif guna menumbuhkan remaja yang berkualitas baik di bidang keolahragaan,, kerohanian, social. Proses pembentukan karang taruna di desa manulai 1, mendapatkan dukungan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pemuda karang taruna untuk memotivasi remaja di desa manulai 1, seperti mengadakan pelatihan sepak bola setiaphari yang sasarannya adalah anak remaja. Hambatan, yang di hadapi pemuda karng taruna adalah rendahnya motivasi, dukungan pemerintah desa yang tidak nampak. Karang taruna di desa manulai 1, mampu menjadi wadah perubahan bagi generasi muda, yang dapat membangkitkan semangat sertamotivasi remaja, Simpulan:Keberadan karang taruna di desa Manulai I, dibentuk guna menumbuhkan remaja yang berkualitas di bidang keolahragaan, kerohanian serta social.

DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA WANPRESTASI IKATAN DINAS KARYAWAN

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul penelitian ini ialah Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Hakim Dalam Sengketa Wanprestasi Ikatan Dinas Karyawan. Masalah pokok yang diteliti penulis ialah mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat sedangkan pengadilan tinggi yang dikuatkan oleh Mahkama Agung menolak gugatan penggugat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan wanpretasi penggugat sedangkan pengadilan tinggi yang dikuatkan oleh Mahkama Agung menolak gugatan penggugat. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu Pengadilan Negeri dan Peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat antara lain: 1. Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum tergugat dan penggugat didasari perjanjian. 2. Penggugat dapat membuktikan tergugat wanprestasi. Alasan Pengadilan Tinggi dan Kasasi membatalkan gugatan penggugat antara lain: 1. Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat didasari perjanjian. 2. Hakim Pengadilan Negeri dianggap salah dalam menerapkan hukum. Saran dari penulisan dalam penelitian ini adalah bagi Pengadilan Negeri Jakata pusat dalam memutuskan satu perkara perlu memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan PT. Mastersystem dalam melaporkan sebuah kasus, perlu lebih teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam persidangan. Kata Kunci :Pertimbangan Hakim, Putusan Perdata, Sengketa Wanprestasi

DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul skripsi penulis adalah : DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Pidana Percobaan dan Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Pemidanaan dan Denda. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Alasan pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkmah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif,sifat penelelitian adalah Normatif, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau Bahan Pustaka. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya Dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai Berikut ; dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan karena tedakwa suda berlanjut usia,sakit-sakitan karena terdakwa menderia penyakin komplikasi.dasar pertimbangan Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan pemidanaan dan Denda karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana,perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yaitu pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku yaitu karena motif perbuatan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Saran dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti tidaknya serorang Terdakwa dan Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajuhkan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pusan . Kata Kunci :Hak Cipta,Tindak Pidana dan Penegakan Hukum .

PENERAPAN PEMBELAJARAN GERAK DASAR LOMPAT BERBASIS PERMAINAN TRADISIONAL PADA SISWA KELAS IV SD INPRES KOBELETE

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Latar belakang: Permainan Lompat Tali Merdeka adalah sebutan untuk mereka yang tinggal di Provinsi Riau. Di daerah yang masyarakatnya adalah pendukung kebudayaan Melayu ini ada sebuah permainan yang disebut sebagai tali merdeka. Inti dari permainan ini adalah melompat tali-karet yang tersimpul. Penamaan permainan ini ada kaitannya dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan pemain itu sendiri, khususnya pada lompatan yang terakhir. Pada lompatan ini (yang terakhir), tali direnggangkan oleh pemegangnya setinggi kepalan tangan yang diacungkan ke udara. Kepalan tangan tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang ketika mengucapkan kata “merdeka”. Tujuan penelitian: Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan maka yang menjadi tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui Penerapkan pembelajaran gerak dasar lompat berbasis permainan tradisional pada siswa kelas IV SD Inpres Kobelete. Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif naturalistic (alamiah) yaitu untuk mendapat informasi mengenai fenome-fenomena atau situasi yang aktual pada saat penelitian berlangsung. Hasil dan pembahasan: Dari hasil observasi, wawancara yang telah diperoleh, penulis memperoleh gambaran bahwa kajian permainan tradisional lompat tali sebagai kegiatan pemebelajaran anak di SD Inpres Kobelete mengacuh pada beberapa nilai yang saling berkaitan, diantaranya adalah Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, 1. Tahap Pertama Setinggi Mata Kaki atau Satu Jingkal Dari Tanah, 2. Tahap Kedua Setinggi Lutut Kaki, 3. Tahap ketiga setinggi pinggang, 4. Tahap keempat setinggi dada, 5. Tahap kelima setinngi Telinga, 6. Tahap keenam setinggi tangan diatas kepala dan kaki dijinjit. Simpulan: Melalui penelitian ini maka peneliti menyimpulkan bahwa, Permainan tradisional lompat tali sebagai kegiatan pembelajaran bagi anak di SD Inpres Kobelete. Selain dari pada itu demi mendapatkan suatu kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan dalam diri seseorang serta efektifnya suatu proses pembelajaran, maka olahraga rekreasi dengan menggunkan salah satu permainan tradisional yaitu permainan lompat tali menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak di sekolah

DESKRIPSI TENTANG PENGAJUAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah: DESKRIPSI TENTANG PENGAJUAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: Mengapa jaksa penuntut umum mengajuakan saksi verbalisan ? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1) Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum mengajukan saksi verbalisan di persidangan, Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan jaksa penuntut umum mengajukan saksi verbalisan di persidangan, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan ke pengadilan adalah 1) karena Karena Terdakwa memberikan keterangan berada dibawah tekanan penyidik, 2) Keterangan terdakwa bertentangan dengan BAP, 3)Terdakwa mencabut keterangan di BAP Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Pengajuan Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan.

KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skrispsi Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Apa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu? dan Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidaana menggunakan surat palsu? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Variable bebas adalah alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dan alasan hakim Pengadilan Tinggi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu. Variable terikat adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang suda ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library search adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari tela’ah studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan, karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana dan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim Pengadilan Tinggi menerapkan hukum. Sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas karena perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dengan saran dari penelitian ini Kepada para hakim dalam setiap lingkup peradilan umum agar dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan harus cermat sehingga tidak memberikan penjatuhan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan Kepada Pengadilan Tinggi agar lebih cermat dan seksama dalam memeriksa fakta-fakta dipersidangan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan putusan. Kata Kunci: Tindak pidana, Pemalsuan Surat, Putusan

DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah : DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah Mengapa 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, 3. Bagaiman akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban.Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: 1. Untuk Mengetahuhi motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, 2. Untuk Mengetahuhi modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, 3. Untuk Mengetahuhi akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis ditemukan bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu pelaku ingin memuaskan hasrat dan korban yang berpenampilan seksi, selain itu modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu pelaku mengajak korban jalan-jalan dengan motor, pelaku mengacam korban, pelaku memukul korban dengan kayu. Akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku yaitu pelaku ditahan, pelaku dipidana penjara, pelaku dibebankan biaya perkara. Akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yaitu korban depresi, korban mengalami luka dan memar. Adapun saran dari penulis yaitu Korban diharapkan agar bisa menjaga diri dalam hal berpakaian, tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum, LPSK, dan orang-orang terdekat agar mendapatkan perlindungan, dan Masyarakat diharapkan agar lebih menjaga keluarga serta kerabat-kerabat terdekatnya khususnya wanita agar terhindar dari kejahatan perkosaan dan bersama-sama membantu korban perkosaan agar terlepas dari penderitaannya. Kata kunci: Motif, modus, akibat hukum, tindak pidana pemerkosaan.

An analysis of teacher's logical fallacy in terms of teaching English for junior high school students.

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

An analysis of teacher’s logical fallacy in terms of teaching English for junior high school students. This thesis also has three research questions that would be answered by the teachers’ logical fallacy of English subject, types of teachers’ logical fallacy existed/used and also common ways of teachers’ logical fallacy happened in teaching learning process. To answer the questions, the writer used phenomenological studies in qualitative approach’ method. Moreover, the writer found ten items in seven types logical fallacy happen in teaching learning process at SMP Swadaya Tarus. Direct observation while recording the audio1 as the instrument, listening to the audio then transcribed the data2. Then, the writer identified and classified the data3, the writer analyzed the data4 based on theory and logical form of logical fallacy. In fact, the writer has ten examples happened in seven types of logical fallacy uttered by the teacher in teaching learning process. Therefore, one item of Ad Hominem, one items of appeal to common belief, two items of appeal to force, one item of ambiguity fallacy, one item of strawman fallacy, two items of weak analogy, and two items of the fallacious uttered in three various way of logical fallacy such as argument fallacious, reasoning fallacious, and fallacious tactic. Instead of that, it could be argued that, logical fallacy still happened everywhere instead of educational environment.

DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT PENGADILAN TINGGI DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai? dan Mengapa Hakim Judex Facti Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, artinya penelitian yang mengutamakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis artinya penulis menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Variabel bebas adalah alasan hakim judex facti pada tingkat pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas, tetapi oleh hakim judex juris menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai (PPN). Variabel terikat adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai (PPN). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang artinya data yang terdiri dari dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library search adalah berupa teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari tela’ah atas studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan dan judex facti pada tingkat pengadilan tinggi keliru dalam menerapkan hukum. Sedangkan pertimbangan judex facti pada tingkat pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebes karena tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dalam pasal dakwaan dan terjadi interprestasi penerapan pasal oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Saran dari penulis terkait penulisan ini adalah: Kepada penuntut umum agar dalam melakukan penuntutan harus lebih teliti terhadap setiap pasal dakwaan yang digunakan untuk mendakwakan seorang terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi terpidana dan kepada setiap hakim dibawah peradilan umum agar lebih cermat dalam memeriksa setiap perkara yang dimohonkan untuk diperiksa dan diputuskan, sehingga apa yang diputuskan benar-benar memiliki kemanfaatan hukum terhadap pelaku terdakwa maupun masyarakat luas

MOTIF, BENTUK DAN AKIBAT HUKUM ANGGOTA POLRI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI WILAYAH HUKUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi : “Motif, Bentuk Dan Akibat Hukum Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa motif anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik? 2) Bagaimana bentuk anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik?, 3) Bagaimana akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahu motif anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik. 2) untuk mengetahui bentuk anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik. 3) untuk mengetahui akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif yang menggunakan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, bentuk dan akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Keputusan Komisi Kode Etik Profesi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Anak tidak diterima menjadi anggota Polri, b) Mencari keuntungan, c) Untuk memenuhi hasrat seksual, d) malas kerja, e) ketidakharmonisan keluarga. Bentuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Meninggalkan tugas karena kecewa anak tidak lulus anggota Polri, b) Melakukan Penipuan, c) Berzinah, d) tidak masuk kantor lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turt tanpa izin pimpinan, e) cerai tanpa izin pimpinan. Akibat hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu : a) Diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), b) Kehilangan hak pensiun, c) Demosi/ Tahan Pangkat.

DESKRIPSI TENTANG PEMAKNAAN FRASA PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PENJELASAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul: Deskripsi Tentang Pemaknaan Frasa Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok permasalahannya: 1). Alasan-alasan apakah yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Alasan-alasan permohonan uji materil dan 2) untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 dan variabel terikat yaitu: putusan Mahkamah Konstitusi dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis putusan diperoleh jawaban bahwa: 1. Alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan constitutional review yaitu: a. Pemohon sebagai PPNS hak konstitusionalnya dirugikan. b. Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membatasi para pemohon tidak memiliki kewenangan. 2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 karena: a. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD 1945 b. Adanya ketidaksinkronan antara norma Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; c. Diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Total Koloni Bakteri dan Cemaran Salmonella sp. pada Ikan Tongkol (Euthynus sp) yang Dijual di TPI Oeba dan Pasar Inpres Kota KUpang

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Salah satu hasil perikanan yang ada di Kota Kupang adalah ikan tongkol (Eutynnus sp.). Tingkat produksi dan konsumsi ikan ini cukup tinggi jika dibandingkan hasil perikanan lainnya. Penanganan ikan pasca panen di Kupang saat ini masih sangat memprihatinkan dari segi keamanan dan kesegarannya. Kurangnya pengetahuan tentang penanganan ikan setelah ditangkap mengakibatkan ikan yang sampai ke tangan penjual terakhir sebelum konsumen, mutunya sudah menurun, mengandung cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ikan tongkol yang didaratkan dan dijual di pasar Inpres dan Oeba sudah tercemar oleh Salmonella sp serta seberapa jauh kemunduran mutu ikan dilihat dari kandungan ALT serta organoleptik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif serta pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI. Hasil penelitian menunjukan bahwa total plate count paling tinggi pada air cucian Pasar Inpres 2 × 107 CFU/ml dan paling rendah pada ikan di TPI Oeba 1 × 102 CFU/gram. Hasil pengujian Salmonella sp pada semua sampel ikan maupun air cucian ikan pada kedua lokasi mendapatkan hasil negatif dalam 25/gram ikan dan 25/ml air cucian ikan. Hasil pengujian organoleptik Ikan tongkol pada kapal penangkap, TPI Oeba pagi dan Pasar Inpres pagi masih sangat segar dari segi kenampakan (mata, insang dan lendir), daging, bau dan teksur dan layak untuk dikonsumsi dengan nilai organoleptik lebih dari 7. Sedangkan untuk penjualan ikan tongkol pada TPI Oeba siang dan Pasar Inpres siang mutunya sudah semakin menurun dengan nilai organoletiknya rata-rata kurang dari 7.

DESKRIPSI TENTANG PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul : “Deskripsi Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi”. Permasalahannya adakah sebagai berikut : Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi ada yang lepas dari segala tuntutan hukum? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Alasan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi. Manfaat dari penelitian ini secara praktis dan teoritis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normative. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas yaitu : Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi dan variable terikat yaitu : putusan pengadilan tentang pembunuhan berencana dengan mutilasi dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder, tersier dengan studi kepustakaan/dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis hasil penelitian adalah : Alasan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi adalah : a. Perbuatan terdakwa terbukti melalui surat dakwaan b. Perbuatan terdaakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

PEMBUATAN NUGGET DARI TETELAN TUNA LOIN DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG JAGUNG

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Nugget adalah suatu bentuk produk daging giling yang dibumbui, kemudian diselimuti oleh perekat tepung, pelumuran tepung roti (breading), dan digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. Tetelan ikan tuna adalah limbah hasil pengolahan tuna loin, yang terdiri dari jenis daging merah dan sebagian daging ikan putih. Tujuan dari penelitian pembuatan nugget dari tetelan tuna loin dengan variasi penambahan tepung jagung adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi tepung jagung yang berbeda terhadap karakteristik nugget dari tetelan tuna loin (2) Untuk mendapatkan konsentrasi tepung jagung yang tepat sebagai pengikat dalam pembuatan nugget dari tetelan tuna loin. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2022 yang bertempat di Laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artha Wacana untuk pembuatan produk nugget ikan, uji organoleptik dan uji kekenyalan. Kemudian uji kadar air, kadar lemak dan kadar protein di Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. Analisis kuantitatif digunakan untuk menerangkan data berupa angka yang didapat dari hasil pengamatan uji kadar air, kadar protein, kekenyalan dan lemak. Sedangkan analisis kualitatif hasil dari uji organoleptik. Hasil dari penelitian ini adalah penambahan konsentrasi tepung jagung yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik nugget dari tetelan tuna loin. Jumlah konsentrasi tepung jagung yang tepat sebagai pengikat dalam pembuatan nugget dari tetelan tuna loin diperoleh pada semua perlakuan yakni A (600 g tetelan tuna loin : 10% tepung jagung), B (600 g tetelan tuna loin : 20%), C (600 g tetelan tuna loin : 30% tepung jagung) dengan tingkat penerimaan organoleptik memenuhi SNI 7758 : 2013.

DESKRIPSI TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUGAN KONSUMEN

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul penelitian ini adalah DESKRIPSI TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN. Masalah pokok yang diteliti penulis adalah mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaandan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis bersifat Deskriptif dan sifat penelitian yang digunakan adalah Normatif. Sumber data mengunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis data mengunakan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasi penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjunya dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut: Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaandan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen yaitu: 1. Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah memperdagangkan barang yang tidak memiliki lebel. 2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ringan dan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Kepada pelaku usaha haruslah memberi informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangat penting untuk kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. 2. Kepada Majelis Hakim haruslah memberi sanksi sebagai efek jera bagi pelaku usaha. Kata kunci : Putusan Pemidanaan, Denda, Perlindungan Konsumen

KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK NUGGET IKAN LELE DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG RUMPUT LAUT DAN UBI UNGU

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Ikan merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak karena mengandung kadar air, protein yang cukup tinggi, pembusukan ikan disebabkan oleh degradasi daging ikan karena aktifitas enzim, perubahan biokimia dan pertumbuhan mikroorganisme segera setelah ikan mati. Nugget adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang telah dibumbui, kemudian dilumuri perekat tepung dan diselimuti tepung roti, digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. nugget ikan merupakan produk olahan menggunakan lumatan daging ikan yang dicampur dengan bahan pengikat dan bahan lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik organoleptik (aroma, rasa, warna dan tekstur) dan kimiawi (kadar air dan protein) dari nugget ikan lele dengan variasi penambahan tepung rumput laut dan ubi ungu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober 2022 sampai desember 2022 di laboratorium Eksata Universitas Kristen Artha Wacana Kupang untuk pembuatan produk, pengujian Organoleptik (warna, aroma, tekstur dan rasa), pengujian kimiawi (adar air dan protein). Metode Yang Digunakan Yaitu Metode Rancaan Acak Lengkap Faktorial, dengan perlakuan tepung dan persentase tepung. Penelitian ini didesain menurut pola percobaan faktorial 3×4 menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL) dan memiliki 2 kali ulangan sehingga diperoleh 24 unit percobaan, yang menjadi faktor perlakuan adalah tepung dan persentase tepung. Perlakuan tepung (A) terdiri dari tepung rumput laut (a1), tepung ubi jalar ungu (a2) dan tepung rumput laut + tepung ubi ungu (a3), perlakuan persentase tepung (B) terdiri dari 4 gram (b1), 8 gram (b2), 12 gram (b3), dan 16 gram (b4). Hasil penilaian menunjukkan bahwa nugget ikan leleb yang diproses dengan variasi penambahan tepung ubi ungu dan tepung rumput laut yang berbeda memiliki kadar air berkisar antar 36,67-45,96% sedangkan kadar protein berkisar antara 15,02-17,13%. Tingkat penerimaan panelis masih menyukai (warna, aroma, rasa dan tekstur) nugget ikan lele dengan variasi penambahan tepung rumput laut dan tepung ubi ungu. Nugget ikan lele yang dihasilkan dari setiap kombinasi perlakuan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada nilai kadar air, protein dan tingkat penerimaan panelis terhadap parameter warna, aroma, rasa dan tekstur nugget ikan lele yang dihasilkan.

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS TANAH

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah? (2) Fakor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pidana penyerobotan tanah? (3) Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penyerobotan tanah? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan (3) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penyerobotan tanah. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskripsi” dan berjenis “Normatif”. Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara lain: a. Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya. b. Memperoleh keuntungan. 2. Bentuk terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara lain: a. Terdakwa menjual tanah yang bukan milinya. b. Terdakwa telah melakukan penanaman atau pembelian. c. Terdakwa melakukan pembangunan. d. Terdakwa melakukan penyewaan. e. Terdakwa melakukan pembersihan lahan. 3. Akibat hukum dari tindak pidana penyerobotan tanah. a. Terdakwa dipidana penjara. b. Terdakwa membayar biaya perkara. Adapun saran bagi penulis terhadap konteks permasalahan penelitian ini antara lain: 1. Diharapkan bagi masyarakat pada umumnya janganlah melakukan pembangunan, penjualan, penanaman atau pembenihan terhadap lahan tanah yang mana sudah diketahui bukan miliknya. 2. Diharapkan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin membeli tanah atau menjual tanah ataupun menyewah tanah haruslah memperhatikan terlebih dahulu terkait dengan alas hak atas tanah tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. 3. Diharapkan Pemerintahan Desa memfasilitasi penyelesaian sengketa penyerobotan tanah agar dapat diselesaikan secara ke-keluargaan berdasarkan Asas Restoratif Justice.

ANALISIS KANDUNGAN NaCl DAN IODIUM PADA GARAM MASAK TRADISIONAL DI DESA SILAWAN KABUPATEN BELU

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Garam mengandung natrium klorida (NaCl), ion magnesium, ion kalsium dan ion sulfat yang penting bagi tubuh manusia, sehingga diperlukan konsumsi garam dengan jumlah yang tepat untuk menunjang kesehatan manusiaPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2022, di Desa Silawan, Kabupaten Belu untuk pengambilan sampel garam, sedangkan untuk pengujian Organoleptik, Kadar Air, Kadar NaCl, Bagian Yang Tidak Larut Dalam Air dan Iodium, dilakukan di Laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teknik pembuatan garam masak yang diproduksi secara tradisional di Desa Silawan Kabupaten Belu, meliputi tanah tambak digaruk/dikumpulkan dan air laut ditampung dalam kolam jebakan, penyaringan selama 1 jam, pemasakan atau perebusan selama 7 jam, penirisan selama 2 jam, pengemasan dan distribusi. Kualitas garam masak yang diproduksi secara tradisional di Desa Silawan, untuk pengujian kadar air : 4,44%, kadar NaCl : 48,2%, bagian yang tidak larut dalam air : 0,83 dan kadar iodium : 34,4% mg/kg, Parameter warna (putih normal) 0%, (putih kecokelatan) 100%, dan parameter bau (Bau normal) 7%, (bau tidak normal) 93%. Desa Silawan juga memperhatikan proses/teknik pembuatan garam masak yang baik dan garam masak yang sudah diproses harus dilanjutkan dengan proses penjemuran sehingga kadar airnya sesuai dengan standar SNI 4435-2017.

DESKRIPSI TENTANG BENTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN TUBUH SATWA BERUANG MADU

· Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul “Deskripsi tentang Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Tubuh Satwa Beruang Madu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu? Bagaimana penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk perdagangan dan peenrapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu yang berguna secara teoritis dan praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan, menguraikan dan menjelaskan tentang bentuk dan penerapan hukum bagi terdakwa tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu dengan jenis penelitian normatif. dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel bebas yaitu bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu dan penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang bergantung pada variabel bebas. Dalam variabel terikat ini yang menjadi variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk perdagangan tubuh satwa beruang madu meliputi beberapa bentuk yaitu: a). Jual beli secara langsung. b). Jual beli secara tidak langsung melaui perantara. 2). Penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu antara lain: Terdakwa di kenakan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Terdakwa di Pidana Penjara dan harus membayar denda yang di tetapkan oleh putusan hakim, dan terdakwa membayar biaya perkara. Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Beruang Madu