Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
Buku ini disusun untuk pembaca yang ingin memperdalam materi manajemen keuangan di era otonomi daerah, menyangkut dasar-dasar hingga operasional pendapatan asli daerah, alokasi dana khusus, pengalokasian anggaran belanja modal, pembentukan pendapatan asli daerah, alokasi dana khusus, penganggarannya, sampai kepada bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
New paradigm for managing local finance in Indonesia during autonomy era.
Role of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Indonesian Financial and Development Supervisory Board on monitoring and controling Indonesian finance.
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai belum menyusun laporan keuangannya dengan baik dan berkualitas sehingga diperlukan peningkatan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI di periode yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution (2019) ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai sehingga dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan faktor-faktor tersebut dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai di periode yang akan datang. Dalam hal pertimbangan mengenai keterbatasan waktu dan pendanaan yang dimiliki, maka pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan pada salah satu OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution (2019) secara acak (random). Berdasarkan hasil penentuan objek bimbingan teknis yang telah dilakukan secara acak, maka di pilih Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai yang akan menjadi objek bimbingan teknisuntuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapatterwujudnya keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sehingga melalui keuangan daerah dapat menjadi pondasi perekonomian Kota Tanjung Balai sesuai peruntukannya sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan keahlian pegawai pengelola keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai (Kecamatan Datuk Bandar) dapat lebih berkualitas di periode yang akan datang. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk bandar).Selain itu aparatur pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk bandar) juga telah memahami konsep dasar dan aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan OPD yang berkualitas.
Management of reforestation funds during post-Soeharto's administration, 1989-2009.
On local government and revenue management in Indonesia.
Analysis of banking, monetary, and financial policies in Indonesia; collected articles.
Policy and financial management of local government after the 1998 political reform in Indonesia.
Di era globalisasi seperti saat ini, permasalahan mengenai desentralisasi fiskal menjadi suatu fenomena yang banyak mendapat perhatian publik. Negara-negara berkembang pun ikut berpindah haluan ke sistem desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk menyiasati keadaan pemerintahan negara mereka yang kurang efektif, efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Desentralisasi fiskal diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, juga merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar. Di era desentralisasi fiskal ini kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Buku keuangan daerah ini didesain dengan menyajikan eksplanasi teori, konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan keuangan publik dengan menfokuskan pada level pemerintah daerah. Secara garis besar buku ini menyajikan konsep pengelolaan keuangan daerah melalui tiga aspek utama, yaitu pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien, yang dikemas dalam sembilan bab, membahas tentang konsep dasar keuangan daerah, desentralisasi fiskal, perencanaan, dan penganggaran daerah, konsep pendapatan daerah yang baik, konsep belanja dan teknik pengendaliannya, serta konsep pembiayaan daerah dengan dilengkapi praktik empirik implementasi keuangan daerah di Indonesia.
Management of financial balance between central and local government in Indonesia; collection of articles.
Indonesian dictionary of national and regional financial terms according to Indonesian law and legislation.
Financial balance between the central and the regional government in Indonesia.
Legal aspects regarding with fiscal relation between the central and regional government in Indonesia.
