Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

M.

3.718 karya publik ditemukan.

22022: 12121: 12026: 952025: 702024: 392023: 5562022: 7122021: 13172020: 2012018: 732017: 32016: 52015: 12014: 12011: 12010: 12009: 21989: 11018: 20208: 1

RANCANG BANGUN ALAT PENGUPAS KACANG HIJAU (Vigna radiata) TYPE SELINDER DRUM

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

RANCANG BANGUN ALAT PENGUPAS KACANG HIJAU (Vigna radiata) TYPE SELINDER DRUM Tes M. N. E *) Makaborang M. **) Haba Bunga F.J. **) ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan judul Rancang Bangun Alat Pengupas Kacang Hijau (Vigna radiata) Type Selinder Drum. Kacang Hijau adalah jenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas didaerah tropika. Sebagai bahan makanan, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan yang bergizi tinggi. Proses pengolahan kacang hijau menjadi makanan selama ini membutuhkan waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh proses pengupasan polong kacang hijau yang dilakukan secara manual. Sehingga diperlukan rancangan alat pengupas yang dapat mempercepat proses tersebut. Rancang bangun yang telah dilakukan meliputi penentuan putaran Poros As, daya motor penggerak yang digunakan, diameter gigi pemukul, ukuran pulley, dan jenis sabuk. Hasil rancang bangun alat pengupas kacang hijau type selinder drum diperoleh dimensi dan spesifikasi alat dengan menggunakan diameter drum lebar 30cm dan panjang 37cm, gigi pemukul yang dilapisi karet ban dengan panjang gigi pemukul 10cm dan lebar 0,8cm dan ukuran panjang karetnya 16cm, daya motor penggerak (dynamo) ¼ HP dengan putaran 147,7 RPM. Sehingga dapat dihasilkan alat pengupas polong kacang hijau dengan kapasitas 25,93 kg/jam. Kata kunci : kacang hijau, pengupas Keterangan *) Peneliti **) Pembimbing

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEKANISME TATA KELOLA TERHADAP KEMUNGKINAN KEBANGKRUTAN SERTA MANAJEMEN LABA ( STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI)

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEKANISME TATA KELOLA TERHADAP KEMUNGKINAN KEBANGKRUTAN SERTA MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ) NAMA : ADRIANA ROSMIATI BRIS NIM : 17191411 PROGDI : AKUNTANSI KEUANGAN FAKULTAS ; EKONOMI ABSTRAKSI Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Secara prinsip, tata kelola perusahaan dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu aspek struktur tata kelola perusahaan atau struktur dewan dimana titik fokusnya adalah bentuk dan aspek proses tata kelola perusahaan atau mekanisme tata kelola perusahaan dimana titik fokusnya adalah cara bekerja. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit (Kusumawardhani, 2012).x Kemungkinan kebangkrutan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada perusahaanperusahaan seperti hilangnya kepercayaan dari shareholder, dan bahkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kemungkina kebangkrutan terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Lebih lanjut, dari kerugian yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai saldo laba yang terpakai untuk melakukan pembayaran dividen, sehingga total ekuitas secara keseluruhanpun akan mengalami defisiensi. Apabila perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut, maka perusahaan tersebut akan mengalami kepailitan. Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk mempermainkan angkaangka dan mengatur metode pencataan sesuai dengan kepentingan pribadi. Kebebasan untuk memilih metode pencatatan menjadikan manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba selama masih sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Manajemen laba sering menjadi kontroversi antara berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola perusahaan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris,komite audit,ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba sebagai variabel dependen dapat diukur dengan Altman ZScore dan Akrual modal kerja. Penelitian ini mengambil xi sampel pada perusahaan otomotif dan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan mengisi kriteria sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan, sehingga telah diperoleh 5 sampel yang diteliti. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Ukuran perusahaan dan leverage memiliki pengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba.FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEKANISME TATA KELOLA TERHADAP KEMUNGKINAN KEBANGKRUTAN SERTA MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ) NAMA : ADRIANA ROSMIATI BRIS NIM : 17191411 PROGDI : AKUNTANSI KEUANGAN FAKULTAS ; EKONOMI ABSTRAKSI Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Secara prinsip, tata kelola perusahaan dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu aspek struktur tata kelola perusahaan atau struktur dewan dimana titik fokusnya adalah bentuk dan aspek proses tata kelola perusahaan atau mekanisme tata kelola perusahaan dimana titik fokusnya adalah cara bekerja. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit (Kusumawardhani, 2012).x Kemungkinan kebangkrutan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada perusahaanperusahaan seperti hilangnya kepercayaan dari shareholder, dan bahkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kemungkina kebangkrutan terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Lebih lanjut, dari kerugian yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai saldo laba yang terpakai untuk melakukan pembayaran dividen, sehingga total ekuitas secara keseluruhanpun akan mengalami defisiensi. Apabila perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut, maka perusahaan tersebut akan mengalami kepailitan. Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk mempermainkan angkaangka dan mengatur metode pencataan sesuai dengan kepentingan pribadi. Kebebasan untuk memilih metode pencatatan menjadikan manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba selama masih sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Manajemen laba sering menjadi kontroversi antara berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola perusahaan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris,komite audit,ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba sebagai variabel dependen dapat diukur dengan Altman ZScore dan Akrual modal kerja. Penelitian ini mengambil xi sampel pada perusahaan otomotif dan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan mengisi kriteria sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan, sehingga telah diperoleh 5 sampel yang diteliti. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba. Ukuran perusahaan dan leverage memiliki pengaruh terhadap kemungkinan kebangkrutan dan manajemen laba.

Pengaruh Jumlah Pemberian Air Pada Budidaya Tanaman Sawi Batang Hijau ( Brassica Juncea L) Dengan Metode Irigasi Tetes

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

THE EFFECT OF THE AMOUNT OF WATER ADMINISTRATION ON THE CULTIVATION OF GREEN STEM PLANTS ( Brassica Juncea L) WITH DRIP IRRIGATION METHOD SaieleMarice*)MakaborangMarthen**) LanoL.Marten**) ABSTRACT A study on the effect of the amount of drip irrigation water on the cultivation of mustard green stems has ben carried out from early April to mid-May 2020, at the Technical Laboratory of the UKAW Agricultural Technology Faculty. This study is an experimental study arranged in a completely randomized design (CRD), with five treatments and five replications, so there are twenty-five experimental units. The drip irrigation treatments that were tried were : Treatment A: 100 ml/day, B: 200ml/day, C: 300ml/day, D: 400ml/day and the treatment E: 500ml/day. The results were analyzed of variance (Anova) to determine the effect and continued with Duncan’s multilple-distance test to find out the best treatment being tried. From the results of the study, it was found that the amount of water given to drip irrigation for the cultivation of mustard greens had a significant effect on plant height growth, production and soil water content in soil planting media in polybags. The best treatment in this study was given by the treatment of 500ml/day of water (treatment E), which could provide the highest plant heigh growth of 28.92 cm, the highest wet weight production of 211 grams, and the final moisture content of soil planting media in polybags of 40,96%. Keywords : Mustard Green Stem, Drip Irrigation.

pengaruh perbandingan air dan feses ayam terhadap biogas yang dihasilkan

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

PENGARUH PERBANDINGAN AIR DAN FESES AYAM TERHADAP BIOGAS YANG DIHASILKAN ABSTRAK BAUN I. T* DETHAN S. J. J. ** BUNGA HABA J. F** Penelitian ini mengkaji pengaruh perbandingan air dan feses ayam terhadap biogas yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh perbandingan air dan feses ayam terhadap biogas yang dihasilkan dan untuk mengetahui perbandingan air dan feses ayam yang tepat untuk produksi biogas. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan eksperimen lapangan dalam bentuk pola Rancang Alat Lengkap (RAL) terdiri dari 5 perlakuan 4 kali ulang menghasilkan 20 percobaan percobaan yang di maksud adalah P1= 1500vs 8500 ml, P2= 2500 ml vs 7500 ml, P3= 5000 ml vs 5000 ml, dan P4= 7500 ml vs 2000 ml, p5= 8500 ml vs 1000 ml Dari hasil penelitian perlakuan terbaik terjadi pada perlakuan P3 dengan 1 : 1 sebanyak 1,72 liter. Kata kunci : pengaruh, air, feses ayam Peneliti :* Pembimbing :**

Identitas Sosial Gereja Studi Teologi Perjanjian Baru terhadap Identitas Sosial Gereja Menurut Kitab Kisah Para Rasul dan Implikasinya bagi GMIT

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Gereja hadir di tengah dunia sebagai perpanjangan tangan Allah. Tentu ada tugas-tugas pelayanan yang gereja harus lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Salah satunya adalah memperhatikan semua orang yang membutuhkan, menolong mereka dengan cara-cara atau aksi-aksi gereja dalam mengatasi mesalah kehidupan semua orang tanpa terkecuali. gereja hadir dengan ciri atau identitas tersendiri yang berbeda dari dunia, dan itu terpola dari kehidupan gereja mula-mula yang dapat kita lihat dari cara menjalani kehidupan dalam Kitab Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula hadir dengan identitas atau ciri yang membedakan mereka dengan kelompok lain. Identitas itu seperti adanya prinsip “kepunyaan bersama”, segala milikku adalah milikmu, mereka hidup dengan saling melayani, dan tidak mengabaikan orang lain dalam pelayanan, mereka menjalani kehidupan dengan saling memperhatikan kesusahan orang lain, lalu mereka memberikan sumbangan dalam arti ada aksi yang mereka lakukan untuk menolong sesama mereka yaitu orang-orang yang membutuhkan, serta kehidupan yang mereka jalani penuh dengan rasa hormat tanpa memandang adanya perbedaan suku agama dan ras. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) hadir sebagai suatu organisasi tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, bencana, konflik, baik itu dari jemaat GMIT sendiri atau dari saudara-saudara yang bukan seiman. Salah satu masalah yang penulis kaji dalam tulisan ini adalah identitas sosial gereja (GMIT). Dalam aksi-aksi sosial yang GMIT lakukan untuk menanggapi masalah sosial masyarakat secara umum, apa ciri atau identitas gereja yang membedakan pelayanannya dengan agama lain, dengan kelompok lain, atau denominasi lain. Tentu keterlibatan sosial gereja utamanya harus didasarkan pada nilai teologis. Oleh karena itu dengan mendalami Kitab Kisah Para Rasul terutama melihat pada kehidupan sosial gereja mula-mula, penulis berupaya mencari dan menemukan sumbangsi Identitas sosial jemaat GMIT. Untuk mencapai maksud tersebut, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, reflektif, agar memperoleh kerygma sesuai Kitab Kisah Para Rasul dan menggunakan metode studi pustaka sehingga, kerygma Kitab Kisah Para Rasul dapat diterapkan pada konteks GMIT masa kini.

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KUPANG

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Mentri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 dalam penyajiannya masih belum sempurnah terutama di bagian Realisasi anggaran.

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK HOTEL PADA KELURAHAN OESAPA

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Hasil penelitian menunjukan, pengetahuan wajib pajak hotel kategori rumah kospada kelurahan oesapa dikatakan tinggi, Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pemilik rumah kos pada kelurahan oesapa, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada di Kota Kupang. Kesadaran wajib pajak pajak hotel kategori rumah kosdikatakan tinggi, Kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos di kelurahan oesapa sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak rumah kos yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibanya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak rumah kos akan memenuhi kewajibanya dengan suka rela tanpa dipaksa. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai perpajakkan terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sadar mengenai kontribusi wajib pajak untuk kemakmuran dan penunjang negara, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan ditemukan dikatakan tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupangkepada wajib pajak hotel kategori rumah kos termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kota kupang nomor 02 tahun 2016 tentang pajak daerah dan tidak berorientasi pada profit atau laba.sanksi pajak, ditemukan bahwa sanksi pajak dikatakan sangat tinggi, penerapan sanksi perpajakkan berdampak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penerapan sanksi pajak sebagai suatu jaminan agar kewajiban perpajakkan akan di penuhi, atau jaminan agar peraturan perpajakkan akan dipatuhi. Semakin berat sanksi yang diterapkanbagi pelanggar peraturan perpajakan, maka akan membentuk prilaku wajib pajak pemilik rumah kos yang sadar akan kewajiban perpajakkannya. Sanksi pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku sadar akan kewajiban perpajakkanya. Semakin tinggi tingkat denda yang diterapkan akan semakin sadar wajib pajak dalam membayar pajak.

DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi ini adalah “Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ? tujuan penelitian adalah untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sifat peneltian adalah bersifat deskriptif artinya penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Jenis penelian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunihan berencana dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu : 1) Terdakwa melakukan pembunuhan dengan mengajak korban ke sungai dan menenggelamkan kepala korban dengan cara menekan kepala korban menghadap kebawah (kedalam air); 2) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menebaskan senjata tajam jenis kampak yang dipegang dengan tangan kanan kearah kepala dan muka korban sebanyak 3 (tiga) kali; 3) Terdakwa adalah mengajak korban untuk bertemu dan melakukan penganiyaan secara bersama-sama; 4) Terdakwa melakukan penusukan pada bagan perut korban dengan menggunakan pisau; 5) Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali mengarah ke mulut dan leher sebelah kiri korban; 6) Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebuah pisau mengarah ke dada korban sebanyak dua kali dan di bagian perut sebanyak 3 kali. Disarankan kepada masyarakat apabila terdapat permasalahan dalam keluarga atau dengan orang lain agar segera diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga tidak menimbulkan dendam satu sama lain yang bisa membuat seseorang yang dendam tersebut melakukan hal yang nekat seperti pembunuhan.Diharapkan kepada pihak Kepolisian untuk menindak dengan hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi ini adalah “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik”. Dengan Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sedangkan variabel terikat yaitu diparitas putusan pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik antara lain : 1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan Terdakwa 4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Untuk iitu Diharapkan bagi hakim dalam menjatuhkan putuan lebih memperhatikan fakta dan perbuatan terdakwa sehingga mencerminkan keadilan di masyarakat. Diharapkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar objektif sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak terjadi diparitas

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan”. Masalah pokok adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan ada yang bebas dan ada yang di pidana ?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada pelaku terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan ada yang bebas dan ada yang di pidana. Sifat peneltian adalah bersifat deskriptif artinya penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Jenis penelitan adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana kesusilaan sedangkan variabel terikat adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI ada yang bebas dan ada yang menjadi pemidanaan.yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap aggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan karena Pada asasnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa oditur dalam pengadilan militer. Sedangkan putusan pemidanaan karena Pada asasnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim militer jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “Melanggar Ke-susilaan di tempat terbuka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke -1 KUHP. Adanya peraturan 281 ke 1 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana) tentang tindak pidana melanggar kesusilaan dimuka umum. Diharapkan dapat ditaati oleh pihak aparat baik kepolisian dan juga TNI menaati peraturan yang ada, hal ini dilakukan agar menjaga kehidupan masyarakat yang tertib patuh kepada hukum dan tatanan kehidupan di negara ini tidak ada orang yang dirugikan akibat perusakan barang. Untuk para aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai adanya pasal 281 ke 1 KUHPdan mengenai hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perusakan yang diberikan haruslah menimbulkan pelajaran dan tidak mebuat seseorang merasa keberatan atas hukuman yang diterimanya.

DISPARITAS PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini berjudul : “Disparitas Penjatuhan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung ?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalahputusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandung.sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penjatuhan Putusan yang berbeda kepada Terdakwa dalam Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandung. Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang Berbeda Terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung, yaitu : 1) Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda; 2) Independensi Hakim: 3) Kualitas perbuatan terdakwa; 4) Faktor yang memberatkan dan meringankan. Saran kepada para penegak hukum khususnya hakim diharapkan jeli dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan melihat segala aspek akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dikemudian hari. Hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara harus bersikap profesional tanpa pandang usia, jenis kelamin. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah disparitas putusan pemidanaan oleh Hakim terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban. 1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan Terdakwa 4. Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara harus bersikap profesional tanpa pandang usia, jenis kelamin. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tau megenai Undang-Undang tersebut.

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi : “ Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Denngan Pemberatan”. Rumusan masaalah adalah apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?. Tujuan penelitian adalah untuk menegetahui dasar perrtimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberaratan. Variabel terikat adalah disparitas putusan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Berdasarkan hasil peneletian dan pembahasan maka yang menjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah : 1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan Terdakwa 4. Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Diharapkan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan fakta persidangan sehingga tidak terjadinya disparitas putusan pemidanaan.Diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan juga memperhatikan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim.

DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Oleh Terdakwa”. Masalah pemelitian adalah,”Bagaimana modus operandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa?”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui modus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana aborsi, sedangkan variabel terikatnya adalah modus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa modus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, adalah 1. Terdakwa memasukan alat berupa suntion kedalam vagina yang digunakan untuk menyedot darah janin yang ada didalam Rahim. 2. Terdakwa meminum obat Merk Misoprostol 200 mg dan ada yang dimasukan kedalam vagina korban. 3. Terdakwa menyuruh korban meminum obat merk Cytotec 2 tablet. 4. Terdakwa menyuntikan obat Oxytocin pada korban. 5. Terdakwa mengkonsumsi Pil Tuntas dengan dosis 2 (dua) pil pada pagi dan malam hari. Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan permasalahan tersebut, adalah: 1. Bagi para korban yang hamil diluar nikah agar jangan menutup diri tetapi berani berbicara terbuka kepada orang tua atau keluarga serta jangan tergoda dengan keinginan aborsi karena hal tersebut bertentangan dengan kesehatan dan ajaran agama. 2. Orang tua harus lebih mengontrol dan mengawasi serta memberikan nasihat kepada anak agar pada saat menjalin hubungan (pacaran) jangan melakukan hubungan seksual sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi. 3. Masyarakat harus berpartisispasi membantu mengawasi dan mengontrol pergaulan warganya agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang telah mengalami hamil di luar nikah serta mengadakan penyuluhan tentang seks bebas bagi para remaja dilingkungan masing-masing.

DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini berjudul : “Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Kekerasan sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan adalah : 1. Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti dan Unsur tindak pidana 2. Pertimbangan Hakim terhadap kualitas perbuatan terdakwa 3. Pertimbangan Hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Saran kepada para penegak hukum khususnya hakim diharapkan jeli dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan melihat segala aspek akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dikemudian hari. Hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara harus bersikap profesional tanpa pandang usia, jenis kelamin. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN YANG BERBEDA-BEDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERLANJUT TERHADAP ANAK

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi penulis adalah Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak. Rumusan masalah di dalampenulisaniniadalah: Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan secara berbeda-beda kepada pelaku tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak?. Penelitian ini bertujuan tujuan dari penelitian penulisuntuk mendapatkan gambaran tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda kepada pelaku tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak persetubuhan terhadap anak, sedangkan variabel terikatnya adalah perbedaan putusan hakim dalam tindak pidana persetubuhan berlanjut pada anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secata berbeda-beda yaitu sebgai berikut: 1. Perbedaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2. Majelis Hakim yang memeriksa berbeda-beda dalam kasus tindak pidana Persetubuhan pada Anak. 3. Kualitas Perbuatan dan Cara Membujuk dari Terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 4. Kualitas Perbuatan yang dimaksud dengan “berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut” dalam hal ini adalah secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan berlanjut. 5. Majelis Halim berpendapat, berkaitan dengan Hal yang Meringankan dan Memberatkan dari suatu kasus tersebut.

DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi penulis adalah Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian”? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian, sedangkan variabel terikatnya adalah disparitas putusan pemidanaan oleh Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut: 1. Kualitas Perbuatan terdakwa. 2. Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang berbeda beda. 3. Independesi Hakim dalam memutus sesuatu perkara tidak terpengaruh dari intervensi dari pihak manapun. 4. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

MODUS OPERANDI DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi ini adalah Modus Operandi Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan, maka penulis akan mengkaji secara lebih lanjut beberapa modus yang sering digunakan dengan rumusan masalah Bagaimanakah Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Modus Operandi dalam kasus tindak pidana penipuan dan manfaat penelitian ini secara praktis agar ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak– pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Variabel yang digunakan 2 (dua) yaitu Variabel Bebas yaitu menggunakan identitas palsu untuk Alasan Menyewa, Meminjamkan Motor, Menjanjikan Pekerjaan dan Variable terikat yaitu Modus Operandi dalam Tindak Pidana Penipuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif dengan jenis data yang digunakan adalah Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu putusan-putusan tindak pidana Penipuan dan Data Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, jurnal dan buku￾buku referensi lainnya. Hasil penelitian menunjukan Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Penipuan,yaitu: 1) Alasan Menyewa 2) Meminjamkan Motor 3) Menjanjikan Pekerjaan

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul : penelitian ini adalah “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”. Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan? Tujuan penelitian yaitu : Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda-beda terhadap para terdakwa tersebut adalah kurang tepat meskipun pasal yang dijatuhkan adalah sama yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP. Menurut penulis disparitas pidana yang terjadi pada kasus-kasus diatas pada dasarnya akan menimbulkan problematik dalam penegak hukum, yaitu ketidakpastian hukum dan terlebih ketidakpuasan masyarakat terlebih bagi pihak-pihak yang berperkara. Kesimpulan: 1) Tuntutan jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa pelaku tindak pidana penadahan berbeda-beda. 2) Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus kasus tindak pidana penadahan yang berbeda-beda, 3) Kualitas perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana penadahan yang berbeda-beda. 4) Majelis hakim dalam keputusannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Saran : 1) Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana kepada para terdakwa dalam perkara pidana penadahan seharusnya mempunyai kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan, sehingga menjadi pertimbangan oleh hakim agar dalam penjatuhan pidana hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir. 2) Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa. 3) Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memprtimbangkan hukum materiil dan formil sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. 4) Masyarakat harus selalu waspada dan curiga terhadap orang yang menjual barang – barang dengan harga murah.

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)

2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul skripsi penulis, adalah “ Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. Permasalahan pokok penelitian penulis adalah: “Apa Dasar Pertimbangan Hakim, sehingga terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana perdagangan Orang (Trafficking)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Hakim, sehingga terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana perdagangan Orang (Trafficking)”. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah Studi Kepustakaan / Studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, sehingga terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana perdagangan Orang (Trafficking)”,adalah sebagai berikut: 1. Jaksa yang memeriksa berbeda. 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berbeda-beda. 3. Independensi dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. 4. Hakim yang memeriksa berbeda. 5. Unsur subjektifitas (ada hal yang meringankan dan ada yang memberatkan) turut menentukan besarnya hukuman yang akan dijalani. Kata kunci : Hakim, Pelaku, Tindak Pidana, Perdagangan dan Orang