SE.

Engineering Coatings

PENGARUHLAMAPEMASAKANKOLANGKALINGDALAM LARUTAN ROSELA UNTUKMENGHASILKANKARAKTERISTIKDANORGANOLETIKMANISANKOLANG KALING

PENGARUH LAMAPEMASAKAN KOLANGKALING DALAM LARUTAN ROSELA UNTUKMENGHASILKANKARAKTERISTIKDANORGANOLETIKMANISANKOLANG KALING MarselinusRNggala,**) ZetMalelak,**) LesybethM.Nubatonis, **) ABSTRAK Penelitianinidilaksanakandilaboratorium processingUKAW dengantujuanuntuk mengetahuikarakteristikuntukmengtahuicarapembuatanmanisankolangkaling dariprosespengolahanbuaharen(ArengaPinnata)dengancarapemasakandan untukmengetahuitingkatkesukaanproduk prosespengolahanbuaharen(Arenga Pinnata) dengan proses pemasakan. Parameter pengamatan adalah untuk mengetahuikarakteristikdanorganolepticmanisankolangkaliangyangmeliputi Rasa,warna,Tekstur,dan aroma.Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)dengan 4 perlakuandanmasing-masingdiulang3kalidenganwaktupemasakan15menit,20 menit,25menit,dan30menit. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa UjiAnanlisis Organoleptik tertinggi terdapatpadaperlakuanA15menitwaktupemasakanterhadapwarnamanisan kolangkalingdengannilairata-rata4,50(sangatsuka),rasamanisankolangkaling denganlamapemasakan15menitdanterdapatpadaperlakuanAdengannilairatarata4,42(sangatsuka),aromamanisankolangkalingyangtertinggiterdapatpada perlakuanAdenganlamapemasakan15menitdengannilairata-rata4,50(sangat suka)danteksturmanisankolangkalingyangtertinggiterdapatpadaperlakuanA dengannilairata-rata4,50(sangatsuka). Katakunci:manisan kolangkaling dan lama pemasakan

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 PADA RSUD PROF. DR. W.Z JOHANES KUPANG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengukuran terhadap semua jenis aset tetap yang dimiliki RSUD Prof. Dr. W. Z. Johanes Kupang menggunakan biaya perolehan dimana dimana untuk jenis aset tetap tanah biaya perolehannya sebesar Rp 35.061.700.000, jenis aset tetap gedung dan bangunan biaya perolehannya sebesar Rp 57.274.213.233, jenis aset tetap peralatan biaya perolehannya sebesar Rp 154.711.940.877, jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan biaya perolehannya sebesar Rp 7.190.007.050, jenis aset tetap kontruksi dalam pengerjaan biaya perolehannya sebesar Rp 40. 657.898.315. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian aset tetap dapat diukur berdasarkan biaya perolehan tanpa mengesampingkan pihak yang berdonasi. Artinya jika terdapat pihak yang berdonasi, maka yang berwenang tetap melakukan pencatatan akuntansi untuk dapat dituangkan dalam laporan keuangan

FORTIFIKASI TEPUNG KELOR PADA TEPUNG JAGUNG UNTUK MENINGKATKAN NILAI GIZI BUBUR JAGUNG

FORTIFIKASI TEPUNG KELOR PADA TEPUNG JAGUNG UNTUK MENINGKATKAN NILAI GIZI BUBUR JAGUNG Sesun B. Derikson*) , Nubatonis M. Lesybeth**)Malelak Zet**) Abstrak Penelitian ‘’Fortifikasi Tepung Kelor Pada Tepung Jagung Untuk Meningkatkan Nilai Gizi Bubur Jagung” dilakukan dengan empat perlakuan. Perlakuan A: kontrol 150% tanpa tepung kelor , B: 45% tepung kelor, C: 50% tepung kelor, D: 55% tepung kelor. Penelitian ini dilaksanakan pada 8-22 Juni 2021 bertempat di Laboratorium Procecing Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa persentase dan perlakuan terbaik dalam penambahan tepung kelor terhadap karakteristik organoleptik bubur jagung. Metode yang digunakan adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 12 unit percobaan dengan presentase 150% Tepung Jagung (tanpa Tepung Kelor), 45% Tepung Daun Kelor, 50% Tepung Daun Kelor dan 55% Tepung Daun Kelor. Hasil uji organoleptik menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap Rasa bubur jagung dengan skor rata-rata: 3,306 (agak suka), tingkat kesukaan rata-rata terhadap Aroma Bubur Jangung adalah 4,444 (suka). Sedangkan tingkat kesukaan terhadap Warna bubur jagung adalah 4,389 (suka).Hasil penelitian menunjukan tingkat kesukaan panelis terhadap bubur jagung dari hasil fortifikasi tepung kelor pada tepung jagung, baik dari segi warna, aroma dan rasa adalah semakin sedikit penambahan tepung kelor dalam pembuatan bubur jagung, maka semakin tinggi tingkat kesukaan panelis terhadap bubur jagung tersebut. Kata Kunci: Fortifikasi, Tepung Jagung, Tepung Kelor, Bubur

KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK PADA SIRUP BUAH SIRSAK (Annona Muricata L.) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK BUAH JAMBLANG (Syzygium cumini)”

ABSTRAK Sirup buah sirsak merupakan salah satu produk olahan yang dibuat dari penambahan gula dan air dengan rasa dan aroma yang ditentukan oleh buah segarnya. Penelitian ini dilakukan dilaboratorium prosesing Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Univerisitas Kristen Artha Wacana Kupang, menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuakan dan 3 kali ulangan sehingah didapat 12 unit percobaan. Dengan presentase 0% 10% 15% dan 20% variabel yang diamati adalah karakteristik organoletik yang meliputi: warna,rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui adanya pegaruh dari pada penambahan sari jamblang terhadap krakteristik organoletik pada sirup sirsak sebagai bentuk penganekaragaman produk olahan dari sirup buah sirsak. Hasil penelitian menujukan bahwa perlakuan terbaik organoletik terdapat pada perlakuan D dengan nilai tingkat kesukaan warna 4,667, rasa 4,756 dengan kategori sangat suka.

PENGARUH PENERAPAN SISTIM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)

ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)” masalah yag diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALAKA (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka)

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) NAMA : MARIA SELVIANA H.BRIA NIM : 17191635 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul: “ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) ” Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan efektif dan Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan Seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten malaka. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Efektivitas adalah tingkat pencapaian ghasil program dengan target yang ditetapkan. secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output efektivitas menunjukan kesuksesan atau dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil dengan hasilnya yang sesungguhnya dicapai efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan didalam daerah sendiri. pendapatan daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Populasi penelitian ini adalah data yang digunakan diambil laporan xi realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2014-2020. populasi dalam penelitian ini akan melakukan analisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Dalam analisis data ini penulis mendeskripsikan indikator dari konsep penelitian pada analisis pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum dari objek Penelitian Yakni pajak daerah pada efektivitas, kontribusi dan pendapatan daerah Kabupaten Malaka.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis hasil analisis menunjukan bahwa Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka, maka Pada tahun 2016 efektivitasnya sebesar 141% dan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 29,26%,kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 106% karena realisainya adalah Rp9.694.332.176,30 meningkat tetapi targetnya turun menjdi Rp9.125.512.690 sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,79% . Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 79% dibandingkan dengan tahun 2017, karena angka realisasinya adalah Rp7.841.376.585 tetapi angka targetnya adalah Rp9.917.676.276 meningkat sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya menurun sebesar 41,05%, kemudian ada peningkatan pada tahun 2019 sebesar 108% karena angka realisasinya adalah Rp11.482.100.547 meningkat tetapi angga targetnya adalah Rp10.590.932.798 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 49,19% ,dan akhirnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 109% dibandingkan dengan tahun lalu, karena angka realisasi adalah Rp7.821.348.711,54 dan target adalah Rp7.161.050.000 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,53% . Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI TERHADAP SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

INTISARI Judul skripsi ini : “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI TERHADAP SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.B/2015/PN.Sag dan Putusan Nomor : 273 K/Pid/2016)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri SanggauTerhadap Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Pencurian?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 273 K/Pid/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 264/Pid.B/2015/PN.Sag . Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sanggau dengan pertimbangan bahwa perbuatan Suherman (Terdakwa I) dan Amonius Rino (Terdakwa II) dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal Tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 yaitu unsur setiap orang, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur Dengan Maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II (Amonius Rino). Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya olehnya Pengadilan Negeri Sanggau yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian. Khusunya pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” .dalam hal ini Pengadilan Negeri sanggau kurang pertimbangan hukum nya dalam menjatuhkan pidana. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidan Pencurian dengan pemberatan dan putusan bebas

ANALISIS HUBUNGAN KEBUTUHAN SDM, KUALITAS KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL NTT

ANALISIS HUBUNGAN KEBUTUHAN SDM, KUALITAS KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL NTT

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SOE

INTISARI “DisparitasPutusanPemidanaandalamkasustindakpidanapembunuhan di Pengadilan Negeri Soe” Permasalahannyaadalah:Mengapaterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soe?Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahuiterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soeyang bermanfaat secara teoritis dan praktis dengan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dengan studi putusan pengadilan, variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan terikat, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secaradeskriptif untukmemaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai menjawab atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwaterjadinya disparitasputusan pelaku tindak pidana disebabkan karena: 1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda. 2. Independensi hakim yang berbeda 3. Kualitasperbuatanterdakwa 4. Faktorsubyektifyaitu: faktoryang memberatkan danyang meringankan terdakwa. Untukmenghindariterjadinyadisparitasdalamputusanpemidanaan oleh hakim, makadisarankanagar hakim dalammemeriksaperkarapidanadisidangpengadilanmemperhatikanyurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis.perlumemeriksayurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis. . Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana, dan putusan hakim

”Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa.

INTISARI Judul skripsi ini”Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa” Permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasrkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka terdapat beberapa modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa. 1. Realisasi tidak sesuai RAB 2. Mark UP 3. Laporan kegiatan fiktif 4. Rekayasa surat pertanggungjawaban 5. Penggelapan pajak

DESKRIPSI TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM ANTARA HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. LION AIR DAN ROLAS BUDIMAN SITINJAK (StudiPutusan No. 3287/K/Pdt/2015 dan No. 471/PK/Pdt/2017)

JudulSkripsi :Deskripsi Tentang Perbedaan Pertimbangan HakimAntara Hakim Mahkamah Agung Dan Hakim Peninjauan Kembali DalamPerkara Perbuatan Melawan HukumAntara PT. Lion Air Dan Rolas Budiman Sitinjak (StudiPutusan No. 3287/K/Pdt/2015 dan No. 471/PK/Pdt/2017).Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pertimbangan hakim Mahkamh Agungdan Hakim Peninjauan Kembalidalamperkaraperbuatan melawan hukumantara PT. Lion Air danRolsBudimanSitinjak ?Tujuannyapenelitianadalahuntukmengetahuiperbedaanpetimbangan hakim Mahkamah Agungdan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara perbuatan melawan hukumantara PT. Lion Air danRolsBudimanSitinjak ? Jenispenelitian yang digunakan adalah jenispenelitian normatif.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam perkara perbuatan melawanhukum Layanan Penerbangan.sedangkanvariabelterikatdalampenelitianiniadalahperbedaanpertimbangan hakim MahkamahAgungdan Hakim PeninjauanKembalidalamperkaraperbuatanmelawanhukumantara PT. Lion Air danRolasBudimanSitinjak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun perbedaan petimbangan hakim Mahkamh Agung dan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara perbuatan melawan hukum antara PT. Lion Air dan Rols Budiman Sitinjak yaitu : 1) Pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa :a)Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu Perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum karena dasar adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/ Penggugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik yakni atas nama Termohon Kasasi / Penggugat sendiri. b)Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 140 dan 147 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu pihak pemohon kasasi/Tergugat I yaitu PT. Lion Air telah menawarkan kompensasi kepada Termohon Kasasi/Penggugat yaitu berupa Biaya Penginapan (Hotel), Makan, Transportasi, serta akan diberangkatkan dengan pesawat Lion Air besok harinya, semua biaya ditanggung oleh pemohon Kasasi/Tergugat I, akan tetapi termohon kasasi/penggugat tidak mau menerima/menggunakannya. 2)Pada tingkat Peninjauan Kembali, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya yaitu bahwa perbuatan termohon peninjauan kembali/tergugat I merupakan perbuaan melawan hukum yang mana hal ini dibuktikan dengan tidak dilakukannya kewajiban dari termohon peninjauan kembali/tergugat I yakni PT. Lion Air dengan memberikan konpensasi sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

DESKRIPSI TENTANG BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

INTISARI Judul skripsi adalah, “Deskripsi Tentang Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana ? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 (dua) variabel yaitu, variabel bebas tentak bentuk tindak pidana korupsi dana desa dan variabel terikat yaitu tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri kupang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terpidana yaitu: 1. Terpidana tidak mencatat seluru pengeluaran belanja dana desa, me mark up harga dan menggunakan bukti fiktif. 2. Terpidana mengambil alih kewenangan bendahara desa dan melakukan pembayaran lebih kepada kontraktor yang tidak sesuai dengan volume bahan material dalam kontrak kerja. 3. Terpidana mengambil alih kewenangan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan memanipulasi dokumen pelelangan. 4. Terpidana memalsukan nota belanja bahan bangunan. 5. Terpidana memalsukan administrasi pertanggungjawaban dana desa. 6. Terpidana tidak menyetor uang pajak perolehan hasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) ke kas Negara. Merujuk pada hasil penelitian di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah membentuk tim khusus disetiap Desa yang ditugaskan untuk menasehat Kepala Desa beserta aparat Desa agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawa mereka bisa memahami peraturan perundang-undangan dengan benar seperti langkah-langkah apa yang seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam mengelola Keuangan Desa. 2. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih seperti Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar bisa menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya atau setimpal dengan perbuatanya, dengan demikian setiap orang yang hendak melakukan niat jahat dengan cara korupsi yang akan datang dikemudian hari dengan sendirinya sudah merasa takut. Kata Kunci: Bentuk Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA DI PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT

INTISARI JudulSkripsi:AnalisisYuridisPutusan Hakim DalamSengketaPelanggaranHakCipta Di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusat, denganRumusanmasalahputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanadayang dikabulkanPenelitianinibertujuanuntukmengetahuiputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan. Pertimbanganhasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbangan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan, Hasilpenelitianyangdigunakandalampenelitianinipenelitiannormatif,Varibelyangdingunakanada 2(dua)yaituVariabelbebasdanVariabelterikatdalampenelitianini variable bebasadalahpelanggaranhakciptadan variable terikatadalahputusan hakim terhadappelanggaranhakcipta Hasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbanganhakimdalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegariniaga Jakarta pusatdanmengapaputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkanyaitu: 1. Gugatanpenggugattidakdapatditerimakarenagugatanpenggugattidakmemenuhisyaratformilyaitu : a. Gugatankaburdantidakjelas ( obscuur libel) b. Penggugattidakmemilikikewenanganuntukmengajukangugatan (legal persona standi in judicio ) 2. Gugatanpenggugatdikabulkankarenapenggugatberhasilmembuktikandalilgugatnya KataKunci:Putusan ,Hakim ,pelanggaran, hakdancipta

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TAHUN 2010 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT berdasarkan PSAP N. 07 tahun 2010 dalam kegiatan operasional instansi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Neraca, catatan atas laporan keuangan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penjodohan pola (pattern matching) yaitu membandingkan antara teori utama yaitu PSAP No. 07 / 2010 dengan praktik / kondisi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yang meliputi pengakuan, pengukuan, pengeluaran, penyusutan, dan pengungkapan pada periode 2017-2018 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Namun penghentian dan pelepasan aset tetap belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi

INTISARI Judul skripsi penulis adalah : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan, gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan dalam perkara wanprestasi?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah : Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan, gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan dalam perkara wanprestasi. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah : Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan adalah karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan gugatan tidak dapat diterima oleh hakim karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) dan hakim mengabulkan gugatan karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

INTISARI Judulskripsipenulisadalah: PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH. Rumusanmasalah yang Penuliskajiadalah: mengapahakimPeninjauanKembalimembatalkanputusanKasasidalamsengketakepemilikantanah? Tujuan yang inginPenuliskajiadalah: alasan hakim PeninjauanKembalimembatalkanputusanKasasidalamsengketakepemilikantanah. Jenismetodepenelitian yang Penulisgunakanadalahjenispenelitiannormatifdansifatpenelitianadalahbersifatdeskriptifyaknipenulisakanmemaparkansecaralengkap, rinci, jelasdansistematishasildalambentukkaryailmiah. Bahanhukum yang digunakanadalahbahanhukum primer yang terdiridariputusan hakim sertaperaturanperundang-undangan, traktat, kaidahdasarataunormasertaperaturandasar. BerdasarkanHasilPenelitian yang penulislakukanmaka yang menjadikesimpulansesuaimasalah yang penuliskajiyaitumengapa hakim peninjauankembalimembatalkanputusanKasasidalamsengketakepemilikantanahkarena: menurutPenggugattanahsengketaterletak di DusunTirowali, DesaTongkonanBasse, KecamatanMassale, kabupatenEnrekang, sedangkanmenurutTergugattanahsengketaterlatak di KampungBege, DesaTongko, KecamatanBaroko, KabupatenEnrekang. Berdasarkanhasilpemeriksaansetempat, diketahuibahwatanahsengketatersebutterletak di DusunTirowali, DesaTongkonanBasse, KecamatanMassale, kabupatenEnrekang.SehinggasesuaidenganketeranganndariPenggugat. Tanah sengketasudahmasukdalamdaftarobjekpajakatasnamaAla bin Duma (Penggugat). Tergugattidakmampumembuktikandalil-dalilnya.KeterangansaksiTergugattidaksesuaidenganapa yang dilihatataudialamilangsungsehinggaterkesansudahdiatur. KeterangansaksiTergugat yang menyatakanbahwaiaseringmelewatitanahsengketadenganmenggunakansepeda motor harusdiabaikankarenaberdasarkanhasilpenelusuransetempattanahsengketatersebutdikelilingiolehkebundanselokansehinggatidakadajalan. Berdasarkankesimpulandalampeniltianinni, makaPenulismemberikanbeberapa saran.Untuk hakim, dalampersidanganseorang hakim harusmampumemberikanputusan yang tepat, memperhatikankepastianhukumdankeadilan. Kata Kunci: Pembatalan Putusan Hakim, Sengketa Tanah

PENGARUH PENERAPAN SISTIM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)

ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)” masalah yag diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

:“Disparitas Putusan PemidanaanTerhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat”.. Masalah penelitian dalam tulisan ini, “ Mengapa terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?”.Tujuan penelitan Untuk Mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat? Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Sifat Penelitian ini Bersifat Deskripsi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat antara lain : 1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berbeda-beda 2. Indenpendisi Hakim 3. Hakim Yang Memutus Perkara Berbeda Beda 4. Kualitas Perbuatan Terdakwa berbeda 5. Keadaan Memberatkan Dan Meringankan Dalam Persidangan Saran Setelah penulis memaparkan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan kepadapelaku tindak pidana pemalsuan surat 2. Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan pertimbangan hukum yang adil mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa,dan merumuskan keyakinannya yang lebih teliti melihat kualitas perbuatan terdakwa sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum oleh Hakim tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KESIAPAN UNTUK BERUBAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN WANITA DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk.KOTA KUPANG

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan atau juga proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan atau tenaga kerja lainya untuk menunjang aktivitas perusahaan atau organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu karyawan –karyawan harus dikelolah dengan baik sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis pengaruh dari kepemimpinan transformasional (X1) dan kesiapan untuk berubah (X2)terhadap kinerja karyawan wanita dimasa pandemi covid-19 (Y) pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk.Kota Kupang. . Penelitian ini dilakukan karena peneliti menganggap perluh mengetahui variabel yang diteliti pada PT.Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kota Kupang sehingga pemimpin dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan perusahaan sehingga dapa tercapainya visi, misi serta tujuan organisasi. Objek penelitian ini adalah PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kota Kupang, Jl.W . J. Lalamentik, kelurahan Oebufu – Kupang.Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian sebanyak 40 karyawan wanita. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan penggujian secara simultan dan parsial. Konsep penelitian dalam skripsi ini adalah kepemimpinan transformasional, kesiapan untuk berubah, dan kinerja karyawan. Kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan pemimpin memotivasi pengikut untuk mencapai lebih dari apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi(Karishnan, 2005). (Holt dan James 2013) mengartikan kesiapan untuk berubah sebagai sejauh mana mereka terlibat secara induvidual dan secara kolektif,termotivasi serta secara teknis mampu melaksanakan perubahan yang dilakukan. Kinerja Karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sesorang atau kelompok dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif,sesuai dengan kewenangan,tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal ,tidak melanggar hukum dengan sesuai moral maupun etika ( Rosyida 2010:11). Hasil penelitian dilakukan secara bersama –sama antara semua variabel yang diteliti mengambarkan terdapat pengaruh bersama sama antara semua variabel yang diteliti . bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional dan kesiapan untuk berubah terhadap kinerja karyawan wanita dimasa pandemi covid- 19 dan hasil secara parsial diketahui terdapat pengaruh kepemimpinan transformasionl terhadap kinerja karyawan