Abstrak
ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang)” masalah yag diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah. Yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.