2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI Judul skripsi ini “ DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Apa Dasar Putusan Hakim Dalam Menjatuhakan Putusan Pemidanaan yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/Pid.B/2016/PN Kpg,Nomor: 79/Pid.B/2016/PN Bon, Nomor 776/Pid.B/2018/PN Mks, Nomor: 18/Pid.B/2019/PN Klb, Nomor 262/Pid.B/2015/PN Kpg. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Kalabahi, Pengadilan Negeri Makasar dan Pengadilan Negeri Bontang, yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dala persidangan seperti: Terdakwa bersikap sopan saat persidangan berlangsung, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa melakukan pembunuhan karena faktor emosional, selain hal-hal yang meringankan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri juga mempertimbangkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa sebelumnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana, setian Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur-unsur Gerectigkeit (keadilan), Zweckmasigkeit (kemanfaatan), Rechtssicherheit (Kepastian Hukum). Katakunci : Disparitas, Putusan hakim, Pembunuhan Berencana.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi ini : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN SELA TIDAK DITERIMANYA DAKWAAN PENUNTUT UMUM DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR KUPANG. Masalah pokok dalam penulisan ini, “apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan Putusan Sela tidak diterimanya dakwaan Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang?. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji 3 kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang dengan Terdakwa Pertama Drs. Ahmad Maro Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG, Terdakwa kedua Obed Hilungara, SH, M. Si, Putusan Nomor : 23/Pid.Sus TPK/2014/PN.KPG, dan Terdakwa Ketiga Stefanus Maakh dan Daud Pandi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar pertimbangan hakim manyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi adalah : ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Akan tetapi dalam hal surat dakwaan batal demi hukum ini terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur atau “tidak jelas”. Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang yang telah dijelaskan diatas menjelaskan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Disebabkan karena syaratmateriil tidak jelas, bahkan pada salah satu kasus atas nama Terdakwa Stefanus Maakh dan Daud Pandi dijelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengajukan eksepsi atau penolakan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum namun, dengan tidak jelas dan kaburnya Syarat Materiil dapat membuat Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela surat dakwaan batal demi hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan sela tidak dapat diterimanya dakwaan penuntut umum karena tidak jelas atau kaburnya surat dakwaan yaitu syarat materiil
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul skripsi ini:“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN YANG LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”.. Masalah penelitian dalam tulisan ini, “Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalammenjatuhkanpidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasuspembunuhan berencana?”.Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Nomor:237/Pid.B/2018/PN Pbr, Nomor: 1598/Pid.B/2019/PN Jkt Utr, Nomor: 83/Pid.B/2013/PNKdl, Nomor:113/Pid.B/2012/PN Wnp, Nomor: 177/Pid.B/2014/PN Sda. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibawah tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan Hakimberdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda-beda, Hakim yang memeriksa Putusan berbeda-beda, berdasarkan kemandirian Hakim dan berdasarkan unsur subjektifitas yakni dalam menjatuhkan putusan dan hal-hal yang dapat meringankandalam persidangan seperti: terdakwa bersikap baik dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan karena merasa kasihan terhadap anak dan istri korban, terdakwa masi muda dan punya kesempatan besar untuk memperbaiki tingkah lakunya,dan pencetus terjadinya tindak pidana adalah dari diri korban sendiri karena faktanya dalam keadaan mabuk korban memarahi dan mengajak terdakwa berkelahi.Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang baik mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, setiap Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni (Kemanfaatan),Rechtssicherheit (Kepastian Hukum).
Kata Kunci : Putusan Pemidanaan , Tuntutan Penuntut Umum, PembunuhanBerencana
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI Judul skripsi ini: “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penghinaan”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Tindak Pidana Penghinaan?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 43/Pid.B/2017/PN Sim, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963 K/Pid./201. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah membebaskan pelaku Tindak Pidana Penghinaan dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan dalam persidangan seperti: terdakwa bersikap sopan saat dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, selain hal-hal yang meringankan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga mempertimbangkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa sebelumnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, setiap Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (Keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Rechtssicherheit (Kepastian Hukum), dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri dengan pertimbangannya yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan melakukan penafsiran pada apa yang dinamakan bagian inti delik serta beberapa unsur dalam pasal dakwaan berupa dakwaan alternatif yakni, “ pasal 310 ayat (1) undang-undang KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 311 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana tetapi jaksa penuntut umum merasa tidak puas dengan putusan hakim pengadilan negeri sehingga penuntut umum mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, untuk itu Mahkamah Agung mempertimbangkan semua yang diajukan di persidangan hingga Mahkamah Agung memberi putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi ini :“Tinjaun Yuridis Tentang Penjualan Tanih Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Yang Sebenarnya”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjualan Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Yang Sebenarnya”. Penelitian ini bertujuan “Untuk Mengetahui Pertibangan Hakim Dalam Perkara Penjualan Tanah Warisan”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, yaitu dengan mengkaji kasus sengketa tanah warisan dari setiap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, Pengadian Tinggi Surabaya ,Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Kayu Agung dan Pengedilan Negeri Andolo. Hasil penelitian ini menenjukan bahwa : Penggugat dimenangkan karna mempunyai alat bukti-buktu yang kuat berupa sertifikat tanah asli.Bahwa kasus tersebut sudah nebis in idem Tergugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul skripsi ini : “KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MAUMERE OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENARIKAN BARANG SITAAN TANPA PENETAPAN HAKIM (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2016/PN.Mme dan Nomor : 480 K/PID/2017)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Terdakwa Penarikan Barang Sitaan Tanpa Ijin Tetapi DiBatalkan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Menjatuhkan Putusan Pemidanaan?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 84/Pid.B/2016/PN.Mme dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/PID/2017. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan pertimbangan bahwa Cendranata Nikolay (Terdakwa) dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 231 ayat (3) UU No, 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yakni unsur penyimpan barang, unsur dengan sengaja, unsur penyimpan barang yang dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui barang ditarik dari situ menyembunyikannya dan pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. sehingga Cendranata Nikolay di pidana dalam putusan Mahkamah Agung.
Hakim Menjatuhkan putusan atas apa yang menjadi keyakinan dari hakim sendiri dengan mempertimbangkan setiap fakta-fakta dalam persidangan yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kerena itu setiap pertimbangan Hakim juga harus diyakinkan dengan suatu dasar hukum yang kuat dan meyakinkan agar Hakim tidak menjatuhkan dengan sewenang-wenang pada suatu perkara pidana. Oleh karena itu, diharapakan setiap Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Reictssucherheir (Kepastian Hukum).
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak PIdana, penarikan Barang Sitaan Tanpa Ijin Hakim
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judulskripsiini:“DeskripsiTentangPutusanBebasPengadilan NegeriKupang Oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesiaDalam TindakPidanaPenganiayaan(StudiPutusanNo1593K/Pid/2013)”. Permasalahandalam penelitianiniyaitu“BagaimanakahDasar PertimbanganHakim MahkamahAgungMembatalkanPutusanBebas Pengadilan NegeriKupang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. Penelitianinibertujuan“UntukMengetahuiDasarPertimbanganHukum HakimMahkamahAgung”. PenelitianinimenggunakanMetodePenelitianNormatif,yaitu denganmengkajikasustindakpidanapenganiayaanyangdilakukan olehterdakwaCrescentiaYustisianeAssanyangterjaditahun2013,dan dapatdilihatpada Putusan Pengadilan NegeriKupang Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.KPGdanPutusanMahkamahAgungNomor:1593 K/Pid/2013berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasandihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan pertimbanganbahwaperbuatanCrescentiaYustisianeAssan(terdakwa) telahmemenuhiunsur-unsuryangadadalam Pasal351KitabUndang Undang Hukum Pidana (KUHP)Tentang penganiayaan yaitu unsur barangsiapa,unsurmelakukan penganiayaan,dinyatakan terpenuhi sehinggaCrescentiaYustisianeAssandipidanapenjaradalam Putusan MahkamahAgung. Hakim Menjatuhkanputusanatasapayangmenjadikeyakinan darihakim sendiridenganmempertimbangkansetiapfakta-faktadalam persidanganyangdapatmembuktikansecarasahdanmeyakinkan bahwatelahterjadisuatutindakpidanaberdasarkandakwaandan tuntutandariJaksaPenuntutUmum,karenaitusetiappertimbangan Hakim jugaharusdiyakinkandengansuatudasarhukum yangkuatdan meyakinkanagarHakim tidakmenjatuhkanputusandengansewenang- wenang pada suatu perkara pidana. Oleh karena itu, diharapkan setiap Putusan Hakim dapatmewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakatyaknimengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (Keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Rechtssicherheit(KepastianHukum). KataKunci:PertimbanganHakim,TindakPidana,Penganiayaan
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi ini :“PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INNDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG OLEH MAHKAMAH AGUNG RI DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA” (Studi Putusan Nomor : 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg dan Nomor : 51 K/Pdt.Sus-PHI/2020) ’’. Masalah pokok dalam tulisan ini, “ Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja?” Tujuan Penelitian dalam tulisan ini, “ Untuk Mengatahui Dasar Pertimbagan Hakim Mahkamh Agung RI Dalam Membatalkan Putusan pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nommor 117K/Pdt.Sus-PHI/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 51.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan pertimbangan bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugt dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara terus menerus dan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang melanggar ketentuan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di laksanakan Tergugat Pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dikarenakan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara terus menerus dan juga Penggugat menandatangani surat pernyataan secara suka rela tanpa tekanan yang menyatakan pada pokoknya bahwa hubungan kerjanya dimulai kembali saat PKWT
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat materil perkawinan dimana Tergugat I masih memiliki ikatan perkawinan sah dengan istri sebelumnya. Perkawinan Tergugat I tidak mendapat izin dari istri sah dan pengadilan agama setempat. Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan telah memalsukan identitas.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul Skripsi Adalah “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyayaan Terhadap Anak Dibawah Umur” Masalah Pokok. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur? Penelitian ini menggunakan, Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Putusan yang diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung.Nomor.01/Pid.Sus/2020/Pn.Atb.Nomor. 253/Pid.B/2017/Pn.Kpg. Nomor.264/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg.Nomor : 60/Pid.Sus/2016/ Pn.Kpg. Nomor.305/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara tindak pidana dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang terbukti. Hakim Menjatuhkan putusan atas apa yang menjadi keyakinan dari hakim sendiri dengan mempertimbangkan setiap fakta-fakta dalam persidangan yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena itu setiap pertimbangan Hakim juga harus diyakinkan dengan suatu dasar hukum yang kuat dan meyakinkan agar Hakim tidak menjatuhkan putusan dengan sewenang-wenang pada suatu perkara pidana. Oleh karena itu, diharapkan setiap,Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur unsur Gerechtigkeit (Keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Rechtssicherheit (Kepastian Hukum).
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah Kajian Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Terhadap Pembayaran Hak yang Diterima Pekerja/Buruh Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pembayaran Hak yang Diterima Pekerja/Buruh Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang? Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Terhadap Pembayaran Hak yang Diterima Pekerja/Buruh Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Normatif yang bersifat deskriptif artinya bahwa sifat penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, dan Bahan hukum Tersier. Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka/Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhi putusan pembayaran hak yang diterima pekerja atau buruh setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, hukum menjatuhkan putusan pembyaran hak-hak yang diterima pekerja/buruh setelah terjadinya PHK dengan mempertimbangkan alasan yang fundamental yakni, sebagai berikut: Perusahaan Melakukan Efisiensi, Lamanya Masa Kerja Pekerja atau Buruh, Pekerja atau Buruh Tidak dan/atau Diikut Sertakan Dalam Program Jaminan Sosial. Oleh sebab itu saran penulis adalah Disarankan bahwa Diharapkan perusahaan apabila melakukan efisiensi maka harus diwajibkan untuk membayar hak yang diterima pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Diharapkan apabila perusahan melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran hal ini harus diwajibkan bagi pengusaha memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Diharapkan apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja memasuki usia pensiun, maka perusahaan wajib membayar hak- haknya sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Kupang” bertujuan untuk mengetahui Modus Operandi terjadinya pencurian hewan ternak di wilayah Kabupaten Kupang.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Bagaimana Modus Operandi Pencurian Hewan Ternak di Kabupaten Kupang”?
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Modus terjadinya pencurian hewan ternak di wilayah Kabupaten Kupang.
Penelitian ini bersifat dekskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana Pencurian Hewan Ternak.
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Kabupaten Kupang.
Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel (akibat) yang dipradugakan, yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Kabupatan Kupang.
Hasil penelitian:
1.Komunikasi dan Alat Transportasi Pendukung.
Modus pelaku tindak pidana pencurian hewan berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan dimana akan melakukan aksi pencuriannya salah satunya di lakukan secara berkelompok yang melibatkan dua orang atau lebih dan menggunakan alat bantu seperti Surat Keterangan kepelikan hewan dari Desa, Alat komunikasi, dan mobil pickup.
2.Melakukan Opservasi Situasi.
Modus pelaku tindak pidana pencurian hewan bervariasi tergantung pada lokasi dimana akan melakukan aksi pencuriannya salah satu adalah sebelum melakukan aksi pencurian mereka terlebih dahulu melakukan survey lokasi dengan cara mencari jejak kaki sapi, lalu mereka memasang perangkap/ jerat.
3.Menggunakan Cara atau Umpan.
Salah satu modus para pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dalam melakukan aksi pencuriannya dengan cara memotong daun sebagai makanan sapi atau sebagai umban dalam melakukan aksi pencurian.
4.Menjerat, Mengikat dan Menjual
Salah satu Modus yang dipakai pelaku tindak pidana pencurian hewan adalah sebelum melakukan aksi pencurian mereka terlebih dahulu mencari jejak kaki sapi, lalu mereka memasang perangkap/ jerat, mengikat sapi hasil dari perangkap lalu menjualnya.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul skripsi ini :“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA MENYENBUNYIKAN BARANG IMPOR (Studi Putusan Nomor : 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG dan Nomor : 2479 K/Pid.Sus/2016)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2479 K/Pid.Sus/2016. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyembinyikan barang impor bersama-sama sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan pertimbangan juga bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dan keliru dalam menjatuhakan putusan yang dimana Judex Facti keliru dalam menafsirkan pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dimana Judef Facti beranggapan bahwa pengangkut bukan orang, sedangkan pengertian orang menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kepabeanan adalah orang perorangan atau badan hukum. Dan juga menurut fakta hukum dipersidangan, pada saat Saksi Chandra Lesmana bersama Terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Singapura mereka melakukan pemeriksaan secara terpisah sehingga Saksi Chandra Lesmana kedapatan membawah handphone (HP) sebanyak 19 unit sedangkan terdakwa sudah berhasil keluar dipanggil kembali untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata terdakwa juga membawa HP sebanyak 8 unit yang disimpan dikantong celananya secara tidak wajar yang dimana sudah dipastikan tidak ada upaya (niat baik) dari Rifan Lesmana untuk memberitahukan adanya kegiatan impor barang yang mereka lakukan. Hakim Menjatuhkan putusan atas apa yang menjadi keyakinan dari hakim sendiri dengan mempertimbangkan setiap fakta-fakta dalam persidangan yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kerena itu setiap pertimbangan Hakim juga harus diyakinkan dengan suatu dasar hukum yang kuat dan meyakinkan agar Hakim tidak menjatuhkan dengan sewenang-wenang pada suatu perkara pidana. Oleh karena itu, diharapakan setiap Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Reictssucherheir (Kepastian Hukum).
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kesimpulan mengenai permasalahan ini berkaitan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Sengketa Pemutusan hubungan Industrial.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Judul: Analisis pembatalan pasal 15 ayat 2 dan 3 UndangUndang No. 42 tahun 1999 TentangJaminan Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 15 (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUUXVII/2019 membatalkan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahannya adalah:Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi yang bermanfaat secara teori maupun praktis bagipenulis.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK STUDI TENTANG PERMAINAN TRADISONAL YANG DILAKUKAN PADA PEMBELAJARAN PJOK DI SD INPRES KALUMBANG Salmon Bringom1*, Jusuf Blegur2, Pnatmo W. Masi3 1,2,3Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia email. [email protected] Latar belakang: Menurut Mariani (2008), dimana bermain anak-anak dapat meningkatkan kemapuan dan keterampilan yang mereka miliki. Permainan tradisional merupakan olahraga asli dari berbagai daerah di Indonesia, mungkin belum terkenal di tingkat nasional namun cukup populer di daerah asalnya. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis jenis-jenis permainan Anak yang dilakukan pada pembelajaran PJOK di Sekolah Dasar Inpres Kalumbang Kabupaten Sumba Timur. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menggumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemuidian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan: Hasil penilitian yang dicapai melalui studi tentang permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK siswa/siswi SD Inpres kalumbang selalu memaikan permainan tradisional berupa permainan kuda-kudaan, gasing cekko, kelereng.. Simpulan: Dengan demikian dapat disimpulkan metode pembelajaran yang baik untuk digunakan dalam mengembangkan kecerdasan kemampuan anak adalah dengan menggunakan metode bermain. Permaianan sangat cocok untuk digunakan dalam mengembangkan kemampuan anak. Kata kunci: Studi Tentang Permainan Tradisional Yang Dilakukan Pada Pembelajaran PJOK, Permainan Tradisional. ABSTRACT A STUDY OF TRADITIONAL GAMES APPLIED IN THE PJOK LEARNING AT SD INPRES KALUMBANG Salmon Bringom1*, Jusuf Blegur2, Pnatmo W. Masi3 1,2,3Physical Education, Health, and Recreation Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Artha Wacana Christian Universiti, Kupang, Indonesia email. [email protected] Background: According to Mariani (2008), when children play, they can improve their abilities and skills. Traditional games are native sports from various regions in Indonesia, which may not be well known at the national level but are quite popular in their home regions. Research Objective: To analyze the types of children's games applied in PJOK learning at Inpres Kalumbang Elementary School, East Sumba Regency. Research methods: This study used qualitative method by collecting data through observation, interviews and documentation. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively. Results and discussion: The results obtained by studying traditional games in PJOK learning showed that the students at SD Inpres Kalumbang always played traditional games like horse-horse games, gasing cekko, and marbles. Conclusion: Thus, it can be inferred that a suitable learning method in developing children's intelligence skill is to use the play method. Games are very suitable to develop children's skills. Katakunci: A Study of Traditional Games Applied in PJOK Learning, Traditional Games.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM mampu menjadi prioritas atau tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan UMKM merupakan satu hal yang sangat penting dalam perekonomian, dimana dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif, UMKM adalah alternatif yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional. Pendapatan UMKM merupakan penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atas apa yang dijualnya. Sebelum Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan usaha pada pelaku UMKM bahkan pemerintah. Namun pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini mau tidak mau juga telah memberikan dampak yang cukup serius terhadap pendapatan pada para pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis perbandingan tingkat pendapatan UMKM sebelum dan selama terdaampak Covd-19 di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pendapatan UMKM sebelum dan setelah terdampak Covid-19 di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, serta apakah terdapat perbedaan signifikan pendapatan sebelum dan selama covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjualan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua para pelaku UMKM dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperleh melalui angket penelitian, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis menggunakan uji beda statistic dua sampel berpasangan (ujint-test) dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat berbedaan pendapatan sebelum dan selama terdampak covid-19. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata total pendapatan dari 20 responden sebelum terdampak covid-19 dapat mencapai Rp26.630.500, sedangkan rata-rata pendapatan dari 20 responden setelah terdampak covid-19 sebesar Rp9.996.300. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa terdapat perbedaan siginifikan pendapatan UMKM sebelum dan selama terdampak covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji beda dua sampel berpasangan diperoleh nilai Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari syarat beda signifikan 0,05.terjadi penurunan pendapatan UMKM selama covid-19 dibanding periode sebelumnya.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul : “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ” Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala seseuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keungan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelangaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang. Dalam upaya melakukan pembangunan desa maka pemerintah mengeluarkan peraturan dalam mengelola keuangan desa yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan yang termasuk dalam Keuangan Desa adalah penerimaan desa dimana Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) melalui rekening kas desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun masalah yang diambil pada penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, Sementara persoalan pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Konsep pada penelitian ini yaitu Pengelolaan keuangan desa di Desa Muda apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai skala pengukuran konsep. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDes 2019, sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDes 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis pendahuluan, pada tahap ini dideskripsikan indikator empirik dari konsep analisis pengelolaan keuangan di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Untuk analisis lanjutan dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menganalisa Dimana penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelititan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini akan melakukan beberapa langkah untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, Dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa Proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Secara garis besar sudah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Namum pada tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu seteiah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pada proses Pertanggungjawaban juga ada point yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat 2,yang isinya Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini terjadi karena keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDes, laporan tersebut disampaiakan kepada bupati melalui camat pada bulan maret tahun berikutnya karena disebabkan oleh pelaksana kegiatan dalam menyampaikan LPJ kurang kurang melengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang ditentukan, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENGARUH CAMPURAN SEKAM PADI DAN DAUN KESAMBI TERHADAP KUALITAS BIOBRIKET Bunga O * Bunga F. J. H ** Makaborang M *** Suatu penelititan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh campuran sekam padi dan daun kesambi terhadap kualitas biobriket dan perlakuan campuran sekam padi dan daun kesambi terhadap kualitas biobriket terbaik. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian dianalisis dengan analisis varians dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan yang diuji adalah kombinasi sekam padi dan daun kesambi sebagai bahan baku biobriket sebagai berikut A. (sekam padi 90, 70, 50, 30, 10% + daun kesambi 10, 30,50,70, 90%). Variabel pengamatan meliputi kadar air, kerapatan, pengembangan diameter dan nilai kalor biobriket. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan pencampuran sekam padi dan daun kesambi memberikan pengaruh pada pengamatan kadar air, kerapatan, pengembangan diameter dan nilai kalor bahan dan perlakuan terbaik D. (sekam padi 30% + daun kesambi 70% adalah perlakuan terbaik yang menghasilkan kadar air terendah 11,4 %, pengembangan diameter terendah 5.03 %, kerapatan tertinggi 2,223.67 kg/m3, dan nilai kalor tertinggi 1400.70 j.
2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Peneltian ini mengkaji pengaruh perbandingan campuran kotoran sapi dan air terhadap pembentukan biogas. yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan campuran kotoran sapi dan air terhadap jumlah produksi volume biogas yang dihasilkan dan mengtahui perbandingan terbaik dan tepat yang mana menghasilkan volume biogas yang terbanyak. metode yang digunakan yaitu Rancangan Acal Lengkap . 5 percobaan dan 5 ulangan dengan 25 unit percobaan dengan perlakuan yang dicobakan : Perlakuan A:1 kg feses : 0,50 ltr air, Perlakuan B: 1 kg feses : 0,75 ltr air. Perlakuan C : 1 Kg feses : 1,00 ltr air. perlakuan D : 1 kg feses : 1,25 ltr air. Perlakuan E : 1 kg feses : 1,50 ltr air. Hasil penelitian dapat disimpulkan 1). perbandingan campuran kotoran sapi dan air berpengaruh nyata pada taraf 5 % dan 1 % terhadap volume gas yang dihasilkan. 2). Perlakuan tepat dan terbaik terjadi pada perbandingan 1 kg kotoran sapi dan air 1,00 liter dengan volume gas 6,78 liter.
