ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sejalan dengan Permandagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengeloloaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Muindro Renyowijoyo 2012:54). Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat makan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggungjawab.
Menurut Dr. Rudy Badrudin (20017;98) Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah adalah satuan rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimiaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang yang disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang di sebut peraturan daerah.
Struktur anggaran yang berkualitas adalah alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip dasar yang harus diakomodasi dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2013:46) adalah transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta rasional dan terukur. Selain itu, Munir (2003:42-43) menambahkan prinsip-prinsip anggaran daerah yaitu otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, nondiscretionary appropriation, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik. Anggaran daerah berperan penting dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Pencerminan kebutuhan masyarakat dalam anggaran daerah ditunjukkan melalui belanja daerah yang dikeluarkan. Berdasarkan urayan diatas maka peneliti tertatarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Reformasi Penyusunan Anggaran Daerah Kaitannya Dengan Kualitas APBD Di Kantor BPKAD Kabupaten Kupang.
Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah Pengaruh reformasi penyusunan anggaran daerah terhadap kualitas APBD.
Dalam proses perencanaan pembangunan tahunan dibutuhkan partisipasi aktif dari stakeholders di daerah tersebut, namun masyarakat yang termasuk dalam stakeholders tersebut masih sering diabaikan. Sistem ini memerlukan perubahan dari masyarakat dari pasif menjadi aktif dan DPRD harus memfasilitasi.
Masalah lain yang muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas. Rencana yang berkualitas bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2013:4). Hasil analisis pendahuluan dan analisa lanjutan memberikan indikasi reformasi penyusunan APBD sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku akan tetapi dalam prosesnya kualitas APBD masih sangat rendah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenanganny auntuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiapalokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasilyang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melaluievluasi terhadap pelaksanaan APBD.
Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaianyang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapaidalam tahun-tahun anggaran sebelumnya kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Reformasi penyusunan APBD sudah sesuai dengan perubahan regulasi baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Kualitas APBD yang dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat miskin, berkeadilan partisipatif belum optimal
3. Kaitan antara reformasi penyusunan anggaran dengan kualitas APBD menunjukkan hasil terbalik, yakni reformasi penyusunan anggaran sudah baik tetapi kualitas APBD justru belum optimal yaklni kurangnya keberpihakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa masukan implikasi terapan:
1. Pemerintah Kabupaten Kupang, hendaknya harus mematuhi regulasi dalam penyusunan APBD dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
2. Hendaknya pemerintah Kabupaten Kupang mengedepankan kepentingan masyarakat miskin dan pelaksanaan APBD
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya reformasi penyusunan anggran daerah terhadap kualitas APBD dan memperhatikan indikator-indikator yang digunakan sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PADA DESA CENDANA BARAT KECAMATAN MAMBORO KABUPATEN SUMBA TENGAH
OLEH
Iskawati Kaka Ina
19410265
ABSTRAK
Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten.dan pemberdayaan di desa yang di dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan sosial masyarakat desa. Dengan kata lain, APBDesa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah desa.
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencasna keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan oleh perturan desa yang terdiri dari pendapatan dan belanja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendana Barat Kematan Mamboro Kabuptaen Sumba Tengah tahun 2019-2022 dengan menggunkan anlisis rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan untuk adalah deskriptif kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data yang diolah dalm penelitian ini adalah laporan Anggaran dan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Cendana Barat.
Hasil penelitian menunjukan Kinerja Keuangan dalama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cendana Barat di lihat dari (1) Kinerja Keuangan Desa Cendana Barat dilihat dari Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tergolong Efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 99%, (2) Kinerja Keuangan Desa Cendana Barat jika dilihat dari rasio efisiensi Keuangan Desanya tidak Efisien karena rata-rata efisiensinya diatas 100%, (3) Kinerja Keuangan Desa Cendana Barat jika dilihat dari rasio pertumbuhan mengalami penurunan.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Komponen-komponen APBDes, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI
Anggaran daerah termasuk dasar penganggaran finansial yang pada pelaksanaannya dilakukan guna pelayanan publik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran dan belanja daerah menjadi daftar terperinci dari penghasilan maupun pengeluaran daerah dalam satu tahun yang terdiri atas berbagai komponen seperti Pendapatan asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainnya serta pengeluaran yang mencakup berbagai belanja seperti Belanja modal.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja modal. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja modal dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kupang.
Kata Kunci : APBD
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum yang menjamin kelayakan sebua rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis kerena dokumen ini menpunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah Desa dan semua pihak yang yang terkait. Untuk melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti uuntuk melaksanakan rencana kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut peneglolaan keuangan desa oleh perintah desa harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel pengelola APBDes dituntut dapat melaksanakannya sesuai apa yang sudah menjadi aturan hal ini transparansi dari para aparatur desa sangat dibutuhkan, menurut dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dalam penyelengaraan pelayanan publik. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara(APBN) yang diperuntukan pada desa yang ditaransfer melalui angaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di transfer melalui kas rekening desa. Setiap priodik selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, perangkat desa dan toko masyarakat, evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya usulan-usulan demi berjalanya program. Dan dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban tahunan demi melaksanakan prinsip akuntabilitas Anggaran pendapatan dan belanja Desa(APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang oleh kepala desa bersama badan pemuryawaratan desa melalui peraturan desa.
transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktis korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya pemerantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyala gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesi berada pada peringkat ke-90 terkorup di seluruh 174 negara yang diperiksa.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jenis penilitian adalah kualitatif diskriftif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dukumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Penfui Timur telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa berdasarkan peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa.
Pemerintah Desa Penfui Timur bertanggungjawab kepada Bupati, BPD, dan masyarakat untuk merencanakan kegiatan yang telah disusun dalam Musyawara Desa. Prinsip transparansi sesungguhnya dibangun atas imformasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan imformasi tersebut kapada masyarakat Desa terutama berkaitan dengan sesuatu yang telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan public.
Keterbukaan akses imformasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi imformasi APBDes. Pada saat pelaksanaan Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja.
Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanan dalam bentuk papan imformasi proyek. Dalam tahap pelaporan pertangungjawaban pemerintah Desa bertangungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupat. Secara umum transparansi dan akuntabilitas diDesa Penfui Timur Kecmatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sudah berjalan dengan baik, walaupun masi ada beberapa kelemahan yang diperbaiki
Populasi dari penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas peremrintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Desa Penfui Timur dalam 3(tiga) anggaran. metode pemilihan sampel adalah Struktur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun jenis data yang digunakan kualitatif hasil dari Dukumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan- catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari pada saat kuliah, buku-buku
Kata kunci: Transparansi Akuntabilitas pengelolaan APBDes
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH INFORMASI SiLPA APBD DAN ARUS KAS
TERHADAP PENGANGGARAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2017-
2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi SiLPA
APBD terhadap Pengganggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2019. Dan untuk Menguji pengaruh
Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi SiLPA Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri
dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di gambarkan sebagai
selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Arus Kas terdiri dari
Informasi Arus, Kas Aktivitas Operasi, Informasi Arus Kas investasi dan
Informasi Arus Kas pembiayaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
laporan kaeuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara
Timur sedangkan Sampel yang diambil terdiri dari 22 Pemerintah Kabupaten/Kota
di Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2018 dengan menggunakan metode
purposive sampling. Data di kumpulkan dengan menggunakan metode
dokumentasi.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linear berganda
menggunakan SPSS Versi 2.5 menunjukkan bahwa informasi SiLPA berpengaruh
terhadap Belanja Modal yang berarti bahwa semakin tinggi SiLPA yang dimiliki
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka semakin
tinggi belanja modal yang dianggarkan. Pada dasarnya dalam satu tahun anggaran,
pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima
pendapatan dan mengeluarkan belanja untuk meminimalisir sisa lebih anggaran
xi
dan penyerapan anggaran telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan
perencanaan.
Sedangkan Arus Kas tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal
yang berarti bahwa bahwa semakin tinggi Arus Kas yang dimiliki oleh daerah
maka belanja modal tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Arus kas
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memuat informasi yang relevan
tentang penerimaan dan pengeluaran dengan mengklasifikasikan transaksi pada
kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi sehingga arus kas digunakan untuk
berbagai kepentingan informasi baik itu arus kas masuk dan keluar dalam laporan
kas guna melihat transaksi dimasa lalu dan memprediksi arus kas dimasa yang
akan datang
Kata Kunci : Informasi SiLPA APBD, Arus Kas dan Belanja Moda
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKS ANALISIS VARIANS DAN PERTUMBUHAN UNTUK MENGUKUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUPANG NAMA : CARMELITA D. SERAN NIM : 19410195 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis varians realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, serta menganalisis pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Dan dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada di instansi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang dan sampel penelitian adalah laporan realisasi anggaran kabupaten Kupang dari tahun anggaran 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Analisis Varians pendapatan daerah kabupaten Kupang tahun 2018-2022 dikategorikan kurang baik. (2) Analisis Varians belanja daerah kabupaten Kupang tahun 2018-2022 dikategorikan baik. (3) Pertumbuhan pendapatan daerah kebupaten Kupang tahun 2018-2022 dikategorikan negatif. (4) Pertumbuhan pendapatan belanja kebupaten Kupang tahun 2018-2022 dikategorikan negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis memberikan saran Bagi Pemerintah Dinas BPKAD Kabupaten Kupang (1) Dengan diketahuinya analisis varians pendapatan dan belanja daerah di harapkan pemerintah kabupaten Kupang meningkatkan realisasi pendapatan agar anggaran dan realisasi lebih efektif (2) Dan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah diharapkan pemeerintah kabupaten Kupang meningkatkan anggaran pendapatan dari tahun sebelumnya agar pertumbuhan mengalami pendapatann yang positif juga mampu membelanjakan dan mengalokasikan belanja daerahnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain, seperti pemanfaatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran dan lain variabel lainnya yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kata Kunci : Analisis Varians, Rasio Pertumbuhan Dan APBD
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Judul : Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Kata Kunci : Penyerapan APBD, Kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah salahsatu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa: Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dalam dokumen tersebut terbaca jumlah rencana dan realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode. Jullie J. Sondakh, dkk (2017) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa bahwa realisasi pendapatan dan belanja tidak terlaksana secara keseluruan (100%), hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana, secara umum pengunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan , namun terdapat hambatan dan kendala adanya wabah covid 19 sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, terutama program dan kegiatan strategis dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 5,214 + 0,286 X₁ + 0,071 X₂ + 0,786X3 1. Nilai constant sebesar 5.214 artinya jika nilai kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen dengan nol maka, penyerapan APBD akan meningkat sebesar 5,214 2. Koefisien (b1) sebesar 0,286 artinya apabila Kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar satu maka, Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lainnya constant. 3. Koefisien (b2) sebesar 0,071 artinya apabila perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lainnya constant. 4. Koefisien (b3) sebesar 0,786 artinya apabila Komitmen Manajemen mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,786 dengan asumsi variabel lainnya constant. xiv hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X1 kualitas Sumberdaya manusia memilki nilai t hitung sebesar 2,577 dengan sig sebesar 0,022. Karena nilai sig 0,022 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Kualitas SDM dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X2 yakni penyerapan anggaran memilki nilai t hitung sebesar 1,204 dengan sig sebesar 0,047. Karena nilai sig 0,047 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya pengaruh positif penyerapan anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X3 yakni komitmen manajemen memilki nilai t hitung sebesar 1,588 dengan sig sebesar 0,039. Karena nilai sig 0,039 0,05, maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis ketiga diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Komitmen manajemen dengan Penyerapan Anggaran Belanja Hasil analisis atas persoalan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 3 hal sesuai dengan rumusan persoalan penelitian yakni 1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 2. Variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 3. Variabel variabel komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan diatas, maka beberapa implikasi terapan berupa saran sebagai berikut xv 1. Bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Semakin dimaksimalkan penyerapan APBD dengan meningkatkan kualitas SDM, Perencanaan yang baik dan komitmen Manajemen 2. Bagi Peneliti selanjutnya Menambah metode survey dengan melakukan wawancara menyeluruh bukan saja kepada pimpinan tetapi juga semua ASN yang terlibat dalam pelaksanaan program
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun, untuk mengetahui pelaksanaan realisasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun, dan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, serta berjenis empiris. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan pelaksaan pengeluaran Aggaran Pendapatan Belanja Desa pada Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dari tahun 2019-2020, dan sampel yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam upayah untuk pelaksanaan pembangunan Desa pada Desa Lakekun Kecamatan Kobalima dari tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti terdapat beberapa alasan dalam pemecahan masalah ini, yaitu, 1. Pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun Pelaksanaan pengeluaran tersebut didasari dari penetapan prioritas penggunaan anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan (Tahun 2020) di mana pelaksanaannya pun pada pokoknya dipergunakan lebih banyak pada belanja barang dan jasa pada tiap-tiap bidang yang diperioritaskan. 2. Realisasi anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun Penggunaan anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Lakekun tidak terdapatnya indikasi kelebihan ataupun kekurangan yang pada pokoknya semuanya digunakan tepat sasaran dalam pembangunan di Desa Lakekun yangmana perhitungan pada rasio efisiensi dana desa ini antara pendapatan desa dengan belanja desa memiliki nilai efisiensi yang cukup baik hal ini dikarenakan bahwa pendapatan desa yang sedikit meningkat dari total belanja desa dalam pembangunan di Desa Lakekun, sehingga dengan nilai efisiensi yang cukup baik yang berkisaran 96, 2% dari pendapatan dan belanja desa ini dapat membantu terealisasinya pendapatan dana desa untuk tahun-tahun berikutnya dalam pembangunan desa yang efisiensi. 3. Pelaksanaan evaluasi anggarapan pendapatan belanja desa di Desa Lakekun Pelaksan pembangunan yang lakukan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan desa. Artinya bahwa penurunan anggaran yang didapatkan oleh Desa Lakekuan tidak menjadikan titik ukur bahwa pembangunan di Desa tidak dapat dijalankan, melainkan dengan pendapatan yang ada Pemerintah Desa dapat melaksanakan sesuai apa yang direncanakan, di mana dengannya nilai rasio yang mencapai 99,9% ditahun 2020 ini memberikan suatu dorongan bagi Pemeritah Desa Lakekun dalam mengoptimalkan pendapatan yang sudah ada sehingga tidak terlalu terpaku dengan target yang telah ditentukan. pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun di mana pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintah Desa Lakekun melaksanakan pengeluaran dengan menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penetapan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lakekun sehingga pengeluaran Dana Desa tersebut disalurkan sesuai kebutuhan desa. Selanjutnya, realisasi anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun, di mana tidak terdapatnya penurunan anggaran pendapatan Dana Desa yang diterima oleh Desa Lakekun, namun bila dipandang dari pendapatan transfer desa maka terdapatnya indikasi penurunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lakekun. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan bahwa meskipun angaran pendapatan dan belanja desa mengalami defisit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pelaksanaan pembangunantersebut tetap dilaksanakan sesuai yang dianggarkan oleh Desa Lakekun untuk terciptanya pembangunan yang lebih maju. Adapun beberapa saran yang harus disampaikan penulis dalam penelitian ini, yakni: diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan anggaran Dana Desa lebih sinergi dalam menyalurkan biaya yang dibutuhkan masyarakat Desa demi pertumbuhan Desa yang lebih maju, serta diharapkan Pemerintah Desa lebih rinci lagi memperhatikan pertumbuhan Desa sehingga apa yang dianggarkan dalam direncana bisa dikeluarkan sesuai yang dianggarkan Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS KESESUAIAN BELANJA DESA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA MATA AIR KABUPATEN KUPANG Belanja Desa merupakan salah satu komponen penting yang tidak terpisahkan dari APBDes. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 100, menjelaskan bahwa Belanja Desa 70% dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. sedangkan 30% anggaran Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif RT dan RW yang dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. sedangkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah, perembukan, atau perundingan. Dalam musyawarah juga terdapat istilah mufakatyang artinya sepakat, persetujuan atau kata sepakat. Mufakat adalah output dari sebuah musyawarah. Dalam musyawarah di rundingkan solusi atas setiap permasalahan hingga tercipta persetujuan. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas pembangunan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Mata Air tahun 2015-2020 dihitung sejak berlakunya belanja pembangunan di Desa Mata Air. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas pembangunan Desa di Desa Mata Air tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan mengunakan Dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini bahwa studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode abservasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan cara mengumpulkan, menyajikan data menyimpulkan hingga menarik kesimpulan yang didalamnya akan mendeskripsikan secara lengkap, konsep variabel atau variabel yang akan diuji yakni Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan Desa. Hasil penelitian menunjukan Analisis Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan Desa di Desa Mata Air sudah sesuai dan sangat efektif, Kesapakatan Musyawarah Desa di Desa Mata Air membahas tentang prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan yang kemudian dituangkan dalam RPJM Desa sebagai landasan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa di Desa Mata Air membahas secara detail mengenai biaya yang diperlukan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana teercantum dalam dokumen RPJM Desa, Penyusunan APB Desa di Desa Mata Air berawal dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan kemudian Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Pada Tahun 2016 -2020. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.pengumpulan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016-2020 yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur belum baik. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, rasio efektivitas pajak daerah cukup efektif, rasio efesiensi pajak daerah cukup efisien, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang negatif, rasio pertumbuhan belanja operasi,dan belanja modal. Dari hasil analisis yang dilakukan, Saran penelitian penyerapa anggaran belanja yang maksimal setiap tahun dengan dilaksanakannya program dan kegiatan secara efektif, pengelolaan dan pendayagunaan aset yang kurang baik dan efektif, pemerintah daerah belum bisa berorientasi untuk infrastruktur publik daerah dalam rangka perbaikan pelayana publik, Menarik investor dan menggerakkan perekonomian daerah Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Halim (2021:230) Salah satu cara untuk mengeanalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan. Diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Puspitasari (2013: 6) pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahdan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasih mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah.Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dar unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keungan sebuah intansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau dalam mengelola keuangan. Kunci:kinerja keuangan daerah, APBD dan rasio keuangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANTONIA JUBLINA PELLO; NIM: 17191861 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Kupang” dibawah bimbingan Bapak JUSUF ABOLADAKA, SE.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu MESRI W.N. Manafe, SE, M.Sc selaku Pembimbing II. Masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini, maka persoalan penelitian dapat dijelaskan bahwa Secara empiris apakah ada pengaruh antara variabel latar belakang pendidikan (X1), Kinerja Kerja (X2), Hubungan Eksekutif Dan Legislatif (X3), Komitmen Organisasi (X4) dan variabel Gaya Kepemimpinan (X5) terhadap variabel Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) Pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian dimana, variabel latar belakang pendidikan (X1), Kinerja Kerja (X2), Hubungan Eksekutif Dan Legislatif (X3), Komitmen Organisasi (X4) dan variabel Gaya Kepemimpinan(X5) terhadap variabel Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) Pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Teknik Analisis Data terdiri dari Analisis Pendahuluan dan Analisis Lanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Alat analisis regresi berganda. Dengan hasil penelitian sebagai berikut estimasi secara serempak bahwa Variabel latar belakang pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) pada pemerintah Kabupaten Kupang.. sedangkan pada Variabel Kinerja Kerja (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) pada pemerintah Kabupaten Kupang. Akan tetapi pada Variabel hubungan Eksekutif Dan Legislatif (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterlambatan Penyusunan APBD (Y). Sedangkan pada Variabel Komitmen Organisasi (X4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) pada pemerintah Kabupaten Kupang. Pada Variabel Gaya Kepemimpinan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterlambatan Penyusunan APBD (Y) pada pemerintah Kabupaten Kupang. Kata Kunci : Latar Belakang Pendidikan , Kinerja Kerja, hubungan Eksekutif Dan Legislatif, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Keterlambatan Penyusunan APBD
