ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Dalam peraturan Tata Gereja GKS di BAB VI pasal 16 tentang Sakramen Baptisan Kudus ayat 3, poin 3 yang berbunyi: “Baptisan dewasa asal Marapu bagi yang telah berumah tangga dengan sendirinya tidak dilakukan lagi pemberkatan nikah.” Tetapi dalam praktik atau realita yang terjadi GKS jemaat Waikadada melayani pemberkataan nikah bagi orang marapu yang telah berumah tangga. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara pihak gereja, dengan mengunakan landasan teori Jhon Calvin tentang pernikahan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan pernikahan di GKS Jemaat Waikadada, serta beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa pernikahan menurut pandangan Kristiani dan Marapu itu berbeda, bagi Marapu pernikahan berorientasi pada Dewa yang mereka percayai dan bagi orang Kristen pernikahan berorientasi pada Allah dan Kristus sebagai Kepala Gereja. Hal ini menjadi alat ikut gereja terkhususnya GKS harus melaksanakan pemberkatan nikah bagi suam-istri berasal Marapu yang telah dibaptis menjadi anggota gereja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penggunaan istilah presbiter dalam jabatan pelayanan di GMIT. Penulis mengkaji mengenai bidang ilmu hukum Gereja sebagai landasan yang telah ditetapkan sebagai sebuah peraturan bagi Gereja serta landasan eklesiologis dari istilah presbiter. Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif, analisis dan reflektif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan aspek pengambilan data demi mendapatkan kualitas yang baik. Tulisan ini dimulai dengan mendeskripsikan tentang hukum gereja dan bagaimana hukum gereja di berlakukan di GMIT. Kemudian dengan melihat berbagai peraturan yang ditetapkan oleh GMIT mengenai penggunaan istilah presbiter untuk jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar dalam Tata GMIT. Penulis memahami bagaimana Tata GMIT memandang penggunaan istilah presbiter berdasarkan pemahaman teologisnya dalam Alkitab, serta memberikan sumbangsi pemikiran dalam memahami akan pemaknaan istilah presbiter dalam Tata GMIT dalam sebuah refleksi teologis terhadap istilah presbiter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Gereja adalah rangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Gereja untuk menata Gereja dalam tatanan atau keteraturan. Tata Gereja dalam sebuah Gereja menunjukkan jati diri Gereja tersebut. GMIT memiliki Tata Gereja yang mengatur penataan pelayanannya. Salah satu penataan pelayanan GMIT terlihat dari hadirnya prinsip kepejabatan GMIT yang didasarkan pada pengakuan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja. Berdasarkan keyakinan itu, maka GMIT mengenal dua jabatan gerejawi, yaitu jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian. Dalam Tata GMIT 2010, menunjukkan bahwa penggunaan istilah “presbiter” langsung merujuk pada jabatan pelayanan yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Penulis menemukan istilah presbiter tersebut dalam Peraturan Pokok Jemaat GMIT: Pada Penjelasan Pasal 6 ayat 2 mengenai Hubungan Jemaat dan Klasis. Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT tentang Jabatan dan Kekaryawanan: Pada Penjelasan pasal 4 ayat 2 mengenai Jenis-jenis jabatan dan Penjelasan pasal 6 ayat 5 mengenai jabatan keorganisasian. Pokok permasalahan yang terjadi ialah mengenai Ajaran GMIT yang didasarkan pada kesaksian Alkitab, dalam Alkitab istilah presbiter hanya merujuk pada jabatan pelayanan penatua. Tetapi bagi GMIT berdasarkan konteks kekristenan, kata presbiter ini mengalami sedikit pergeseran makna, terutama berkaitan dengan fungsinya dan siapa saja yang bisa disebut presbiter. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung GMIT lebih memprioritaskan tradisi gereja dengan konteks kekristenan yang diwarisinya daripada pengakuan akan Alkitab sebagai otoritas yang mutlak atas seluruh hidup dan pelayanan serta tradisi yang ada dalam Alkitab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penataan jabatan gerejawi di GMIT.
