2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Manajemen keuangan daerah atau juga disama artikan dengan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi. Transparansi pengelolaan keuangan saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mengurangi praktik penyimpangan, kolusi dan korupsi. Namun dalam realita terlihat aspek transparansi masih menjadi titik lemah dalam manajemen keuangan daerah kondisi ini dapat dibuktikan dari kurangnnya informasi publik tentang penggunaan anggaran daerah serta pelaporan keuangan anggaran yang tidak relevan. Dengan demikian manajemen keuangan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel sangat diharapkan saat ini untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan terpercaya untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah secara keseluruhan selain Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Teknis yang berhubungan dengan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan ”pengelolaan atau manajemen keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Namun pengalaman menunjukkan berbagai masalah telah timbul karena manajemen keuangan daerah yang tidak baik seperti pengalokasian atau pembelanjaan dana daerah yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal serta pertanggunganjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat dan beberapa hal lain yang menyebabkan pemenuhan hak-hak masyarakat di berbagai daerah sering dikesampingkan (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 2014) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk penataan dan pembinaan bidang kearsipan dan keperpustakaan bagi pemerintah dan masyarakat NTT, sebagai lembaga pemerintah, diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan secara transparan dalam semua aspek, termasuk aspek keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan, dan aspek pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 2. Apakah aspek perencanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadapTransparansi pengelolaan keuangan daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 3. Apakah aspek pelaksanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 4. Apakah aspek pelaporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 5. Apakah aspek pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial 12 terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Aspek-aspek manajemen keuangan daerah meliputi aspek perencanaan, aspek penatausahaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai r sebesar 0,861. Nilai tersebut menjelaskan jika aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan aspek pengawasan mengalami kenaikan 1% maka akan membuat transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) pada DKP Provinsi NTT akan meningkat sebesar 0,86. 2. Aspek perencanaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,14. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek perencanaan 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,14. 3. Aspek penatausahaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,09. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek penatausahaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,09 satuan. 4. Aspek pelaporan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,40 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,40 satuan. 5. Aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,33 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pengawasan sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,33 satuan. Hipotesis dalam penelitian ini dan setelah dianalisis maka hipotesis kerja diterima kebenarannya dan Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ledo dan Sri (2017) dengan judul pengaruh aspek- aspek manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dapat mengemukakan hasil yang sama yaitu aspek-aspek manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saran bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu selalu megungkapkan seluruh transaksi penggunan anggaran dalam laporan keuangan yang jelas, netral dan tepat waktu. 2. Penyelenggaraan anggaran publik dan penerapan akuntansi perlu dilakukan pemantauan setiap saat 3. Perlu selalu menpublikasikan tentang pelaksaaan, kendala dan kesiapan penyusunan program kegiatan. 4. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta memberikan ide dan saran untuk perbaikan program kerja melalui kotak saran.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi ini : “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI TERHADAP SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.B/2015/PN.Sag dan Putusan Nomor : 273 K/Pid/2016)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri SanggauTerhadap Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Pencurian?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 273 K/Pid/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 264/Pid.B/2015/PN.Sag . Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sanggau dengan pertimbangan bahwa perbuatan Suherman (Terdakwa I) dan Amonius Rino (Terdakwa II) dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal Tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 yaitu unsur setiap orang, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur Dengan Maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II (Amonius Rino). Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya olehnya Pengadilan Negeri Sanggau yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian. Khusunya pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” .dalam hal ini Pengadilan Negeri sanggau kurang pertimbangan hukum nya dalam menjatuhkan pidana. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidan Pencurian dengan pemberatan dan putusan bebas
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Putusan Pidana Pembinaan Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan dengan permasalahan bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya, Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif artinya bahwa sifat penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menguraikan suatu gejala sosial atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan penerapan suatu norma (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Varibel bebas adalah putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan variabel terikat adalah pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sumber data dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang jenisnya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui Studi pustka atau dokument. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan menjadi beberapa pertimbangan, yaitu: pertimbangan tentang tuntutan pidana penunutut umum; pertimbangan tentang saran balai pemasyarakatan; mempertimbangkan segi masa depan anak; dan kualitas nilai barang atau obyek curian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar Penuntut umum harus lebih sigap dan tegas serta menerangkan secara eksplisit tentang nilai keadilan dan kemanusian terhadap tuntutan hukuman pidana kepada anak tersebut; selain itu, meskipun apa yang direkomendasikan BAPAS tidak menjadi hal yang mutlak bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, tetapi BAPAS harus lebih tepat serta menerangkan lebih eksplisit tentang nilai keadilan dan kemanusian terhadap hukuman pidana kepada anak tersebut; selanjutnya, anak yang merupakan generasi penerus bangsa maka apa yang berkaitan dengan keadaan yang meringankan tersebut dapat membantu anak dalam mengurangi masa kurungan, sebab perkara pidana anak lebih menekan pada nilai keadilan dan kemanusian bagi diri anak; dan apabila anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kualitas nilai barang curian yang sekecil apapun tidak menjadikan suatu alasan bahwa anak tersebut tidak dapat dipidana, oleh karena anak tidak boleh lagi melakukan pencurian dengan jenis barang curian apapun. Kata Kunci: Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, Anak, Pencurian
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi penulis adalah: DISPARITAS TENTANG PEMBERATAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG. Rumusan masalah dalam skrpsi ini adalah: apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sehingga terjadi pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang?.Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi pemberatan hukum oleh Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas terhadap terdakwa adalah : 1. Adanya pemberatan hukum dari hakim pengadilan tinggi terhadap kualitas perbuatan dari terdakwa. 2. Adanya pemberatan hukum dari hakim pengadilan tinggi terhadap akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa. Saran dari penelitian ini adalah : 1. Agar hakim di dalam mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa, benar-benar memperhatikan cara yang di lakukan terdakwa. 2. Agar hakim di dalam mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa, benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap keluarga korban.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pagawai adalah kinerja pegawai. Suatu organisasi dapat bertahan jika setiap kegiatan pegawai didukung oleh kinerja pegawai. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memperhatikan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan teknologi informasi pada pegawai. pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang mendorong pegawai untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu teknoligi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai, pengaruh pengelolaan sumber daya (sdm) dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang karena penulis menemukan bahwa terdapat kurangnya tingkat SDM pegawai serta kurangnya tngkat teknologi informasi. Konsep penelitian dalam skripsi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja pegawai. Mengungkapkan kinerja adalah Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu, 2009). Menurut Kadir dan Triwahyuni (2003:2) “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi” 12 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 47 orang pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang pegawai.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian, dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis deskriptif presentase diketahuai bahwa pengelolaan SDM pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang berada dalam kategori rendah. Teknlogi informasi dalam kategori rendah, dan kinerja pegawai juga berada dalam kategori rendah. Dalam analisi lanjutan yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda diketahui bahwa pengelolaan SDM berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,162 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,193 yang berarti semakin baik pengelolaan SDM, semakin tinggi pula kinerja pegawai, sedangkan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,184 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,156 yang berarti semakin baik Teknologi informasi semakin tinggi pula kinerja pegawai.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian produk Kentucky Fried Chicken pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UKAW Kupang. Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan data top brand index Restoran Fast Food Indonesia diketahui bahwa KFC menguasai pangsa pasar makanan siap saji di Indonesia dalam waktu 3 tahun terakhir dengan adanya fluktuasi tingkat persentasi dari tahun 2018 sebesar 42,7% turun menjadi 26,2%. Setelah itu pada tahun 2020 naik menjadi 26,4%. Dan akan semakin banyak restoran cepat saji yang berada di Indonesia tentu akan meningkatkan pangsa pasarnya. Hal ini menjadi masalah atau tantangan bagi KFC untuk secara terus menerus memperkuat dan mempertahankan citra mereknya di benak konsumen, menjaga kualitas produk dan harga produk serta menciptakan strategi-strategi bisnis yang inovatif dan modern. Peneliti memilih restoran makanan siap saji dengan merek KFC dibandingkan dengan merek lain adalah karena kuatnya citra merek dari KFC dan merupakan salah satu restoran makanan siap saji yang terpilih sebagai top brand dalam kategori restoran fast food di Indonesia. Keputusan pembelian yang dilakukan pelanggan melibatkan keyakinan pelanggan pada suatu produk sehingga timbul rasa percaya diri atas kebenaran tindakan yang diambil. Rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian yang diambilnya mempresentasikan sejauh mana pelanggan memiliki keyakinan diri atas keputusannya memilih suatu produk. Faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika konsumen melakukan pembelian seperti harga dan citra merek agar dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian atas produknya. Faktor pertama xvi yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah citra merek. Merek juga merupakan hal terpenting, karena merek akan membawa citra suatu perusahaan. Merek adalah nama, istilah, tanda atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Selain itu, harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam memilih produk atau jasa, kesesuaian harga dengan manfaat yang diterima akan menciptakan kepuasan konsumen. Apabila ada dua produk atau lebih dengan kualitas yang sama konsumen akan membandingkan harga dan memilih yang lebih terjangkau. Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan. Sehingga persoalan dalam penelitian ini adalah apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Kentucky Fried Chicken pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UKAW Kupang dan apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Kentucky Fried Chicken pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UKAW Kupang. Dan dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian ini dan menyelesaikan persoalan tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa pembagian kuesioner secara online dengan memanfaatkan fasilitas google docs. Dan hasil pengumpulan data tersebut diuji berdasarkan analisis regresi dan didapati persamaan regresi linier berganda Y = 12,339 + 0, 140 X1 + 0,282 X2. Selain itu, berdasarkan uji t hipotesis pertama variabel citra merek (X1) ditemukan thitung (2,381) > t table (1,662), maka Ho ditolak Ha diterima yaitu variabel citra merek (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Uji hipotesis kedua untuk variabel harga (X2) ditemukan thitung (3,217) > t table (1,662), maka Ho ditolak Ha diterima yaitu variabel harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Dan berdasarkan hasil analisis regresi maka besaran koefisien determinasi R2 sebesar 0,276 artinya bahwa sebesar 27,6% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel citra merek dan harga. Sedangkan sisanya 72,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. xvii Penelitian ini menunjukkan teori bahwa citra merek dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Kentucky Fried Chicken pada mahasiswa fakultas ekonomi jurusan manajemen UKAW Kupang. Berkaitan dengan citra merek produk Kentucky Fried Chicken sebaiknya perlu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Kentucky Fried Chicken dengan menyajikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen. Berkaitan dengan harga produk Kentucky Fried Chicken sebaiknya perlu meningkatkan daya saing harga dengan memberi potongan harga produk Kentucky Fried Chicken bagi pelanggan dan meningkatkan kesesuaian harga dengan kualitas dan manfaat produk untuk meningkatkan keputusan pembelian produk Kentucky Fried Chicken.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi adalah DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN. Rumusan masalah“Mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana kepada para terdakwa dalam tindak pidana penipuan”?.Tujuan Penelitian:Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan pemidanaan terdakwa tindak pidana penipuan.Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penilitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan mengkaji Putusan No.637/Pid.B/2017/PN Jmb putusan no 361/pid.B/2018/PN Jmb putusan No. 873/Pid.B/2019/Pn Jmb putusan No. 298/Pid.B/2018/PN.Jmb dan Putusan No.06/Pid.B/2017/PN.Jmb. Hasil dari penelitian ini adalah mengapa terjadinya disparitas penjatuhan sangsi kepada para terdakwa dalam tindak pidana penipuan adalah. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, serta sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data ini menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian dalam penelitian ini terkait dengan mengapa terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut: a.Tuntutan pemidanaan oleh penutut umum yang berbeda-beda . (alasan yuridis) b. Kualitas perbuatan terdakwa .(alasan sosiologis) c. Indenpendensi hakim .(alasan yuridis) d. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa . (alasan sosiologis) Berdasrakan kesimpulan hasil penelitian yang telah ditemukan, maka penulis memberikan saran : a. Agar hakim memperhatikan kerugian yang ada supaya korban mendapatkan pengambalian hak korban Kata Kunci :perbedaan putusan hakim tindak pidana penipuan
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul: Tinjauan yuridis putusan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjahtuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama ? Tujuan : untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjahtuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama, manfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pengrusakan barang secara bersama-sama berdasarkan pada: 1). Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 2). Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa., adapun saran dari penulis: 1). Didalam memutuskan tindak pidana pengrusakan barang hakim harus benar-benar memperhatikan motif dari terdakwa. 2). Didalam memutuskan tindak pidana pengrusakan barang hakim harus benar-benar memperhatikan dari kualitas terdakwa. Kata kunci : Putusan Pemidanaan, pelaku tindak pidana, pengrusakan barang, secara besama-sama
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi: Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jaminan Kredit Dan Jual Beli Tanah Oleh Pengadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembatalan jaminan kredit dan jual beli tanah?. Dengan tujuan penelitian yakni adalah Untuk mengetahui : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembatalan jaminan kredit dan jual beli tanah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variabel penelitian Adalah Variabel Bebas, Yakni; pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembatalan jaminan kredit dan jual beli tanah dan variabel terikat yakni: Putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Penjamin kredit dan penjual yang memiliki itikad buruk. 2. Kurangnya kehati-hatian dari kreditur dan pembeli. 3. Ketidakpastian perjanjian jaminan kredit. Saran dari penelitian ini : Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis memberikan saran kepada kreditur dan jual beli tanah untuk lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian kredit dan jual beli tanah, dan sebaiknya perjanjian pokok dan perjanjian jaminan dilakukan pemisahan untuk menghindari timbulnya perkara.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Juduldari skripsi ini adalah,DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE, JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA TANAH ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH,RumusanMasalahdariskripsiiniadalah,MengapaterjadidisparitasantaraPutusan Judex Factie,Putusan Judex Juris danPutusanPeninjauan Kembali,Tujuandaripenelitianskripsiiniadalah,Untukmengetahuimengapaterjadidisparitasantara judex factie,judex juris dan putusanpeninjauankembaliPenelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Nomor 155/PDT.G/2016/PN.Blb, Nomor. 365 /PDT/2017/PT.Bdg, Nomor.2429 K/Pdt/2018,Nomor. 446 PK/PDT/2020. Berdasarkanhasilanalisisdiatasmakadapatdiambilkesimpulan : 1) Karena judex factiedan majelishakim peninjauankembalimempertimbangkanbahwatanahsengketabukanlahtanahnegara 2)Karena judex factie dan majelis hakim peninjauankembalimempertimbangkanbahwatergugattidakmempunyaibuktihakatastanahobjeksengketa 3)Karena judex factiedan majelishakim peninjauankembalimempertimbangkanbahwatanahobjeksengketatelahmempunyaisertifikatmilikpenggugat Sedangkan judex juris mempertimbangkansecaraberbedadenganputusan judex factie dan peninjauankembaliadalah : 1)Judex factietelah salah menerapkanhukum 2)Tergugatataupemohonkasasitelahmenguasaitanahobjeksengketasecaraterusmeneruskuranglebih 46 tahun. Lalu Mahkamah Agung dalamtingkatpeninjauankembalimempertimbangakanbahwaadanyakekeliruan dan kekhilafan yang nyatadalamputusan judex juris. Sedangkan judex juris mempertimbangkansecaraberbedadenganputusan judex factie dan peninjauankembali,berdasrakankesimpulanhasilpenelitian yang telahditemukan, makapenulismemberikansaran:agarmajelis hakim lebihmemperhatikanalatbukti yang adadalampersidangansehinggansehinngatidakterjadidisparitasputusandalam judex factie dan judex juris denganputusanpeninjauankembali. KataKunci:PembatalanPutusan,PerkaraPerdata,SengketaTanah
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul:Deskripsi tentang modus terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dalam pencalonan.permasalahandalampenelitianiniadalah:bagaimana modus terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dalam pencalonan ?tujuandaripenelitianiniadalah:untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dalam pencalonan.yang bermanfaatsecara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalahmetodepenelitiannormatif yangdianalisissecaradeskriptifkualitatifsesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. berdasarkan pada hasilanalisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pertimbangan Hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap Kepala Desa dalam modus pemalsuan Ijazah berdasarkan pada: 1. membuat stempel palsu dan menggantikan pas foto. 2. merubah tahun kelahiran pada ijazah. 3. menggunakan ijazah milik orang lain.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi adalah, “Deskripsi Tentang Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana ? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 (dua) variabel yaitu, variabel bebas tentak bentuk tindak pidana korupsi dana desa dan variabel terikat yaitu tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri kupang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terpidana yaitu: 1. Terpidana tidak mencatat seluru pengeluaran belanja dana desa, me mark up harga dan menggunakan bukti fiktif. 2. Terpidana mengambil alih kewenangan bendahara desa dan melakukan pembayaran lebih kepada kontraktor yang tidak sesuai dengan volume bahan material dalam kontrak kerja. 3. Terpidana mengambil alih kewenangan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan memanipulasi dokumen pelelangan. 4. Terpidana memalsukan nota belanja bahan bangunan. 5. Terpidana memalsukan administrasi pertanggungjawaban dana desa. 6. Terpidana tidak menyetor uang pajak perolehan hasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) ke kas Negara. Merujuk pada hasil penelitian di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah membentuk tim khusus disetiap Desa yang ditugaskan untuk menasehat Kepala Desa beserta aparat Desa agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawa mereka bisa memahami peraturan perundang-undangan dengan benar seperti langkah-langkah apa yang seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam mengelola Keuangan Desa. 2. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih seperti Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar bisa menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya atau setimpal dengan perbuatanya, dengan demikian setiap orang yang hendak melakukan niat jahat dengan cara korupsi yang akan datang dikemudian hari dengan sendirinya sudah merasa takut. Kata Kunci: Bentuk Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Metusalak Modu, 2021. Analisis Yuridis Pembatalan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Hakim Merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu , Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? Dengan tujun penelitian yakni untuk mengetahui bagaimnana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variabel penelitian adalah variabel bebas, yakni; pembatalan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh hakim di Pengadilan, dan variabel terikat yakni; dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 adalah sebagai berikut. 1. Hakim Pengadilan Negeri membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karna berdasarkan fakta-fakta yang terungkapkan dipersidangan serta berkas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, tidak terdapat fakta yang menunjukan pemohon keberatan dan termohon keberatan telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara. Dan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan terkait dengan pilihan hukum tersebut dikatakan bahwa jika suatu saat terjadi perselisihan dalam pembiayaan ini maka Pengadilan Negerilah yang punya Wewenanag menyelesaikan masalah ini bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi yaitu berhenti membayar angsuran atau cicilannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsum Kata Kunci : Pembatalan Putusan Badan Penyelesaiana Sengketa Konsumen(BPSK)
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi ini: kajian yuridis tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin, rumusan masalah dari skripsi ini adalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin. tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatukan bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanap izin. jenis penelitian ini adalah: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variable penelitian adalah variable bebas, yakni; Pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin Pertimbangan hakim terhadap alat bukti Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan Kata Kunci : Tindak pidana penyimpanan, pengangkutan, dan perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah :Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Baturaja. Hakim dalam hal ini juga harus dapat me mberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim seperti inilah yang banyak menuai persoalan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan yang berbeda Judul adalah: Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pengadilan Negeri Baturaja. Masalah dalam penelitian ini dalah: Bagaimana dasar pertimbanagan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sehingga terjadi disparitas putusan terhadapa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tujuan penelitan yaitu: Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sehingga terjadi disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, penelitian menemukan 4 alasan yang menjadi dasar prtimbangan hakim Pengadilan Negeri baturaaja sehingga terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekeasan . 1. Tuntutan Yang Berbeda Dari Jaksa Penuntut Umum 2. Indenpedensi Hakim 3. Kualitas Perbuatan Terdakwa 4. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi penulis adalah deskripsi tentangmodus operandi pemerkosaan berlanjut terhadap anak. Rumusan masalah di dalampenulisaniniadalah: Apa modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahuimodus dari pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak..Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak, sedangkan variabel terikatnya adalah perbedaan putusan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan berlanjut pada anak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan terkait dengan modus operandi dari tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak secara berlanjut, dapat penulis simpulkan bahwa ;modus operandi dari pemerkosaan terhadap anak secara berlanjut adalah : 1) Merayu disertai kekerasan (untuk dapat kesempatan setubuhi korban) diikuti dengan janji untuk bertanggung jawab, agar pemerkosaan berlanjut dapat dilakukan oleh terdakwa. 2) Mengawali dengan merayu dan diikuti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban (anak) melakukan pemerkosaan dengannya dan untuk pemerkosaan tersebut dapat berlanjut. 3) Mengawali dengan merayu dan berpacaran agar awal pemerkosaan dapat dilakukan kemudian berawal dari pacaran, lalu merayu dan janji untuk bertanggung jawab menjadi jalan untuk pemerkosaan berlanjut dilakukan lancer 4) Marayu kemudian melakukan kekerasan (kerena ada perlawanan dari korban) setelah pemerkosaan awal dilakukan diikuti ancaman guna pemerkosaan berlanjut dapat dilaksanakan. 5) Membujuk korban dan janji untuk mengawini/menikahi korban untuk memperoleh kesempatan melakukan pemerkosaan secara berlanjut. Kata Kunci : Modus Operandi, Pemerkosaan Anak, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI JudulSkripsi:AnalisisYuridisPutusan Hakim DalamSengketaPelanggaranHakCipta Di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusat, denganRumusanmasalahputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanadayang dikabulkanPenelitianinibertujuanuntukmengetahuiputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan. Pertimbanganhasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbangan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan, Hasilpenelitianyangdigunakandalampenelitianinipenelitiannormatif,Varibelyangdingunakanada 2(dua)yaituVariabelbebasdanVariabelterikatdalampenelitianini variable bebasadalahpelanggaranhakciptadan variable terikatadalahputusan hakim terhadappelanggaranhakcipta Hasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbanganhakimdalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegariniaga Jakarta pusatdanmengapaputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkanyaitu: 1. Gugatanpenggugattidakdapatditerimakarenagugatanpenggugattidakmemenuhisyaratformilyaitu : a. Gugatankaburdantidakjelas ( obscuur libel) b. Penggugattidakmemilikikewenanganuntukmengajukangugatan (legal persona standi in judicio ) 2. Gugatanpenggugatdikabulkankarenapenggugatberhasilmembuktikandalilgugatnya KataKunci:Putusan ,Hakim ,pelanggaran, hakdancipta
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Struktur perekonomian Indonesia membagi kegiatan ekonomi menjadi tiga (3) kelompok badan usaha,yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional.Zaelani (2013). Masalah yang sering dihadapi dalam dunia usaha umumnya adalah kurangnya permodalan, kemitraan, serta peluang usaha. Jika hanya mengandalkan modal sendiri maka sangat sulit untuk mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga menjadi lama.Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.
Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :Variabel pemberian kredit yang digunakan oleh KOPDIT swasti Sari Cabang Oesao yaitu dari segi jangka waktu, tujuan dan kegunaan nya, kolektibilitas (kredit lancar) ,dan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur. Variabel pendapatan usaha digunakan oleh KOPDIT Swasti Sari Cabang Oesao yaitu pendapatan operasi dan pendapatan non operasi dengan meningkatkan pendapatan usaha setiap tahun nya.Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel pemberian kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. KOPDIT Swasti Sari Cabang Oesao.Hasil dari uji coefficientsa menujukan bahwa variabel pemberian kredit berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha KOPDIT Swasti Sari Cabang Oesao , hasil perhitungan menujukan bahwa koefisien determinasi sebesar, 0,997, artinya angka tersebut menujukan pengaruh antara variabel independen yaitu pendapatan usaha di KOPDIT Swasti Sari Cabang Oesao dengan variabel dependen pemberian kredit relatif kuat karna semakin diatas nol.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Perhitungan harga pokok penjualan harus dilakukan teliti dan tepat karena berhubungan dengan harga barang yang akan dijual kepada pasar. Harga pokok penjualan atau HPP adalah patokan dalam menentukan harga jual suatu produk. Jika harga terlalu turun, maka Perusahaan bisa mengalami kerugian, sedangkan jika harga terlalu mahal, akan mengakibatkan hasil produk tidak sesuai dengan target pasar dan Perusahaan akan gagal memasarkan produk.
Penetapan Harga Pokok Penjualan berkaitan erat dengan Volume penjualan yang adalah merupakan hasil akhir yang dicapai Perusahaan dari penjualan produk yang dilakukan berdasarkan target yang diasumsikan dengan realisasi yang ingin dicapai. Tujuan Penelitian ini adalah ntuk mengetahui apakah ada pengaruh penetapan Harga Pokok Penjualan terhadap Volume Penjualan Rumput Laut oleh para petani budidaya di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan jumlah Sampel Penelitian yang adalah para Petani Budidaya Rumput Laut aktif di Desa Tablolong sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis
kuantitatif Uji T (Uji Pengaruh) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada musim bagus dimana jumlah produk rumput laut meningkat, penetapan HPP berpengaruh signifikan terhadap Volume Penjualan; sedangkan pada musim kurang bagus dimana jumlah produk rumput laut yang dihasilkan sedikit, tidak ada pengaruh signifikan dari HPP terhadap Volume Penjualan.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT berdasarkan PSAP N. 07 tahun 2010 dalam kegiatan operasional instansi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Neraca, catatan atas laporan keuangan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penjodohan pola (pattern matching) yaitu membandingkan antara teori utama yaitu PSAP No. 07 / 2010 dengan praktik / kondisi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yang meliputi pengakuan, pengukuan, pengeluaran, penyusutan, dan pengungkapan pada periode 2017-2018 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Namun penghentian dan pelepasan aset tetap belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07
