PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN SABU RAIJUA
ABSTRAK Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Dewi, 2015). Ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, indeks kualitas hidup, urbanisasi dan indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan (Parsiyo dan Widya, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian di suatu negara pada periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Diantara ketiga komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini Daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, dengan mengotimalkan sumber pendapatan daerah yang di hasilkan, dalam hal ini termasuk semua kekayaan yang di kuasai oleh Daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya di gunakan untuk membiayai semua kebutuhan untuk penyelenggaraan urusan Daerah tersebut baik urusan wajib maupun urusan pilihan, untuk menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhan belanja Daerah tersebut. Selain itu dalam wujud komitmennya dalam penerapan otonomi daerah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan mengalokasikan dana-dana yang dapat menambah sumber pendapatan bagi kabupaten/kota yang merupakan hak bagi kabupaten/kota atau yang bersifat bantuan maupun hibah. Fenomena inilah yang menarik untuk di teliti.