ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
ANALISIS KOMPENEN-KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PADA KOTA KUPANG
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya masing-masing dan membentuk dalam suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta dapat mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Otonomi daerah yang telah berlangsung menutut masing-masing daerahnya untuk dapat mengembangkan potensi dan segala aspek yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Pendapatan daerah diklarifikasikan dalam dua sumber pokok yaitu pendapatan asli yang berasal dari pemerintah pusat seperti pajak Negara, bea cukai, ganjaran, subsidi dan sumbangan Negara. Pendapatan daerah sangatlah penting untuk di kelola dengan baik karena merupakan sumber daya keuangan untuk kegiatan otonomi daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar di samping bagi hasil pajak dan non pajak ,penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dengan PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelakasanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Maka ditemukan permasalahan yang muncul bahwa antara jumlah PAD di kota kupang tiap tahunnya cenderung fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima dan realisasinya cenderung mengalami perubahan.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum.
Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran antar jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan.
Realisasi komponen PAD seperti pajak, retribusi pada tahun 2017 – 2021 menghasilkan angka yang fluktuatif. Adapun penyebab hal ini adalah beberapa realisasi komponen PAD (pajak, retribusi) yang belum optimal. Realisasi kontribusi setiap komponen PAD Kota kupang menunjukkan trend yang fluktuatif pada tahun 2017-2021. Salah satu komponen PAD yang memiliki tingkat realisasi kontribusi tinggi adalah pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap Total pendapatan pajak dan retribusi pemerintah Kota Kupang tahun 2017 sampai 2021 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Variabel PAD yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2017 sampai 2021 yaitu pajak daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,50% dan yang kedua paling besar adalah retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,12 dengan kriteria baik pada retribusi jasa umum ,
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh faktor jumlah kendaraan yang beroperasi, faktor bobot kendaraan bermotor dan faktor tarif pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan yang terdata sebagai obyek pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini patut dipahami bahwa pada setiap tahun kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan yang di imbangi dengan adanya penetapan tarif pajak yang ditetapkan untuk kendaraan bermotor umum maupun kendaraan bermotor bukan umum (pribadi) akan membawa dampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuansebagai berikut : (1). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kupang. (2). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang ? (2). Seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang? Berdasarkan pada persoalan penelitian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : (1). Jumlah kendaraan bermotor didugaberpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. (2). Diduga tarif pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bemotor di Kota Kupang. Sesuai hasil penelitian yang dipaparkan diatas, maka hasil analisis secara statistik dengan menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diketahuiuntuk variabel jumlah kendaraan bermotor roda dua (b1) adalah 1.954.791. Nilai ini mengandung suatu arti bahwa dengan adanya jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 1.954.791, standar kesalahan atau error yang diketahui sebesar 12.506.146 dengan nilai konstanta untuk variabel jumlah kendaraan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua adalah -7.604.338.641 dengan standar kesalahan atau error yang diketahui sebesar 2.554.006.349. Dengan demikian, maka bentuk persamaan yang dirumuskan adalah Y = -7.604.338.641-1.954,791 X1. Apabila ditinjau dari segi pengaruhnya maka sesuai analisis diketahui bahwa nilai korelasi untuk variabel X1 (jumlah kendaraan bermotor roda dua) berpengaruh terhadap variabel peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 0,821 dengan tingkat signifikan -0,023. Hal ini diperjelas pada tabel koefisien yang menunjukkan thitung untuk variabel X1 (jumlah kendaraan bermotor roda dua adalah 0,156 dengan tingkat signifikan adalah 0,883, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai ttabel, maka thitung = 0,821 > ttabel = 0,156, artinya secara parsial variabel jumlah kendaraan bermotor roda dua berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua, sehingga kaidah pengambilan keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Untuk variabel tarif pajak kendaraan bermotor roda dua (b2) adalah 252.664.850. Nilai ini mengandung suatu arti bahwa dengan adanya tarif pajak yang ditetapkan sebesar 2% mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor rodadua dengan standar kesalahan atau error yang diketahui sebesar 46.562,765, dengan nilai konstanta untuk variabel tarif pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua adalah - 7.604.338.641 dengan standar kesalahan atau error yang diketahui sebesar 2.554.006.349. Dengan demikian, maka bentuk persamaan yang dirumuskan adalah Y = -7.604.338.641+252.664,850 X2. Dari bentuk persamaan di atas, jika dilihat dari pengaruhnya maka sesuai analisis diketahui bahwa nilai korelasi untuk variabel X2 (tarif pajak kendaraan bermotor roda dua) berpengaruh terhadap variabel peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 0,813 dengan tingkat signifikan 0,026. Hal ini diperjelas pada tabel koefisien yang menunjukkan thitung untuk variabel X2 (tarif pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah 5,426 dengan tingkat signifikan adalah 0,006, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai ttabel, maka thitung = 0,813 ttabel = 5,426, artinya secara parsial variabel tarif pajak kendaraan bermotor roda dua berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua sehingga kaidah pengambilan keputusan yang di ambil adalah H0 diterima. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka sebagai informasi masukan atau saran dalam penelitian ini adalah ditujukkan bagi para petugas agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta kebijakan dalam menangani wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak yang berlangsung satu tahun sekali.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
lLatar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada potensi penerapan pajak karbon bagi pendapatan daerah menggunakan metode perhitungan pajak karbon pada sektor nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak karbon di sektor usaha nelayan dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 orang nelayan dan dokumentasi dari total 177 kapal nelayan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang. Metode penangkapan ikan yang akan dianalisis meliputi Mini Purse Seine, Hand Line, Rawai Dasar, dan Pole and Line. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan rumus yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi dari pajak karbon sebagai sumber pendapatan bagi daerah, dengan jumlah sebesar Rp 59.874.468,73 untuk lima bulan periode Agustus - Desember 2022. Metode penangkapan ikan Rawai Dasar menunjukkan pendapatan tertinggi, sementara Mini Purse Seine memiliki pendapatan terendah. Fluktuasi harga terjadi pada masing-masing metode penangkapan ikan dari bulan Agustus hingga Desember. implikasi dari hasil penelitian mencatat bahwa tarif pajak karbon yang digunakan masih rendah, dan implikasinya adalah perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan tarif pajak karbon yang optimal agar dapat memberikan insentif yang cukup bagi pengurangan emisi. Tarif pajak karbon yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi yang signifikan dalam sektor perikanan nelayan.
