ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI
Judul Skripsi ini adalah “Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Pergantian Jenis Kelamin”. Rumusan masalah yaitu Apakah yang menjadi alasan permohonan pergantian Jenis kelamin Oleh Pemohon, Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian Janis Kelamin dan Apakah akibat hukum dari terjadinya pergantian Jenis kelamin terhadap pemohon.Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui alasan permohonan pergantian Jenis Kelamin oleh pemohon, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis Kelamin,dan Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya pergantian Jenis kelamin terhadap Pemohon. Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alasan pemohon mengajukan pergantian jenis kelamin ,dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis Kelamin dan akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penetapan hakim terhadap pergantian jenis kelamin
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Adapun yang menjadi alasan permohonan pergantian Jenis kelamin oleh Pemohon adalah : 1) Pemohon merasa minder ditengah kehidupan masyarakat 2) Adanya kelainan hormon dalam diri pemohon 3) Ciri fisik pemohon lebih mirip laki-laki daripada perempuan atau sebaliknya 4 ) Pemohon sudah menjalani operasi pergantian jenis kelamin. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin adalah : 1)Hakim memandang ciri fisik pemohon lebih mirip laki laki dan sebaliknya. 2)Terdapat fakta bahwa kromosom pemohon lebih banyak kromosom laki-laki dan sebaliknya. 3) Fakta bahwa pemohon telah melakukan operasi pergantian Kelamin Akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon adalah: 1) Jenis kelamin pemohon berubah 2) Jenis kelamin dan nama pemohon dalam buku atau kartu identitas berubah.
Saran, 1) Pemerintah diharapkan merancang dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin serta memperjelas dan mempertegas dari sisi hukum positif lainnya mengenai perubahan jenis kelamin ini dikarenakan juga peraturan ini belum diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan seorang transgender yang sudah merubah jenis kelamin tidak memilki kejelasan seacara identitas maupun legalitas kepastian hukum.2) Peran masyarakat diharapkan mengetahui bahwa kondisi dari seorang transgender tidak ingin juga memiliki ketidakpastian dalam jenis kelaminnya, hal ini tidak dikehendaki pula oleh dalam diri seorang transgender dikarenakan kondisi tersebut dibawanya sejak lahir. Sebaliknya seorang transgender didampingi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut.
Kata kunci : Penetapan Hakim, Permohonan Pergantian Jenis Kelamin
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemahaman wajib pajak akan peraturan yang di berlakukan pada PP nomor 23 tahun 2018 sangat penting dalam penerapannya. Pengaruh adanya PP nomor 23 tahun 2018 sangat dirasakan dan disadari oleh pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun banyak perbedaan pengaruh yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Ada yang merasakan kemudahan serta masih ada yang belum merasakan kemudahan dari PP nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perhitungan, Penetapan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada CV. (RTD) Surya Citra Timor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif komperaktif dengan pendekatan kualitatif. CV. (RTD) Surya Citra Timor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang (cargo) baik melalui pesawat maupun kapal. Omset setahun CV. (RTD) Surya Citra Timor tidak mencapai Rp 4.800.000.000 sehingga CV. (RTD) Surya Citra Timor masuk dalam golongan UMKM yang mana perlakuan pajaknya adalah 0,5% dari omset sesuai dengan PP No 23 tahun 2018. CV. (RTD) Surya Citra Timor memiliki omset dibawah Rp. 4.800.000.000. Pada tahun 2017 CV. (RTD) Surya Citra Timor memiliki omset Rp. 3.442.000.000, pada tahun 2018 dan tahun 2019 CV. (RTD) Surya Citra Timor mengalami penurunan pengiriman barang sehingga omset menjadi menurun karena biaya angkutan jalan yang mahal dan tidak fleksibel . CV. (RTD) Surya Citra Timor, telah melayani kebutuhan para pelanggan akan pengurusan custom clearance pengiriman barang selama lebih dari 12 tahun. Hingga saat ini, CV. (RTD) Surya Citra Timor memiliki sekitar 200 pelanggan full container dan 350 pelanggan eceran, dengan jaringan di surabaya, kupang, soe, kefa, atambua, dan dili (Timor Leste). CV. (RTD) Surya Citra Timor mampu memenuhi kebutuhan ekspedisi pelanggan dari mana saja, agen di Dili memungkinkan untuk membantu pengiriman barang-barang dari luar indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
INTISARI Judul dari skripsi adalah, Analisis Yuridis Penetapan Noneksekutabel Pengadilan Negeri Ambon Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 161 K/Pid.Sus/2012. Rumusan Masalah Bagaimanakahpertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi adalah putusan yang non eksekutabel?.Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kesimpulan Penulis tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang non eksekutabel adalah karena putusan Mahkamah Agung RI No. 161 K/PIS.SUS/2012, tanggal 10 April 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karena tidak mencantumkan perintah penahanan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 1. Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana perlu memperhatikan juga latar belakang dari masalah tersebut sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusanyang adil dan memiliki kepastian hukum. 2. Hendaknya Pemerintah dapat lebih menegakan hukum sebagaimana mestinya agar tidak terjadi lagi korupsi baik itu di pemerintahan pusat ataupun di daerah karena akan menyebabkan kerugian yang di alamani oleh Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Penetapan Non Eksekutabel , Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung
