2021 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERBANDINGAN TEPUNG KELOR ( Moringa Oliafera Lam)DAN TEPUNG LABUKUNING (Cucurbita moschata. D) PADA TEPUNG TERIGU TERHADAP SIFAT FISIK KIMIA DAN ORGANOLEPTIK CAKE (AMA FERDI TAGI HUMA*) (Ir. M. NUHAMARA MP **)( Ir. I.D.A.A.R.R.AdI, MP **) Penelitian bertujuan untuk mengtahui perbandingan rasio tepung kelor dan tepung labu kuning pada tepung terigu dalam menghasilkan kualitas cake. Penelitian ini di laksanakan pada bulan juli tahun 2021 bertempat di laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 4 kali ulangan sehingga didapat 12 unit pecobaan, dengan persentase tepung kelor 1% tepung labu kuning 10%, tepung kelor 2,5% tepung labu kuning 20% dan tepung kelor 5% tepung labu kuning 25%. variabel yang di amati adalah aroma, rasa, warna dan tekstur. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan terbaik organoleptik terdapat pada perlakuan C dengan nilai rata-rata tingkat kesukaan warna 4,58 tekstur 4,75 aroma 4,58 dan rasa 4,75 dengan kategori sangat suka Kata Kunci : Tepung Kelor, Tepung Labu Kuning, Tepung Terigu, Cake.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) NAMA : MARIA SELVIANA H.BRIA NIM : 17191635 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul: “ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) ” Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan efektif dan Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan Seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten malaka. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Efektivitas adalah tingkat pencapaian ghasil program dengan target yang ditetapkan. secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output efektivitas menunjukan kesuksesan atau dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil dengan hasilnya yang sesungguhnya dicapai efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan didalam daerah sendiri. pendapatan daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Populasi penelitian ini adalah data yang digunakan diambil laporan xi realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2014-2020. populasi dalam penelitian ini akan melakukan analisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Dalam analisis data ini penulis mendeskripsikan indikator dari konsep penelitian pada analisis pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum dari objek Penelitian Yakni pajak daerah pada efektivitas, kontribusi dan pendapatan daerah Kabupaten Malaka.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis hasil analisis menunjukan bahwa Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka, maka Pada tahun 2016 efektivitasnya sebesar 141% dan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 29,26%,kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 106% karena realisainya adalah Rp9.694.332.176,30 meningkat tetapi targetnya turun menjdi Rp9.125.512.690 sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,79% . Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 79% dibandingkan dengan tahun 2017, karena angka realisasinya adalah Rp7.841.376.585 tetapi angka targetnya adalah Rp9.917.676.276 meningkat sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya menurun sebesar 41,05%, kemudian ada peningkatan pada tahun 2019 sebesar 108% karena angka realisasinya adalah Rp11.482.100.547 meningkat tetapi angga targetnya adalah Rp10.590.932.798 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 49,19% ,dan akhirnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 109% dibandingkan dengan tahun lalu, karena angka realisasi adalah Rp7.821.348.711,54 dan target adalah Rp7.161.050.000 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,53% . Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi : “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”. Rumusan masalahnya adalah mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penelantaran rumah tangga. sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah disparitas putusan pemidanaan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi yang menjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan terdakwa 4. Hal-hal yang memringankan dan memberatkan bagi terdakwa Diharapkan majelis Hakim harus lebih obyektif dalam memutus dan menjatukan putusan terhadap suatu kasus-kasus tindak pidana, agar tidak menimbulkan kecemburuan hukum di dalam masyarakat. Diharapkan kepada Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban penelantaran rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tentara Nasional Indonesia, Penelantaran Rumah Tangga.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
ABSTRAK Penelitian tentang penambahan ektrak jahe merah pada pembuatan susu sari biji kecipir telah di lakukan . Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali perlakuan yang telah dicobakan adalah Susu kecipir tanpa jahe merah,Penambahan ekstrak jahe merah 20%,Penambahan ekstrak jahe merah 30%. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan ekstrak jahe merah memberikan efek yang signifikan pada kualitas organoleptik dari susu sari biji kecipir. Penambahan sari jahe merah sebesar 20% dalam proses pembuatan susu sari biji kecipir memberikan efek pada warna dengan nilai 4.42 dengan kategori warna sangat disukai, rasa dengan nilai 4.42 dengan kategori rasa sangat disukai,dan aroma dengan nilai 4.67 dengan kategori aroma sangat disukai.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul dari skripsi adalah, Analisis Yuridis Penetapan Noneksekutabel Pengadilan Negeri Ambon Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 161 K/Pid.Sus/2012. Rumusan Masalah Bagaimanakahpertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi adalah putusan yang non eksekutabel?.Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kesimpulan Penulis tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang non eksekutabel adalah karena putusan Mahkamah Agung RI No. 161 K/PIS.SUS/2012, tanggal 10 April 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karena tidak mencantumkan perintah penahanan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 1. Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana perlu memperhatikan juga latar belakang dari masalah tersebut sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusanyang adil dan memiliki kepastian hukum. 2. Hendaknya Pemerintah dapat lebih menegakan hukum sebagaimana mestinya agar tidak terjadi lagi korupsi baik itu di pemerintahan pusat ataupun di daerah karena akan menyebabkan kerugian yang di alamani oleh Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Penetapan Non Eksekutabel , Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi ini : “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI TERHADAP SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.B/2015/PN.Sag dan Putusan Nomor : 273 K/Pid/2016)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri SanggauTerhadap Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Pencurian?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 273 K/Pid/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 264/Pid.B/2015/PN.Sag . Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sanggau dengan pertimbangan bahwa perbuatan Suherman (Terdakwa I) dan Amonius Rino (Terdakwa II) dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal Tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 yaitu unsur setiap orang, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur Dengan Maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II (Amonius Rino). Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya olehnya Pengadilan Negeri Sanggau yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian. Khusunya pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” .dalam hal ini Pengadilan Negeri sanggau kurang pertimbangan hukum nya dalam menjatuhkan pidana. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidan Pencurian dengan pemberatan dan putusan bebas
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
ANALISIS HUBUNGAN KEBUTUHAN SDM, KUALITAS KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL NTT
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pagawai adalah kinerja pegawai. Suatu organisasi dapat bertahan jika setiap kegiatan pegawai didukung oleh kinerja pegawai. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memperhatikan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan teknologi informasi pada pegawai. pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang mendorong pegawai untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu teknoligi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai, pengaruh pengelolaan sumber daya (sdm) dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang karena penulis menemukan bahwa terdapat kurangnya tingkat SDM pegawai serta kurangnya tngkat teknologi informasi. Konsep penelitian dalam skripsi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja pegawai. Mengungkapkan kinerja adalah Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu, 2009). Menurut Kadir dan Triwahyuni (2003:2) “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi” 12 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 47 orang pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang pegawai.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian, dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis deskriptif presentase diketahuai bahwa pengelolaan SDM pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang berada dalam kategori rendah. Teknlogi informasi dalam kategori rendah, dan kinerja pegawai juga berada dalam kategori rendah. Dalam analisi lanjutan yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda diketahui bahwa pengelolaan SDM berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,162 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,193 yang berarti semakin baik pengelolaan SDM, semakin tinggi pula kinerja pegawai, sedangkan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,184 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,156 yang berarti semakin baik Teknologi informasi semakin tinggi pula kinerja pegawai.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul: Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam membatalkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam membatalakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam membatalkan Sertipikat Hak Milik atas tanah berdasarkan pada: 1. Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cacat dari segi prosedural. 2. Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cacat dari segi substansi.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi KSP Solidaritas Sta. Maria Assumpta Kupang
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” Permasalahannyaadalah: Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang disparitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan?Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang disparitas tindak pidana pencurian dengan pemberatanyang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dengan studi putusan pengadilan, variabel yang digunakan adalah variabel bebasyaitu pertimbangan hakim menjatuhkan disparitas putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan variabel terikat yaitu putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secaradeskriptif kualitatif atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa disparitas penjatuhan pidana dalam putusan hakim yang terdiri dari: (1). Faktor hukum yang terdiri dari ancaman minimal dan maksimal dalam KUHP. (2). Tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan berbeda-beda yang dapat menimbulkan disparitas putusan hakim tindak pidana pencurian dengan pemberatan. (3). Kualitas perbuatan terdakwa dan alat bukti dilihat dari perbuatan dan akibat terhadap korban dengan adanya nilai kerugian yang dialami korban. (4). Faktor Subyek dari Pelaku dalam persidangan yang menentukan berat dan ringan dalam persidangan. (5). Hakim yang memeriksa berbeda karena adanya indepensi dari masing-masing hakim yang memeriksa setiap perkara di pengadilanmaka sarankan beberapa hal yaitu: (1). Bagi hakim perlu meningkatkan dan mengoptimalkan profesionalisme hakim dalam mempertimbangankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. (2). Perlu upaya pemidanaan yang tepat dan serasi serta penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan korban dan terdakwa dalam masyarakat dan kepentingan negara karena untuk menghilangkan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian sama sekali tidak mungkin karena faktor perundang-undangan telah mengatur secara limitatif dengan ancaman minimal dan maksimal yang memberikan kebebasan kepada hakim. Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak pidana, Pemberatan.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI “DisparitasPutusanPemidanaandalamkasustindakpidanapembunuhan di Pengadilan Negeri Soe” Permasalahannyaadalah:Mengapaterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soe?Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahuiterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soeyang bermanfaat secara teoritis dan praktis dengan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dengan studi putusan pengadilan, variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan terikat, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secaradeskriptif untukmemaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai menjawab atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwaterjadinya disparitasputusan pelaku tindak pidana disebabkan karena: 1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda. 2. Independensi hakim yang berbeda 3. Kualitasperbuatanterdakwa 4. Faktorsubyektifyaitu: faktoryang memberatkan danyang meringankan terdakwa. Untukmenghindariterjadinyadisparitasdalamputusanpemidanaan oleh hakim, makadisarankanagar hakim dalammemeriksaperkarapidanadisidangpengadilanmemperhatikanyurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis.perlumemeriksayurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis. . Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana, dan putusan hakim
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
PENGARUH LAMA WAKTU PERENDAMAN JAGUNG DALAM LARUTAN KAPUR (Ca(OH)2) SETELAH PEREBUSAN PADA PENGOLAHAN EMPING JAGUNG. ( ZEA MAYS L) Metriana EtiliaTaes ;* Ir. I.D.A.A.R.R.Adi, ** Ir. Melkianus Nuhamara. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Email: [email protected] ABSTRAK Pericarp ( kulit luar) pada jagung dapat mempengaruhi karakteristik fisik dan organoleptik emping jagung.Upaya perendaman( deffating) merupakan salah satu cara untuk melepaskan pericarp pada jagung supaya emping jagung yang di hasilkan berkualitas .Penelitian pengaruh lama waktu perendaman dalam larutan kapur ( Ca(OH)2) setelah perebusan Pada pengolahan emping jagung ( Zea Mays L) telah dilakukan pada bulan mei 2021.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu perendaman yang tepat untuk menghasilkan emping jagung yang berkualitas baik.Metode yang di gunakan dalam penelitain ini yaitu Rancangan acak legkap (RAL), dengan 4 Perlakuan dan masing-masing di ulang sebanyak 3 kali ulangan. Proses perendaman menggunakan air dan kapur 3 % dengan lama waktu perendaman 10,11,12,dan 13 jam. Hasil penelitian dengan perlakuan terbaik dari perndaman dalam larutan kapur dengan lama waktu yang berbeda dalam pengolahan emping jagung terdapat pada perlakuan C yaitu lama waktu perendaman 12 jam dengan nilai rata rata warna 4.583, rasa 4.783 tekstur 111.667 g Kata kunci: Perendaman, jagung, emping jagung, organoleptik,pengukuran dengan alat textur analyser. *(Peneliti)**( Pembimbing)
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelelangan Objek Perjanjian Akibat Wanprestasi. Permasalahandalampenelitianiniadalah: Mengapa pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat di terima tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan Menolak Gugatan ? Tujuandaripenelitian ini adalah : Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat di terima tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak gugatan. Jenis penelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahmetodepenelitian normative yangdianalisissecaradeskriptifkualitatifsesuaidenganbahan hukum primer,sekunderdantersier, variabel yang di gunakan adalah variabel bebas dan terikat. Berdasarkanpada hasil penelitian,makaBerdasarkan Hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan tidak dapat di terima dan di batalkan oleh Mahkamah agung Yaitu : 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima Karena : a. Gugatan Kabur/tidak Jelas . Gugatan kabur atau tidak jelas Karena dalil gugatan tidak berdasarkan adanya sengketa, dalam hal ini penggugat sebagai debitur mengajukan gugatan kepada kreditur yang pada pokoknya mohon agar tergugat tidak melakukan penjualan lelang, dan di nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan yang demikian adalah tanpa di dasari adanya persengketaan, karena penggugat sebagai debitur pada dasarnnya berkewajiban untuk membayar hutang kepada kreditur, maka gugatan yang tidak di dasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini di sebut tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan. b. Gugatan penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidakmelibatkan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL),Kantor jasa penilai public (KJPP),Sehingga seharusnya penggugat juga menarik kntor jasa penilai public (KJPP) Sebagai Pihak yang bertanggung jawab telah melakukan penilaian atas objek yang akan di lelang. 2. Mahkamah Agung Membatalkan putusan karena Judex facti salah menerapkan hukum. KataKunci : Perbuatan Melawan Hukum,Pelelangan,objek Perjanjian,Wanprestasi
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
JudulSkripsi :Deskripsi Tentang Perbedaan Pertimbangan HakimAntara Hakim Mahkamah Agung Dan Hakim Peninjauan Kembali DalamPerkara Perbuatan Melawan HukumAntara PT. Lion Air Dan Rolas Budiman Sitinjak (StudiPutusan No. 3287/K/Pdt/2015 dan No. 471/PK/Pdt/2017).Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pertimbangan hakim Mahkamh Agungdan Hakim Peninjauan Kembalidalamperkaraperbuatan melawan hukumantara PT. Lion Air danRolsBudimanSitinjak ?Tujuannyapenelitianadalahuntukmengetahuiperbedaanpetimbangan hakim Mahkamah Agungdan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara perbuatan melawan hukumantara PT. Lion Air danRolsBudimanSitinjak ? Jenispenelitian yang digunakan adalah jenispenelitian normatif.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam perkara perbuatan melawanhukum Layanan Penerbangan.sedangkanvariabelterikatdalampenelitianiniadalahperbedaanpertimbangan hakim MahkamahAgungdan Hakim PeninjauanKembalidalamperkaraperbuatanmelawanhukumantara PT. Lion Air danRolasBudimanSitinjak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun perbedaan petimbangan hakim Mahkamh Agung dan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara perbuatan melawan hukum antara PT. Lion Air dan Rols Budiman Sitinjak yaitu : 1) Pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa :a)Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu Perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum karena dasar adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/ Penggugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik yakni atas nama Termohon Kasasi / Penggugat sendiri. b)Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 140 dan 147 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu pihak pemohon kasasi/Tergugat I yaitu PT. Lion Air telah menawarkan kompensasi kepada Termohon Kasasi/Penggugat yaitu berupa Biaya Penginapan (Hotel), Makan, Transportasi, serta akan diberangkatkan dengan pesawat Lion Air besok harinya, semua biaya ditanggung oleh pemohon Kasasi/Tergugat I, akan tetapi termohon kasasi/penggugat tidak mau menerima/menggunakannya. 2)Pada tingkat Peninjauan Kembali, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya yaitu bahwa perbuatan termohon peninjauan kembali/tergugat I merupakan perbuaan melawan hukum yang mana hal ini dibuktikan dengan tidak dilakukannya kewajiban dari termohon peninjauan kembali/tergugat I yakni PT. Lion Air dengan memberikan konpensasi sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi ini: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusanpengadilan Tinggi Oleh Mahkama Agung Dalam Sengketa Tanah, rumusan masalah dari skripsi ini adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan mahkamah agung yang membatalakan putusan pengadilan tinggi dalam sengketa tanah, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan mahkamah agung yang membatalakan putusan pengadilan tinggi dalam sengketa tanah, jenis penelitian ini adalah: .Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum Pengadilan tinggi kupang salah dalam mengatakan gugatan pengguat kabur. Saran dalam penelitian ini adalah: Sebagai seorang mediator, BPN tentunya mempunyai peranan yang penting dalam memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa tanah Bertindak sebagai seorang mediator atau penegak dalam penyelesaian masala hendanya dapat berperann dengan baikdan tidak memihak salah satu pihak Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik. Kata Kunci: TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI, MAHKAMAH AGUNG.
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul Skripsi mengapadisparitasputusanpemidanaanterhadappelakutindakpidanapercabulananak. Rumusan masalah mengapaterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakutindakpidanapercabulananak. Tujuan penelitian Untukmengetahui sebabterjadinyadisparitaspemidanaanterhadappelakutindakpidanapercabulananak. Jenis Penelitian yang di ambil adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang bersifat deskriptif, variabel Penelitiannya adalah variabel bebas yakni untuk mengtahui disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Sedangkan variabel terikat adalah mengapa terjadi dispaitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa yang menjadi dasar diparitas putusan pemidanaan dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan anak adalah sebagai berikut: 1. Indenpendensihakim ( Kemandirian Hakim ) 2. Tuntutanjaksapenuntutumum 3. Hakim yang mengadiliperkaraberbeda 4. Kualitasperbuatanterdakwa 5. Hal-hal yangmemberatkandan meringankan Kata Kunci: disparitas , putusan pemidanaan,tindak pidana,pencabulan anak
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul “tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia tanpa surat izin penangkapan ikan, Masalah Pokok Penelitian, “Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan?” Tujuan Penelitian Untuk mengatahui Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan?” Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitiana Ini Adalah Penelitian Hukum Normatif Yaitu Penelitian Hukum Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Bahan Kepustakaan (Data Sekunder). Data Sekunder Dalam Penelitian Terdiri Dari Tiga Bahan Hukum Yaitu 1. Bahan Hukum Primer, 2 Bahan Hukum Sekunder, Dan 3. Bahan Hukum Tersier. Hasil Penelitian Telah Membuktikan Bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan, Berdsarkan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk, 10 / Pid.Sus-PRK /2018/ PT JAP, 1928 k /Pid.Sus/2019 adalah sebagai berikut : a. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti b. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana c. Pertimbangan Hakim Terhadap Kualitas Perbuatan Terdakwa d. Pertimbangan Hakim terhadap Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pelaku Tindak Pidana, Pengoperasian Kapal Penengkap Ikan Tanpa Surat Izin
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
DESTILASI MINYAK KAYU PUTIH DARI POSISI DAUN PADA TANGKAI POHON TERHADAP RENDEMEN MINYAK ATSIRI Yane M. Bani 1 ) Ir. A. Medah, MP 2 ) Ir. Zet Malelak, M.Si 2 ) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ABSTRAK Penelitian ini tentang destilasi minyak kayu putih dari posisi daun pada tangkai pohon terhadap rendemen minuyak atsiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlakuan bahan baku yang tepat dari daun muda, setengah tua, dan tua terhadap rendemen minyak kayu putih. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan masing – masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 9 unit percobaan dengan masing – masing perlakuan bahan baku sebanyak 3 kg daun kayu putih. Variabel yang diamati adalah rendemen minyak kayu putih yang dihasilkan dari proses destilasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa uji analisis sidik ragam anova rendemen minyak kayu putih tertinggi terdapat pada perlakuan A (daun kayu putih muda) dengan skor rata – rata 0,916% . Kata kunci : Minyak Kayu Putih dan Rendemen *( Peneliti ) **( Pembimbing )
2021 · Book · Koleksi Perpustakaan
INTISARI Judul skripsi adalah, “Deskripsi Tentang Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana ? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 (dua) variabel yaitu, variabel bebas tentak bentuk tindak pidana korupsi dana desa dan variabel terikat yaitu tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri kupang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terpidana yaitu: 1. Terpidana tidak mencatat seluru pengeluaran belanja dana desa, me mark up harga dan menggunakan bukti fiktif. 2. Terpidana mengambil alih kewenangan bendahara desa dan melakukan pembayaran lebih kepada kontraktor yang tidak sesuai dengan volume bahan material dalam kontrak kerja. 3. Terpidana mengambil alih kewenangan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan memanipulasi dokumen pelelangan. 4. Terpidana memalsukan nota belanja bahan bangunan. 5. Terpidana memalsukan administrasi pertanggungjawaban dana desa. 6. Terpidana tidak menyetor uang pajak perolehan hasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) ke kas Negara. Merujuk pada hasil penelitian di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah membentuk tim khusus disetiap Desa yang ditugaskan untuk menasehat Kepala Desa beserta aparat Desa agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawa mereka bisa memahami peraturan perundang-undangan dengan benar seperti langkah-langkah apa yang seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam mengelola Keuangan Desa. 2. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih seperti Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar bisa menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya atau setimpal dengan perbuatanya, dengan demikian setiap orang yang hendak melakukan niat jahat dengan cara korupsi yang akan datang dikemudian hari dengan sendirinya sudah merasa takut. Kata Kunci: Bentuk Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa.
