DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JUDEX JURIS DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN YANG MEMBERTAKAN TERDAKWA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
INTISARI DasarPertimbangan Hakim JudexJurisDalamMenjatuhkanHukuman Yang Membertakan Terhadap terdakwa Pengadaan Barang Dan Jasa PemerintahDenganRumusanMasalahBagaimanaPetimbangan Hakim JudexJurisDalamMejuatuhkanHukuman Yang MemberatkanTerdakwaPidanaKorupsiPengadaanBarang Dan JasaPemerintah. Penelitianinibertujuanuntukmengetahui UntukmengetahuiHakim MahkamahAgung Dan PeninjauanKembaliMenjatuhkanPutusanMemberatkanHukumanTerdakwa Yang Telah Di PutusOlehPengadilanNegeri Dan PengadilanTinggidan, instansiterkait. Varibelyangdingunakan 2(dua) variable yaituVariabelbebasadalahdasarpertimbangan hakim dalammemutuskanterhadapterdakwatindakpidanakorupsi.DanVariabelterikatadalahmenjatuhkanhukumanpidanapenjaraterhadap pelakutindakpidanakorupsi Metodeyangdigunakandalampenelitianininormatif.Jenis data yang digunakanmelaluiSumber data Primeradalahbahan-bahanhukum yang mengikatyaitu Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, Putusan Nomor. 20/Pid.Sus/2014/PTK, Putusan Nomor:1159 K/Pid.Sus/2014danPutusan Nomor.36 PK/Pid.Sus/2016, Sumber data sekunderadalahyaitubahan yang memberikanpenjelasanmengenaisumber data primer sepertirancanganundang-undang,hasil-hasil penelitian,ataupendapatparapakarhukum,jurnaldanbuku-bukureferensilainnya. Sumber data tersieradalahbahanhukum yang memberipetunjukmaupunpenjelasanterhadapbahanhukum primer danbahanhukumsekunder, sepertikamus (hukum),ensiklopedia.Kemudiandianalisisdanditarikkesimpulanya, HasilpenelitianmenunjukanbahwaMengapapertimbangan hakim kasasidanPkMemberatkanHukumanTerhadapterdakwayaituhakim Judexfactiemenerapakanpasal 3 Undang- UndangTindakPidanaKorupsidanpkmenerapakanpasal 2undang-undangtindakpidankorupsi.Danmenurutjudexjurisdanpkterdakwamelakukanperbuatanmelawanhukum. Setalahpenulismengemukakanbeberapakesimpulanterhadapskripsiini, makapenulisakanmemberikanbeberapa saran-saran sebagaiberikut. : Harusnya hakim pengadilannegerindanpengadilantinggilebihtelitidalammemeriksaperkaratindakpidanakorupisehinggaterdakwadapatdituntutdanhukumsesuaidenganaturan yang berlaku dan menjamin kepastian hukum.