PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM PADA KPP PRATAMA KUPANG
Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (2020) dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. penerapan PSBB berdampak pada menurunnya perekonomian terutama pada swasta maupun masyarakat yang penghasilannya bersifat harian lepas, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner yaitu dengan memberi pertanyaan tertulis kepada responden. Mulai tahun 2013, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang mengalami perubahan sehingga meliputi empat wilayah yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang (di Pulau Timor), Kabupaten Alor (di Pulau Alor), Kabupaten Rote (di Pulau Rote), dan Kabupaten Sabu Raijua (di Pulau Sabu). Melalui hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM pada KPP Pratama Kupang yaitu sebesar 43,9% sementara sisanya 46,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Melalui hasil juga dapat diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y. Untuk lebih jelasnya dijelsakan sebagai berikut; Kebijakan insentif pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukan bahwa nilai signifikansi dari variabel kebijakan insentif pajak (X1) adalah 0,00<0,05 atau 4,259>2,616 sehingga menunjukan bahwa kebijakan insentif pajak (X1) berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi (2018), bahwa Kebijakan insentif pajak Covid-19 berpengaruh positif terhadap dampak penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangka dan telah memanfaatkan insentif pajak cukup mengapresiasi kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK No. 86 Tahun 2020 karena kebijakan insentif pajak ini membantu pelaku UMKM untuk dapat bertahan di situasi pandemi Covid-19 dan di sisi lain tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakan nya. Selain itu kas yang seharusnya dipersiapkan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk mengembangkan usaha, seperti dengan membuat atau mengembangkan produk baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa Digitalisasi Pajak (X2) mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukan bahwa nilai signifikansi dari variabel digitalisasi pajak (X2) adalah 0,00<0,05 atau 5,141>2,616 sehingga menunjukan bahwa digitalisasi pajak (X2) berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiwa Tifa Anggraini, (2022). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel digitalisasi pajak memiliki nilai t hitung 3,889 > t tabel 1,665 dengan nilai signifikansebesar 0,000 < 0,05. Sehingga variabel digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penanganan dampak Covd-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi (2018) bahwa Kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak memberikan respon yang positif terhadap insentif pajak yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 dan mempercayai kebijakan pemerintah tersebut dalam penanganan dampak Covid-19. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh oleh Dhiwa Tifa Anggraini, (2022) bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai t hitung t tabel 1,665<6,168 dengan nilai signifikan sebesar 0,000> 0,05. Sehingga variabel kepercayaan kepada pemerintah t berpengaruh signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19.