Abstrak
Judul Skripsi Penulis Adalah Deskripsi Tentang Modus Operandi dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ?, Bagaimana Akibat Hukum terhadap pelaku dan korban serta status tanah yang diserobot ?.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa dan korban serta status tanah yang diserobot. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Varibel yang digunakan 2 (dua) variabel yaitu Variabel Bebas (independent variable) atau yang disebut dengan variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah. Variabel Terikat (dependent Variable) atau yang disebut juga variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyerobotan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian normatif Pengumpulan data melalui data sekunder dari direktori Mahkamah Agung kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri direktori Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukan bahwa Modus dan Akibat Hukum terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua terdakwa mempunyai peran dan tugas masing-masing sehingga memudahkan terdakwa melakukan tindakan melawan hukum dengan cara terdakwa menjual tanah yang diketahuinya tanah tersebut adalah milik orang lain dan diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan permanen, terdakwa melakukan kegiatan penimbunan tanah dan memasang plang papan nama, terdakwa menanam benih diatas tanah yang diketahuinya ada orang lain yang memiliki hak atas tanah tersebut, terdakwa menjual tanah yang diketahuinya tanah tersebut adalah milik orang lain dan diatas tanah tersebut telah dilakukan aktifitas penanaman buah-buahan sehingga akibat hukum terhadap terdakwa, terdakwa ditahan dan dipidana penjara serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Saran yang penulis berikan adalah kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memberikan pengawasan terhadap kepemilikan tanah oleh individu ataupun badan hokum. Kepada penegak hukum agar memberikan penerapan hukum secara adil kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana