RIVALDO PUTRA SUBNAFEU ABINENO
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN. Rumusan masalah“Mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana kepada para terdakwa dalam tindak pidana penipuan”?.Tujuan Penelitian:Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan pemidanaan terdakwa tindak pidana penipuan.Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penilitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan mengkaji Putusan No.637/Pid.B/2017/PN Jmb putusan no 361/pid.B/2018/PN Jmb putusan No. 873/Pid.B/2019/Pn Jmb putusan No. 298/Pid.B/2018/PN.Jmb dan Putusan No.06/Pid.B/2017/PN.Jmb. Hasil dari penelitian ini adalah mengapa terjadinya disparitas penjatuhan sangsi kepada para terdakwa dalam tindak pidana penipuan adalah. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, serta sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data ini menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian dalam penelitian ini terkait dengan mengapa terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut: a.Tuntutan pemidanaan oleh penutut umum yang berbeda-beda . (alasan yuridis) b. Kualitas perbuatan terdakwa .(alasan sosiologis) c. Indenpendensi hakim .(alasan yuridis) d. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa . (alasan sosiologis) Berdasrakan kesimpulan hasil penelitian yang telah ditemukan, maka penulis memberikan saran : a. Agar hakim memperhatikan kerugian yang ada supaya korban mendapatkan pengambalian hak korban Kata Kunci :perbedaan putusan hakim tindak pidana penipuan
BUCE ARIANTO TINO
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”. Masalah pokok Mengapa putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya dalam sengketa pembagian Harta Bersama?. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel ,No. 260/PDT/2016/PT.DKI,No. 1400 K/Pdt/2017, Nomor 495 PK/Pdt/2019, Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri memutus Sengketa Pembagian Harta Bersama mengunakan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan. Hakim Menjatuhkan putusan atas apa yang menjadi keyakinan dari hakim sendiri dengan mempertimbangkan setiap fakta-fakta dalam persidangan yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi Sengketa Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Petitum/tuntutan/gugatan Penggugat dari Penggugat terhadap Tergugat, karena itu setiap pertimbangan Hakim juga harus diyakinkan dengan suatu dasar hukum yang kuat dan meyakinkan agar Hakim tidak menjatuhkan putusan dengan sewenang-wenang pada suatu Sengketa pembagian Harta Bersama. Oleh karena itu, diharapkan setiap Putusan Hakim dapat mewujudkan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yakni mengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (Keadilan), Zweckmassigkeit (Kemanfaatan), Rechtssicherheit (Kepastian Hukum). Kata Kunci : Pembatalan,Putusan,Sengketa, Pembagian Harta Bersama (Gono-gini)
YOHANIS DICKY FREDIMAN
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM BIDANG LAYANAN PENERBANGAN ( STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 975 K/PDT/2019 )”. Rumusan masalah “Apa Dasar Pertimbangan Judex Fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat”? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah “Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Judex Fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, dengan mengkaji Putusan No.169/Pdt.G/2017/PN.Tng, Putusan No. 9/Pdt/2018/PT.Btn, dan Putusan No. 975 K/Pdt/2019. Berdasarkan bahan hukum berupa putusan pengadilan yang diuraikan penulis pada bagian hasil penelitian, maka adapun yang menjadi alasan Judex Fakti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat didasarkan adanya ingkar janji tetapi tuntutannya perbuatan melawan hukum yang merupakan ketidakjelasan dari suatu gugatan. Sedangkan berdasarkan bahan hukum berupa putusan pengadilan yang diuraikan penulis, penulis menemukan alasan Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat karena merupakan perbuatan melawan hukum meskipun mengandung aspek ingkar janji. Adapun saran dari penelitian ini yaitu : Judex Fakti jangan hanya memeriksa gugatan secara sebagian dalam artian hanya memeriksa mengenai syarat formil tetapi harus memeriksa secara keseluruhan mengenai keabsahan dari suatu gugatan serta Judex Juris sebagai pengadilan yang memeriksa penerapan hukum telah tepat menilai suatu gugatan. Kata Kunci : Pertimbangan Judex Fakti dan Judex Juris, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Layanan Penerbangan
AGUNG PRASTYA
2021 · Thesis · Open Access
Judul skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris masalah Apa Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik Varibel yang dingunakan 2 (dua) variabel yaitu Variabel bebas : pemalsuan akta otentik Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif. Jenis data yang digunakan melalui Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Putusan Putusan Pengadilan Sumber data sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, jurnal dan buku-buku referensi lainnya. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),ensiklopedia.kemudian di analisis dan di tarik kesimpulanya, Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris yaitu:
1. Hakim Mempertimbangkan Kualitas Dari Perbuatan Para Terdakwa
2. Indepensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Pidana
3. Hakim Yang Memeriksa Berbeda
4. Hakim Pempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan.
REMON FILMON YAKOB LONGO
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi : “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”. Rumusan masalahnya adalah mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penelantaran rumah tangga. sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah disparitas putusan pemidanaan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi yang menjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan terdakwa 4. Hal-hal yang memringankan dan memberatkan bagi terdakwa Diharapkan majelis Hakim harus lebih obyektif dalam memutus dan menjatukan putusan terhadap suatu kasus-kasus tindak pidana, agar tidak menimbulkan kecemburuan hukum di dalam masyarakat. Diharapkan kepada Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban penelantaran rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tentara Nasional Indonesia, Penelantaran Rumah Tangga.
GERSON YONATAN NOPE
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “Deskripsi Tentang Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Masalah pokok yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam membatalkan akta jual beli tanah yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah?. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam membatalkan akta jual beli tanah yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas tentang sengketa pembatalan akta jual beli tanah dan variabel terikat yakni pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam membatalkan akta jual beli tanah yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akat Tanah (PPAT). Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat (3) tiga hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan akta jual beli tanah yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah yaitu: 1. Adanya ketidak benaran dalam memberi informasi data kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 2. Itikad tidak baik yang di lakukan oleh pihak penjual. 3. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan salah satu pemililk tanah obyek sengketa Merujuk pada hasil penelitian diatas maka yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1 Kepada pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) diharapkan dapat membuat akta dengan cermat, teliti dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak berpihak, agar akta yang dibuat dapat menjadi alat bukti yang sempurna. 2 Diharapkan kepada setiap kantor pertanahan dalam pelaksanan pengawasan dan pembinaan para pejabat pembuat akta tanah (PPAT) agar tujuan dan maksud dari pengawasan dan pembinaan terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dapat tercapai secara maksimal sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tugas-tugas pokok dari pejabat pembuat akta tanah. Kata Kunci : pembatalan akta PPAT, putusan pengadilan.
MARSEL FAY
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI “DisparitasPutusanPemidanaandalamkasustindakpidanapembunuhan di Pengadilan Negeri Soe” Permasalahannyaadalah:Mengapaterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soe?Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahuiterjadidisparitasputusanpemidanaanterhadappelakupembunuhan di Pengadilan Negeri Soeyang bermanfaat secara teoritis dan praktis dengan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dengan studi putusan pengadilan, variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan terikat, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secaradeskriptif untukmemaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai menjawab atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwaterjadinya disparitasputusan pelaku tindak pidana disebabkan karena: 1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda. 2. Independensi hakim yang berbeda 3. Kualitasperbuatanterdakwa 4. Faktorsubyektifyaitu: faktoryang memberatkan danyang meringankan terdakwa. Untukmenghindariterjadinyadisparitasdalamputusanpemidanaan oleh hakim, makadisarankanagar hakim dalammemeriksaperkarapidanadisidangpengadilanmemperhatikanyurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis.perlumemeriksayurisprudensi yang adadalammenyelesaikankasus-kasus yang sejenis. . Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana, dan putusan hakim
LOUIS THELESEP RAGI DIMA
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “Deskripsi Tentang Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana ? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Para Terpidana. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 (dua) variabel yaitu, variabel bebas tentak bentuk tindak pidana korupsi dana desa dan variabel terikat yaitu tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri kupang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terpidana yaitu: 1. Terpidana tidak mencatat seluru pengeluaran belanja dana desa, me mark up harga dan menggunakan bukti fiktif. 2. Terpidana mengambil alih kewenangan bendahara desa dan melakukan pembayaran lebih kepada kontraktor yang tidak sesuai dengan volume bahan material dalam kontrak kerja. 3. Terpidana mengambil alih kewenangan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan memanipulasi dokumen pelelangan. 4. Terpidana memalsukan nota belanja bahan bangunan. 5. Terpidana memalsukan administrasi pertanggungjawaban dana desa. 6. Terpidana tidak menyetor uang pajak perolehan hasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) ke kas Negara. Merujuk pada hasil penelitian di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah membentuk tim khusus disetiap Desa yang ditugaskan untuk menasehat Kepala Desa beserta aparat Desa agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawa mereka bisa memahami peraturan perundang-undangan dengan benar seperti langkah-langkah apa yang seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam mengelola Keuangan Desa. 2. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih seperti Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar bisa menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya atau setimpal dengan perbuatanya, dengan demikian setiap orang yang hendak melakukan niat jahat dengan cara korupsi yang akan datang dikemudian hari dengan sendirinya sudah merasa takut. Kata Kunci: Bentuk Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa.
LAASAR BABU
2021 · Thesis · Open Access
“Disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama” Permasalahannyaadalah: Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama?Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahuidasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agamayang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dengan studi kepustakaan. Variabel yang digunakan adalah variabel bebasnya adalah Tindak pidana Penistaan Agamadan terikatnya adalahdisparitas putusan pemidanaan dengan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis preskriptif, komprehensif, dan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perbedaan putusan hakim tersebut di sebabkan karena 1).Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda.; 2). Independensi hakim yang berbeda. 3). Kualitas Perbuatan terdakwa; 4). Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu bagi pelaku atau terdakwa tidak perlu mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama agar tidak terjebak dalam penistaan agama dan bagi hakim perlu meningkatkan profesionalitas hakim yang obyektif dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku penistaan agama agar tidak menimbulkan disparitas penistaan agama.
REMIGIUS BESIN
2021 · Thesis · Open Access
INTI SARI Remigius Besin, 2021 Dengan judul .Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Terhadap Pembatalan Pendaftaran Merek Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan pendaftaran merek di pengadialan negeri niaga Jakarta pusat. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hokum oleh hakim dalam menjatuhi putusan pembatalan pendaftaran merek di pengadilan negeri niaga Jakarta pusat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variable penelitian adalah variable bebas, yakni; penjatuhan putusan bagi tergugat yang melakukan peniruan merek-merek penggugat, dan variable terikat yakni; dasar pertibangan hakim dalam menjatuhi putusan terhadak pihak atau para tergugat yang bersalah. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan berdasarkan putusan nomor 31/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Jkt.Pst putusan nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pst ; putusan nomor: 58/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pts; putusan nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pts adalah sebagai berikut : Kualitas perbuatan antara lain; Merek-merek yang didaftarkan tergugat mempunyai persamaan yang signifikan dengan merek-merek penggugat. Penggugat terlebih dahulu mendaftarkan merek. Adanya itikad tidak baik oleh tergugat. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Pembatalan Pendaftaran Merek
LEONARDUS LELO
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul skripsi ini: kajian yuridis tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin, rumusan masalah dari skripsi ini adalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin. tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatukan bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanap izin. jenis penelitian ini adalah: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variable penelitian adalah variable bebas, yakni; Pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin Pertimbangan hakim terhadap alat bukti Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan Kata Kunci : Tindak pidana penyimpanan, pengangkutan, dan perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin.
NYONGKI M ABRAHAM
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah Terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Non Aktif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali dalam menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap Sekretaris Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Non Aktif ? Tujuan dari penelitian ini adalah: pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali dalam menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap Sekretaris Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Non Aktif yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pertimbangan Hakim peninjauan kembali dalam menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan non aktif berdasarkan pada: 1). Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang terdiri dari dakwaan primer dan subsidair dalam tuntutan penuntut umum; 2). Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang timbul dari perbuatan terdakwa; 3). Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sarankan bagi hakim perlu konsistensi dalam pertimbangan yang seadil-adilnya berdasarkan etika dan profesi hakim dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi bagi masyarakat sesuai dengan undang undang tindak pidana korupsi dan bagi terdakwa agar tidak perlu melakukan korupsi. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim dan tindak pidana korupsi
DOMINGGUS SERAN NAHAK
2021 · Thesis · Open Access
INTISARI JudulSkripsi:AnalisisYuridisPutusan Hakim DalamSengketaPelanggaranHakCipta Di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusat, denganRumusanmasalahputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanadayang dikabulkanPenelitianinibertujuanuntukmengetahuiputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di PengadilanNegeriNiaga Jakarta Pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan. Pertimbanganhasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbangan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkan, Hasilpenelitianyangdigunakandalampenelitianinipenelitiannormatif,Varibelyangdingunakanada 2(dua)yaituVariabelbebasdanVariabelterikatdalampenelitianini variable bebasadalahpelanggaranhakciptadan variable terikatadalahputusan hakim terhadappelanggaranhakcipta Hasilpenelitianmenunjukanbahwapertimbanganhakimdalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegariniaga Jakarta pusatdanmengapaputusan hakim dalamsengketapelanggaranhakcipta di pengadilannegeriniaga Jakarta pusatada yang tidakdapatditerimadanada yang dikabulkanyaitu: 1. Gugatanpenggugattidakdapatditerimakarenagugatanpenggugattidakmemenuhisyaratformilyaitu : a. Gugatankaburdantidakjelas ( obscuur libel) b. Penggugattidakmemilikikewenanganuntukmengajukangugatan (legal persona standi in judicio ) 2. Gugatanpenggugatdikabulkankarenapenggugatberhasilmembuktikandalilgugatnya KataKunci:Putusan ,Hakim ,pelanggaran, hakdancipta
FITRI DEWANTI SOLUKH
2021 · Thesis · Open Access
Persoalan penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Tingkat Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi PT Aneka Tambang Tbk,dan PT Timah Tbk).Tujuan penelitian ini adalah menguji dan membandingkan Tingkat Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi PT Aneka Tambang Tbk,dan PT Timah Tbk). Manfaat dari penelitian ini adalah secara akademik di harapkan penelitian ini bermaanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana ,khususnya bagi jalur minat akuntansi keuangan tentang penelitian tingkat kinerja kesehatan Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan secara praktis di harapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan,penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
YANUARIA NAHAK
2021 · Thesis · Open Access
Judul Skripsi Penulis adalah: Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Sebagai Kontraktor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di PengadilanTipikor. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Sebagai Kontraktor dalam tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap terdakwa sebagai kontraktor dalam tindak pidana korupsi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang tediri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar dan norma-norma peraturan dasar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yakni Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Sebagai Kontraktor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor. Dan variabel terikat yakni Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian, menemukan 3 (tiga alasan) yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadapTerdakwa sebagai Kontraktor dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor yaitu karena: 1. Alasan Sosiologis berupa: a. Adanya Perbedaan Kualitas Perbuatan Terdakwa b. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pada Terdakwa 2. Alasan Yuridis berupa: Independensi Hakim atau Kemandirian Hakim Saran dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk Para Majelis Hakim dalam mengadili perkara harus ada konsistensi Guna Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum 2. Untuk para Jaksa Penuntut Umum agar sebelum melakukan penuntutan, perlu adanya musyawarah dan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, Guna Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum
MARIA ROSA MUSTIKA
2021 · Thesis · Open Access
Penelitian ini berjudul: “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada’’. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. Adapun masalah yang di ambil pada penelitian ini adalah “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada”. Sementara Persoalan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada, dan Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD, dan Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada dilihat dari Rasio Efektivitas PAD. Konsep penelitian dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tentang pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada yang dimuat pada buku Kabupaten Ngada dalam angka tahun 1958-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tentang pendapatan asli daerah yang dimuat pada buku Kabupaten Ngada dalam angka tahun 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Pertumbuhan PAD, dan Rasio Efektivitas PAD. Hasil Penelitian menunjukkan dari tahun 2010-2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada mengalami kenaikan, Namun Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi, meskipun terjadi peningkatan Pendapatan Asli daerah setiap tahunnya diakibatkan karena manajemen perpajakan daerah kurang efektif karena tidak lancarnya pelaksanaan roda pemerintahan daerah, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesadaran wajib pajak. Sedangkan Tingkat efektivitas PAD menunjukan angka yang positif setiap tahunnya, bahkan beberapa tahun menunjukan angka efektivitas diatas 100%. Hal ini jelas menjadi gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Bukan hanya bisa mencapai target anggaran pendapatan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.
Kata kunci : Pendapatan asli daerah
ADI KURNIAWAN KABITU MAUHONGGA
2021 · Thesis · Open Access
Judul skripsi adalah, “ANALISIS YURIDIS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN “. Masalah pokok yaitu Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana pembuatan surat palsu dalam putusan pengadilan?. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pembuatan surat palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif.jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan mengunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.Varibael bebas adalah putusan pengadilan dengan menghukum para terdakwa dengan tindak pidana pemalsuan surat. Variabel terikat adalah tindak pidana pemalsuan surat. kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP,yang rumusnya adalah sebagaiberikut: 1. Terdakwa menyuruh membuat SIM B 1 umum palsu 2. Terdakwa menyuruh membuat STNK dan SIM A palsu 3. Terdakwa menyuruh membuat STNK palsu 4. Terdakwa menyuruh memalsukan kartu keluarga 5. Terdakwa membua polis asuransi: Berdasarkan hasil penelitian, maka modus operandi tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pengadilan yaitu : 1. Terdakwa membuat nomor seri SIM B golongan 1 Umum yang berbeda dengan nomor kode satpas yang berada di wilayah Polres Bandung. 2. Terdakwa menyuruh membuat KTP dan SIM A yang palsu dengan cara meminta bantuan kepaada teman terdakwa untuk medaftarkan grab. 3. Terdakwa membuat STNK sepeda motor yang sudah terkena denda pajak dan digantikan dengan yang baru sehingga terhindar dari biaya pajak yang dikenakan. 4. Terdakwa memalsukan identitas diri dari kartu keluarga terdakwa dengan cara merubah status perkawinan terdakwa dari sudah kawin menjadi belum kawin untuk mau menikah siri. 5. Terdakwa memalsukan polis asuransi harta kekayaan dari suami terdakwa untuk merubah penerima manfaat polis asuransi dengan memalsukan tanda tangan dengan alasan membayar SPP anak . Kata kunci : Modus Operandi Pemalsuan Surat, Putusan Pengadilan. Judul skripsi adalah, “ANALISIS YURIDIS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN “. Masalah pokok yaitu Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana pembuatan surat palsu dalam putusan pengadilan?. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pembuatan surat palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif.jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan mengunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.Varibael bebas adalah putusan pengadilan dengan menghukum para terdakwa dengan tindak pidana pemalsuan surat. Variabel terikat adalah tindak pidana pemalsuan surat. kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP,yang rumusnya adalah sebagaiberikut: 1. Terdakwa menyuruh membuat SIM B 1 umum palsu 2. Terdakwa menyuruh membuat STNK dan SIM A palsu 3. Terdakwa menyuruh membuat STNK palsu 4. Terdakwa menyuruh memalsukan kartu keluarga 5. Terdakwa membua polis asuransi: Berdasarkan hasil penelitian, maka modus operandi tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pengadilan yaitu : 1. Terdakwa membuat nomor seri SIM B golongan 1 Umum yang berbeda dengan nomor kode satpas yang berada di wilayah Polres Bandung. 2. Terdakwa menyuruh membuat KTP dan SIM A yang palsu dengan cara meminta bantuan kepaada teman terdakwa untuk medaftarkan grab. 3. Terdakwa membuat STNK sepeda motor yang sudah terkena denda pajak dan digantikan dengan yang baru sehingga terhindar dari biaya pajak yang dikenakan. 4. Terdakwa memalsukan identitas diri dari kartu keluarga terdakwa dengan cara merubah status perkawinan terdakwa dari sudah kawin menjadi belum kawin untuk mau menikah siri. 5. Terdakwa memalsukan polis asuransi harta kekayaan dari suami terdakwa untuk merubah penerima manfaat polis asuransi dengan memalsukan tanda tangan dengan alasan membayar SPP anak .
WELHELMUS THINE
2021 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kue baruasa adalah kue manis yang berukuran kecil-kecil yang dibuat dengan bahan dasar tepung terigu dan bahan tambahan lainnya yang membentuk suatu formula adonan dengan cara dipanggang sehingga memiliki sifat dan struktur tertentu yang digemari masyarakat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 2 Juni 2021 di Laboratorium processing Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun, Penelitian ini bertujun untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung uwi dan tepung terigu dalam pembuatan kue baruasa dan untuk memperoleh substitusi tepung uwi dan tepung terigu yang tepat dalam pembuatan kue baruasa dengan karakteristik sensorik yang dapat diterima oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan 4 perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali dengan persentase 0%, 10%, 20%, dan 30%. Parameter yang diukur pada kualitas kue baruasa yang dihasilkan adalah uji warna, rasa, aroma, dan tekstur. Hasil penelitian menunjukan Uji Analisis Organoleptik tertinggi terdapat pada perlakuan B dengan penambahan tepung uwi 10% terhadap warna dengan skor 4.694 (sangat suka), rasa pada perlakuan 10% dengan skor 4.833 (sangat suka) aroma pada perlakuan 10% dengan skor 4.667 (sangat suka) dan tekstur pada perlakuan 10% dengan skor 4.722 (sangat suka).
YOHANES CONSTAN AQUINO
2021 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG KACANG HIJAU (VIGNA RADIATA L.) PADA TEPUNG MOCAF (MODIFIED CASSAVA FLOUR) TERHADAP SIFAT SENSORIK STICK (YOHANES CONSTAN AQUINO*) (Andre.I. Medah**)(I.D.A.A.R.R.AdI**) Stick adalah salah satu jenis camilan yang berbahan utama tepung terigu yang memiliki kandungan gluten dan pati. Variasi stick sudah banyak dikembangkan mulai dari stick keju (chesse stick), stick ikan sampai stick dari umbi-umbian. Bahan baku utama pembuatan stick adalah tepung terigu. Tepung terigu adalah bahan baku utama yang sering digunakan oleh masyarakat, namun impor tepung terigu di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada tepung mocaf terhadap sifat sensorik stick dan untuk mengetahui tingkat substitusi tepung kacang hijau yang optimal terhadap sifat sensorik pada stick. Jenis penelitian ini Menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga didapat 12 unit pecobaan, dengan persentase 0%, 15%, 20% dan 25%. Variabel yang diamati adalah, karakteristik sensorik yaitu rasa, tekstur, warna, aroma. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik organoleptik terdapat pada perlakuan B dengan nilai rata-rata tingkat kesukaan Tekstur 4,6, Rasa 4,5, Aroma 4,4, dan Warna 4,3, dengan kategori sangat suka.
BERNADUS DOMINGGUS ABRAHAM
2021 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Abraham Bernadus.D* Nuhamara,M ** I.D.A.A.R.R.Adi, ** Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Eksakta Fakulatas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang pada tanggal 21 Mei 2021 sampai tanggal 5 Juni 2021. Tujuannya adalah untuk mengetahuiefek subtitusi tepung talas(colosasia. Esculenta(L) Schott) terhadap karakteristik organoleptik kue putudan bagaimana efek subtitusi tepung talas terhadap karakteristik organoleptik kue putu. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai rancangan dasar dengan menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga menghasilkan 12 unit percobaan. Perlakuan terbaik subtitusi tepung talas yang berbeda dalam karakteristik organoleptik kue putu terdapat pada perlakuan B dengan subtitusi 5% tepung talassehingga menghasilkan nilai rata-rata tekstur kue putu sebesar 4,6 (sangat suka), rasa kue putu sebesar 4,5 (sangat suka), dan warna kue putu sebesar 4,3 (sangat suka)
