Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

1 hasil
Penulis: YOHANES BLASIUS KAREL JAWA
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN NAGEKEO

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul”Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)” Kabupaten Nagekeo.Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nagekeo, yang menjadi persoalan penelitian adalah seberapa besar tingkat penyerapan anggaran belanja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Nagekeo pada Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penyerapan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nagekeo, dan mengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut kemampuan penyerapan anggaran, Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran adalah pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja. Penyerapan anggaran dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan perencanaan dan pengesahan anggaran realisasi anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggngjawaban anggaran. Populasi penelitian ini yakni seluruh APBD Kabupaten Nagekeo dari Tahun Anggaran 2008 (pertama kali menetapkan APBD sebagai daerah otonom baru) sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Sampel dalam penelitian data Realisasi Anggaran Belanja Daerah, Penyerapan Anggaran Menurut Jenis Belanja, Penyerapan Anggaran Menurut Belanja Fungsi, Penyerapan Anggaran Menurut Belanja Organisasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Nagekeo Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, berupa dokumen laporan realisasi anggaran belanja daerah penyerapan anggaran menurut jenis belanja, penyerapan anggaran menurut belanja fungsi, penyerapan anggaran menurut belanja organisasi pada OPD di Kabupaten Nagekeo Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2019. Pada analisis data penulis mendeskripsikan rencana anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran setiap OPD selama tahun pengamatan yaitu 2015-2029 dan menghitung tingkat penyerapan anggaran pada setiap OPD sepanjang tahun pengamatan yaitu 2015-2019 dengan rumus: TPA=Realisasi Anggaran Tahunt/Rencana Anggaran Tahunt x 100% serta mengelompokan tingkat penyerapan anggaran setiap OPD menurut kemampuan menyerap anggaran sesuai target 100% dan tingkat penyerapan anggaran kurang dari 100%. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis hasil penyerapan anggaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015-2019 menurut tingkat kemampuan penyerapan anggaran, kemampuan serapan anggaran dari masing-masing OPD Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu dibawah 100 %. Rendahnya Tingkat penyerapan anggaran OPD Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan disebabkan oleh perencanaan anggaran dan pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat sehingga sulit di eksekusi, dan mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan tertunda, Lamanya proses pembahasan dan persetujuan anggaran dari pihak DPR karena anggaran yang diajukan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Jadwal perencanaan anggaran belum terlaksana secara efektif, Selain itu Potensi keuangan daerah di Kabupaten Nagekeo khususnya pendapatan asli daerah (PAD) belum tergali secara optimal, sehingga kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas Penegakan hukum belum efektif, Masih terdapatnya OPD yang telah memiliki Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional, namun belum dapat menerapkan SPM dan SOP, Penyelarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengukuran hasil pelaksanaan, dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal, serta Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail