Koleksi Perpustakaan

Kebijakan & manajemen privatisasi BUMN/BUMD

Evaluasi manajemen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Manajemen pemerintah daerah

Management of local government after implementation of decentralization in government in Indonesia.

Kebijakan & manajemen penerimaan negara bukan pajak

Enforcement of law and regulations regarding non-tax state revenue in Indonesia.

Keseimbangan penduduk, manajemen sumber daya manusia, dan pembangunan daerah

Policies for a balanced population, human resources management, and regional economic development, Indonesia.

Pelaksanaan pengembangan sistem manajemen potensi pendapatan daerah

Manajemen teknologi untuk pengembangan wilayah

Manajemen pembangunan desa, pedoman program terpadu

Manajemen pemerintahan

On Indonesian public administration.

Administrasi dan manajemen sumber daya manusia pemerintah negara Indonesia

Cara Akurat Menyusun Penganggaran Perusahaan Manufaktur

Buku ini merupakan pelengkap perkuliahan Penganggaran Perusahaan agar mahasiswa dapat memahami tentang penganggaran perusahaan manufaktur dan pengaplikasiannya. Dilengkapi dengan studi kasus data penjualan perusahaan manufaktur yang diilustrasikan beberapa tahun terakhir dan menjadi pemicu anggaran operasional, kemudian dibuat asumsi berdasarkan teori dan pengalaman perusahaan, serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk menyusun suatu anggaran perusahaan. Sehingga buku ini mampu menyajikan cara yang akurat dalam penyusunan penganggaran perusahaan manufaktur. Disusun oleh dua dosen yang telah sangat berpengalaman sebagai praktisi maupun akademisi, buku ini tidak hanya layak dimiliki oleh kalangan akademisi di bidang manajemen keuangan, tapi juga sangat bermanfaat untuk kalangan praktisi di perusahaan manufaktur.

Penganggaran Perusahaan (ed. 3)

Penganggaran di Pemerintah Daerah

Buku ini menuangkan unsur utama APBD yakni Belanja dan Penerimaan Pemerintah Daerah serta semua proses penganggaran APBD yang terdiri dari penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Pemaparan materi dalam buku ini disajikan dalam format yang lebih jelas yang dikombinasikan dengan elaborasi teori-teori yang relevan. Di samping itu, buku ini juga mengungkap fakta-fakta empiris yang kerap terjadi dalam praktek penganggaran di level Pemerintah Daerah. Dengan demikian, literatur ini diharapkan sangat berguna bagi segenap pihak seperti mahasiswa, dosen, pegawai dan pejabat Pemerintah Daerah, anggota dan pimpinan DPRD, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami dinamika proses penganggaran APBD baik secara teoritis, normatif, maupun empiris.

Penganggaran Sektor Publik

Buku penganggaran sektor publik ini didesain dengan menyajikan eksplanasi teori, konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan anggaran publik dengan menfokuskan pada pemerintah daerah. Secara garis besar buku ini menyajikan pembahasan penganggaran sektor publik mengacu pada proses penyusunan rencana keuangan dari pendapatan sampai pada pembiayaan ke masing-masing kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Buku ini membahas tentang penganggaran sektor publik yang terdiri atas konsep penganggaran sektor publik, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, siklus APBD dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, MTEF, pro-gender budgeting, performance based budgeting, fraud dalam penganggaran daerah, serta akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Penulisan buku ini sangat jelas dan runtut membahas tentang penganggaran pada sektor publik. Data empiris dan temuan-temuan penulis tentang penganggaran sektor publik disajikan dalam buku ini sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca.

Handout Penganggaran

Buku ajar “Penganggaran Perusahaan” ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi matakuliah Penganggaran Perusahaan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila

Buku yang ditulis oleh Sujatmika yang bertajuk "Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila" ini membedah sebuah fenomena pengelolaan pemerintahan yang acapkali belum sesuai dengan falsafah NKRI yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan terutama pejabat tinggi yang diberi amanah, senyatanya justru belum tertanam sebagai suatu pandangan hidup. Kesadaran dan kepekaan pejabat dalam menangkap suara-suara dan masukan selama menjalankan tugas, termasuk ketika melaksanakan penyusunan kebijakan anggaran masih jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Penganggaran Perusahaan

Buku ajar “Penganggaran Perusahaan” ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi matakuliah Penganggaran Perusahaan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIEN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2018 – 2019 (Studi Kasus : Di Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua)

ABSTRAKSI Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan permbangunan yang tepat sasaran, dan efisien. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penelitian ini termotivasi oleh penelitian Reni Widianingsih, dengan judul Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempe Kabupaten Lumajang. Dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efesiensi pengelolaan keuangan di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berada pada tingkat manajemen keuangan desa yang kurang evisien. Sementara itu tingkat evektifitas pengelolaan keuangan di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berada pada tingkat manejemen keuangan desa yang efektif Masalah dalam penelitian ini adalah Efektifitas dan Efisien Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 - 2019, dengan Studi Kasus : Di Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Sedangka persoalan penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat efektifitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 – 2019 (2) Bagaimana tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 – 2019. Serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1)Untuk menganalisis tingkat efektifitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 – 2019 (2) Untuk menganalisis tingkat efesiensi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 – 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. (b) Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa dan (c) Efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu. Penelitian ini mengangkat hipotesa (1) H1 : tingkat efektifitas penggunaan APBDes mencapai kriteria efektif (2) H2 : tingkat efisiensi penggunaan APBDes mencapai kriteria Efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemerintahan Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan sampelnya adalah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (Laporan APBDes) pada desa Lobohede tahun 2018-2019. Dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, bukti dan keterangan. Data penelitian ini diuji menggunakan ; (1) rasio efektifitas dengan hasil, yaitu tingkat penggunaan APBDes tahun 2018 sebesar 99,98% dengan kriteria efektif dan tahun 2019 sebesar 99,30% dengan kriteria efektif. (2) rasio efisiensi dengan hasil, yaitu tingkat penggunaan anggaran tahun 2018 sebesar 103,15% dengan kriteria sangat efektif sedangkan tahun anggaran 2019 sebesar 99,69% dengan kriteria efektif. Kata Kunci : Efektivitas dan Efisiensi

Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan koperasi swastisari kupang

ABSTRAK PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI SWASTISARI KUPANG Penelitian berjudul “Pengaruh kempuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan koperasi swastisari kupang.Untuk mengetahui apakah kemampuan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi Swasti Sari Kupang dan untuk mengetahui apakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi Swasti Sari Kupang. Kemampuan merupakan potensi yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan ataupun tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut.Kemapuan kerja dalam penelitian ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh karywan untuk melakukan tindakan sesuai dengan tingkat pengetahuan, penalaran, dan maknisme lainnya yang berkaiatn dengan kehidupan masyarakat.Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau dengan kata lain pendorong semangat kerja.Motivasi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan.Kinerja sebagai hasil usaha seseorang yang memiliki kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.Kinerja karyawan dalam penelitian ini dilihat dari penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan.Oleh karena itu ditinjau dari jenis hubungan variabel, maka disini termasuk hubungan sebab akibat yaitu suatu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, sehingga variabel bebas (independen variable) adalah motivasi kerja (X1) serta kemampuan kerja (X2) Sedangkan variabel terikat (dependen variabel) adalah kinerja karyawan (Y).Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Koperasi Swasti Sari Kupang sejumlah 40 orang.Apa bila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila reponden lebih dari 100, maka penfgambilan sampel 10% - 15% atau 15% - 25% atau lebih.Hasil perhitungan uji hipotesis t diketahui bahwa Kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Koperasi Swastisari Kupang.Hasil perhitungan uji hipotesis t diketahui bahwa Motivasi berpengaruh negarif signifikan terhadap Kinerja Koperasi Swastisari Kupang.Variabel kempuan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi swastisari kupang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pratama Mahyudin (2016) ditemukan bahwa kemapuan berpengaruh positif terhadap kinerja. Artinya apabila kemampuan semakin baik, maka kinerja meningkat.Variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja koperasi kupang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pratama Mahyudin (2016) ditemukan bahwa motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Semakin baik motivasi, maka kinerja akan meningkat.Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, kuesioner kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Koperasi Swasti Sari Kupang sejumlah 40 orang. Hasil penelitian berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,885 atau 88,5 % hal ini menunjukan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 0,885 atau 8085%. Demikian dapat disimpulkan variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar berpengaruh parsial terhadapa kinerja karyawan koperasi

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri, dengan tujuan penelitian yakni adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variabel penelitian Adalah Variabel Bebas, Yakni; Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat, dan variabel terikat yakni putusan hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri berdasarkan putusan Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Lrt, nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jmb, nomor 14/Pdt.G/2017/PN Rah, nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Lt, nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Mjn dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum didasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Yang menyatakan bahwa para tergugat terbukti bersalah melanggar pasal 1365 KUHPerdata dengan cara: • Penipuan dan penggelapan tabungan nasabah milik penggugat, • Perbuatan melanggar kesusilaan oleh tergugat, • Perampasan, penguasaan dan penebangan tanaman produktif milik penggugat, • Tidak membayar uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, • Pembakaran tanaman cengkeh milik penggugat. 2. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan para tergugat dengan kerugian para penggugat