Koleksi Perpustakaan

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan bilamana dilengkapi dengan seperangkat sumber daya, antara lain sumber daya keuangan. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah diberikan seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menarik pajak, memungut restribusi dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan ataupun penyediaan barang dan jasa publik. Pelayanan ataupun penyediaan jasa oleh pemerintah akan tercermin dari alokasi ataupun distribusi belanja pemerintah. Guna melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang telah diamanatkan kepadanya pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan effektif. Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang benar atas landasan pemikiran baik dalam tataran akademik ataupun peraturan perundangan terhadap pengelolaan keuangan daerah diyakini akan dapat memperluas cakrawala yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk untuk menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengimplemetasikan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan. Buku ini ditulis dengan mendasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penulis saat bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (saat kini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah= DJKD) Kementerian Dalam Negeri; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ataupun pada saat mengampu mata kuliah Governance; Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik pada berbagai perguruan tinggi. Selain itu, bahan-bahan tulisan diambil dari berbagai sumber, terutama dari berbagai tulisan selama penulis bertugas di Kementrian Dalam Negeri, di samping berbagai peraturan perundang-undangan. Merupakan kelanjutan dari dari Jilid 1, Buku Jilid 2 ini mencakup Bab 8 hingga Bab 14, yakni Investasi Daerah, Manajemen Hutang, Badan Layanan Umum, Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

Manajemen keuangan daerah

Manajemen Keuangan Publik

Interaksi antara pemerintah, masyarakat dunia usaha dan globalisasi menimbulkan fenomena yang berdimensi jamak. Pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, dunia usaha dan globalisasi atau sebaliknya mengandung dimensi politik, sosial, maupun ekonomi. Dimensi ekonomi “peran pemerintah” dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha dan globalisasi inilah yang dipelajari dalam manajemen keuangan publik ini. Buku ini terdiri dari lima belas bab. Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang Sistematik dan Klasifikasi Anggaran Negara, Bab Tujuh Penganggaran Dasar Nol, Bab delapan Siklus Anggaran Publik, Bab Sembilan Pengelolaan Keuangan Publik, Bab Sepuluh Badan Pemeriksaan Keuangan, Bab Sebelas Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Bab Dua belas Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Bab Tiga belas Kebijakan Perimbangan Keuangan, Bab Empat Belas Pajak Daerah dan Bab Lima Belas Tentang Retribusi Daerah.

Manajemen otonomi daerah

Study of regional autonomy in Indonesia.

Manajemen publik

On quality management in the public sector of local governments in Indonesia.

Manajemen publik

Manajemen pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah tingkat II.

Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua

Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil —yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kebijakan & manajemen pembangunan partisipatif

Administrasi dan manajemen pemerintah negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya

Public administration and central-local government relations in Indonesia with reference to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Sistem manajemen kinerja otonomi daerah

Desentralisasi dalam pelaksanaan manajemen pembangunan

Revitalisasi sistem manajemen pembangunan daerah memasuki era otonomi dan persaingan global

Manajemen pembangunan prasarana perkotaan

Kebijakan & manajemen pembangunan wilayah

Aktualisasi sistem manajemen nasional guna meningkatkan investasi dalam rangka memulihkan ekonomi nasional

Manajemen pemerintahan federal

Manajemen otonomi daerah

Regional autonomy in Indonesia; collection of articles.

Manajemen perkotaan

Managerial aspect of city and metropolitan government in Indonesia.

Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor

Pentingnya kegiatan ekspor/impor di pelabuhan khususnya, dan di suatu negara pada umumnya, menunjukkan mobilitas besarnya penawaran maupun permintaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuhan sendiri merupakan pintu suatu negara bagi keluar-masuknya berbagai arus, yakni arus barang ekspor/impor dan interinsuler; arus penumpang ke/dari luar negeri dan ke/dari antarpulau; arus kapal baik kapal bendera nasional maupun kapal bendera asing; arus dokumen komoditas yang melindungi barang ekspor impor; arus dokumen kapal yang melindungi kapal asing maupun kapal domestik; arus uang baik mata uang asing maupun mata uang nasional; arus virus/bakteri baik yang dibawa oleh para penumpang kapal dan anak buah kapal, contohnya flu hongkong, AIDS, kolera; serta yang dibawa oleh muatan kapal, baik yang berupa hewan, misal penyakit sapi antrax, flu burung, maupun muatan kapal yang berupa tumbuhan, yakni kutu (insect) seperti kutu loncat, hama wereng, kutu pengerat padi, penyakit kulit pohon kopi, jeruk, lamtoro, dan lainnya. Pelabuhan juga merupakan pintu keluar masuknya arus kapal, baik kapal asing maupun kapal domestik (deadweight ships' call), juga arus hewan dan produk asal hewan serta arus tumbuhan dan produk asal tumbuhan. Dengan diterbitkannya buku Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dunia pelabuhan, seperti kemudahan dalam transaksi ekspor/impor, hambatan atau ancaman yang muncul, dan juga banyak peluang maupun kekuatan yang dimiliki oleh negara kita, sehingga di kemudian hari diharapkan bangsa kita akan semakin banyak memiliki ahli-ahli perdagangan internasional dalam dunia ekspor impor.