NOFITA MARYANE USFAL
2021 · Book · Open Access
ABSTRAK NOVITA MARYANE USFAL; NIM: 17191738 “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur” dibawah bimbingan Dr. Nitaniel Hendrik, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Mesri W.N. Manafe Selaku pembimbing II. Masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini, maka persoalan penelitian dapat dijelaskan bahwa Secara empiris variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), variabel Inflasi (X2) dan Pengangguran (X3) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Y). Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian dimana, variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), variabel Inflasi (X2) dan Pengangguran (X3) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Y). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan data Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Pengangguran diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 yang dinyatakan dalam persen (%). Teknik Analisis Data terdiri dari Analisis Pendahuluan dan Analisis Lanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kuantitatif. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Alat analisis regresi, baik itu regresi sederhana maupun berganda. Dengan hasil penelitian sebagai berikut secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan variabel Inflasi (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Y). Sedangkan variabel Pengangguran (X3) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Y). Namun demikian, jika di estimasi secara serempak bahwa secara bersama – sama variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1), variabel Inflasi (X2) dan 6 variabel Pengangguran (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Y). Artinya jika variabel Indeks Pembangunan manusia dan variabel Inflasi naik atau dikatakan meningkat tentu akan mengakibatkan penurunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur karena antara variabel Indeks Pembangunan manusia dan variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi jika variabel Pengangguran naik atau meningkat tentu akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Atau sebaliknya jika variabel Pengangguran rendah maka akan terjadinya penurunan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Pengangguran,Pertumbuhan Ekonomi.
GUIDO FAHIK ATOK
2021 · Book · Open Access
ABSTRAK PENGARUH SUBTITUSI TEPUNG KULIT PISANG RAJA (Musa Paradisiaca Var Raja) TERHADAP SIFAT FISIK, Dan ORGANOLEPTIK SELAI LABU KUNING (Cucurbita moschata. D) SEBAGAI SUMBER PEKTIN (ATOK FAHIK GUIDO*) (Ir. M. NUHAMARA MP **)( Ir. I.D.A.A.R.R.AdI, MP **) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi tepung kulit pisang raja terhadap karakteristik sifat fisik, kimia, dan organoleptik selai labu kuning. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Menggunakan rancanganacak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga didapat 12 unit pecobaan, dengan persentase 0%, 2%,4% dan 6%. variabel yang diamati adalah, karakteristik organoleptik yaitu rasa, warna, aroma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penambahan tepung kulit pisang raja berpengaruh terhadap karakteristik sifat fisik, kimia, dan organoleptik selai labu kuning yang dihasilkan. Perlakuan terbaik yaitu penambahan tepung kulit pisang kepok sebanyak 2% dengan sifat organoleptik yakni: skor aroma 3,75 (khas labu kuning); skor rasa 3,42, (khas labu kuning); skor warna 3,41 (orange). Sedangkan hasil analisis kimia selai labu kuning yang diberi perlakuan penambahan tepung kulit pisang raja sebanyak 2% yaitu kadar air sebesar 64,924 %.
AMELIA TUKA
2021 · Book · Open Access
ABSTRAKSI Sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan Keuangan pemerintah yang dihasil harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomi, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komperhensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian pertanggunjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transpansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Derah yang komprehensif. Budgetary slack menurut Young (1985) dalam Prakoso (2016) merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Menurut Anthony & Govindarajan (2005) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. Tujuannya agar target dapat lebih mudah dicapai oleh bawahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bawahan dengan sengaja menurunkan tingkat penjualan dari biaya yang harus dicapai agar target yang direncanakan dapat dicapai dengan mudah. Faktor lain yang dianggap menjadi pemicu timbulnya slack pada anggaran yaitu adanya budget emphasis atau penekanan anggaran. Dalam penelitian Adi dan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja seseorang dinilai atau ditentukan berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran, di mana bawahan ditantang dengan diberikannya penghargaan atau reward apabila perencanaan anggaran tercapai sesuai tujuan, dan diberikan sanksi apabila perencanaan anggaran tidak tercapai. Dengan adanya penekanan anggaran tersebut, akan sangat jelas dapat mendorong para manajer atau pembuat anggaran untuk menciptakan slack atau senjangan dalam pembuatan anggaran dengan tujuan meningkatkan kemungkinan mendapatkan kompensasi dan menghindari sanksi. Partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan pada budgetary slack. Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran. Adanya partisipasi anggaran memberikan peluang bagi manajer tingkat bawah dan menengah untuk melonggarkan anggaran atau sengaja menciptakan slack, agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai. Penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Alfebriano (2013), Maiga (2008), Anggraeni (2008), dan Triana (2012) menyatakan bahwa partisipasi manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran akan menghasilkan budgetary slack. Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana atasan tidak memiliki cukup informasi dibanding dengan bawahan atau sebaliknya. Jika manejer atasan memiliki lebih banyak informasi dibanding menejer bawahan, maka akan timbul tuntutan yang lebih besar dari manejer atasan kepada manejer bawahan tentang pencapaian target anggaran yang kemungkinan sangat sulit dicapai oleh manejer bawahan dan apabila manejer bawahan memiliki lebih banyak informasi. Perbedaan informasi inilah yang disebut sebagai asimetri informasi Ardila (2013). Secara teoritis, asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat menitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pimpinan/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasinya Govindarajan, Robert, Athiny (2005) Merchant dan Manzoni (1989) dalam Collin (2007) tekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sangsi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. Suartana (2010) dalam jurnal menurut Kusniawati & Lahaya (2017) mengemukakan bahwa faktor penekanan anggaran yang dapat menimbulkan budgetary slack yaitu seringkali perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan anggaran seperti ini dapat memungkinkan timbulnya slack. Penelitian ini dilaksanakan di SKPD Kota Kupang Variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3), Variabel dependen yaitu senjangan anggran (Y). Data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan 38 responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala ordinal. Data dianalisis dengan mengggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian terdapat partisipan anggran dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggran sedangkan tekanan anggran berpengaruh terhadap senjangan anggrann .Berdasarkan hasil analisis Koefisien Determinasi maka dapat diketahui bahwa partisipasi anggran (X1),asimetri informasi (X2), dan tekanan anggran (X3) terhadap senjangan anggran (Y) memiliki persentase sumbangan pada pengaruh variabel adalah 18,3% sedangkan sisanya 81,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak lain yang terkait atas penelitian ini. Kata Kunci: Kesenjangan anggran, partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan tekanan anggran.
DESRIANTY MEGA DIMA
2021 · Book · Open Access
PENGARUH KOMPOSISI TEPUNG TAPIOKA DAN BUBUR UBI JALAR UNGU PADA TEPUNG TERIGU TERHADAP KARAKTERISTIK SENSORIK MIE KERING (Dima Mega Desrianti*), (Medah Ishak Andreas**),(Malelak Zet**) ABSTRAK Mie merupakan jenis makanan hasil olahan tepung yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mie juga merupakan jenis makanan yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Mie kering adalah mie segar yang dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 8-10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran dibawah sinar matahari atau dengan dioven. Mie kering mempunyai kadar air rendah sehingga daya simpannya relatif lama dan mudah penanganannya (Astawan, 2005). Bahan baku pembuatan mie di Indonesia yaitu terigu yang hingga saat ini masih diimpor dari negara lain seperti yang tercatat selama periode Januari 2017 –Agustus 2018, impor tepung gandum tertinggi tercatat pada bulan Maret 2018 yaitu hampir mencapai 8 ribu ton. Sehingga perlu dilakukan upaya pencarian bahan lain untuk menggantikan tepung terigu dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita, salah satunya berasal dari umbi-umbian seperti ubi jalar. Pembuatan mie kering dengan komposisi bubur ubi jalar ungu yang menghasilkan produk dengan rasa, aroma, warna dan tekstur yang berbeda dengan mie kering biasanya. Hal ini disebabkan karena tepung ubi jalar ungu tidak mengandung gluten, sehingga daya patah pada mie kering dari bubur ubi jalar ungu akan meningkat (Sri Winarti, 2017) dan memiliki tekstur yang lebih lengket satu sama lain (Monica, dkk, 2018). Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komposisi tepung tapioca dan bubur ubi jalar ungu terhadap karakteristik sensorik mie kering. Untuk memperoleh salah satu perlakuan yang paling baik dan tepat dari komposisi tepung tapioca dan bubur ubi jalar ungu terhadap sifat sensorik mie kering. Metode penelitian ini menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap dengan menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. dengan presentasi 0%,10%, 20%,30% bubur ubi jalar. Hasil penelitian menunjukkan Uji Analisis Organoleptik tertinggi pada perlakuan B dengan penambahan bubur ubi jalar 10% terhadap rasa dengan skor 3,844 (sangat suka), warna engan skor 3,667 (sangat suka), aroma dengan skor 3,686 (sangat suka), dan tekstur pada perlakuan 10 % dengan skor 3,756 (sangat suka). .
REMSI NDOLU
2021 · Book · Open Access
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas aporan keuangan daerah dengan nilai T hitung > T tabel (thitung 2.767 > ttabel 2,048), Komitmen karyawan berpengaruh signifikan terhadap kualitas aporan keuangan daerah dengan nilai T hitung > T tabel (thitung 2.180 > ttabel 2,048), dan variabel Peran internal audit juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas aporan keuangan daerah dengan nilai T hitung > T tabel (thitung 2.150 > ttabel 2,048).
Untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan daerah maka sebaiknya instansi mencari calon karyawan yang berkompeten dalam bidang akuntansi, juga harus mencari karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi dengan instansi, serta harus terus melibatkan peran internal audit agar dapat memberi pemahaman kepada karyawan bagaimana cara membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas.
JENITA LURUK
2021 · Book · Open Access
PENGARUH SUHU PEMANGGANGAN DALAM PEMBUATAN CHIFFON Luruk Jenita *) Nubatonis Lesybet**) Malelak Zet**) ABSTRAK Penelitian tentang pengaruh suhu pemanggangan dalam pembuatan chiffon.Metode yang digunakan adalah mengunakan Rancangan Acak Lengkap ( RAL) dengan 4 perlakuan dan masing-masin diulang sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 12 unit prcobaan dengan Suhu 155 OC ,Suhu 165 OC,Suhu 175 OC,dan Suhu 185 OC. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan terbaik dari hasil analisis terhadap respon organoleptik yang ditinjau dari rasa,aroma,warna,dan tekstur yang paling disukai panelis yaitu perlakuan A. 155 OC yang mendapat rata-rata nilai untuk setiap variabel yaitu tingkat kesukaan rasa sangat suka (3,833), aroma sanggat suka (3,750) warna sanggat suka (3,694) dan tekstur sangat suka (3,750 Sampel atau produk chiffon. Kata kunci : chiffon, suhu, Warna, Rasa, aroma,Tekstur
AHAD ARISTHO RAGA
2021 · Book · Open Access
Hasil ini juga didukung dengan angka koefisien determinasi sebesar
0,280 atau 28%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tahun
xv
anggaran (2020) dapat mempengaruhi variabel belanja pemeliharaan tahun anggaran
(2020), sedangkan sisanya sebesar 72% perubahan pada belanja pemeliharaan
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil lain
yang ditemukan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan antara
belanja modal dan belanja pemeliharaan adalah angka signifikansi pada uji t di mana
diperoleh nilai t hitung sebesar 1.324. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan
nilai t tabel pada derajat signifikansi (α) sebesar 0,05.
YOHANIS DICKY FREDIMAN
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM BIDANG LAYANAN PENERBANGAN ( STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 975 K/PDT/2019 )”. Rumusan masalah “Apa Dasar Pertimbangan Judex Fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat”? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah “Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Judex Fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, dengan mengkaji Putusan No.169/Pdt.G/2017/PN.Tng, Putusan No. 9/Pdt/2018/PT.Btn, dan Putusan No. 975 K/Pdt/2019. Berdasarkan bahan hukum berupa putusan pengadilan yang diuraikan penulis pada bagian hasil penelitian, maka adapun yang menjadi alasan Judex Fakti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat didasarkan adanya ingkar janji tetapi tuntutannya perbuatan melawan hukum yang merupakan ketidakjelasan dari suatu gugatan. Sedangkan berdasarkan bahan hukum berupa putusan pengadilan yang diuraikan penulis, penulis menemukan alasan Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat karena merupakan perbuatan melawan hukum meskipun mengandung aspek ingkar janji. Adapun saran dari penelitian ini yaitu : Judex Fakti jangan hanya memeriksa gugatan secara sebagian dalam artian hanya memeriksa mengenai syarat formil tetapi harus memeriksa secara keseluruhan mengenai keabsahan dari suatu gugatan serta Judex Juris sebagai pengadilan yang memeriksa penerapan hukum telah tepat menilai suatu gugatan. Kata Kunci : Pertimbangan Judex Fakti dan Judex Juris, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Layanan Penerbangan
NATALIA ERNESTA BAJO
2021 · Book · Open Access
ABSTRAK PETA IKLIM BERDASARKAN KLASIFIKASI IKLIM OLDEMAN UNTUK MENENTUKAN JENIS TANAMAN PANGAN YANG SESUAI DI NUSA TENGGARA TIMUR PROGRAM STUDI MEKANISASI PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG Bajo N. E*) Lano M.L**) Nainiti N.P.P.E**) Suatu kajian hasil penelitian yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan peta iklim Oldeman dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini mendapatkan hasil peta iklim Oldeman di Nusa Tenggara Timur, dimana hasil penelitian yang diperoleh Zona iklim B2 ditanam padi dua kali setahun dan pada musim kering cukup untuk ditanami palawija, Zona Iklim C3 dapat ditanami padi satu kali dan tanaman palawija dapat ditanami dua kali dalam setahun tetapi untuk palawija yang ditanam pada penanaman kedua harus berhati – hati agar tidak terjadi pada bulan kering. Zona D3 hanya dapat ditanami padi dan juga palawija satu kali selama setahun tergantung adanya persediaan air. Kata Kunci : Iklim, Zona,Padi, Palawija Keterangan : * Peneliti ** Pembimbing
MARIA SELVIANA HOAR BRIA
2021 · Book · Open Access
ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) NAMA : MARIA SELVIANA H.BRIA NIM : 17191635 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS : EKONOMI ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul: “ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PAJAKDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada dinas pendapatan daerah kabupaten malaka) ” Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan efektif dan Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka yang menjadi persoalan penelitian adalah Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan Seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sudah berjalan efektif dan mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten malaka. Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah Efektivitas adalah tingkat pencapaian ghasil program dengan target yang ditetapkan. secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output efektivitas menunjukan kesuksesan atau dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil dengan hasilnya yang sesungguhnya dicapai efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan didalam daerah sendiri. pendapatan daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Populasi penelitian ini adalah data yang digunakan diambil laporan xi realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2014-2020. populasi dalam penelitian ini akan melakukan analisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten malaka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Dalam analisis data ini penulis mendeskripsikan indikator dari konsep penelitian pada analisis pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum dari objek Penelitian Yakni pajak daerah pada efektivitas, kontribusi dan pendapatan daerah Kabupaten Malaka.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis hasil analisis menunjukan bahwa Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka, maka Pada tahun 2016 efektivitasnya sebesar 141% dan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 29,26%,kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 106% karena realisainya adalah Rp9.694.332.176,30 meningkat tetapi targetnya turun menjdi Rp9.125.512.690 sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,79% . Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 79% dibandingkan dengan tahun 2017, karena angka realisasinya adalah Rp7.841.376.585 tetapi angka targetnya adalah Rp9.917.676.276 meningkat sehingga efektivitasnya menurun, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya menurun sebesar 41,05%, kemudian ada peningkatan pada tahun 2019 sebesar 108% karena angka realisasinya adalah Rp11.482.100.547 meningkat tetapi angga targetnya adalah Rp10.590.932.798 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 49,19% ,dan akhirnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 109% dibandingkan dengan tahun lalu, karena angka realisasi adalah Rp7.821.348.711,54 dan target adalah Rp7.161.050.000 menurun sehingga efektivitasnya meningkat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat sebesar 54,53% . Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi
REMON FILMON YAKOB LONGO
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul skripsi : “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”. Rumusan masalahnya adalah mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penelantaran rumah tangga. sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah disparitas putusan pemidanaan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi yang menjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang berbeda 2. Independensi Hakim 3. Kualitas perbuatan terdakwa 4. Hal-hal yang memringankan dan memberatkan bagi terdakwa Diharapkan majelis Hakim harus lebih obyektif dalam memutus dan menjatukan putusan terhadap suatu kasus-kasus tindak pidana, agar tidak menimbulkan kecemburuan hukum di dalam masyarakat. Diharapkan kepada Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban penelantaran rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tentara Nasional Indonesia, Penelantaran Rumah Tangga.
NIKODEMUS NGONGO TUPU
2021 · Book · Open Access
ABSTRAK Penelitian tentang penambahan ektrak jahe merah pada pembuatan susu sari biji kecipir telah di lakukan . Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali perlakuan yang telah dicobakan adalah Susu kecipir tanpa jahe merah,Penambahan ekstrak jahe merah 20%,Penambahan ekstrak jahe merah 30%. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan ekstrak jahe merah memberikan efek yang signifikan pada kualitas organoleptik dari susu sari biji kecipir. Penambahan sari jahe merah sebesar 20% dalam proses pembuatan susu sari biji kecipir memberikan efek pada warna dengan nilai 4.42 dengan kategori warna sangat disukai, rasa dengan nilai 4.42 dengan kategori rasa sangat disukai,dan aroma dengan nilai 4.67 dengan kategori aroma sangat disukai.
DEWI AYU MAHARANI LULU
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul dari skripsi adalah, Analisis Yuridis Penetapan Noneksekutabel Pengadilan Negeri Ambon Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 161 K/Pid.Sus/2012. Rumusan Masalah Bagaimanakahpertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi adalah putusan yang non eksekutabel?.Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kesimpulan Penulis tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menyatakan putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang non eksekutabel adalah karena putusan Mahkamah Agung RI No. 161 K/PIS.SUS/2012, tanggal 10 April 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karena tidak mencantumkan perintah penahanan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 1. Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana perlu memperhatikan juga latar belakang dari masalah tersebut sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusanyang adil dan memiliki kepastian hukum. 2. Hendaknya Pemerintah dapat lebih menegakan hukum sebagaimana mestinya agar tidak terjadi lagi korupsi baik itu di pemerintahan pusat ataupun di daerah karena akan menyebabkan kerugian yang di alamani oleh Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Penetapan Non Eksekutabel , Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung
VIVI FEBRIDA HENDRIK
2021 · Book · Open Access
Manajemen keuangan daerah atau juga disama artikan dengan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi. Transparansi pengelolaan keuangan saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mengurangi praktik penyimpangan, kolusi dan korupsi. Namun dalam realita terlihat aspek transparansi masih menjadi titik lemah dalam manajemen keuangan daerah kondisi ini dapat dibuktikan dari kurangnnya informasi publik tentang penggunaan anggaran daerah serta pelaporan keuangan anggaran yang tidak relevan. Dengan demikian manajemen keuangan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel sangat diharapkan saat ini untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan terpercaya untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah secara keseluruhan selain Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Teknis yang berhubungan dengan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan ”pengelolaan atau manajemen keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Namun pengalaman menunjukkan berbagai masalah telah timbul karena manajemen keuangan daerah yang tidak baik seperti pengalokasian atau pembelanjaan dana daerah yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal serta pertanggunganjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat dan beberapa hal lain yang menyebabkan pemenuhan hak-hak masyarakat di berbagai daerah sering dikesampingkan (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 2014) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk penataan dan pembinaan bidang kearsipan dan keperpustakaan bagi pemerintah dan masyarakat NTT, sebagai lembaga pemerintah, diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan secara transparan dalam semua aspek, termasuk aspek keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan, dan aspek pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 2. Apakah aspek perencanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadapTransparansi pengelolaan keuangan daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 3. Apakah aspek pelaksanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 4. Apakah aspek pelaporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? 5. Apakah aspek pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial 12 terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Aspek-aspek manajemen keuangan daerah meliputi aspek perencanaan, aspek penatausahaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai r sebesar 0,861. Nilai tersebut menjelaskan jika aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan aspek pengawasan mengalami kenaikan 1% maka akan membuat transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) pada DKP Provinsi NTT akan meningkat sebesar 0,86. 2. Aspek perencanaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,14. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek perencanaan 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,14. 3. Aspek penatausahaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,09. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek penatausahaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,09 satuan. 4. Aspek pelaporan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,40 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,40 satuan. 5. Aspek pengawasan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,33 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pengawasan sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,33 satuan. Hipotesis dalam penelitian ini dan setelah dianalisis maka hipotesis kerja diterima kebenarannya dan Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ledo dan Sri (2017) dengan judul pengaruh aspek- aspek manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dapat mengemukakan hasil yang sama yaitu aspek-aspek manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saran bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu selalu megungkapkan seluruh transaksi penggunan anggaran dalam laporan keuangan yang jelas, netral dan tepat waktu. 2. Penyelenggaraan anggaran publik dan penerapan akuntansi perlu dilakukan pemantauan setiap saat 3. Perlu selalu menpublikasikan tentang pelaksaaan, kendala dan kesiapan penyusunan program kegiatan. 4. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta memberikan ide dan saran untuk perbaikan program kerja melalui kotak saran.
KEVIN BETONAYA LOBANG
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul skripsi adalah, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN”. Rumusan Masalah “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Membatalkan Pututsan Bebas Pengadilan Negeri Dumai Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Dumai dalam tindak pidana penggelapan? Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penilitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan mengkaji Putusan No.242/PID.B/2016/PN.dumai dan Putusan No.1460 K/PID/2016. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalakan Putusan bebas Pengadilan Negeri dumai dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan penggelapan sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai dengan pertimbangan juga bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal 372 KUHP Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan memiliki kepastian hukum. Hendaknya peran masyarakat dapat di ikut sertakan, sebagai saksi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan. Kata Kunci : pertimbangan putusan hakim,tindak pidana penggelapan
YOSEPH J. FERNANDES LAMURY
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul skripsi ini : “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI TERHADAP SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.B/2015/PN.Sag dan Putusan Nomor : 273 K/Pid/2016)”. Masalah pokok dalam tulisan ini, “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri SanggauTerhadap Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Pencurian?”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 273 K/Pid/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 264/Pid.B/2015/PN.Sag . Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sanggau dengan pertimbangan bahwa perbuatan Suherman (Terdakwa I) dan Amonius Rino (Terdakwa II) dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal Tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 yaitu unsur setiap orang, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Unsur Dengan Maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa II (Amonius Rino). Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya olehnya Pengadilan Negeri Sanggau yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian. Khusunya pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” .dalam hal ini Pengadilan Negeri sanggau kurang pertimbangan hukum nya dalam menjatuhkan pidana. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidan Pencurian dengan pemberatan dan putusan bebas
NUCH ADI PUTRA SAEKOKO
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Putusan Pidana Pembinaan Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan dengan permasalahan bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya, Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif artinya bahwa sifat penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menguraikan suatu gejala sosial atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan penerapan suatu norma (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Varibel bebas adalah putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan variabel terikat adalah pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sumber data dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang jenisnya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui Studi pustka atau dokument. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan menjadi beberapa pertimbangan, yaitu: pertimbangan tentang tuntutan pidana penunutut umum; pertimbangan tentang saran balai pemasyarakatan; mempertimbangkan segi masa depan anak; dan kualitas nilai barang atau obyek curian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar Penuntut umum harus lebih sigap dan tegas serta menerangkan secara eksplisit tentang nilai keadilan dan kemanusian terhadap tuntutan hukuman pidana kepada anak tersebut; selain itu, meskipun apa yang direkomendasikan BAPAS tidak menjadi hal yang mutlak bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, tetapi BAPAS harus lebih tepat serta menerangkan lebih eksplisit tentang nilai keadilan dan kemanusian terhadap hukuman pidana kepada anak tersebut; selanjutnya, anak yang merupakan generasi penerus bangsa maka apa yang berkaitan dengan keadaan yang meringankan tersebut dapat membantu anak dalam mengurangi masa kurungan, sebab perkara pidana anak lebih menekan pada nilai keadilan dan kemanusian bagi diri anak; dan apabila anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kualitas nilai barang curian yang sekecil apapun tidak menjadikan suatu alasan bahwa anak tersebut tidak dapat dipidana, oleh karena anak tidak boleh lagi melakukan pencurian dengan jenis barang curian apapun. Kata Kunci: Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, Anak, Pencurian
AGUSMINTO M. G. SEOH
2021 · Book · Open Access
ANALISIS HUBUNGAN KEBUTUHAN SDM, KUALITAS KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL NTT
RANDY A R ALI
2021 · Book · Open Access
INTISARI Judul skripsi penulis adalah: DISPARITAS TENTANG PEMBERATAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG. Rumusan masalah dalam skrpsi ini adalah: apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sehingga terjadi pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang?.Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi pemberatan hukum oleh Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas terhadap terdakwa adalah : 1. Adanya pemberatan hukum dari hakim pengadilan tinggi terhadap kualitas perbuatan dari terdakwa. 2. Adanya pemberatan hukum dari hakim pengadilan tinggi terhadap akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa. Saran dari penelitian ini adalah : 1. Agar hakim di dalam mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa, benar-benar memperhatikan cara yang di lakukan terdakwa. 2. Agar hakim di dalam mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa, benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap keluarga korban.
BERNADINUS NULCI MANDRI
2021 · Book · Open Access
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pagawai adalah kinerja pegawai. Suatu organisasi dapat bertahan jika setiap kegiatan pegawai didukung oleh kinerja pegawai. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memperhatikan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan teknologi informasi pada pegawai. pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang mendorong pegawai untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu teknoligi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai, pengaruh pengelolaan sumber daya (sdm) dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang karena penulis menemukan bahwa terdapat kurangnya tingkat SDM pegawai serta kurangnya tngkat teknologi informasi. Konsep penelitian dalam skripsi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja pegawai. Mengungkapkan kinerja adalah Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu, 2009). Menurut Kadir dan Triwahyuni (2003:2) “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi” 12 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 47 orang pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang pegawai.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian, dalam analisis pendahuluan yang menggunakan analisis deskriptif presentase diketahuai bahwa pengelolaan SDM pada sekolah menegah pertama (smpn 20) kota kupang berada dalam kategori rendah. Teknlogi informasi dalam kategori rendah, dan kinerja pegawai juga berada dalam kategori rendah. Dalam analisi lanjutan yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda diketahui bahwa pengelolaan SDM berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,162 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,193 yang berarti semakin baik pengelolaan SDM, semakin tinggi pula kinerja pegawai, sedangkan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,184 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,156 yang berarti semakin baik Teknologi informasi semakin tinggi pula kinerja pegawai.
