OKTAVIANUS JOWA DAIRU
2022 · Thesis · Open Access
Judul Skripsi penulis adalah Analisis Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merek, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat sedangkan mahkamah agung dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa pendaftaran merek. Tujuan penelitian untuk mengetahui untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim mahkamah agung dan peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan niaga dalam sengketa pendaftaran merek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variable penelitian adalah Alasan Pertimbangan Hakim MA Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Dalam Sengketa Pendaftaran Merek, dan variable terikat yakni; Pendaftaran Merek Hasil penelitian adalah Pengadilan negeri, menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat memenuhi syarat formil, penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik merek, sedangka mahkamah agung dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat karena gugatan penggugat memenuhi syarat formil, penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik merek, pengadilan niaga salah menerapkan hukum dan putusan judex juris sudah tepat dan benar.. Sebaiknya direktorat Merek perlu meningkatkan kesejahteran bagi aparat direktorat perorangan atau badan hukum yang dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang sudah ada atau merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar, perlu adanya peraturan pemerintah mengenai kriteria merek-merek terkenal sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kata Kunci : Analisis Hukum, Pembatalan putusan, pengadilan niaga, Sengketa Merek
NOFRIANUS ATI MALI
2022 · Thesis · Open Access
Judul Penelitian Penulis Adalah: Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1AKupang. Rumusan masalahnya yang dikajiadalah: dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dengan percobaan kepada anak pelakutindak pidana pencurian dengan pemberatan.Jenispenelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, serta menjelaskan. Data yang dugunakan adalah data primer dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah sebagai berikut: 1. Pertimbangan Terhadap Kondisi anak 2. Pertimbangan terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 3. Pertimbangan terhadap kepenntingan baik kepada anak 4. Pertimbangan terhadap hal yang merigankan dan memberatkan pada anak dalam persidangan Saran dari penulisan ini adalah: 1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik di lingkugan tempat tinggal maupun di lingkugan anak bergaul 2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat utuk memberikan sosialisasi hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya anak di bawah umur mengenai dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan anak itu sendiri. Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.
MARIUS BISIK LUAN
2022 · Thesis · Open Access
Judul skripsi penulis adalah “Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti Sertifikat Ganda Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah” Rumusan masalah dalam penelitian Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, sedangkan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap alat bukti sertifikat ganda dalam sengketa kepemilikan tanah? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkama Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, sedangkan Pengadilan Tinggi membatalkan gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap alat bukti sertifikat ganda dalam sengketa kepemilikan tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan variable penelitian adalah variable bebas, yakni: Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkama Agung kabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan variable terikat yakni; Putusan Hakim Terhadap Sengketa alat bukti sertifikat ganda hak milik atas tanah. Penelitian memberikan kesimpulan bahwa alasan Pengadilan Negeri dan Mahkama Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian karena mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan terlebih dahulu yang mmempunyai kekuatan hukum mengikat dan penggugat dapat membuktikan bukti kepemilikan (Alas Hak) atas tanah. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah maka ia harus membuatkan tanah tersebut sertifikat dengan memakai sistem pendaftaran (kadesteral). Struktur sarana dan pra sarana, Sistem hukum pertanahan masih memakai sistem administrasi manual, walaupun sekarang sudah mulai proses perbaikan data-data seperti sertifikatsertifikat yang sudah ada barkodenya. SDM yang masih korup, dengan adanya pejabat atau aparat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Tanah tersebut sudah bersertifikat akan tetapi adanya oknum yang berkuasa dengan sengaja melakukan pembuatan sertifikat lagi dengan objek tanah yang sama. Budaya Hukum, masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki kesadaran atau, dengan artian pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Hakim, Alat Bukti Sertifikat Ganda dan Kepelikan Tanah.
YOTAM MAIKA
2022 · Thesis · Open Access
Judul Skripsi penulis adalah :analisis yuridis pembatalan putusan bebas Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana. Rumusan Masalah yang dikaji adalah Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan putusan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau mengambarkan, menguraikan serta menjelaskan. Data yang digunakanaadalah data primer dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaanya itu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah, Tidak terbuktinya unsur tindak pidana dalam membantu melakukan pembunuhan berencana dalam pasal 340 sebagai dakwaan primair, Tidak terbuktinya unsur tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencan dalam pasal 338 kuhp sebagai dakwaan subsaidir, Tidak terbuktinya semua dakwaan primair,susidair,lebih subsidair ,lebh-lebih subsidair, Keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan juga visum et repertum (VE R) pada puskesmas, Kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri, Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana pasal 340 jo pasal 56 kuhp dan dakwaan primair dan Terdakwa terbukti memberikan sebilah parang. Saran dari penulis diharapkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan pertimbangan hukum yang baik mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan teliti untuk melihat kualitas perbuatan terdakwa. Kepada pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk’ lebih berhati-hati memberikan/meminjamkan barang/alat tajam kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan lainnya karena dapat dikenakan sanksi pidana. Kata Kunnci : Pembatalan Putusan Bebas, Mahkamah Agung, Pembunuhan Berencana
RICHARDO MARDIANS MAHODIM
2022 · Thesis · Open Access
INTISARI Skripsi ini berjudul : “Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak, 2).Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak, 3). Apa akibat hukum dari tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan negara. Tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak, 2). Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak, 3). Untuk Mengetahui akibat hukum dari tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan negara. Penelitian ini bersifat deskripstif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus, dan akibat hukum tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak.sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni : 1) Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2018/PN/Jkt.Ps 2) Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2021/PN.Jkt 3) Putusan Nomor : 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst 4) Putusan Nomor : 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut 5) Putusan Nomor : 788/Pid.B/2017/PN.Smg. Motif, modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak sebagai berikut : motif, faktor ekonomi yaitu untuk mendapat keuntungan, modus yaitu, membeli faktur pajak, mengisi faktur pajak dan menjual kembali faktur pajak serta akibat hukum bagi pelaku, dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, terhadap negara : negara mengalami kerugian. Saran yang penulis berikan adalah Pilihan sistem perpajakan yang berlaku (self assesment sistem) sudah terlanjur dijalankan, olehnya itu perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh berhenti sampai disini. Perlu ada perbaikan yang dilakukan seperti meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi maksimal kepada wajib pajak yang melanggar serta masih perlunya perbaikan undang-undang yang berlaku saat ini untuk menyempurnakan apa yang telah baik didalamnya. Kata Kunci : Motif, Modus, Akibat Hukum, Tindak Pidana, Faktur Pajak Fiktif
YESAFAT HA'E DIMA
2022 · Thesis · Open Access
Pembatalan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa? Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa yang berguna secara teoritis dan praktis. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa: Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi karena: Pertama, Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menimbulkan multitafsir. kedua, Penjelasan Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum pembatalan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pertama, Kepala desa yang sudah menjabat 1 periode dapat menjabat lagi selama 2 periode. Ketiga kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, dapat menjabat lagi selama satu periode. Berdasarkan pada hasil peneltian tersebut maka disaran hal- hal sebagai berikut Perlu dibuatkan pengaturan yang jelas sehubungan dengan pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum manapun dan juga perlu adanya sebuah Lembaga yang bertindak sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi diharapkan memperhatikan produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
YULIANA A.D. KOCK
2022 · Thesis · Open Access
Judul penelitian ini ialah Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona. Permasalahan yang diteliti ialah 1) bagaimana motif pelaku tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai dengan fungsi zona, 2) bagaimana modus pelaku tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai dengan fungsi zona, dan 3) bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesusia fungsi zona. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 1) motif pelaku pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona ialah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, 2) modus pelaku tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai dengan fungsi zona ialah memasuki kawasan taman nasional tanpa ijin dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai fungsi pemanfaatan dan fungsi zona lain yaitu menebang pohon dan menangkap satwa dan 3) akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesusia fungsi zona ialah pelaku ditahan, dipidana penjara, di kenakan denda, dikenakan menanggung biaya perkara dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Saran yang diberikan oleh penulis ialah a) Di harapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisi tentang fungsi kawasan taman nasional dan dampak-dampak yang terjadi jika ada yang merusak ekosistem di dalam kawasan tersebut. b) Perlu adanya refleksi dari dalam diri masing-masing agar tidak terjadi seperti kasus yang telah diuraikan di atas. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia harus menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. c) Perlu penegakkan hukum yang intensif oleh Aparat Penegak Hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona. d) di harapkan kepada polhut ( polisi hutan ) agar lebih giat melakukan patroli agar tidak ada tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai dengan fungsi zona.
GUNAWAN EIK
2022 · Thesis · Open Access
Judul skripsi penulis adalah : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Warisan. Rumusan masalah yang dikaji adalah : Mengapa hakim menjatukan putusan terhadap sengketa warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima. Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui alasan hakim menjatukan putusan terhadap sengketa warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima: jenis penelitian normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistimatis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji adalah : 1. Gugatan dikabulkan a) Gugatan penggugat sempurna b) Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris c) Penggugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan 2. Gugatan tidak dapat diterima a) Penggugat tidak dapat membuktikan legal standing (kedudukan hukum) b) Objek sengketanya kabur Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang dapat penulis berikan adalah: kepada hakim dalam mengambil keputusan perlu melihat bukti-bukti yang ada sehingga keputusan yang diberikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan yang ada. 2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu umtuk lebih meningkatkan integritas hukum dalam pengambilan putusan secara adil , dan juga untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum dalam memahami hukum waris.
YULIANA KANDI PARONA
2022 · Thesis · Open Access
ABSTRAKSI Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU NO 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah . dalam pengelolaan APBDes terdapat 5(lima) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal APBDes sangat penting. Sistem pengendalian intern meliputi 5(lima) komponen penting yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengambil “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014” Untuk mengetahui pengendalian internal Pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 (Desa Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDESA) berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014, metode pengumpulan yang digunakan adalah wawacara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dalam peneggelolaan APBDes berdasarkan permengri no.113 tahun 2014 telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tana mete yang terlah menerapkan system pengendalian internal dimulai dari lingkungan internal, penilaian resiko,aktivitas penggendalian, informasi dan komunikasi,dan pengawasan. Untuk lingkungan pengendalian struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggun jawab dalam pelaksanaan APBDesa didesa tana mete sudah memenuhi kriterial dalam system pengendalian internal. Penilaian resiko telah dilaksanakan dengan baik dalam proses pelaksanaan APBDes, pemerintah desa tanah mete mengambil tindakan melaksanakan seluruh penerimaan dan prosedur-prosedur menggunakan aplikasi SISKEUDES,.Aktivitas pengendalian telah dijalan kan dengan baik oleh pemrintah desa tana mete dalam pengendalian aplikasi pencatatan keuangan desa talah menggunakan SISKEUDES dan yang dapat menggunakan hanyapihak internal saja pengawasan dilakukan dengan baik dimana setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus disertakan bukti serta meninjau proses serta hasil dari kegiatan serta mengevaluasi hasi kegiatan Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD merupakan bagian dari internal perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan untuk mengetahui pengendalian internal pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) berdasarkan permendegeri Nomor 113 tahun 2014. Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembagunan kabupaten atau kota. Menurut Manila 1 GK (1996:25) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang dikerjakan atau dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya pemerintah desa dalam menyususn perencanaan pembanggunan desa harus sesuaidengan kewenanganya dan mengacu perencanaan pembanggunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsisiten dalam perencanaan, pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan Menurut parmendagri no. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan ,pelaksanaan ,penatausahaan,pelaporan , dan pertanggungjawaban keuangan desa .menurut permendagri NO 20 Tahun 2018 keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan dana desa merupakan proses kedua dalam melaksanaan penggelolaan keuangan Desa ,dimana dalam proses pelaksanaan ini ditentukan skala prioritas dari perancanaan awal Musyawarah Desa .skala prioritas tersebut terkait dengan pelaksanaan pembangunan ,yang mana pembangunan yang harus dikerjakan lebih dahulu maka akan dikerjakan , sehingga untuk proses pembangunan tersebut sudah tertata dan tinggal mengerjakan saja . Berdasarkan hasil wawancara bahwa “Pelaksanaan Dana Desa Tana Mete ini biasanya ketika perencanaan awal MUSDES tersebut ditentukan skala prioritas pembanggunan yang sekiranya pembangunan tersebut yang sekitarnya pembangunan tersebut dirasa harus dilaksanakan terlebih dahulu “ Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang sistem pengendalian internal pengelolaan APBDes berdasarkan permendagri NO.113 tahun 2014 telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tana mete dimana pemerintah telah menerapkan system pengendalian internal dalam pengelolaan APBDes yang dilalui dari lingkungan internal, penilain resiko, aktivitas pengendalian ,informasi dan komnikasi ,dan pengawasan .untuk lingkungan pengendalian di Desa Tana Mete dengan adanya struktur organisasi yang berdasarkan perda serta pembagian tugas kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2016 ,dimana setiap aparat desa diberikan tugas dan tanggungJawab masing-masing dalam pelaksanaan APBDes sehingga lingkungan pengendalian yang dilakukan di Desa Tana Mete sudah memenuhi kriteria struktur organisasi serta pemberian wewenang dan tanggungJawab yang ada dalam system pengendalian internal Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengawasan/monitoring di Desa Tana Mete dilakukan dengan baik dimana setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus disertakan bukti serta meninjau proses serta hasil dari kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan sehingga kepala desa mengetahui langsung segala suatu yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDes maka kriteria pengawasan /monitoring sesuia system pengendalian internal tentang kegiatan yang berlangsung secara terus menerus ,evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya sudah terpenuhi dalam pengendalian internal . Berdasarkan analisis dan hasil bahasanya telah di uraikan pada BAB sebelumnya ,maka tertarik kesimpulan bahwa system pengendalian internal pengelolaan dana desa sudah meningkatkan kinerja yang baik dan sudah sesuai kriteria , dapat di lihat dari peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan pemerintah NO 60 tahun 2008 tentang sisitem pengendalian internal pemeritah yang digunakan Sebagai acuan dalam pengelolan dana desa (APBDes ). Adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk merberikan keyakinan memandai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara kepatuhan terhadap peraturan perundung-undangan. Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, SPIP
EKI NATANEAL NOME
2022 · Thesis · Open Access
Judul Skripsi Penulis adalah Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah“Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan hakimterhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan pemidanaan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif artinya bahwa sifat penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau menguraikan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang jenisnya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan “Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan hakimterhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan adalah: Tuntutan Penutut Umum yang berbeda-beda, independensi hakim, kualitas perbuatan dan alat bukti dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Adapun saran penulis bahwa diharapkan penuntut umum harus mempelajari perkara-perkara yang lain sehingga dapat menuntut terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan hewan tidak terjadi disparitas. Diharapkan dengan kewenangan indepedensi ini hakim harus mempelajari pakara-perkara terdahulu sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempelajari tentang kualitas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sehingga tidak terjadinya putusan yang terlalu melebar. Hakim diharapkan dapat memeriksa perkara-perkara terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan hewan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga hakim tidak menimbulkan suatu putusan yang terlalu melebar. Kata Kunci: Disparitas,Putusan Hakim,Tindak Pidana Pembunuhan Hewan.
URIA MANAFE
2022 · Thesis · Open Access
INTISARI Skripsi dengan judul DESKRIPSI MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA dengan rumusan masalah 1). Apa motif pelaku melakukan tindak pidana keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin tinggal keimigrasian?; 2). Bagaimana modus terjadinya tindak pidana keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia?; 3). Apa akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia? Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) sebagai penelitian yang yang memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu keadaan atau kejadian sejelas mungkin tanpa ada perlakuan peneliti terhadap objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif sebutan lainnya adalah penelitian doctrinal, sebuah penelitian yang melihat hukum sebagai apa yang dikonsepkan atau apa yang tertulis dalam peraturan-perundangan (law in books)dan menginterpretasikannya Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variabel Bebas dan Variabel terikat, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif modus dan akibat hukum orang asing melakukan tindak pidana keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah tindak pidana keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi kepustakaan/studi dokumentasi. Studi dokumentasi/kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan negumpulkan berbagai dokumen atau bahan pustaka guna mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan penelitian Materi dalam skripsi ini juga untuk mengetahui mengenai motif terdakwa melakukan tindak pidana keimigrasian a). berdagang/berniaga untuk mendapatkan keuntungan pribadi; dan b). bekerja menjadi tenaga ahli, modus terdakwa melakukan tindak pidana keimigrasian adalah a). masuk wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan untuk berdagang; dan b). masuk wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan untuk bekerja menjadi tenaga ahli. Sedangkan akibat hukum terhadap terdakwa (Warga Negara Asing) yang melakukan tindak pidana keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin tinggal keimigrasian adalah : a). Terdakwa di tahan; b) Terdakwa dibebani membayar biaya perkara; b). Terdakwa dijatuhi pidana penjara; c) Terdakwa dikenai denda, dan jika tidak dapat membayar denda ditambahi pidana penjara dengan waktu tertentu (besaran denda dana bervariasi untuk setiap putusan); d). Terdakwa di deportasi. Kata Kunci : Warga Negara Asing, Izin Tinggal Kunjungan, Tindak Pidana Keimigrasian
INDRA YUBLINA TOSI
2022 · Thesis · Open Access
Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : mengapa putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang ditolak gugatan penggugat.Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah : untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang ditolak gugatan penggugat.Jenis metode Penelitian yang penulis gunakan adalah:jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap,rinci,jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan,traktat,kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil penelitian terhadap lima (5) putusan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu alasan hakim mengabulkan putusan wanprestasi pengadilan negeri dan alasan hakim menolak putusan wanprestasi dalam putusan pengadilan negeri hakim mengabulkan putusan wanprestasi tersebut antara lain, karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatanya di pengadilan. Sedangkan alasan hakim menolak putusan wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya di pengadilan, Gugatan penggugat tidak beralasan hukum karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Saran dari penulis terkait dengan putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan baik itu tingkat pengadilan terkait dengan kasus wanprestasi perjanjian kredit. Maka penulis mengharapkan kepada Hakim perlu mempertimbangkan secara adil terhadap alat bukti dan fakta persidangan agar menjatuhkan putusan yang adil dan penggugat perlu memperhatikan syarat-syarat gugatan sebelum mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan
PAULA VERENTY FANGIDAE
2022 · Thesis · Open Access
ABSTRAKSI Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada RSUD W.Z Johanes Kupang. untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada RSUD W. Z Johanes Kupang dan untuk mengetahui pengaruh kompenisasi terhadap kinerja karyawan RSUD W.Z Johanes Kupang. latar belakang dari penelitian ini adalah Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi memegang peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas organisasi. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output optimal. Jika mereka telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang pegawai dalam suatu organisasi. Rumah sakit umum daerah W.Z Johanes Kupang mengalami beberapa masalah baik di internal maupun eksternal. Masalah internal rumah sakit salah satunya adalah kurang disiplinnya pegawai, kurangnya fasilitas yang menunjang kinerja pegawai serta ruang yang kurang memadai. Rumah sakit umum daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang bergerak dibidang pelayanan publik, kedisiplinan dalam bekerja sangat diutamakan demi meningkatkan produktivitas kerja individu ataupun rumah sakit itu sendiri. Namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang menurunkan produktivitas kerja pegawai, diantaranya ialah banyak pegawai yang terlambat masuk kantor dan pulang kerja sebelum jam kerja berakhir, meninggalkan jam kerja tanpa izin untuk kepentingan pribadi, menggunakan fasilitas/alat-alat kantor tidak sesuai kegunaannya (kepentingan pribadi). Banyak upaya yang dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan disiplin kerja pegawainya, namun masih banyak kendala yang dihadapi rumah sakit dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai, itu dikarenakan kurangnya pengawasan oleh atasan, serta kurangnya rasa tanggung jawab pegawai atas pekerjaan, hal itu juga di pengaruhi kurang ketersediannya fasilitas yang ada dan kurang maksimalnya penggunaan ketersediaannya fasilitas yang menunjang perkerjaan. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap produktivitas pegawai dan berdampak langsung terhadap rumah sakit umum Johanes kupang Adapun hasil penelitianya sebagai berikut Berdasarkan tabel hasil Thitung diatas diperoleh nilai Thitung untuk variabel disiplin kerja sebesar 1.605 dengan nilai signifikansi sebesar 0,117. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di RSUD W. Z Johanes Kupang. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di RSUD W. Z Johanes Kupang. Dalam hal ini disiplin kerja memiliki peran penting untuk kesuksesan pekerjaan pegawai. Dimana setiap pegawai memiliki kedisiplinan yang cukup baik dalam melaksanakan pekerjaanya. Berdasarkan tabel hasil Thitung diatas diperoleh nilai Thitung untuk variabel beban kerja sebesar 0.214 dengan nilai signifikansi sebesar 0,832. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di RSUD W. Z Johanes Kupang. Dalam hal ini beban kerja rata-rata yang diterima oleh pegawai sudah tinggi, sehingga untuk beban kerja lainnya yang didapat bisa berpengaruh terhadap kinerja pegawai, Berdasarkan tabel hasil Thitung diatas diperoleh nilai Thitung untuk variabel kompensasi sebesar 2.126 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di RSUD W. Z Johanes Kupang. Variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan RSUD W.Z. Johanes. Hal dikarenakan kompensasi yang selama ini diterima oleh pegawai sudah tergolong sesuai dengan harapan pegawai, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pegawai RSUD W. Z Johanes Kupang sudah cukup baik.
ALESSANDRO LOPO
2022 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul penelitian ini adalah Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ? 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang ? Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang 2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang 3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Hasil peneilitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumusakan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk mendapatkan keuntungan 2. Modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah : a. Para terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar kepada semua korban b. Para terdakwa bekerja sama untuk merekrut dan memberangkatkan semua korban c. Terdakwa menghubungi korban melalui handphone d. Para terdakwa merubah umur korban menggunakan identitas palsu e. Semua korban disuruh bekerja melayani tamu berhubungan badan 3. Akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah : a. Akibat hukum terhadap pelaku 1) Terdakwa dipidana penjara 2) Terdakwa di denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara b. Akibat hukum terhadap korban adalah korban memperoleh restitusi atau ganti rugi Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (khusus korbannya adalah perempuan yang di pekerjakan sebagai PSK). 2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus pelaku tindak pidana perdagangan orang. 3. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Kata kunci : Motif Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdaganagan Orang
DANIEL LOJA RINGU
2022 · Thesis · Open Access
INTISARI Judul penulis adalah: Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Desain Industri. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa putusan hakim terhadapsengketa desain industri ada yang tidak dapat di terima,ada yang di tolak dan ada yang di kabulkan?. Tujuan penelitan yang ingin penulis kaji yaitu: Untuk mengetahui mengapa putusan hakim terhadapsengketa desain industri ada yang tidak dapat diterima, ada yang di tolak dan ada yang di kabulkan.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan.dan putusan Hakim Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menemukan 3 alasan yang menjadi dasar prtimbangan hakim pengadilan Niaga dalam sengketa desain industri ada putusan yang tidak dapat diterima , ada yang ditolak,dan ada yang dikabulkan sebagai berikut: 1. Alasan Putusan Hakim Tidak Dapat Di Terima a. Pengugat Tidak berkepentingan mengajukan gugatan. b. Gugatan Penggugat Kurang Pihaka 2. Alasan Putusan Hakim Gugatan Tolak. a. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Dalil-Dalil Gugatannya. b. Tergugat Dapat Membuktikan Dalil Gugatannya 3. Alasan putusan hakim gugatan dikabulkan desainindustri adalah sebagai berikut. a. Penggugat Dapat Membuktikan Pendftaran Desain Industri Oleh Tergugat Dilandasi Itikad Buruk b. Penggugat Dapat Membuktikan Desai Industri Tergugaat Bukan Desain Industri Baru. Kata kunci : Putusan Hakim, Perkara Perdata dalam sengketa desain industri
NI KETUT SHINTIA ANANDA PRATIWI
2022 · Thesis · Open Access
Skripsi ini berjudul : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar. 2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar, 3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti. Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar 2. Untuk mengetahui modus tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar 3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel yang digunakan adalah variable bebas dan variable terikat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1. Motif Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar a. Untuk mendapatkan keuntungan b. Menghindari pembiayaan c. Keinginan menjual secara bebas. 2. Modus Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar a. Memproduksi b. Memperdagangkan bahan olahan pangan tanpa izin edar c. Membeli dan menjual kembali bahan olahan pangan tanpa izin edar 3. Akibat Hukum Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti a. Terhadap Pelaku 1) Pelaku ditahan 2) Pelaku dikenakan pidana penjara 3) Pelaku dibebankan biaya perkara. b. Terhadap Barang Bukti. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atas perintah hakim pengadilan. Saran yang penulis berikan adalah pemerintah diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan keamanan mutu dan gizi, pelaku usaha pangan harus memiliki izin edar usaha
RIZAL RIVALDY RANDY MAURITIUS PULAMAU
2022 · Thesis · Open Access
Judul penelitian ini ialah Deskripsi tentang dissenting opinion hakim mahkamah agung dalam putusan pemidanaan. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah apakah yang menjadi substansi dari hakim mahkamah agung menyatakan dissenting opinion dalam putusan pemidanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung menyatakan dissenting opinion dalam putusan pemidanaan. Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian Normatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil peneilitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa Substansi dari hakim mahkamah agung menyatakan dissenting opinion dalam putusan pemidanaan yaitu: 1. Perbedaan pendapat tentang perbuatan terdakwa 2. Perbedaan pendapat tentang hukuman kepada terdakwa : a. Lama hukuman penjara b. Pidana bersyarat 3. Pengadilan Tinggi tidak melampaui kewenangannya Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Hakim sebaiknya lebih berhati-hati, cermat dan bijaksana dalam mempergunakan pranata dissenting opinion, agar didapat putusan yang adil bagi semua pihak. 2. Ketentuan mengenai dissenting opinion perlu diatur lebih tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi rujukan bagi hakim ketika akan memutuskan suatu perkara sehingga supremasi hukum dapat lebih optimal terlaksana
PIETER IMANUEL ABINENO
2022 · Thesis · Open Access
Judul penelitian ini ialah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit.Sifat penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian Normatif dan jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif.Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit yaitu: hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata bersesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ternyata semuanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan pemberatan supaya memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih teliti dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan sehingga dapat dibuktikan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam satu dakwaan.
ARNOL RAY ABOLLA
2022 · Thesis · Open Access
ABSTRAK
Arnol ray abolla. 2022 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten alor. Program Studi: S 1 akuntansi Universitas Kristen Artawacana kupang. Pembimbing 1:DR. Nithanael Hendrik,Msi: Pembimbing 2: Yuningsih N. Cristiani.,SST.,M.Ak
RSUD kabupaten alor merupakan salah satu organisasi sektor publik yg bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan juga merupakan salah satun sumber pendapatan asli daerah yang mengelola penerimaan kas dari jasa pelayanan kesehatan. Penerimaan kas dari RSUD kabupaten alor berasal dari beberapa jenis pelayanan yaitu unit rawat jalan, unit rawat inap, farmasi, laboratorium, dan pendapatan lain-lain pelayanan yang mempunyai konstribusi pendapatan paling tinggi adalah pelayanan di instalasi rawat inap sebesar 47%. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui sistem internal atas penerimaan kas rumah sakit umum daerah kabupaten alor. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara tanya jawab,kuesioner. Teknik analisis data adalah menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalin intern atas penerimaan kas di RSUD kabupaten alor sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga penerimaan kas suda menggunakan aplikasi SIMRS suda di terapkan sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja RSUD kabupaten alor termasuk kinerja penerimaan kas. Dan RSUD kabupaten alor juga suda menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian intern yang seharusnya baik itu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem otoritas dan prosedur dan pencatatan, praktik yang sehat , karyawan yang mutu nya sesuai dengan tanggung jawab. Hasil analisis menunjukan bahwa keempat aspek dari SPI sudah di terapkan terutama berkaitan dengan sistem pengelola keuangan RSUD kabupaten alor.
Kata kunci: penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas rumah sakit umum daerah kabupaten alor.
ASTRINI ELISABETH RADE
2022 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada swalayan dutalia kupang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah evaluasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada swalayan dutalia kupang. Persoalan yang di ambil dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada swalayan dutalia kupang. Ada pun prosedur-prosedur pada swalayan dutalia: prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas dan prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Ada pun fungsi pada swalayan dutalia: fungsi penjualan adalah menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai (FPT) dan membuat nota pengiriman, fungsi kas adalah meneriman pembayaran dari pembeli selanjutnya membuat kuitansi sebagai bukti telah menerima pembayaran dari pembeli, fungsi pengiriman adalah menyerahkan barang kepada pembeli, fungsi akuntansi melakukan pencatatan penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas, fungsi kas adalah menyetorkan kas yang di terima dari penjualan tunai ke bank, fungsi akuntansi adalah mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas, dan fungsi akuntansi adalah membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang di terima dari kartu persediaan dan sebagai sumber untuk mencatat dalam jurnal umum. Ada pun konsep dalam penelitan ini adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung jaminan proses pengolahan data akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Populasi dalam penelitian ini adalah data sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada swalayan dutalia kupang adalah terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data sistem informasi akuntansi penjualan tunai di dutalia kupang 2020. Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntasi Penjualan Tunai
