Sebanyak 3702 item atau buku ditemukan

Revitalisasi sistem manajemen pembangunan daerah memasuki era otonomi dan persaingan global

Kabupaten Kutai Barat

Peningkatan efektifitas , transparansi , dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah • Peningkatan pengamalan nilai - nilai ajaran agama . •
Peningkatan prasarana dan sarana - sarana agama • Peningkatan kapasitas
pengelolaan ...

Manajemen pembangunan prasarana perkotaan

khususnya dengan Diklat Propinsi Departemen Dalam Negeri di daerah dan
terus dikembangkan secara bertahap di tahun - tahun yang akan datang . ( UP2L
- P3KT 1991 , Sidabutar et al . , 1991 ) . 2 . Manajemen Keuangan Pemda
Tingkat ...

Kebijakan & manajemen pembangunan wilayah

... diwujudkan dalam bentuk penyusunan rencana program pembangunan
daerah yang terpadu yang disusun bersama ... ( 2 ) Kemampuan keuangan
daerah untuk membiayai kegiatan ; ( 3 ) Ketersediaan sarana dan prasarana
komunikasi ...

Aktualisasi sistem manajemen nasional guna meningkatkan investasi dalam rangka memulihkan ekonomi nasional

hasil Seminar Kursus Reguler Angkatan XXXV, Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia tahun 2002

3 ) Pengorganisasian Pembiayaan / Keuangan : a ) Dalam rangka mengemban
tugas dan fungsi Pemerintah Pusat ... ideal , karena keterbatasan kemampuan
keuangan negara dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat ini .

Manajemen pemerintahan federal

perspektif Indonesia masa depan

Pajak yang dipungut daerah antara lain pajak kendaraan , perjudian , minuman
keras , kekayaan , tanah , bangunan ... Namun demikian , desentralisasi fungsi
publik menimbulkan pertanyaan mengenai keuangan daerah dan perpajakan ...

Manajemen otonomi daerah

birokrasi ekonomi sosial

Regional autonomy in Indonesia; collection of articles.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 24 (1)
Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD
mengenai : a. pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal J.

Manajemen perkotaan

aktor, organisasi, dan pengelolaan daerah perkotaan di Indonesia

Managerial aspect of city and metropolitan government in Indonesia.

aktor, organisasi, dan pengelolaan daerah perkotaan di Indonesia Achmad
Nurmandi ... Sebagai contoh , kemampuan otonomi dalam bidang keuangan
daerah tingkat II sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Fisipol Universitas
Gadjah ...

Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor

Pentingnya kegiatan ekspor/impor di pelabuhan khususnya, dan di suatu negara pada umumnya, menunjukkan mobilitas besarnya penawaran maupun permintaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuhan sendiri merupakan pintu suatu negara bagi keluar-masuknya berbagai arus, yakni arus barang ekspor/impor dan interinsuler; arus penumpang ke/dari luar negeri dan ke/dari antarpulau; arus kapal baik kapal bendera nasional maupun kapal bendera asing; arus dokumen komoditas yang melindungi barang ekspor impor; arus dokumen kapal yang melindungi kapal asing maupun kapal domestik; arus uang baik mata uang asing maupun mata uang nasional; arus virus/bakteri baik yang dibawa oleh para penumpang kapal dan anak buah kapal, contohnya flu hongkong, AIDS, kolera; serta yang dibawa oleh muatan kapal, baik yang berupa hewan, misal penyakit sapi antrax, flu burung, maupun muatan kapal yang berupa tumbuhan, yakni kutu (insect) seperti kutu loncat, hama wereng, kutu pengerat padi, penyakit kulit pohon kopi, jeruk, lamtoro, dan lainnya. Pelabuhan juga merupakan pintu keluar masuknya arus kapal, baik kapal asing maupun kapal domestik (deadweight ships' call), juga arus hewan dan produk asal hewan serta arus tumbuhan dan produk asal tumbuhan. Dengan diterbitkannya buku Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dunia pelabuhan, seperti kemudahan dalam transaksi ekspor/impor, hambatan atau ancaman yang muncul, dan juga banyak peluang maupun kekuatan yang dimiliki oleh negara kita, sehingga di kemudian hari diharapkan bangsa kita akan semakin banyak memiliki ahli-ahli perdagangan internasional dalam dunia ekspor impor.

dan. Pelabuhan. Semangat otonomi daerah atau semangat mengubah sistem
pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi yang meliputi Dana
Perimbangan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
Pengelolaan dan ...

Kebijakan & manajemen privatisasi BUMN/BUMD

... regional maupun nasional yang berkaitan dengan kebijakan , manajemen dan
pengelolaan pemerintah daerah . ... Kebijakan dan Manajemen Privatisasi
BUMN / BUMD , Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah , Kebijakan dan ...

Evaluasi manajemen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

sekretariat PPK adalah pegawai kecamatan yang jumlahnya sesuai kebutuhan
dan kemampuan keuangan . Keanggotaan PPS berjumlah 3 orang yang berasal
dari tokoh masyarakat yang independen , diangkat dan diberhentikan oleh PPK ...