Sebanyak 3702 item atau buku ditemukan

Manajemen Keuangan Publik

Interaksi antara pemerintah, masyarakat dunia usaha dan globalisasi menimbulkan fenomena yang berdimensi jamak. Pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, dunia usaha dan globalisasi atau sebaliknya mengandung dimensi politik, sosial, maupun ekonomi. Dimensi ekonomi “peran pemerintah” dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha dan globalisasi inilah yang dipelajari dalam manajemen keuangan publik ini. Buku ini terdiri dari lima belas bab. Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang Sistematik dan Klasifikasi Anggaran Negara, Bab Tujuh Penganggaran Dasar Nol, Bab delapan Siklus Anggaran Publik, Bab Sembilan Pengelolaan Keuangan Publik, Bab Sepuluh Badan Pemeriksaan Keuangan, Bab Sebelas Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Bab Dua belas Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Bab Tiga belas Kebijakan Perimbangan Keuangan, Bab Empat Belas Pajak Daerah dan Bab Lima Belas Tentang Retribusi Daerah.

Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang ...

Manajemen otonomi daerah

membangun daerah berdasar paradigma baru

Study of regional autonomy in Indonesia.

Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional,
transparan, partisipatif, akuntabel (bertanggung jawab) dan pasti c. Mewujudkan
sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah yang ...

Manajemen publik

On quality management in the public sector of local governments in Indonesia.

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri
tercermin pada derajat otonomi fiskal ( kemampuan keuangan daerah ) , dengan
menggunakan analisis rasio yang membandingkan indikator atau elemen -
elemen ...

Manajemen publik

konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah

22 Tahun 1999 yang lalu , pada pasal 4 dan 5 juga menjelaskan bahwa
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib , taat pada peraturan
perundang - undangan yang berlaku , efisien , efektif , transparan dan
bertanggung jawab ...

Manajemen pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah tingkat II.

Peraturan perundang - undangan yang merupakan dasar bagi terwujudnya
otonomi daerah sejak berlakunya UU 5 / 74 yang belum dibuat , agar segera
direalisasikan antara lain ( i ) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan ...

Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua

Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil —yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana departemen di
bidang administrasi keuangan daerah. Direktorat jenderal ini dipimpin oleh ...

Kebijakan & manajemen pembangunan partisipatif

Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah , bahwa daerah harus
mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara optimal
sebagai prioritas utama . Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan
masalah ...

Administrasi dan manajemen pemerintah negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya

Public administration and central-local government relations in Indonesia with reference to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Pasal - pasal selanjutnya mengenai keuangan daerah selain secara eksplisit
pengaturannya dengan perundangan tertentu seperti UU atau PP ada lagi yang
hanya dikatakan tindakan - tindakan daerah mengenai keuangan ini harus
sesuai ...

Sistem manajemen kinerja otonomi daerah

Tabel 6 Matrik Indikator dan Indek Pembangunan Daerah Berdasar Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Kriteria ... 36 ) • rasio jumlah aparat
terhadap jumlah penduduk • rasio jumlah PAD per PNS • keuangan daerah ( 0 ,
32 ) • rasio ...

Desentralisasi dalam pelaksanaan manajemen pembangunan

kumpulan pemikiran

Meskipun daerah - daerah memiliki Raaden , dewan - dewan ini memiliki sedikit
sekali keleluasaan bergerak untuk mengurus kepentingan daerahnya . Dewan
daerah hanya berwenang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan dalam ...